Monitoring dan Evaluasi Kegiatan LRMPHP TA 2025

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kegiatan Tahun Anggaran (TA) 2025 pada 23 Desember 2025 bertempat di Aula LRMPHP. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala LRMPHP, Kartika Winta Apriliany, serta dihadiri oleh para koordinator manajerial bidang Tata Usaha, Pelayanan Teknis, dan Tata Operasional, beserta seluruh pegawai LRMPHP.

Rangkaian kegiatan Monev diawali dengan arahan Kepala LRMPHP, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dan pembahasan capaian kegiatan masing-masing bidang oleh para koordinator. Selain pembahasan kegiatan manajerial, pada kesempatan tersebut juga dipaparkan pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di LRMPHP.

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) telah diemban oleh LRMPHP sejak tahun 2024 melalui kolaborasi dengan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo sebagai bentuk komitmen dalam mendukung program prioritas BPPSDM KP, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan aset yang dimiliki.

Dalam arahannya, Kepala LRMPHP mengapresiasi kinerja seluruh pegawai sehingga berbagai capaian kinerja dapat diselesaikan dengan baik, meskipun dihadapkan pada sejumlah dinamika yang kurang ideal. Namun demikian, seluruh pegawai tetap menunjukkan semangat dan motivasi yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

Pada pemaparan kegiatan Monev, baik pada bidang Tata Usaha, Pelayanan Teknis, maupun Tata Operasional, para koordinator menyampaikan berbagai capaian kinerja LRMPHP sepanjang tahun 2025. Capaian tersebut antara lain nilai kinerja organisasi, Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN), pelaksanaan kerja sama, kegiatan diseminasi dan/atau pelatihan, pelaksanaan program MBKM, rekomendasi teknis penyuluhan berupa Alat Transportasi Ikan Segar, peran serta dalam penyelamatan arsip, penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), serta realisasi anggaran.

Kepala LRMPHP menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi dan dukungan seluruh pihak, serta diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas yang diemban LRMPHP. Selain itu, Kepala LRMPHP juga mengajak seluruh pegawai untuk turut mendukung diseminasi kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kepada masyarakat melalui media sosial. Setiap pegawai diharapkan dapat berpartisipasi aktif dengan membagikan campaign yang disediakan melalui SuperApps KKP pada akun media sosial masing-masing.

Read More

Raih WTP Beruntun, KKP Konsisten Perkuat Pengawasan demi Jaga Kepercayaan Publik

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menunjukkan komitmen dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Upaya tersebut tercermin dari penguatan sistem pengawasan intern yang konsisten dilakukan sepanjang 2025, sekaligus menjadi fondasi dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program dan anggaran kementerian.

Penguatan pengawasan intern KKP tercermin dari capaian kinerja yang stabil, salah satunya dengan keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan selama tiga tahun berturut-turut pada periode 2022–2024. Capaian ini menegaskan bahwa tata kelola keuangan di lingkungan KKP dijalankan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Tak hanya itu, kinerja KKP dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan juga menunjukkan hasil yang solid. Hingga 2025, persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) mencapai 85,14 persen, melampaui target nasional sebesar 75 persen. 

Capaian tersebut mencerminkan komitmen KKP untuk memastikan setiap rekomendasi pemeriksaan ditindaklanjuti secara substantif dan berkelanjutan, tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif.

Sebagai kementerian yang mengelola program dan anggaran bernilai triliun rupiah setiap tahun, KKP menjalankan kegiatan yang tersebar luas hingga wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Program tersebut mencakup bantuan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat perikanan, hingga pengelolaan sumber daya kelautan. 

Dalam konteks tersebut, pengawasan intern menjadi instrumen kunci untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara dikelola secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi nelayan, pembudi daya, serta masyarakat pesisir.

Inspektur Jenderal KKP, Ade Tajudin Sutiawarman menegaskan bahwa pengawasan intern tidak lagi diposisikan semata sebagai fungsi pengendalian kepatuhan, melainkan sebagai mitra strategis manajemen dalam meningkatkan kualitas kebijakan dan pelaksanaan program. Menurutnya, opini WTP merupakan titik awal, bukan tujuan akhir. 

“Tantangan ke depan adalah memastikan kualitas belanja negara benar-benar berdampak bagi masyarakat serta mampu meminimalkan risiko sejak tahap perencanaan,” kata Ade Tajudin di Jakarta, Kamis (18/12).

Dalam penguatan sistem pengendalian intern, Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KKP mencapai nilai 3,68 dan berada pada Level 3 atau Terdefinisi di Tahun 2024 dan saat ini sedang proses penilaian oleh BPKP. Capaian ini menunjukkan bahwa kerangka pengendalian intern telah terbangun secara sistematis, terdokumentasi, dan dijalankan secara konsisten di seluruh unit kerja. 

Sementara itu, Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) KKP mencatat skor 3,70 dan berada pada Level 3 atau Delivered, yang menandakan fungsi pengawasan telah mampu memberikan nilai tambah melalui peran assurance dan advisory.

Selain pengawasan keuangan dan kinerja, Ade juga aktif mendorong pembangunan Zona Integritas serta implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang disinergikan dengan agenda reformasi birokrasi. 

“Upaya ini diarahkan untuk membangun budaya integritas dan memperkuat pencegahan risiko penyimpangan sejak dini,” ungkapnya.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmen KKP untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan intern melalui penguatan manajemen risiko terintegrasi, peningkatan kompetensi APIP, serta pemanfaatan teknologi pengawasan berbasis data. Pengawasan yang kuat dan adaptif diyakininya menjadi prasyarat utama bagi keberhasilan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan serta terpercaya di mata publik.

Sumber : kkp web

Read More

KKP Sukses Pertahankan Prestasi Informatif Ke-7 Kalinya pada Anugerah KIP 2025

Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil mempertahankan predikat informatif pada ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat. Ini menjadi tahun ketujuh berturut-turut KKP berhasil menyabet predikat tersebut.

“Ini kerja keras tim dalam memberikan layanan informasi terbaik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sesuai arahan Pak Menteri Trenggono akses informasi memang harus terbuka dan akuntabel sehingga masyarakat bisa ikut mengetahui bahkan mengawal kebijakan dan program kerja KKP,” ungkap Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Doni Ismanto dalam siaran resmi di Jakarta, Selasa (16/12).

Doni mewakili Kementerian Kelautan dan Perikanan menerima piagam penghargaan untuk kategori Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat di Jakarta kemarin. 

Penghargaan tersebut menurutnya, menambah deretan prestasi yang berhasil diraih KKP sepanjang tahun ini. Sebelumnya KKP meraih award terbaik kedua kategori Kampanye Komunikasi Publik pada acara Anugerah Media Humas 2025, dan Transparency Award 2025 untuk kategori Penyedia Informasi Publik Terbaik.

KKP mendapatkan predikat Badan Publik Informatif sejak 2019 sampai penilaian terbaru di 2025. Dari tahun ke tahun KKP konsisten meningkatkan perolehan nilai keterbukaan informasi publik dari angka 90,4 menjadi 97,13.

Terdapat sejumlah tahapan dari Komisi Informasi Pusat untuk menetapkan KKP sebagai badan publik informatif. Seperti melakukan monitoring dan evaluasi layanan informasi yang berjalan, Self Assessment Questionere (SAQ) hingga tahapan presentasi uji publik.

Tim Penilai dalam tahapan presentasi uji publik terdiri dari Komisioner Komisi Informasi Pusat, akademisi, jurnalis, praktisi maupun organisasi masyarakat yang memiliki kompetensi dan konsen terhadap Keterbukaan Informasi Publik.

“Tentunya kami berusaha mempertahankan prestasi ini, namun penting juga bagaimana kebijakan dan program kerja KKP bisa terimplementasi dengan baik untuk peningkatan produktivitas masyarakat kelautan perikanan. Dan kami selalu terbuka dalam mengedukasi dan memberikan informasi ke masyarakat,” ungkapnya.

Sumber : kkp web

Read More

KKP Lantik 1.207 Taruna–Taruni Baru TA 2025/2026

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melantik 1.207 taruna–taruni baru Pendidikan Tinggi Vokasi Kelautan dan Perikanan Tahun Akademik 2025/2026. Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi KKP dalam menyiapkan generasi muda Indonesia yang siap berperan aktif menjaga, mengelola, dan memajukan sektor kelautan dan perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyampaikan, taruna–taruni baru merupakan putra-putri terbaik bangsa yang dipilih untuk menjadi bagian dari barisan penggerak masa depan sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, SDM merupakan pilar utama keberhasilan pembangunan maritim Indonesia, sehingga pembentukan karakter, kecakapan, dan kompetensi para taruna menjadi prioritas.

Selama menjalani pendidikan, para taruna/i akan dibina melalui pendekatan komprehensif yang mencakup aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Pembinaan ini diharapkan melahirkan lulusan vokasi yang berpengetahuan kuat, terampil, berintegritas, serta memiliki daya saing global dalam menghadapi dinamika sektor kelautan dan perikanan.

Menteri Trenggono juga menekankan bahwa Indonesia saat ini tengah memperkuat arah pembangunan melalui kebijakan Ekonomi Biru, sebuah pendekatan yang menempatkan keberlanjutan laut sebagai fondasi utama pemanfaatan sumber daya kelautan. "Tantangan pengelolaan laut yang semakin kompleks membutuhkan generasi muda yang tidak hanya memahami aspek teknis, tetapi juga mampu berpikir strategis serta memiliki kesadaran ekologis yang tinggi," tegas Menteri Trenggono dalam siaran resmi di Jakarta, Kamis (11/12).

Melalui Ekonomi Biru, KKP terus mendorong perluasan kawasan konservasi laut, penerapan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya ramah lingkungan di berbagai wilayah, penguatan tata kelola pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengurangan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipatif Bulan Cinta Laut. Seluruh arah kebijakan ini membutuhkan dukungan SDM unggul yang mampu menjawab tantangan dan peluang pengelolaan laut secara modern dan bertanggung jawab.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP (BPPSDM KP) I Nyoman Radiarta, menyampaikan bahwa pelantikan serentak ini menunjukkan kesiapan seluruh perguruan tinggi vokasi KKP dalam menyambut generasi baru pendidikan kelautan dan perikanan.

“Pelantikan tahun ini diikuti oleh 295 taruna baru Politeknik Ahli Usaha Perikanan, 266 taruna baru Politeknik KP Sidoarjo, dan 107 taruna baru Politeknik KP Karawang yang hadir secara luring. Selain itu, 67 taruna dari Politeknik KP Sorong, 80 dari Bitung, 73 dari Bone, 69 dari Kupang, 76 dari Dumai, 76 dari Jembrana, 67 dari Pangandaran, serta 31 taruna baru dari Akademi Komunitas KP Wakatobi juga turut mengikuti pelantikan secara daring,” papar Nyoman.

Ia menegaskan bahwa seluruh kampus vokasi KKP telah siap mendampingi para taruna baru ini melalui pembelajaran yang terstandar dan berorientasi pada kompetensi. “Kami memastikan proses pendidikan di setiap satuan pendidikan vokasi berjalan dengan kualitas yang sama kuatnya. Para taruna akan ditempa dalam lingkungan belajar yang disiplin, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan sektor kelautan dan perikanan,” terang Nyoman.

Pelantikan 1.207 taruna–taruni baru ini tentunya menjadi langkah awal perjalanan panjang dalam mencetak generasi muda yang siap menjadi penjaga laut Indonesia. Menteri berpesan agar seluruh taruna menjalani pendidikan dengan penuh disiplin, dedikasi, dan semangat belajar yang tinggi. 

Sumber : kkp web

Read More

LRMPHP Kembali Meraih Predikat Informatif pada Penilaian KIP KKP 2025

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) kembali meraih Predikat Informatif pada Penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025 di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pencapaian ini merupakan wujud komitmen serta kerja bersama seluruh pegawai LRMPHP dalam menyediakan layanan informasi publik yang cepat, akurat, dan berkualitas kepada masyarakat.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 oleh KKP dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penilaian dilakukan terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada seluruh unit organisasi eselon I dan unit pelaksana teknis di lingkungan KKP.

Proses penilaian meliputi pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) melalui aplikasi khusus Pelikan yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi tingkat keterbukaan informasi publik secara transparan, terukur, dan terintegrasi. Melalui mekanisme ini, setiap satuan kerja dinilai berdasarkan pemenuhan standar layanan informasi, ketersediaan data, serta kualitas dan konsistensi penyampaian informasi kepada publik.

Berdasarkan hasil Evaluasi Mandiri Monev KIP KKP Tahun 2025, LRMPHP berhasil memperoleh nilai 97,52. Atas capaian tersebut, LRMPHP menerima Piagam Penghargaan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.1271/MEN-KP/XII/2025 tertanggal 2 Desember 2025, sebagai Unit Organisasi Berpredikat Informatif.

Kepala LRMPHP berharap capaian ini dapat menjadi motivasi bagi LRMPHP untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik kepada masyarakat, serta semakin memperkuat komitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian yang telah diraih pada masa mendatang.

Read More

Abon Tuna Tewel, Inovasi Diversifikasi Olahan Ikan dari LRMPHP

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) memperkenalkan inovasi produk olahan ikan bernama Abon Tuna Tewel (Abon TuTe), hasil pengembangan bersama antara LRMPHP dan para siswi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Sanden Bantul yang sedang melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Inovasi tersebut merupakan bagian dari upaya LRMPHP dalam mendorong diversifikasi pangan berbasis ikan serta pemanfaatan bahan baku lokal bernilai tambah.

Abon TuTe mengombinasikan ikan tuna sebagai sumber protein berkualitas tinggi dengan tewel (nangka muda), bahan pangan yang banyak ditemukan di wilayah Bantul dan umumnya dimanfaatkan sebagai bahan olahan masakan seperti gudeg. Melalui formulasi baru ini, tewel digunakan sebagai bahan pengisi alami yang kaya serat sekaligus membantu menekan biaya produksi, sehingga produk abon menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.

Dalam proses pengembangan produk, Abon TuTe menggunakan proporsi tewel sebagai bahan tambahan dengan ikan tuna sebesar 30 persen. Komposisi ini dinilai paling disukai oleh panelis dibandingkan variasi lainnya karena menghasilkan tekstur abon yang lebih lembut serta cita rasa gurih yang khas.

Kepala LRMPHP menyampaikan bahwa inovasi Abon Tuna Tewel merupakan langkah strategis dalam memperluas ragam produk olahan perikanan yang ekonomis dan inovatif. “Selain meningkatkan diversifikasi produk olahan ikan, inovasi ini turut mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal yang mudah diperoleh serta berpotensi mendukung kemandirian pangan masyarakat,” ujarnya.

LRMPHP berharap Abon Tuna Tewel dapat menjadi produk alternatif yang mudah diadopsi masyarakat untuk memperluas ragam olahan ikan bernilai jual. LRMPHP berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi dan riset yang mendukung peningkatan konsumsi ikan serta penguatan kapasitas pelaku usaha perikanan di Indonesia.

Read More

KKP Kerahkan Armada Laut & Udara Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Sumatra

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk  warga terdampak bencana alam, khususnya para pelaku utama sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Pelepasan bantuan berupa 10.000 kaleng ikan olahan hingga kebutuhan pokok menggunakan pesawat pengawasan (Airborne Surveillance) dari Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa (2/12).

“Sebagaimana arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak Sakti Wahyu Trenggono pada hari ini kami melepas misi KKP untuk Sumatra menggunakan pesawat pengawasan,” ungkap Direktur Jendral PSDKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) selaku Komandan Satgas KKP Peduli Bencana Sumatra.

Selain melalui jalur udara, KKP juga mengerahkan KP. Hiu Macan 05 dari Pelabuhan Bandar Deli Belawan menuju Langsa dan Lhokseumawe, Provinsi Aceh pada Senin kemarin. Kapal tersebut membawa total 12 ton logistik, terdiri dari 2 ton bantuan KKP dan 10 ton bantuan dari Polda Riau, yang terdiri dari beras, obat-obatan, air mineral, makanan siap saji, perlengkapan bayi dan wanita, pakaian, serta selimut.

Sedangkan, bantuan untuk wilayah Sibolga di Sumatra Utara, KKP mengerahkan KP. Hiu 12 dari Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja Banda Aceh pada sejak pagi tadi pukul 05.30 WIB. Logistik yang dikirim sekitar 5 ton mencakup air kemasan, ikan kaleng, mie instan, biskuit, sembako, perlengkapan bayi dan wanita, serta obat-obatan. 

KKP melalui posko di Padang Sumatera Barat juga telah menyalurkan bantuan sejumlah 6 ton yang mencakup sembako, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lainnya.

Ipunk menambahkan bahwa pengiriman bantuan akan terus dilakukan secara bertahap dengan dukungan kolaborasi KKP bersama instansi terkait khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) setempat.

“Satgas KKP untuk Sumatra akan terus mengidentifikasi dan menyalurkan bantuan sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga menugaskan Satgas KKP  untuk terus melakukan identifikasi dan pendataan masyarakat kelautan dan perikanan yang terdampak bencana, antara lain pembudidaya, nelayan serta pengolah dan pemasar hasil perikanan untuk selanjutnya dilakukan proses pemulihan usaha secara bertahap.

Sumber : kkp web

Read More