Enam Menteri Luncurkan Ocean Institute of Indonesia Milik KKP

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meresmikan Ocean Institute of Indonesia (OII) atau Institut Kelautan Indonesia, sebagai transformasi dari 11 satuan pendidikan vokasi yang selama ini sudah dikembangkan. Peresmian dilakukan oleh enam menteri Kabinet Merah Putih di Ballroom KKP, Jakarta Pusat pada, Selasa (21/7).

Keenam menteri tersebut adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono; Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan; Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy; serta Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Arif Satria. Turut meresmikan juga Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf; Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Edwin; serta Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) I Nyoman Radiarta.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam sambutannya menyampaikan, pemikiran menyatukan 11 satuan pendidikan vokasi KKP telah berlangsung cukup lama dan sudah dipersiapkan secara matang. "Saya sudah datangi semua. Lalu kemudian saya perhatikan di lingkungan dalamnya dan seterusnya. Saya ingin ini disatukan,” ujar Menteri Trenggono pada acara itu.

Ke-11 satuan pendidikan yang disatukan menjadi OII adalah Politeknik Ahli Usaha Perikanan; Politeknik Kelautan dan Perikanan (KP) Dumai, Politeknik KP Karawang, Politeknik KP Pangandaran, Politeknik KP Sidoarjo, Politeknik KP Jembrana, Politeknik KP Kupang, Politeknik KP Bone, Politeknik KP Bitung, Politeknik KP Sorong, serta Akademi Komunitas Wakatobi.

Berangkat dari pengamatannya di kampus-kampus tersebut, Menteri Trenggono menyebutkan perlunya peningkatan fasilitas serta merombak sistem pendidikan menjadi satu visi dan misi agar selaras dengan perkembangan industri terkini dan daya saing di tingkat global. "Saya ingin ini disatukan, diubah secara menyeluruh, mulai dari kurikulum pendidikannya, hingga tujuan akhirnya. Karena saya akan lihat ukuran-ukuran suksesnya,” ungkap Menteri Trenggono.

Ia juga mengatakan, nantinya terdapat spesifikasi khusus pada setiap kampus, seperti spesifikasi di bidang penangkapan ikan di suatu kampus, budi daya ikan di kampus berbeda, serta pengolahan ikan di kampus lainnya. Jadi menurutnya, setiap kampus tidak sama-sama mengajarkan bidang-bidang tersebut, tetapi berbeda-beda sesuai dengan spesifikasinya masing-masing.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan dukungannya terhadap dibentuknya OII untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang kelautan perikanan. Terlebih saat ini perhatian Presiden RI Prabowo Subianto begitu besar pada sektor kelautan dan perikanan.

Dukungan dan apresiasi juga disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto. Pembentukan OII dinilainya sebagai poros yang akan melahirkan riset dan SDM unggul serta tulang punggung inovasi kelautan dan perikanan. “OII dapat menjadi Center of Excellence yang bisa menghasilkan startup-startup baru di sektor kelautan dan perikanan,” harapnya.

Sementara itu, Kepala BPPSDM KP I Nyoman Radiarta dalam laporannya menyampaikan, 11 satuan pendidikan tinggi yang kini bersatu menjadi OII, menerapkan pembelajaran vokasi dengan kurikulum berbasis industri dengan peserta didik 100% anak pelaku usaha kelautan dan perikanan. Sejak berdiri hingga saat ini satuan-satuan pendidikan di bawah KKP telah meluluskan sebanyak 27.819 orang dengan serapan lulusan sebagaian besar bekerja pada dunia usaha dan industri.

Pada acara peresmian OII, KKP melalui BPPSDM juga menyepakati kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi dan mitra. Meliputi Insitut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, Universitas Padjadjaran, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, dan Universitas Nusa Cendana. Kemudian Universitas Andalas, Universitas Hasanuddin, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Pattimura, Sampoerna Unniversity, Universitas Trunojoyo, Onamu Co.Ltd. Korea Selatan, serta Vogo Group and Globit Co. Ltd. Korea Selatan.  

Sumber: kkp web

Read More

LRMPHP Berbagi Inovasi Olahan Ikan untuk Santri di Kulon Progo

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) berpartisipasi sebagai narasumber dalam kegiatan Pelatihan Pengolahan Ikan di Pesantren yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta (Dislautkan DIY) bekerja sama dengan DPRD DIY. Kegiatan yang berlangsung di Pondok Pesantren Nurul Haromain, Sentolo, Kulon Progo, Jumat (17/7/2026), ini menjadi bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat pesantren melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam mengolah hasil perikanan menjadi produk pangan yang bergizi, aman, higienis, bernilai tambah, serta berpotensi dikembangkan sebagai peluang usaha.

Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas para santri dalam mengolah hasil perikanan sekaligus mendorong diversifikasi produk olahan ikan yang lebih menarik dan bernilai ekonomi. Melalui kegiatan ini diharapkan tumbuh jiwa kewirausahaan di lingkungan pesantren, meningkatnya kemandirian ekonomi, serta bertambahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan sebagai bagian dari upaya mewujudkan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang sehat, cerdas, dan berkualitas.

Dalam kegiatan ini, Tri Nugroho Widianto mewakili LRMPHP sebagai narasumber menyampaikan materi "Kreasi Olahan Ikan untuk Menu Sehat di Lingkungan Pesantren". Melalui pemaparannya, para peserta diperkenalkan berbagai inovasi olahan ikan yang mudah diterapkan di lingkungan pesantren, memiliki kandungan gizi yang tinggi, serta mampu meningkatkan nilai tambah produk perikanan. Materi tersebut diharapkan dapat memperluas wawasan para santri mengenai pentingnya konsumsi ikan sekaligus mendorong kreativitas dalam mengembangkan produk olahan hasil perikanan yang bernilai ekonomi dan berpotensi menjadi peluang usaha.

Sebagai penguatan materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi praktik pengolahan produk berbahan baku ikan yang dipandu oleh instruktur dan asisten instruktur dari Dislautkan DIY. Melalui sesi ini, para peserta memperoleh pengalaman secara langsung mulai dari proses pengolahan, penerapan teknik pengolahan yang baik, hingga penyajian produk. Praktik tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterampilan teknis para santri sehingga mampu mengaplikasikannya secara mandiri, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di lingkungan pesantren maupun sebagai bekal dalam mengembangkan usaha berbasis hasil perikanan.

Selain menghadirkan narasumber dari LRMPHP, kegiatan ini juga diisi oleh perwakilan DPRD DIY dan Dislautkan DIY. Perwakilan DPRD DIY, Muh. Ajrudin Akbar, menyampaikan dukungannya terhadap pengembangan keterampilan pengolahan ikan bagi para santri sebagai bagian dari edukasi pentingnya mengonsumsi ikan yang kaya akan nilai gizi. Sementara itu, Dislautkan DIY memaparkan pemanfaatan teknologi digital sebagai media untuk meningkatkan persepsi masyarakat terhadap konsumsi ikan dalam rangka mendukung Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan DPRD DIY, jajaran Dislautkan DIY, pengurus dan santri Pondok Pesantren Nurul Haromain, santri Pondok Pesantren Nurul Ummah 2, serta perwakilan LRMPHP. Kolaborasi antarpemangku kepentingan tersebut menjadi wujud sinergi dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, memperkuat ketahanan pangan berbasis perikanan, serta mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan keterampilan pengolahan hasil perikanan.

Read More

KKP Berikan Pelatihan Manajerial ke 5.135 Calon Pengelola KNMP

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar pelatihan manajerial terhadap 5.153 calon pengelola Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) selama hampir dua pekan pada 17–29 Juli 2026. Pelatihan berlangsung serentak di 10 satuan pendidikan TNI di Jakarta, Bogor, Surabaya, dan Sidoarjo.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), I Nyoman Radiarta, menyebut pelatihan manajerial menjadi salah satu langkah strategis KKP agar pengelolaan KNMP berjalan produktif, profesional, dan berkelanjutan. 

"Ini adalah awal lahirnya generasi pertama pengelola Kampung Nelayan Merah Putih Indonesia. Mereka akan menjadi penggerak pembangunan yang bekerja bersama masyarakat untuk membangun ekonomi pesisir," tegas Nyoman saat membuka pelatihan di Jakarta, Jumat (17/7).

Menurut Nyoman, KNMP dirancang bukan sekadar membangun fisik, melainkan untuk mewujudkan pesisir sebagai pusat ekonomi modern yang dilengkapi berbagai fasilitas usaha perikanan secara terpadu, mulai dari pabrik es, cold storage, sentra kuliner, bengkel kapal, hingga kios perbekalan. Karena itu, keberhasilan program prioritas tersebut tidak hanya diukur dari banyaknya fasilitas, tetapi kemampuan pengelola menghadirkan aktivitas ekonomi yang produktif, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.

"Fasilitas yang baik tidak akan berarti tanpa SDM yang mampu mengelolanya. Karena itu, pelatihan ini menjadi bentuk keseriusan KKP menyiapkan pengelola yang profesional, mampu bekerja sama, dan siap mendampingi masyarakat agar KNMP benar-benar tumbuh sebagai pusat ekonomi baru di kawasan pesisir," jelasnya.

Para peserta akan mengisi empat jabatan utama, yakni Manajer Operasional, Kepala Produksi, Penjamin Mutu, dan Administrasi Keuangan. Keempat fungsi tersebut dipersiapkan sebagai satu tim yang saling melengkapi dalam menjalankan operasional kawasan.

Selama mengikuti pelatihan, peserta akan memperoleh pembelajaran kompetensi umum, materi teknis sesuai bidang tugas, hingga penguatan kepemimpinan dan kemampuan bekerja bersama masyarakat. KKP juga menghadirkan tenaga pelatih, praktisi, serta para expert untuk membekali peserta dengan pengalaman praktis yang akan mereka hadapi di lapangan.

Sebelum pelatihan nasional dimulai, BPPSDM KP telah menyiapkan 573 tenaga pelatih melalui rangkaian _Training of Trainers and Microteaching_ yang berlangsung pada 6–10 Juli 2026 di Makassar, Bandung, Surabaya, dan Bogor. Seluruh pelatih dibekali penyamaan persepsi terhadap 28 modul pelatihan, sehingga proses pembelajaran di seluruh lokasi berlangsung dengan standar yang sama.

"Pengelola KNMP nantinya bukan hanya menjalankan operasional kawasan, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mampu menggerakkan ekonomi lokal, memperkuat kelembagaan masyarakat, dan menghadirkan manfaat nyata bagi nelayan," ujar Kepala Pusat Pelatihan KP, Joni Haryadi D.

Pelaksanaan pelatihan merupakan hasil kolaborasi antara KKP, Kementerian Pertahanan, PT Agrinas Jaladri Nusantara, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Sinergi lintas sektor tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh pengelola memiliki kompetensi yang sama sebelum diterjunkan ke lokasi penugasan.

Sumber: kkp web

Read More

Teknologi Pengering Rumput Laut Efek Rumah Kaca LRMPHP Dukung Peningkatan Kualitas Hasil Budidaya

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) mengembangkan inovasi alat pengering rumput laut berbasis efek rumah kaca sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi proses pengeringan sekaligus menjaga kualitas hasil panen rumput laut. Inovasi ini diharapkan dapat membantu pembudidaya menghasilkan rumput laut kering yang memiliki mutu lebih baik, bernilai jual lebih tinggi, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selama ini, proses pengeringan rumput laut masih dilakukan secara tradisional dengan memanfaatkan sinar matahari secara langsung. Metode tersebut sangat bergantung pada kondisi cuaca sehingga waktu pengeringan menjadi lebih lama dan kualitas produk yang dihasilkan sering kali tidak konsisten. Melalui inovasi ini, LRMPHP menghadirkan teknologi pengeringan yang lebih efektif, efisien, dan mudah diterapkan oleh masyarakat.

Alat pengering efek rumah kaca dirancang dengan desain yang sederhana namun kokoh, mudah dioperasikan, serta menggunakan material yang mudah diperoleh di pasaran. Dengan demikian, alat ini dapat dimodifikasi maupun direplikasi sesuai kebutuhan dan ketersediaan bahan di daerah masing-masing. Proses pengeringan berlangsung lebih cepat sehingga kadar air rumput laut dapat diturunkan secara optimal. Selain itu, sistem pengeringan yang lebih terkontrol mampu meminimalkan pertumbuhan jamur, mikroorganisme, dan serangga, sehingga mutu produk tetap terjaga, umur simpan menjadi lebih panjang, serta daya saing produk di pasar semakin meningkat.

Pada penerapannya, alat pengering ini dibangun dengan ukuran 3 × 4 × 2,5 meter menggunakan rangka besi hollow galvanis. Dinding dan atap menggunakan plastik mika yang berfungsi menangkap serta menyimpan energi panas matahari untuk membantu proses pengeringan. Alat ini juga dilengkapi exhaust fan untuk mengurangi kelembapan ruang dengan mengeluarkan uap air selama proses berlangsung, serta bahan penyerap panas (heat absorber) guna mengoptimalkan penyimpanan panas. Dengan suhu ruang yang dapat mencapai hingga 56°C dan kelembapan udara yang rendah, alat ini mampu menghasilkan rumput laut kering dengan kualitas yang lebih tinggi dan konsisten. Dalam satu siklus pengeringan, alat ini memiliki kapasitas sekitar 400–500 kilogram rumput laut dengan biaya operasional yang relatif rendah, sehingga lebih efisien dibandingkan metode pengeringan tradisional.

Inovasi alat pengering rumput laut berbasis efek rumah kaca tersebut telah diterapkan di kawasan Smart Fisheries Village (SFV) Silvofishery Marana, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Penerapan teknologi ini diharapkan dapat membantu meningkatkan efisiensi proses pengeringan rumput laut bagi para pembudidaya setempat sekaligus menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik dan stabil.

Penyuluh Perikanan setempat, Dominggus, menyampaikan apresiasinya terhadap penerapan inovasi tersebut. Menurutnya, alat pengering efek rumah kaca mampu menjawab berbagai kendala yang selama ini dihadapi para pembudidaya rumput laut di Kabupaten Maros.

"Dengan adanya alat pengering ini sangat membantu kami. Harapan kami ke depan kegiatan ini tidak berhenti di sini, tetapi dapat terus berlanjut dan dirasakan langsung manfaatnya oleh para pelaku utama pembudidaya," ujarnya.

Read More

Komisi IV DPR RI dan KKP Bahas Program Prioritas Kelautan dan Perikanan di LRMPHP

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP), Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), menjadi lokasi pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (10/7/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan.

FGD diselenggarakan sebagai forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan DPR RI dalam mengawal pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Kementerian Kelautan dan Perikanan. Forum ini juga menjadi wadah koordinasi dan penyelarasan kebijakan guna mendukung terwujudnya swasembada pangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, serta pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, sejumlah program prioritas KKP menjadi fokus pembahasan, di antaranya pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), optimalisasi hasil kelautan dan perikanan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan jaminan mutu dan stabilitas harga ikan, serta pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha perikanan. Program-program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir.

Salah satu isu yang mendapat perhatian adalah pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas kawasan permukiman nelayan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait ketersediaan lahan yang strategis.

Melalui FGD ini, Komisi IV DPR RI bersama KKP juga menyerap berbagai masukan dan aspirasi dari pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya. Hasil diskusi diharapkan dapat menjadi bahan penyempurnaan kebijakan sekaligus memperkuat implementasi program prioritas agar berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kegiatan FGD di LRMPHP merupakan bagian dari rangkaian Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlangsung pada 10–11 Juli 2026. Melalui kunjungan ini diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, DPR RI, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan sektor kelautan dan perikanan yang maju, produktif, berdaya saing, serta mampu mendukung ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

Read More

KKP Siapkan 573 Pelatih Manajerial Pengelola KNMP

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar Training of Trainers (ToT) dan microteaching terhadap 573 pelatih manajerial bagi para pengelola Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Kegiatan berlangsung serentak pada 6–10 Juli 2026 di Bogor, Bandung, Surabaya, dan Makassar.

Melalui ToT, KKP ingin memastikan para pelatih yang terdiri dari pegawai KKP dan tenaga profesional itu memiliki standar kompetensi, metode pembelajaran, dan pemahaman yang sama sehingga mampu mencetak pengelola KNMP yang profesional di seluruh Indonesia.

"Pengelola KNMP nantinya akan menjadi motor penggerak kawasan pesisir. Karena itu, mereka harus dibekali oleh pelatih yang benar-benar memahami substansi, mampu memfasilitasi pembelajaran, dan menginspirasi peserta agar siap menjalankan tugas di lapangan," ujar Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), I Nyoman Radiarta dalam siaran resmi di Jakarta, Selasa (7/7).

Menurut Nyoman, para pelatih memegang peran strategis sebagai mata rantai pertama dalam membangun kapasitas pengelola KNMP. Mereka tidak hanya dituntut menguasai materi, tetapi juga mampu menciptakan proses pembelajaran yang komunikatif, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan di lapangan. Untuk memastikan kualitas tersebut, BPPSDM KP terlebih dahulu menyempurnakan 28 modul pelatihan melalui uji coba bersama para penyusun modul, expert substansi, dan fasilitator. 

Selama lima hari pelaksanaan ToT, peserta memperoleh penguatan materi dari berbagai pemangku kepentingan, meliputi Satuan Tugas (Satgas) Operasional KNMP, Satgas Pembangunan KNMP, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk KP, serta PT Agrinas Jaladri Nusantara. 

Pada sesi microteaching, mereka didampingi fasilitator dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperkuat keterampilan mengajar sesuai standar pelatihan profesional. Pelatihan Manajerial SDM Pengelola KNMP oleh para pelatih ini akan dilaksanakan pada 17–31 Juli 2026. 

Program ini merupakan bagian dari komitmen KKP untuk memastikan Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya dibangun dari sisi infrastruktur, tetapi juga didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Dengan pengelola yang andal, kawasan pesisir diharapkan mampu meningkatkan produktivitas usaha, memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta menghadirkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat nelayan.

Sumber: kkp web

Read More

KKP Bangun Kolaborasi Nasional Percepat Program Prioritas untuk Ketahanan Pangan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) sektor kelautan dan perikanan. 

Ajakan tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertema "Akselerasi PKPN Sektor KP Mendukung Swasembada Pangan" yang digelar di Ballroom Gedung Mina Bahari (GMB) III, Jakarta, Kamis (2/7).

"Forum ini memiliki arti penting dan strategis sebagai ruang konsolidasi nasional untuk menyatukan arah, memperkuat koordinasi, serta memastikan pelaksanaan kegiatan prioritas KKP tahun 2026 berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Menteri Trenggono.

Menteri Trenggono menjelaskan, pembangunan sektor kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung agenda pembangunan nasional sekaligus implementasi Asta Cita Presiden, khususnya dalam memperkuat kedaulatan pangan melalui penyediaan protein ikan dan garam, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, menurunkan angka kemiskinan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.  

Dalam mendukung target swasembada pangan nasional, KKP mengonsolidasikan enam Program Kerja Prioritas Nasional yang menjadi tanggung jawab kementerian, yaitu Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) melalui pembangunan 5.000 lokasi hingga 2029 sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Kemudian Budidaya Ikan Darat Tematik melalui pengembangan 40.000 titik budidaya di 500 kabupaten/kota untuk mendukung penyediaan protein nasional. 

Lalu program Swasembada Garam Nasional melalui pembangunan hingga 2.000 hektare tambak garam guna mengurangi ketergantungan impor. Disusul program Revitalisasi Tambak Pantura Jawa seluas sekitar 14.000 hektare untuk mendukung swasembada protein sekaligus rehabilitasi kawasan pesisir. Selanjutnya pembangunan Kawasan Tambak Udang Terintegrasi di Waingapu seluas 2.000 hektare sebagai kawasan budidaya udang modern yang ramah lingkungan, serta program Modernisasi Kapal Perikanan untuk meningkatkan produktivitas, daya saing nelayan, dan mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur. 

Dalam implementasinya, sambung Menteri Trenggono, Program Kerja Prioritas Nasional sektor kelautan dan perikanan, dilaksanakan dengan pendekatan bottom-up, yaitu melalui pelibatan aktif masyarakat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Pendekatan ini memastikan bahwa program yang dijalankan menjawab kebutuhan dan potensi lokal, memperkuat rasa memiliki (ownership) masyarakat, serta meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan di wilayah pesisir.

"Seluruh program yang telah direncanakan harus kita kawal bersama hingga tahap implementasi agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, penguatan ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

Sebagai bentuk penguatan sinergi antarkementerian dan pemerintah daerah, Rakornas turut menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol. (Purn.) Drs. Akhmad Wiyagus, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto. 

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara KKP dan PLN, Gubernur NTB, serta Aspeksindo, serta penandatangan dokumen Perjanjian Kerja Sama antara KKP dengan Baharkam Polri, PT Garam, dan Pertamina Patra Niaga. Kolaborasi ini sebagai landasan penguatan koordinasi dalam pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional di sekot kelautan perikanan.

"Swasembada adalah kedaulatan, dan kedaulatan adalah kehormatan bangsa. Karena itu pemerintah harus berpihak kepada petani, nelayan, dan peternak. Selama ini kita terlalu bergantung pada impor berbagai komoditas pangan. Ke depan, kita ingin mengubah paradigma tersebut melalui pemberdayaan pelaku utama pangan agar mereka semakin produktif, sejahtera, dan memiliki daya saing," ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Zulkifli Hasan menilai pelaksanaan enam program kerja prioritas nasional sektor kelautan perikanan akan meningkatkan posisi tawar nelayan sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. "Kalau program ini dijalankan secara konsisten dan didukung pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan, saya optimistis Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan protein dalam negeri, tetapi juga menjadi kekuatan baru sebagai eksportir produk perikanan dunia," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menegaskan komitmen DPR RI untuk terus mendukung berbagai program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, terutama yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir. Menurutnya, Komisi IV akan memastikan dukungan melalui fungsi penganggaran, legislasi, maupun pengawasan agar seluruh program strategis KKP dapat berjalan optimal.

"Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi salah satu program yang kami dukung penuh karena kami telah melihat secara langsung manfaatnya dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di sejumlah daerah," ujarnya.

Sumber: kkp web

Read More