PELATIHAN

LRMPHP telah banyak melakukan pelatihan mekanisasi perikanan di stakeholder diantaranya yaitu Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR), Kelompok Pembudidaya Ikan, Pemerintah Daerah/Dinas Terkait, Sekolah Tinggi/ Universitas Terkait, Swasta yang memerlukan kegiatan CSR, Masyarakat umum, dan Sekolah Menengah/SMK

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

LRMPHP sebagai UPT Badan Riset dan SDM KP melaksanakan riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 81/2020

Tugas Pokok dan Fungsi

Melakukan tugas penelitian dan pengembangan strategis bidang mekanisasi proses hasil perikanan di bidang uji coba dan peningkatan skala teknologi pengolahan, serta rancang bangun alat dan mesin untuk peningkatan efisiensi penanganan dan pengolahan hasil perikanan

Kerjasama

Bahu membahu untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dengan berlandaskan Ekonomi Biru

Sumber Daya Manusia

LRMPHP saat ini didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 20 orang dengan latar belakang sains dan engineering.

Tampilkan postingan dengan label Berita. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Berita. Tampilkan semua postingan

Kamis, 20 Maret 2025

Lantik Pejabat Eselon I & II, Menteri Trenggono Beri Waktu 3 Bulan Tunjukkan Kinerja

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melantik sejumlah pejabat eselon I dan II lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kantor KKP, Jakarta Pusat pada Rabu (19/3). Sejumlah nama baru muncul menggantikan pejabat sebelumnya yang berpindah tugas. 

Menteri Trenggono meminta para pejabat segera menunjukkan kinerja dan inovasi dalam menjalankan program ekonomi biru. Dia bahkan memberi waktu tiga bulan kepada para pejabat yang dilantik untuk menunjukkan kinerja, dan akan melakukan evaluasi atas kinerja tersebut.

“Saya katakan, mohon maaf, saudara-saudara yang terpilih bukan berarti sudah fix di sini, tidak. Dalam tiga bulan saya akan terus melakukan evaluasi, untuk kemudian kita mencapai target-target yang secara bersama telah kita tentukan, menjadikan KKP berkontribusi, memberikan sumbangsih nyata dan besar pada negara dan masyarakat,” ungkapnya.

Adapun tolak ukur keberhasilan yang menjadi prioritasnya yakni terciptanya banyak lapangan kerja baru di sektor kelautan dan perikanan bagi masyarakat. Lalu pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dan ukur peningkatannya, serta menambah penerimaan negara melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Tahun ini KKP berhasil menorehkan PNBP lebih dari Rp 2 triliun.

Menurutnya, dengan sudah ditetapkannya program ekonomi biru sebagai road map pengelolaan sektor kelautan dan perikanan, seluruh unit kerja di KKP bisa lebih terarah dalam bekerja. Program ekonomi biru yang dimaksud yakni perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya berkelanjutan di darat, pesisir dan laut, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan. 

“Kereta ini harus berubah menjadi kereta cepat, bukan lagi kereta yang jalannya lambat, kemudian pas belokan pelan. Ini tergantung dari masinis dan perangkat yang ada di dalam. Jadi saya minta semuanya fokus bekerja. Keluar dari ruangan ini, semuanya mulai merancang dan berpikir bagaimana mengakselerasi seluruh program atau bagaimana mendesain program agar masing-masing unit bekerja dengan hasil maksimal. Kalau saya lihat tidak siap, siap-siap bergeser,” pungkasnya.

*Pejabat yang Dilantik*

Pelantikan para pejabat eselon I lingkup KKP berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61/TPA tahun 2025 yang terbit beberapa hari lalu. Keputusan Presiden isinya tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berikut nama-nama Direktur Jenderal dan Kepala Badan Lingkup KKP berdasarkan surat keputusan presiden tersebut:

1. Rudy Heriyanto Adi Nugroho sebagai Sekretaris Jenderal;

2. Kartika Listriana sebagai Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut;

3. A. Koswara M.P sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan;

4. TB Haeru Rahayu sebagai Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya;

5. Tornanda Syaifullah sebagai Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;

6. Pung Nugroho Saksono sebagai Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

7. Lotharia Latif sebagai Inspektur Jenderal sekaligus Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;

8. I Nyoman Radiarta sebagai Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;

9. Ishartini sebagai Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. 

Selain para Direktur Jenderal dan Kepala Badan, Menteri Trenggono juga melantik staf ahli menteri dan para direktur (eselon II) di Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Penataan Ruang Laut, dan Pengelolaan Kelautan.



Sumber : kkp web


Minggu, 16 Maret 2025

Shuriken Bowl Cutter untuk Pengolahan Fish Jelly

Salah satu faktor penyebab pengolahan hasil perikanan belum tergarap dengan baik karena keterbatasan sarana dan prasarana yang digunakan. Beberapa pengolah skala rumah tangga umumnya masih mengolah hasil perikanan menjadi beberapa turunan produk fish jelly dengan peralatan sederhana sehinggga proses produksi kurang optimal. Disatu sisi peralatan pengolahan yang ada di pasaran umumnya berkapasitas sangat besar sehingga kurang aplikatif untuk penerapan di UKM. Hal inilah yang menjadi salah satu perhatian Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan, LRMPHP Bantul untuk membantu mengatasi kendala ketersediaan teknologi tepat guna berupa peralatan pengolahan fish jelly untuk skala UKM.

Peralatan yang digunakan dalam rangkaian proses pengolahan fish jelly diantaranya mesin pencacah daging, pengadon dan alat pengukus. Alat pengadon digunakan untuk mencampur bahan-bahan produk fish jelly sehingga menjadi bentuk adonan yang homogen. Desain alat berpedoman pada bisnis proses yang sudah baku meliputi beberapa tahapan yaitu identifikasi kebutuhan, analisis desain, proses konstruksi alat, proses pengujian alat di laboratorium, dan kegiatan pengujian lapangan oleh pengguna. Pada tahap ini pengguna akan dilibatkan secara langsung untuk menggunakan peralatan dalam proses produksi. Tujuan dilakukan pengujian ini adalah untuk mengetahui aspek teknis maupun ekonomis alat serta penerimaan pengguna. 

Alat pengadon yang dikembangkan LRMPHP didesain menggunakan bowl cutter dengan memodifikasi terhadap bentuk dan jumlah bilah pisau sehingga diharapkan diperoleh mata pisau dengan konsumsi energi rendah dan menghasilkan produk fish jelly sesuai standar SNI. Bilah pisau ini merupakan komponen penting yang berfungsi untuk mencacah daging atau ikan, sekaligus mengaduk dan membuat adonan.

Bilah pisau bowl cutter umumnya didesain untuk berbagai olahan dan berbagai jenis adonan. Bentuk dan jumlah bilah pisau yang bervariasi tentunya akan menghasilkan mutu adonan dan konsumsi energi yang beragam. Dalam pengolahan fish jelly untuk produksi nugget ikan, desain bilah pisau bowl cutter terbaik yang digunakan berjumlah 3 buah dengan bentuk bilah melengkung. Bilah pisau ini terbuat dari material plat SS 304, sedangkan dudukan bilah pisau menggunakan bahan teflon. Desain bilah pisau melengkung ini mempunyai bentuk ± 3/8 lingkaran dengan panjang 80 mm dari sisi luar dudukan, lebar bilah pisau sebesar 22 mm dan tebal 3 mm, serta radius putar bilah pisau dari pusat poros sebesar 130 mm. Kelengkungan bilah pisau mempunyai radius 50 mm dengan sisi tajamnya terletak pada lengkung bagian luar dan sudut ketajaman sekitar 120 pada salah satu sisi bilah pisau. 

Pada pengujian alat digunakan volume bowl sebesar 10 L dengan pesifikasi mesin 1700 W dengan komponen utama adalah motor listrik, pupy, belt, poros dan bowl. Kecepatan putar bilah pisau dan bowl masing-masing sebesar 1535 dan 29 rpm. Selama proses pengadonan kebutuhan rata-rata arus listrik sebesar 4,2 A pada tegangan 220 Volt dengan kebutuhan daya berkisar 895 - 928 Watt. Dengan lama pengadonan selama 8 menit, akan dihasilkan nugget dengan kadar air 54,2 %, tektur sebesar 12,6 N, susut masak 16,7 %, WHC 32,9 %, nilai organoleptik lebih dari 7 dan biaya operasional listrik sebesar Rp. 2.700,-/100 kg adonan. 


Kamis, 13 Maret 2025

Pentaru 100 Persen untuk Anak Pelaku Utama KP: Komitmen KKP Mencetak SDM Unggul

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara resmi membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (Pentaru) Tahun Akademik 2025/2026 bagi satuan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan, baik di jenjang pendidikan tinggi maupun menengah. Tahun ini, sebanyak 2.137 kuota tersedia, yang seluruhnya diperuntukkan bagi anak-anak pelaku utama sektor kelautan dan perikanan, seperti nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, serta pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Peresmian Pentaru dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebagai wujud komitmen KKP dalam mencetak sumber daya manusia unggul dan berdaya saing untuk mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

"Pendidikan vokasi kelautan dan perikanan harus menjadi motor penggerak dalam mencetak tenaga profesional, inovator, serta wirausahawan yang dapat mengembangkan industri perikanan nasional. Oleh karena itu, Pentaru ini kami rancang khusus untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak pelaku utama KP agar mereka dapat memperoleh pendidikan berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya," ujar Menteri Trenggono.

Sebanyak 2.137 kuota Pentaru Tahun Akademik 2025/2026 terdiri dari 1.650 taruna/taruni di 11 Satuan Pendidikan Tinggi KP, yaitu: Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) Jakarta, Politeknik Kelautan dan Perikanan (Politeknik KP) Sidoarjo, Politeknik KP Bitung, Politeknik KP Sorong, Politeknik KP Bone, Politeknik KP Karawang, Politeknik KP Kupang, Politeknik KP Pangandaran, Politeknik KP Dumai, Politeknik KP Jembrana, dan Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi.

Selain itu, tersedia pula 487 kuota bagi siswa di 5 Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM), yakni: SUPM Ladong, SUPM Tegal, SUPM Pariaman, SUPM Kota Agung, SUPM Waiheru.

Dengan kebijakan ini, KKP memastikan bahwa anak-anak pelaku utama sektor kelautan dan perikanan mendapatkan akses pendidikan vokasi yang lebih luas, guna meningkatkan taraf hidup mereka di masa depan.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), I Nyoman Radiarta, menjelaskan bahwa seleksi Pentaru 2025 akan dilakukan secara daring dan transparan melalui platform www.pentaru.kkp.go.id untuk pendidikan tinggi vokasi KP, dan www.pentaru.kkp.go.id/supm untuk pendidikan menengah vokasi KP.

Seleksi akan berlangsung dalam beberapa tahap, meliputi pendaftaran dan verifikasi berkas, seleksi administrasi, tes akademik, wawancara, hingga pemeriksaan kesehatan. Nyoman menegaskan bahwa seluruh tahapan akan diawasi secara ketat guna menjamin objektivitas dan akuntabilitas, sehingga peserta didik yang lolos seleksi benar-benar memiliki potensi terbaik untuk berkontribusi di sektor kelautan dan perikanan.

"Kami berkomitmen untuk melaksanakan seleksi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan sistem digital yang terbuka, kami memastikan setiap peserta memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi secara adil," ujar I Nyoman Radiarta.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Trenggono juga mengumumkan rencana Transformasi Pendidikan Kelautan dan Perikanan melalui pembentukan Ocean Institute of Indonesia (OII). Lembaga ini akan menjadi institusi pendidikan tinggi vokasi pertama di Indonesia yang berfokus secara khusus pada bidang kelautan dan perikanan.

"Saya telah meminta BPPSDM KP untuk membangun institusi yang tidak hanya bersifat vokasi, tetapi juga memiliki pendekatan keilmuan yang kuat. Ocean Institute of Indonesia harus menjadi pusat pendidikan yang konkret, implementatif, dan mampu mencetak SDM kelautan dan perikanan berkualitas tinggi," tegas Menteri Trenggono.

Dengan kebijakan ini, lulusan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan di Indonesia diharapkan semakin kompetitif dan mampu mendukung pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan.

Pendaftaran untuk Satuan Pendidikan Tinggi Vokasi KP dibuka mulai 12 Maret hingga 31 Mei 2025. Persyaratan pendaftaran meliputi ijazah, kartu keluarga, KTP orang tua, serta dokumen pendukung lainnya.


Sumber : kkp web

 


Senin, 10 Maret 2025

LRMPHP Kembangkan Shredder Mesin Pencacah Tulang Ikan

Kebutuhan tepung ikan sebagai bahan baku pakan ikan di Indonesia sangat besar dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahun, namun sebagian besar kebutuhan tepung ikan tersebut masih impor. Salah satu upaya untuk mengurangi kebutuhan impor adalah memanfaatkan berbagai jenis ikan rucah dan sisa olahan ikan berupa tulang dan kepala ikan sebagai bahan baku tepung ikan. 

Permasalahan yang sering dihadapi pada pengolahan tulang ikan adalah proses pencacahan menjadi ukuran yang lebih kecil. Hal ini disebabkan karena bahan baku berasal dari tulang atau kepala ikan yang memiliki tekstur keras dan berukuran besar. Oleh karena itu diperlukan mesin yang mampu mencacah tulang ikan yang memiliki tekstur keras.

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) Bantul telah mengembangkan mesin pencacah tulang dengan mengadopsi mesin shredder untuk mencacah sampah plastik pada proses daur ulang plastik. Mesin pencacah bekerja berdasarkan mekanisme kerja poros berputar yang dilengkapi dengan sepasang roda gigi untuk memutar sepasang mata pisau dengan sumber penggerak berupa motor listrik. Pisau berputar saling berlawanan ke arah dalam secara sinergis untuk mencacah bahan sehingga diperoleh ukuran cacahan yang lebih kecil. Arah putaran dan bentuk pisau yang meruncing ke dalam menyebabkan material yang akan dicacah tertarik dan masuk di celah antara dua mata pisau. 

Spesifikasi umum mesin pencacah tersebut menggunakan mesin tipe berkelanjutan (continue), penggerak motor listrik 1 phase, 2 HP, 220 V, 50 Hz dan dilengkapi reducer rasio 1:30. Dengan dimensi panjang total 1500 mm, lebar 830 mm, tinggi 1200 mm dan jumlah mata pisau 18 buah, mesin dapat bekerja optimal pada frekuensi inverter 50,0 Hz dengan kapasitas 278,69 kg/jam. Kapasitas produksi tersebut masih dapat ditingkatkan hingga 500 kg/jam sesuai kapasitas yang ditentukan pada kriteria desain. Modifikasi mesin dengan  menambah daya motor menjadi lebih besar agar menghasilkan torsi yang lebih besar dan menggunakan rasio gear reduction yang lebih kecil sehingga putaran mesin akan meningkat sehingga diharapkan dapat meningkatkan kapasitasnya meskipun konsekuensinya daya listrik yang dibutuhkan untuk operasional akan lebih besar.


Jumat, 07 Maret 2025

KKP-Muhammadiyah Bersinergi Sukseskan Program Ekonomi Biru

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Muhammadiyah bersinergi menyukseskan pelaksaan program Ekonomi Biru, salah satunya untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pangan menjadi masalah utama jika sumber daya alam perikanan tidak dikelola secara berkelanjutan. 

Hal itu dikatakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono saat memberikan sambutan usai penandatanganan nota kesepahamam antara KKP dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (6/3), kemarin. 

“Saya mengajak kader – kader Muhammadiyah sebagai kaum cendekiawan muslim dapat menjadi agen perubahan untuk mengakselerasi implementasi kebijakan ekonomi biru di seluruh Indonesia demi mewujudkan keberlanjutan sumber daya laut dan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” kata Menteri Trenggono.

Untuk menjaga keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan, lanjut Menteri Trenggono, KKP memiliki kebijakan Ekonomi Biru yang menempatkan ekologi sebagai panglima. Program kerja di dalamnya mencakup Perluasan Kawasan Konservasi Laut; Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota; Pengembangan Perikanan Budidaya di Laut, Pesisir dan Darat yang Berkelanjutan; Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut.

Adapun kegiatan yang disinergikan melalui nota kesepahaman tersebut yakni pengembangan kampung nelayan modern, pengembangan kampung perikanan budidaya, pengembangan usaha garam rakyat, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan sampah laut, restorasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir, pemberdayaan masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, dan penguatan promosi konsumsi protein ikan.

Menteri Trenggono menambahkan, kebijakan Ekonomi Biru mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional saat ini yaitu menjadi misi ke dua dari 8 Misi Asta Cita Presiden Prabowo untuk mencapai triple win yaitu pertumbuhan ekonomi 8%, penurunan kemiskinan menuju 0%, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Muhammadiyah dengan jumlah anggota, jaringan dan aset yang besar dapat menjadi salah satu pilar penopang tumbuhnya perekonomian nasional dan berkontribusi secara konkret bagi pendapatan negara termasuk di sektor kelautan dan perikanan,” ungkapnya. 

Keterbatasan Pangan

Menteri Trenggono menjelaskan, populasi penduduk global diproyeksi meningkat secara eksponensial mencapai 9,7 miliar orang di tahun 2050 di mana hal ini berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan pangan manusia sedangkan kapasitas daya dukung di darat cenderung terus menurun akibat tekanan aktivitas manusia.

“Ketersediaan pangan akan menjadi permasalahan umat manusia ke depan apabila kita tidak mampu mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan,” ungkapnya.

Peran sektor perikanan dalam suplai pangan biru atau blue food akan semakin besar. Hal ini ditunjukkan oleh nilai pasar perikanan dunia yang diproyeksi akan terus mengalami pertumbuhan dengan CAGR sebesar 6,52% dari USD 269,3 miliar di tahun 2023 menjadi USD 419,09 miliar di tahun 2030.

Sebagai negara kepulauan terbesar yang memiliki luas perairan 6,4 juta km2, panjang garis pantai 108.000 km, 17.504 pulau, dan jumlah populasi penduduk 140 juta jiwa yang tinggal di kawasan pesisir, Indonesia harus menempatkan laut sebagai halaman depan sekaligus episentrum pembangunan nasional terutama untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045.

“KKP sangat optimis bahwa sinergi, kolaborasi dan kerja sama dengan PP Muhammadiyah ini akan menjadi salah satu kunci kesuksesan dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia kedepan,” pungkasnya.

Sementara itu Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Haedar Nashir mengamini pentingnya menjaga keseimbangan dalam tatanan kehidupan. “Risalah Islam Berkemajuan menyoroti ciri-ciri wasathiyah. Salah satunya hendaknya dalam menjalankan perintah agama, selalu berada dalam keseimbangan,” pungkasnya.



Sumber ; kkp web


Jumat, 28 Februari 2025

KKP Pastikan Stok & Harga Ikan di Pelabuhan Perikanan Stabil Selama Ramadan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan stok produksi dan harga ikan di pelabuhan perikanan stabil dan tetap terkendali menjelang bulan suci Ramadan. Kondisi itu diyakini akan tetap terjaga selama Ramadan.

Berdasarkan data pusat informasi pelabuhan perikanan, produksi perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta stok dan harga ikan tetap stabil yang didominasi ikan cakalang madidihang, tuna mata besar, cumi-cumi, layang dan tongkol.

Sementara itu, harga acuan produksi ikan dominan per kilogram yang didaratkan di PPS Nizam Zachman Jakarta pada bulan Februari untuk ikan cakalang Rp 18.000, ikan madidihang beku  Rp. 22.000,  tuna mata besar Rp. 22.000, cumi-cumi Rp 80.000, layang 13.000, dan tongkol Rp 16.000.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif mengungkapkan stok produksi dari bongkar ikan di PPS Nizam Zachman berjalan aman dan lancar. Transaksi jual beli masih terkendali serta berjalan dengan baik.

“Kami perkirakan untuk kebutuhan ikan selama bulan Ramadan masih terkendali dan tercukup dengan harga yang baik,” ujarnya dalam siaran pers KKP di Jakarta, Kamis (27/2). Kemarin, dia meninjau langsung aktivitas perikanan di PPS Nizam Zachman Jakarta dan Pasar Ikan Muara Angke yang didampingi Direktur Kapal dan Alat Penangkap Ikan Mochamad Idnillah dan Kepala Pelabuhan PPS Nizam Zachman Jakarta Asep Saepulloh.

Latif turut memastikan seluruh petugas di pelabuhan perikanan tetap memberikan pelayanan yang optimal saat bulan puasa. Dia juga mengimbau para pedagang ikan agar tetap menjaga mutu ikan dan kebersihan pasar.

Yatno, salah seorang penjual ikan di pasar Muara Angke mengungkapkan rasa senang dan lega karena ketersediaan ikan cukup banyak dan tidak akan kekurangan. Dia juga berharap adanya peningkatan penjualan selama bulan puasa dan lebaran di tahun ini.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta seluruh jajarannya menjaga kualitas layanan selama Ramadan. Produk perikanan menjadi bagian penting dalam sistem ketahanan pangan nasional.

 

Sumber : kkp web


Rabu, 26 Februari 2025

KKP Buka Pendaftaran Taruna/i Baru Tahun Akademik 2025

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui satuan pendidikan vokasi yang dikelola, kembali membuka pendaftaran taruna baru (pentaru) tahun akademik 2025/2026, utamanya bagi anak nelayan serta pembudidaya.  

"Kami berkomitmen untuk mencetak lulusan yang andal, profesional, serta mampu berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan," terang Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), I Nyoman Radiarta dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Rabu (26/2).

Mencetak SDM unggul untuk mendukung pembangunan ekonomi biru di Indonesia, juga merupakan bagian dari komitmen KKP dalam mewujudkan Ocean Institute of Indonesia (OII).  Pendidikan vokasi ini menjadi pilar utama dalam mencetak SDM yang siap menghadapi tantangan global di sektor kelautan dan perikanan. 

Penerimaan di Satuan Pendidikan Tinggi Vokasi

Satuan pendidikan tinggi vokasi di bawah KKP terdiri dari 11 kampus, yang terbagi menjadi 10 satuan pendidikan dengan sistem Non-Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Non PK-BLU), yaitu Politeknik AUP, Politeknik KP Bitung, Politeknik KP Sorong, Politeknik KP Karawang, Politeknik KP Bone, Politeknik KP Kupang, Politeknik KP Jembrana, Politeknik KP Pangandaran, Politeknik KP Dumai, dan AK-KP Wakatobi.

Satuan pendidikan tinggi vokasi Non PK-BLU menyelenggarakan pendidikan melalui 100 persen jalur khusus yang diperuntukkan bagi Anak Pelaku Utama (APU) atau pelaku utama di bidang kelautan dan perikanan, mencakup sub sektor penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengelolaan ruang laut, pemasaran ikan, pengolahan ikan, dan pengangkutan ikan.

Sementara itu, Politeknik KP Sidoarjo merupakan satu-satunya satuan pendidikan tinggi vokasi dengan sistem PK-BLU. Politeknik ini membuka penerimaan peserta didik melalui dua jalur: Jalur Umum (80 persen  kuota) untuk masyarakat umum dan Jalur Khusus (20 persen kuota) untuk Anak Pelaku Utama (APU) atau Pelaku Utama di sektor kelautan dan perikanan.

Persyaratan umum untuk satuan pendidikan tinggi vokasi:

* Warga Negara Indonesia, lulusan SMA/sederajat

* Usia maksimal 23 tahun pada 1 September 2025

* Sehat jasmani dan rohani, tidak buta warna

* Bersedia tinggal di asrama dan mengikuti seluruh tahapan seleksi

* Persyaratan khusus sesuai program studi dapat dilihat di laman resmi pendaftaran

Pendaftaran untuk Satuan Pendidikan Tinggi Vokasi KP akan dilakukan secara daring melalui laman resmi www.pentaru.kkp.go.id, yang dapat diakses mulai 3 Maret s.d 31 Mei 2025. Seleksi administrasi, akademik, wawancara, serta uji fisik dan kesehatan akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Informasi lebih lanjut terkait kuota penerimaan, tahapan seleksi, dan ketentuan lainnya juga dapat diakses melalui laman tersebut

Penerimaan di Satuan Pendidikan Menengah Vokasi

Selain pendidikan tinggi, KKP juga membuka pendaftaran bagi peserta didik di tingkat menengah melalui Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM). Terdapat lima SUPM yang tersebar di Ladong, Pariaman, Kotaagung, Tegal, dan Waiheru, yang bertujuan untuk mencetak tenaga terampil di bidang perikanan sejak dini.

Persyaratan umum untuk satuan pendidikan menengah vokasi:

* Warga Negara Indonesia, lulusan SMP/sederajat

* Usia maksimal 18 tahun pada tahun berjalan

* Sehat jasmani dan rohani, tidak buta warna

* Bersedia tinggal di asrama dan mengikuti seluruh tahapan seleksi

* Persyaratan khusus sesuai kompetensi keahlian dapat dilihat di laman resmi pendaftaran

Pendaftaran untuk Satuan Pendidikan Menengah KP akan dilakukan secara daring melalui laman www.pentaru.kkp.go.id/supm yang dapat diakses mulai 3 Maret s.d  31 Mei 2025. Seleksi akan mencakup administrasi, akademik, wawancara, serta uji fisik dan kesehatan, yang dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Informasi lebih lanjut mengenai kuota penerimaan, tahapan seleksi, dan ketentuan lainnya dapat diakses melalui laman tersebut.

"Kami mengajak generasi muda untuk bergabung dalam pendidikan vokasi kelautan dan perikanan. Ini adalah kesempatan emas untuk mendapatkan pendidikan berkualitas yang berbasis industri dan siap kerja," tegas Nyoman.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa membangun SDM unggul adalah kunci dalam menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Melalui pendidikan vokasi ini, pihaknya menyiapkan generasi yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga inovatif dan berdaya saing tinggi.


Sumber : kkp web


Minggu, 16 Februari 2025

Politeknik KKP Kembangkan Vocational Goes to Actors

Satuan pendidikan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan Program Vocational Goes to Actors (Voga) untuk mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang siap untuk bekerja dan berwirausaha. Program ini salah satunya dilakukan oleh Politeknik Kelautan dan Perikanan (Politeknik KP) Sidoarjo, Jawa Timur, yang menerapkan porsi praktik 70% dan teori 30%, melaksanakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), hingga berkolaborasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam dan luar negeri.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) KKP I Nyoman Radiarta mengatakan, Voga merupakan salah satu program terobosan BPPSDM KP, di samping SMART Fisheries Village (SFV), untuk mendukung kebijakan ekonomi biru KKP.  “Voga dilaksanakan melalui transformasi pendidikan vokasi dengan pembentukan Ocean Institute of Indonesia (OII), revitalisasi pelatihan, sertifikasi kelautan, dan perikanan, serta optimalisasi peran penting penyuluh,” ujar Nyoman dalam siaran resmi KKP. 

Direktur Politeknik KP Sidoarjo Yaser Krisnafi menambahkan, dalam mengimplementasikan VOGA, terdapat berbagai program kegiatan yang menunjang terwujudnya proses transformasi pendidikan kelautan dan perikanan yang berbasis kompetensi. Menurutnya, kompetensi taruna dapat meningkat dengan mendekatkan taruna dengan DUDI sejak perkuliahan.

“Beberapa program Politeknik KP Sidoarjo untuk mendukung program VOGA di antaranya magang industri selama setahun penuh, implementasi MBKM, optimalisasi Teaching Factory (Tefa), kelas internasional dan sinergi dengan DUDI. Magang industri selama setahun bagi taruna tersebut telah tertuang dalam kurikulum pendidikan kelautan dan perikanan edisi tahun 2022. Pelaksanaan kegiatan magang dimulai sejak taruna berada pada semester V hingga semester VI,” ujar Yaser.

Lebih lanjut menurutnya, program magang industri juga bertujuan meningkatkan serapan lulusan yang siap kerja di DUDI bidang kelautan dan perikanan. Beberapa perusahaan yang menjadi lokasi magang industri pada tahun akademik ini antara lain O.D.E Aquaculture & Agriculture Brunei Darussalam, PT. Tanjung Bumi Akuakultur Indonesia, PT. Bumi Menara Internusa, PT. Bee Jay Seafood, PT. Central Proteina Prima, dan PT. Pyramid Paramount Indonesia.

Pembelajaran Inovatif

Politeknik KP Sidoarjo juga menjalankan program MBKM. Kegiatan pembelajaran tersebut bekerja sama dengan beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPSDM KP, antara lain Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (BBRPPBKP), Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) Bogor, Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) Depok, dan Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) Bantul. Kegiatan MBKM ini dilaksanakan oleh taruna semester III. 

Optimalisasi unit Tefa untuk pembelajaran praktik juga dilakukan Politeknik KP Sidoarjo. Selain melaksanakan kegiatan MBKM, taruna Politeknik KP Sidoarjo juga melaksanakan kegiatan praktik di Tefa kampus utama di Sidoarjo, yaitu Tefa pengolahan hasil perikanan dan Tefa budi daya air tawar, serta Tefa yang berada di luar kampus utama, yaitu Tefa budi daya air payau di Pasuruan, Tefa budidaya air laut di Lamongan, dan Tefa budi daya air tawar di Magetan. Kegiatan pembelajaran di Tefa memungkinkan taruna untuk melaksanakan kegiatan praktik sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku di DUDI.

Politeknik KP Sidoarjo juga memiliki program kelas Jepang dan kelas Australia untuk memfasilitasi taruna yang berminat untuk berkarir ataupun magang di luar negeri. Kelas Jepang diperuntukkan bagi taruna semester VI yang berminat berkarir di DUDI bidang kelautan dan perikanan yang ada di Jepang, sedangkan program kelas Australia diperuntukkan bagi taruna yang berminat untuk melaksanakan magang industri di Australia. Lulusan Politeknik KP Sidoarjo program Kelas Jepang  yang lolos seleksi Tokutei Ginou (SSW) sebanyak 30 orang dan bersiap terbang ke Jepang.

Selain itu, Politeknik ini melakukan perluasan kerja sama dengan DUDI untuk kegiatan pendidikan dan penelitian bersama, yaitu diantaranya yaitu PT. Central Proteina Prima, PT. Suri Tani Pemuka, PT. Jala Akuakultur, PT. Bumi Menara Internusa, PT. Andulang Shrimp Farm.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya penguatan SDM untuk peningkatan produktivitas sektor kelautan dan perikanan sesuai prinsip ekonomi biru. Selain itu, KKP mengutamakan anak pelaku utama sektor kelautan dan perikanan mengenyam pendidikan di satuan pendidikan KKP melalui program penerimaan dan beasiswa.



Sumber : kkp web


Jumat, 14 Februari 2025

Efisiensi Anggaran, Menteri Trenggono Pastikan Program Prioritas KKP Tetap Jalan

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan program prioritas KKP tetap berjalan seiring penerapan efisiensi anggaran tahun 2025 sebesar Rp2,1 triliun dari pagu semula Rp6,2 triliun. 

Hal tersebut sebagai komitmen KKP menjalankan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 yang keluar pada 22 Januari lalu. 

“Kami akan berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga dengan kreativitas baru agar seluruh target dapat tercapai dengan baik,” ujar Menteri Trenggono dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Jumat (14/2).

Efisiensi anggaran KKP sebesar Rp2,1 triliun sesuai lampiran Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tentang Tindak lanjut Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN TA 2025. Dengan demikian pagu anggaran KKP saat ini di angka Rp4,1 triliun. 

Komisi IV yang merupakan mitra kerja KKP di DPR RI juga sudah menyetujui efisiensi anggaran sebesar 34,09 persen itu pada rapat kerja yang berlangsung Kamis 13 Februari malam.

Menteri Trenggono memastikan, efisiensi tidak menyasar anggaran belanja pegawai sebesar Rp1,9 triliun, tetapi diterapkan pada item belanja barang yang semula Rp3,36 triliun menjadi Rp1,61 triliun. Juga  belanja modal semula Rp943,9 miliar menjadi Rp566,3 miliar.

“Kami menjaga anggaran gaji 12.426 aparatur sipil negara di KKP, operasional kantor pusat dan seluruh kantor unit kerja di daerah, serta melaksanakan program prioritas Asta Cita dan Ekonomi Biru,” pungkas Menteri Trenggono.



Sumber : kkp web

Jumat, 24 Januari 2025

Komisi IV DPR Apresiasi KKP Bersama Instansi Maritim Bongkar Pagar Laut di Tangerang

Komisi IV DPR RI mengapresiasi langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membongkar pagar laut di Tangerang, Banten. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi IV Siti Hediati Soeharto pada Rapat Kerja DPR RI bersama KKP di Kantor DPR/MPR RI, Kamis (23/1). 

“Komisi IV DPR RI mengapresiasi KKP dalam upaya melakukan tindakan konkret membongkar pagar laut di Kabupaten Tangerang pada tanggal 22 Januari 2025 bersama-sama instansi terkait,” ujarnya pada rapat tersebut.

Pembongkaran pagar laut di Tangerang berlangsung sejak kemarin, bersama personel TNI AL, Bakamla, Polairud, KPLP, hingga masyarakat nelayan. Sebanyak 280 lebih armada diturunkan bersama lebih dari 2.500 personel gabungan. Pembongkaran ditargetkan selesai sampai 10 hari ke depan. 

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan bahwa KKP terus melakukan upaya penanganan permasalahan pagar laut sepanjang 30 kilometer tersebut. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut pihaknya telah memeriksa sejumlah pihak untuk dimintai keterangan, serta berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kita akan secepat mungkin untuk mengungkap sesuai dengan kewenangan kita, kewenangan kita adalah memeriksa dari aspek administratif,” ujar Menteri Trenggono,” ujar Menteri Trenggono.

Dalam rapat kerja itu, diantaranya disimpulkan penuntasa  proses investigasi dan pemeriksaan terhadap pembangunan pagar laut yang telah dilakukan penyegelan oleh Polsus KKP dan pembongkaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Selain itu, Komisi IV DPR RI meminta ke depannya KKP melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi lainnya untuk penegakan hukum dalam kasus pelanggaran pemanfaatan ruang laut, serta melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.




Sumber : kkp web

Rabu, 08 Januari 2025

Kick Off Meeting Kegiatan LRMPHP Tahun Anggaran 2025

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan melakukan kick off meeting Kegiatan Tahun Anggaran  (TA) 2025, di Aula LRMPHP 8 Januari 2025. Kegiatan yang dibuka oleh Kepala LRMPHP dan dihadiri oleh seluruh pegawai ini merupakan pertemuan setiap awal tahun untuk mensosialisasikan program dan kegiatan serta penugasan yang diemban oleh LRMPHP.

Pada kesempatan ini, Kepala LRMPHP menyampaikan refleksi pelaksanaan kegiatan TA 2024, tindak lanjutnya dan langkah strategis rencana pelaksanaan kegiatan TA 2025. Sebagai bahan refleksi diantaranya capaian 10 indikator kinerja kegiatan TA 2024, dukungan SFV (Smart Fisheries Village) mekanisasi perikanan, pelatihan/bimtek/magang, MBG (makan bergizi gratis) dan pelayanan publik. Keseluruhan target indikator kinerja tersebut telah dapat dipenuhi dan juga dilampaui sehingga diperoleh nilai kinerja LRMPHP dengan status kinerja baik. 

Berbagai prestasi dan capaian yang telah diraih LRMPHP tersebut diharapkan dapat dijadikan motivasi dalam pelaksanaan kegiatan TA 2025 melalui perencanaan yang lebih matang dan implementasi kegiatan yang lebih efisien. Selain itu juga disampaikan rencana pengelolaan aset LRMPHP untuk Penerimaan  Negara Bukan Pajak (PNBP) dan optimalisasi ekspose media sosial untuk menyampaikan informasi/kegiatan terkini kepada masyarakat melalui berbagai kanal online LRMPHP.


Kamis, 02 Januari 2025

Sinergi KKP dan Pelaku Usaha Perikanan Tingkatkan Hasil PNBP

Sinergi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan pelaku usaha berhasil membawa capaian kinerja sektor kelautan dan perikanan yang optimal. 

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif menilai kepatuhan dan kesadaran yang baik dari pelaku usaha menjadi salah satu faktor keberhasilan tersebut. Pelaporan data yang akurat tidak hanya terkait penerimaan negara bukan pajak (PNBP), namun juga memperbaiki data statistik hingga proses estimasi potensi sumber daya ikan.

“Banyak pelaku usaha yang telah sadar dan patuh memenuhi kewajibannya untuk membayar PNBP, namun masih ada juga yang masih kurang peduli dan belum memenuhi kewajibannya sesuai aturan yang berlaku,” papar Latif.

KKP selalu mengupayakan semua pelaku usaha bisa mendapatkan haknya  dalam berusaha. Bersamaan dengan itu, pengusaha juga diharapkan melakukan kewajibannya, salah satunya membayar PNBP sehingga terwujud rasa keadilan bagi semuanya.

“Kepada para pengusaha yang telah melaksanakan kewajibannya dengan baik saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Bagi pengusaha yang belum melaksanakan dengan baik dihimbau untuk segera menyesuaikan dengan aturan berlaku. Bila ada kendala bisa duduk bersama dan konsultasi dengan tim kami untuk di cek apa masalahnya dan dicarikan solusi terbaik," tegasnya dalam keterangan resmi KKP di Jakarta, Rabu (1/1).

Sinergi ini berkontribusi dalam pencapaian (PNBP) sumber daya alam perikanan tahun 2024, yang hingga 31 Desember 2024 berdasarkan data Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) Kementerian Keuangan mencapai Rp 955,39 miliar. Selain itu, total produksi perikanan tangkap dari kapal izin pusat yang dilaporkan pelaku usaha mencapai 1,17 juta ton. 

KKP mencatat perkembangan PNBP sampai dengan Agustus 2024 sebesar Rp 533,9 miliar dan terus menanjak dengan rata-rata pendapatan PNBP Januari s.d Agustus 2024 sebesar Rp 66,7 miliar/bulan dan rata-rata September s.d 28 Desember 2024 sebesar Rp 105,37 miliar/bulan.

"Apabila ditambah dengan capaian PNBP non-SDA yang  berasal dari imbal jasa UPT Ditjen Perikanan Tangkap maka PNBP perikanan tangkap tahun 2024 sampai 31 Desember sebesar Rp 1,053 triliun," ungkap Latif.

Menurut Latif, perolehan ini merupakan andil bersama, termasuk dari hasil evaluasi data yang dilakukan pelaku usaha secara mandiri dengan total volume sebesar 23,8 ribu ton dengan nilai PNBP sebesar Rp 28,85 miliar.

 Pemantauan dan Pendataan Semakin Efektif

⁠Seperti diketahui, sebagai bagian dari pelaksaanaan PNBP pascaproduksi, pelaku usaha melakukan evaluasi atas data produksi yang telah disampaikan selama setahun musim penangkapan ikan sebagaimana ketentuan dalam Permen KP No 17 tahun 2024.

Selain itu, dengan pascaproduksi dan bantuan teknologi informasi melalui aplikasi e-PIT proses bisnis perikanan tangkap menjadi semakin terpantau dan terdata.

“Pencapaian Ini merupakan komitmen kami dalam memberikan kemudahan perizinan usaha perikanan tangkap yang saat ini full online dan paperless. Kami akan terus meningkatkan pelayanan publik yang optimal di tahun 2025,” imbuh Latif.

Per 31 Desember 2024, tercatat sebanyak 14.617 kapal izin pusat yang melakukan usaha perikanan tangkap.

Latif dan jajarannya akan menata jumlah kapal yang diizinkan untuk operasional sesuai ketersediaan sumber daya ikan yang ada di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Per 31 Desember 2024, tercatat 14.617 kapal izin pusat yang melakukan usaha perikanan tangkap.

“Analisa dan evaluasi serta pembenahan dan penyempuranaan di segala aspek terus kita lakukan bersama baik internal maupun eksternal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perikanan. Kami memang belum sempurna tetapi akan terus memberikan yang terbaik bagi para pelaku usaha dan nelayan Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam berbagai kesempatan menyebutkan upaya melakukan tranformasi tata kelola perikanan tangkap terus dilakukan KKP agar semakin maju, berkelanjutan, dan mampu menumbuhkan ekonomi nasional serta mendongkrak kesejahteraan rakyat.


Sumber : kkp web

 


Senin, 23 Desember 2024

Monitong dan Evaluasi Kegiatan LRMPHP TA 2024

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) menyelenggarakan Monitong dan Evaluasi (Monev) Kegiatan Tahun Anggaran  (TA) 2024 di Aula LRMPHP, 20 Desember 2024. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala LRMPHP Kartika Winta Apriliany, dan dihadiri oleh koordinator manajerial serta seluruh pegawai LRMPHP.

Rangkaian kegiatan Monev diawali dengan arahan dari Kepala LRMPHP dilanjutkan dengan pemaparan dan pembahasan kegiatan bidang Tata Usaha, Pelayanan Teknis, dan Tata Operasional oleh masing-masing koordinator manajerial. Selain kegiatan manajerial, dipaparkan juga kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Smart Fisheries Villages (SFV).

MBKM dan SFV merupakan kegiatan yang diemban oleh LRMPHP pada tahun 2024 sebagai bentuk komitmen dalam mendukung program prioritas BPPSDM KP. Program MBKM tersebut untuk pengembangan SDM melalui optimalisasi sumber daya dan aset yang dimiliki, sedangkan SFV sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan SFV Mekanisasi Perikanan.

Dalam arahannya, Kepala LRMPHP menyampaikan kegiatan monev untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan LRMPHP TA 2024, sekaligus sebagai bentuk mitigasi dalam penyusunan langkah strategis kegiatan TA 2025. Pada TA 2025 Kepala LRMPHP berharap optimalisasi kinerja melalui peningkatan skill pegawai dan penguatan dukungan manajemen internal setiap bidang. 

Kepala LRMPHP juga memberikan apresiasi atas pencapaian pelaksanaan kegiatan LRMPHP selama TA  2024 baik dibidang Tata Usaha, Pelayanan Teknis, Tata Operasional, maupun keberhasilan dalam mendukung kegiatan program prioritas BPPSDM KP yaitu program MBKM Politeknik KP Sidoarjo Politeknik KP Sidoarjo di LRMPHP dan SFV Mekanisasi Perikanan di Silvofishery Marana, Maros.

 


Jumat, 20 Desember 2024

KKP Raih Juara 2 Penghargaan Indeks Reformasi Hukum 2024

Program kerja reformasi hukum yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapat pengakuan dari Kementerian Hukum. Hal ini dibuktikan dengan raihan peringkat kedua Penghargaan Indeks Reformasi Hukum 2024 pada tingkat kementerian.

Sekretaris Jenderal Rudy Heriyanto mewakili Kementerian Kelautan dan Perikanan menerima penghargaan Indeks Reformasi Hukum 2024 di Jakarta, Senin kemarin.

“Ini capaian istimewa di akhir tahun. Penghargaan ini tak lepas dari arahan Bapak Menteri Sakti Wahyu Trenggono untuk selalu melihat aspek hukum dalam program-program yang KKP jalankan, khususnya yang berkaitan dengan program ekonomi biru,” ungkap Sekjen Rudy dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Kamis (19/12).

Penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum KKP setiap tahunnya melibatkan seluruh eselon I terutama pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan dan analis hukum melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Indeks Reformasi Hukum bertujuan menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran road map reformasi birokrasi tahun 2020-2024.  Selain itu, untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada kementerian/lembaga.

Sekjen Rudy menambahkan, sepanjang tahun 2024, KKP telah menghasilkan 117 produk hukum, dengan rincian 31 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan 86 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Variabel Penilaian

Sementara itu, penilaian Indeks Reformasi Hukum terbagi atas empat variabel, yaitu Variabel I meliputi tingkat koordinasi oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi  peraturan perundang-undangan. Variabel II mencakup kompetensi aparatur sipil sebagai perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas.

Selanjutnya Variabel III terdiri dari kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu. Serta Variabel IV yang meliputi penataan database peraturan perundang-undangan.

Penilaian Indeks Reformasi Hukum lingkup KKP telah dilaksanakan selama tiga kali penilaian, yaitu tahun 2022 dengan nilai 77, 6 dengan kategori BB (baik). Setahun kemudian KKP mendapat nilai 96,44 dengan kategori AA (istimewa), pada 2024, KKP mendapat nilai 100 dengan kategori AA (istimewa).

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta jajarannya untuk bersinergi dalam membuat regulasi, sehingga kebijakan yang dihadirkan komprehensif mencakup banyak aspek untuk percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional. 


 

Sumber : kkp

 


Kamis, 19 Desember 2024

Tegaskan Komitmen, KKP Enam Tahun Beruntun Raih Predikat Informatif

Kementerian Kelautan dan Perikanan menambah capaian penghargaan di akhir tahun 2024. Terbaru, KKP meraih penghargaan sebagai badan publik kualifikasi informatif pada gelaran Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2024 yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat.

"Penghargaan ini menjadi salah satu parameter komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses informasi kepada masyarakat, sesuai standar yang telah ditetapkan," ungkap Sekretaris Jenderal KKP Rudy Heriyanto dalam keterangan resmi KKP di Jakarta, Rabu (18/12).

KKP mendapatkan predikat Badan Publik Informatif sejak tahun 2019 sampai penilaian terbaru di 2024. Sepanjang kurun waktu tersebut, perolehan nilai keterbukaan informasi publik di lingkup KKP masing-masing 90,4 (2019), 92,08 (2020), 96,00 (2021), 91,55 (2022), 94,51 (2023) serta 97,73 (2024)

Terdapat sejumlah tahapan oleh Komisi Informasi Pusat untuk menetapkan KKP sebagai badan publik informatif. Seperti melakukan monitoring dan evaluasi layanan informasi yang berjalan, Self Assessment Questionere (SAQ) hingga tahapan presentasi uji publik. 

Tim Penilai dalam tahapan presentasi uji publik terdiri dari Komisioner Komisi Informasi Pusat, akademisi, jurnalis, praktisi maupun organisasi masyarakat yang memiliki kompetensi dan konsen terhadap Keterbukaan Informasi Publik.

“Ini menandakan layanan dan strategi keterbukaan informasi publik yang kami jalankan selama ini, juga selaras visi misi pemerintah,” pungkas Sekjen Rudy.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pelaksanaan program kerja KKP harus berjalan transparan dan akuntabel sehingga hasilnya tepat sasaran. Termasuk dalam hal keterbukaan informasi atas program-program kerja yang dijalankan.

Sebagai informasi, KKP sebelumnya meraih penghargaan Communication Strategist Awards dari CNBC Indonesia karena dinilai aktif menginformasikan pelaksanaan program-program ekonomi biru. Di tahun ini, majalah Segara KKP juga meraih penghargaan dari Kominfo pada ajang Anugerah Media Humas.


Sumber : kkp

 

 


Selasa, 17 Desember 2024

Partisipasi LRMPHP Dalam Pameran Rakornas Penyuluhan KP 2024

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) Bantul turut berpartisipasi dalam pameran kegiatan “Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyuluhan Kelautan dan Perikanan 2024” pada tanggal 16 Desember 2024 di Ballroom Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat.

Rakornas Penyuluhan KP 2024 merupakan forum penting untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta membangun sinergitas yang lebih baik dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan, Kepala BPPSDM KP I Nyoman Radiarta, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota serta Penyuluh Perikanan Indonesia dan kelompok teladan berikut tamu undangan lainnya. 

Serangkaian kegiatan diselenggarakan pada rakornas penyuluhan tersebut, salah satunya pameran hasil kegiatan Smart Fisheries Villages (SFV) yang berbasis Desa dan UPT. Hasil kegiatan SFV Desa dan UPT ditampilkan secara tematik dalam  6 booth pameran berukuran 3m x 3m yaitu budidaya perikanan air tawar dan ikan hias, budidaya perikanan air payau, budidaya perikanan laut, pengolahan produk/nilai tambah produk, alat dan mesin perikanan, dan konservasi dan ekowisata.

LRMPHP yang tergabung dalam booth pameran alat dan mesin perikanan menampilkan maket pengering sistem rumah kaca beserta banner dan leaflet. Selain itu juga ditampilkan banner dan leaflet mesin rotary dryer, serta banner kegiatan SFV mekanisasi perikanan. Kedua alat tersebut merupakan teknologi hasil inovasi LRMPHP yang diintroduksikan untuk mendukung SFV mekanisasi perikanan di lokasi SFV Silvofishery Marana, Sulawesi Selatan. 

Kepala BPPSDM KP yang hadir mengunjungi booth pameran LRMPHP menyampaikan arahan dan motivasinya kepada LRMPHP untuk terus berinovasi dalam mengembangkan peralatan mekanisasi perikanan agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.


Jumat, 13 Desember 2024

Peringati Hari Nusantara 2024, LRMPHP Gelar Makan Bergizi Gratis Menu Ikan

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Bantul mendukung penuh program pemerintah melalui pemenuhan asupan gizi bagi para pelajar. Untuk itu pada peringatan Hari Nusantara 2024, LRMPHP menggelar kegiatan makan bergizi gratis menu ikan di SMP Negeri 1 Kretek Bantul, 12 Desember 2024. 

Dalam sambutannya Kepala LRMPHP menyampaikan bahwa kegiatan ini untuk mengkampanyekan Gerakan Makan Ikan (Gemarikan) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sekaligus sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional makan bergizi gratis dengan menu ikan sebagai unggulan. Kepala LRMPHP berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan para siswa terhadap pentingnya mengkonsumsi ikan sebagai sumber asupan protein harian.

Senada, Kepala SMP Negeri 1 Kretek mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan atas program uji coba makan bergizi gratis menu ikan dalam rangka Hari Nusantara 2024. “Alhamdulillah, sekolah kami dijadikan tempat percontohan makan bergizi menu ikan dan edukasi gemar makan ikan, harapan kami para siswa semakin gemar mengkonsumsi ikan untuk meningkatkan prestasi mereka,” jelasnya.

Pada kegiatan ini, LRMPHP tidak hanya membagikan 640 paket makan bergizi gratis menu ikan kepada seluruh siswa, guru dan karyawan SMP Negeri 1 Kretek, namun juga disertai dengan kegiatan edukasi melalui sosialisasi gemar makan ikan oleh instruktur LRMPHP. Paket makan bergizi gratis menu ikan yang disajikan berupa nasi kotak dengan lauk ikan lele sebagai sumber protein utama, sayur, kerupuk, buah dan susu.

Para siswa terlihat sangat antusias mengikuti kegiatan ini karena selama sosialisasi diadakan kuis berhadiah yang dikemas secara interaktif dan menarik. Salah satu siswa menyatakan rasa senangnya karena mendapat makan menu ikan secara gratis dan hadiah dalam kuis interaktif. “Harapan kami kegiatan ini dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi siswa,” ujarnya. 


Rabu, 04 Desember 2024

Dukung Pengembangan SDM KP, LRMPHP Introduksi Alpindel di SMK N 1 Tanjungsari

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Bantul mendukung pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan melalui introduksi alat pengisi adonan sistem handel (Alpindel) dan asap cair di SMKN 1 Tanjungsari Gunungkidul, 3 Desember 2024. Kegiatan tersebut sebagai bagian dari implementasi perjanjian kerja sama (PKS) antara LRMPHP dan SMKN 1 Tanjungsari Gunungkidul. 

Perjanjian kerja sama kedua instansi tertuang dalam dokumen PKS Nomor: 69/BPPSDMKP/KKP/PKS/IX/2024, bahwa kedua pihak telah sepakat dalam memperkuat kolaborasi kemitraan dalam rangka pelaksanaan program magang, pengembangan kurikulum sekolah menengah kejuruan berbasis kompetensi yang link and match dengan industri, dan pelatihan bagi siswa dan/atau guru SMKN 1 Tanjungsari.

Tim LRMPHP yang diwakili Tri Nugroho Widianto menjelaskan kegiatan ini selain untuk melaksanakan output kerja sama juga dalam rangka mengenalkan peralatan mekanisasi pengolahan perikanan kepada para siswa. Harapannya peserta dapat aktif mengikuti pelaksanaan kegiatan sekaligus dapat menambah ilmu di bidang alat dan mesin perikanan. Hal ini sejalan dengan tusi BPPSDM KP dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Sementara itu, Wakil Kepala SMKN 1 Tanjungsari yang membidangi kurikulum, Sukisna dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan kegiatan ini karena dapat memotivasi para siswa dalam menggarap potensi sumber daya kelautan dan perikanan di Kabupaten Gunungkidul yang melimpah melalui sektor pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Harapannya kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan kedepannya kerja sama yang sudah terjalin dapat terus dilanjutkan dengan program-kegiatan lainnya.

Dalam kegiatan ini, sebanyak 13 siswa  dan 2 guru pendamping SMKN 1 Tanjungsari diberikan teori hingga praktik langsung pembuatan produk hasil perikanan dengan dipandu oleh 4 instruktur dari LRMPHP. Para peserta diberikan materi pengenalan Alpindel sebagai alat pengisi adonan sistem handel untuk membantu pengisian adonan dalam produk fish jelly, dan asap cair food grade yang pemanfaatannya sebagai alternatif pengganti pengasapan langsung secara tradisional.


Selasa, 26 November 2024

KKP Gencarkan Pentingnya Gemar Makan Ikan ke Pelajar Dukung Program MBG

Kementerian Kelautan dan Perikanan mendukung penuh program pemenuhan gizi bagi para pelajar yang digalakkan oleh pemerintah melalui konsumsi protein ikan. Karenanya, pada peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) ke-11, KKP membagikan 170.519 paket makan bergizi menu ikan. 

Paket tersebut didistribusikan ke 9.150 siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita se-Jabodetabek yang dikoordinasikan oleh KKP Pusat, kemudian 11.004 peserta yang dikoordinasikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dari 28 Provinsi.

“Kami siap menyukseskan program makan bergizi gratis, sekaligus mengingatkan pentingnya asupan protein ikan," terang Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (25/11/2024).

Budi memaparkan, selain di Jabodetabek, 147 unit pelaksana teknis (UPT) KKP se-Indonesia turut membagikan paket makan bergizi menu ikan untuk 145.865 siswa. Dikatakannya, kampanye MBG menu ikan dilakukan dalam rangka mendorong peningkatan asupan protein harian masyarakat yang kini masih 62,3 gram/kapita/hari, di mana ikan hanya berkontribusi sekitar 9,25 gram/kapita/hari atau 14,8%. 

Mengusung tema "Pangan Biru untuk Negeriku" dan sub tema "Ikan Sumber Protein Bangsa untuk Swasembada Pangan dan Program Makan Bergizi Gratis", Budi menegaskan komitmen KKP untuk terus menyuarakan agar ikan bisa menjadi asupan protein utama masyarakat. 

Selain harganya yang terjangkau, para ahli gizi mengatakan bahwa protein ikan begitu penting dalam proses tumbuh kembang anak, dan ikan menjadi sumber protein hewani yang relevan karena Indonesia adalah negara maritim. 

"Dan dengan adanya inovasi, ada beragam cara menikmati ikan. Jadi tidak harus konsumsi utuh mengingat ada yang tidak suka ikan karena durinya, dll," tuturnya.

Dalam kesempatan ini, Budi memastikan dukungan KKP kepada Badan Gizi Nasional (BGN) guna menyukseskan program MBG. Dikatakannya, saat ini KKP menyiapkan data yang dibutuhkan seperti peta produksi, peta komoditas, sebaran UMKM pengolah perikanan, ragam produk hilirisasi perikanan, hingga kesiapan koperasi perikanan, agar menjadi bagian dari program MBG ini. 

"Kami berharap partisipasi nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan, terutama yang berbentuk koperasi atau UMKM bisa menciptakan ekonomi sirkuler, sehingga ada multiplyer effect dari program MBG ini," tutupnya.

Sebagai informasi, selain membagikan makan bergizi gratis, peringatan Harkannas di kantor KKP juga diisi dengan gelar menu ikan khas Nusantara dan bazar produk perikanan. Berkolaborasi dengan MNC Peduli, OneSight Luxsottica Foundation, Forjukafi, dan Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Mintohardjo, KKP menggelar pemeriksaan mata hingga pembagian kacamata gratis untuk siswa SD.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan tata kelola hulu sektor kelautan dan perikanan akan terus ditingkatkan untuk mendukung kemandirian ketahanan pangan nasional. 

Langkah itu juga sekaligus untuk mendukung peningkatan asupan protein masyarakat, dan program makan bergizi gratis, melalui ketersediaan produk kelautan dan perikanan maupun turunannya yang berkualitas.



Sumber : kkp


Jumat, 22 November 2024

Peringati Harkannas 2024, LRMPHP Gelar Makan Bergizi Gratis Menu Ikan di SMAN 1 Jetis Bantul

Dalam rangka menyemarakkan Hari Ikan Nasional (Harkannas) yang ke-11 Tahun 2024 dengan tema "Pangan Biru untuk Swasembada Pangan" Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) Bantul menggelar program makan bergizi gratis dengan menu ikan di SMAN 1 Jetis, Bantul,  21 November 2024.

Harkannas Tahun 2024 digelar secara serempak oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan membagikan paket makan bergizi menu ikan. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, LRMPHP membagikan 1000 paket nasi kepada seluruh siswa, guru dan karyawan SMAN 1 Jetis. Menu yang disajikan berupa ikan sebagai sumber protein utama, dilengkapi dengan tempe, sayur dan buah. 

Kepala LRMPHP Kartika Winta Apriliany dalam sambutannya berharap kegiatan ini berjalan dengan lancar dan mampu meningkatkan kesadaran generasi muda dalam mengkonsumsi ikan untuk pemenuhan kebutuhan protein harian, sekaligus sebagai bentuk dukungan terhadap program makan bergizi gratis yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Senada dengan Kepala LRMPHP, Kepala SMAN 1 Jetis Sumarno mengapresiasi program makan bergizi gratis menu ikan ini karena banyak memberikan manfaat bagi para siswa, terutama untuk menambah asupan protein ikan menjelang ujian semester. “Momen kegiatan ini sangat pas, mengingat besok anak-anak kami akan menghadapi ujian akhir semester, " jelasnya. Harapannya kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dalam bentuk kegiatan lainnya.

Salah satu siswa kelas XII MIPA 1 yang ikut kegiatan tersebut mengaku sangat senang karena mendapat pengalaman baru sekaligus dapat menambah wawasan tentang pentingnya konsumsi ikan dan jenis protein yang terkandung di dalamnya. “LRMPHP telah memberikan edukasi kepada para siswa arti pentingnya makan menu ikan, “ ujarnya. Kedepan program ini diharapkan terus dilanjutkan, tidak hanya di SMAN 1 Jetis saja namun dapat diperluas ke sekolah - sekolah lainnya di seluruh Indonesia.