LRMPHP Kembangkan Alat Penggiling Daging untuk Pengolahan Fish Jelly

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) terus berinovasi dalam mendukung pengembangan teknologi pengolahan hasil perikanan dengan menghadirkan alat penggiling daging ikan berdaya listrik rendah yang dirancang khusus untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Inovasi ini dikembangkan untuk mendukung proses produksi olahan berbasis fish jelly seperti bakso ikan, nugget, dan produk sejenis lainnya.

Alat ini dirancang dengan memperhatikan karakteristik fisik dan mekanik daging ikan, sehingga mampu menghasilkan tekstur gilingan yang sesuai untuk kebutuhan produk fish jelly. Desain sistem ulir (screw) telah dioptimalkan agar proses penggilingan berlangsung lebih efisien dengan kebutuhan daya listrik yang lebih rendah, tanpa mengurangi kualitas hasil gilingan.

Pengembangan alat ini dilatarbelakangi oleh berbagai kendala yang selama ini dihadapi UMKM, antara lain keterbatasan daya listrik, kapasitas produksi yang belum optimal, desain hopper yang kurang efisien, serta kualitas hasil gilingan yang belum halus sehingga memerlukan proses penggilingan berulang. Permasalahan tersebut berdampak pada rendahnya efisiensi produksi dan meningkatnya biaya operasional.

Melalui inovasi ini, LRMPHP menghadirkan solusi dengan sistem kerja yang lebih efektif, di mana bahan baku daging ikan dialirkan secara kontinu oleh ulir menuju pisau pemotong, kemudian dicacah dan dikeluarkan melalui screen berpori sesuai ukuran yang diinginkan. Komponen utama alat ini meliputi ulir (screw), pisau pemotong, hopper, screen, serta motor penggerak yang dirancang terintegrasi untuk mendukung kinerja optimal.

Berdasarkan hasil uji kinerja, alat ini mampu mencapai kapasitas produksi hingga 90 kg per jam dengan kebutuhan daya listrik hanya 180 watt. Penggunaan screen berpori ukuran 6 mm memungkinkan proses penggilingan dilakukan dalam satu tahap, sehingga lebih efisien dari segi waktu dan energi. Selain itu, hasil gilingan telah memenuhi standar mutu SNI untuk bahan baku nugget ikan.

Kehadiran alat penggiling daging ikan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses produksi pada UMKM, menekan biaya operasional, serta meningkatkan mutu produk olahan hasil perikanan. Sebagai unit pelaksana teknis di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), LRMPHP berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi teknologi tepat guna yang ramah energi, aplikatif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta industri.

Read More

KKP Gandeng E-Commerce untuk Tingkatkan Literasi Digital Pengelola KNMP

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng salah satu platform lokapasar atau e-commerce guna memperluas akses pasar, sekaligus memberikan literasi keuangan kepada pengurus Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). 

Melalui webinar nasional bertajuk “Dari Literasi Keuangan ke Pasar Digital: Strategi Usaha Perikanan Naik Kelas”, para pengurus koperasi diajak untuk menghasilkan produk berdaya saing dan mengelola usaha secara profesional. 

Plt Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Machmud menegaskan kolaborasi ini menjadi bagian dari strategi pengembangan KNMP sebagai program prioritas yang diarahkan untuk membangun ekosistem usaha di tingkat desa dan sentra produksi. Dalam konteks tersebut, peningkatan kapasitas pelaku usaha menjadi kunci agar hasil perikanan tidak hanya meningkat secara volume, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah dan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat pesisir.

“Tantangan utama pelaku usaha perikanan tidak hanya pada aspek produksi, tetapi juga pada pengelolaan usaha. Banyak usaha yang sebenarnya berjalan, tetapi belum berkembang karena pengelolaan keuangannya belum tertata,” ujar Machmud melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (12/4).

Machmud menilai pemahaman terkait literasi keuangan dan akses pasar digital sebagai faktor penting dalam memperkuat kapasitas usaha, khususnya bagi pelaku UMKM di kawasan pesisir. 

Menurutnya, dengan pengelolaan usaha yang lebih tertata dan akses pasar yang lebih luas, pelaku usaha tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah, memperoleh harga yang lebih baik, serta memperluas jangkauan pemasaran secara berkelanjutan.

Dia memastikan penguatan yang dilakukan KKP tidak berhenti pada kegiatan daring dan akan dilanjutkan melalui pendampingan dan pelatihan langsung di lokasi-lokasi Kampung Nelayan Merah Putih.

"Tentu agar pelaku usaha dapat mengimplementasikan literasi keuangan dan pemanfaatan platform digital secara nyata sesuai dengan kondisi usahanya,” ujar Machmud.

Dikatakannya, era digital, platform e-commerce bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Adapun pemahaman terhadap literasi keuangan bisa mulai dari langkah sederhana seperti memisahkan keuangan usaha dan pribadi serta melakukan pencatatan transaksi secara rutin. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital, dianggap menjadi faktor penting dalam mendorong perluasan pasar. 

"Melalui platform digital, pelaku usaha perikanan memiliki peluang untuk memperluas pasar hingga ke tingkat nasional bahkan internasional,” urainya.

Sementara itu, Head of Corporate Affairs Shopee Indonesia, Satrya Pinandita, salah satu narasumber webinar mengapresiasi kesempatan yang diberikan oleh KKP kepada Shopee untuk dapat terlibat langsung dalam kegiatan ini. 

Menurutnya, langkah KKP dalam memperkuat kapasitas pengurus koperasi di KNMP, khususnya melalui platform digital sejalan dengan komitmen Shopee dalam meningkatkan kapasitas digital masyarakat Indonesia. 

"Kami sangat mengapresiasi kesempatan yang diberikan kepada Shopee untuk dapat secara aktif terlibat bersama KKP dalam penguatan keterampilan UMKM agar bisa semakin berdaya saing di ekosistem digital. Terlebih lagi, langkah ini sejalan dengan semangat yang dijalankan Menteri Kelautan dan Perikanan," kata Satrya.

Lebih lanjut, KKP menegaskan bahwa kolaborasi dengan platform digital dilakukan secara terbuka dan inklusif. “Kami membuka peluang kolaborasi dengan berbagai platform digital lainnya dalam rangka memperluas akses pasar dan meningkatkan kapasitas pelaku usaha perikanan,” pungkas Machmud.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan usaha dan penciptaan nilai tambah dari hasil perikanan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan sektor kelautan dan perikanan tidak hanya ditentukan oleh besarnya produksi, tetapi juga oleh kemampuan pelaku usaha dalam mengelola usaha secara efektif dan menjangkau pasar yang lebih luas.

Sumber: kkp web

Read More

KKP Gelar Penyusunan Standar dan Perangkat Pelatihan Sistem Jaminan Mutu

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar Kick Off Meeting Penyusunan Standar Mutu dan Perangkat Pelatihan Sistem Jaminan Mutu (SISJAMU), Kamis (9/4), di Kantor Pusat BPPSDM KP, Jakarta. Kick Off Meeting ini menjadi langkah awal strategis dalam memperkuat sistem pelatihan berbasis kompetensi guna mendukung implementasi Sistem Jaminan Mutu hasil kelautan dan perikanan secara nasional.

Mewakili Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan (Puslat KP) Joni Haryadi D dalam sambutannya menegaskan, sistem jaminan mutu merupakan fondasi utama dalam membangun sektor kelautan dan perikanan yang berdaya saing global. Mutu produk perikanan tidak hanya menentukan aspek keamanan pangan, tetapi juga menjadi kunci daya saing Indonesia di pasar internasional, serta keberlanjutan industri perikanan nasional.

Joni menekankan, keberhasilan sistem jaminan mutu sangat ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjalankannya. Karena itu, penguatan SDM melalui sistem pelatihan yang terstruktur, berbasis standar kompetensi, dan selaras dengan kebutuhan industri serta standar internasional menjadi sangat penting.

“Standar yang baik, regulasi yang kuat, dan sarana prasarana yang memadai tidak akan optimal tanpa SDM yang mampu menjalankan sistem tersebut secara konsisten dari hulu sampai hilir. Karena itu, penguatan SDM di bidang sistem jaminan mutu menjadi sangat strategis. Penguatan SDM tersebut harus dilakukan melalui sistem pelatihan yang terstruktur, berbasis standar kompetensi, dan terintegrasi dengan kebutuhan industri serta standar internasional,” ujarnya.

Kegiatan ini juga menjadi momentum penting dalam membangun kolaborasi antara KKP dengan mitra internasional, khususnya United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) melalui program Global Quality and Standards Programme (GQSP). Melalui kerja sama ini, diharapkan dapat dihasilkan standar pelatihan mutu yang tidak hanya berlaku di dalam negeri, tetapi juga diakui secara internasional.

Dalam arahannya, Joni menegaskan empat prinsip utama dalam penyusunan perangkat pelatihan SISJAMU, yaitu: berbasis kebutuhan industri, disusun secara berjenjang (operator hingga manajer), selaras dengan standar nasional dan internasional seperti HACCP dan GMP, serta dilakukan secara kolaboratif lintas unit.

Sebagai informasi, SISJAMU merupakan sistem pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan dari tahap pra-produksi hingga pemasaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2024. Implementasinya melibatkan sinergi antara Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) dan unit teknis terkait, serta BPPSDM KP dalam penguatan kapasitas SDM. Dalam hal ini, Puslat KP berperan sebagai koordinator penyusunan perangkat pelatihan berbasis standar kompetensi dan okupasi, termasuk penyelarasan kurikulum dan modul pembelajaran guna mendukung sertifikasi kompetensi di berbagai sektor.

Perangkat pelatihan yang disusun mencakup tujuh komponen utama, yaitu standar kompetensi acuan, Garis-Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) / Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), struktur kurikulum, modul, media pembelajaran, sistem evaluasi, dan mekanisme penjaminan mutu.

Adapun sektor prioritas pengembangan SISJAMU meliputi budi daya perikanan (CBIB, CPIB, CPPIB); pembuatan dan distribusi obat ikan (CPOIB, CDOIB); rumput laut (CBRLB, CPRLB); pengolahan dan pemasaran (SKP, HACCP, SPDI).

Penyusunan perangkat pelatihan SISJAMU dilakukan secara sinergis antara tenaga ahli UNIDO/GQSP, Puslat KP sebagai koordinator, direktorat teknis KKP sebagai validator substansi, serta para instruktur.

Proses ini telah dimulai sejak rapat koordinasi awal dan pembahasan teknis pada 30 Maret 2026, dan secara resmi memasuki tahap implementasi sejak Kick Off Meeting pada 9 April 2026. Setelah itu, akan dilakukan tahapan kegiatan berikutnya meliputi penyusunan dan finalisasi kurikulum serta modul, identifikasi kebutuhan peserta Training of Trainers (ToT), pelaksanaan ToT, hingga pelaporan akhir dan grand launching pada beberapa bulan ke depan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tercapai kesepahaman bersama terkait arah, ruang lingkup, tahapan, serta timeline penyusunan perangkat pelatihan SISJAMU, sekaligus membangun sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan mitra internasional.

Diharapkan pula melalui penguatan sistem pelatihan ini, Indonesia dapat membangun ekosistem SDM mutu kelautan dan perikanan yang kompeten, profesional, dan berdaya saing global.

“Jika sistem pelatihan mutu ini dapat kita bangun dengan baik, maka ke depan kita akan memiliki SDM yang mampu mendukung peningkatan kualitas produk, mendorong ekspor, serta memperkuat pembangunan ekonomi biru nasional,” tutupnya.

Kegiatan Kick Off Meeting ini juga diharapkan menjadi model kolaborasi yang efektif antara pemerintah dan mitra internasional dalam penguatan sistem jaminan mutu SDM kelautan dan perikanan di Indonesia.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, SDM yang berkualitas merupakan salah satu kunci dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, BPPSDM KP berperan besar dalam menghasilkan SDM yang unggul bagi pembangunan kelautan dan perikanan.

Sumber: kkp web

Read More

KKP Pastikan Stok Ikan Aman di Tengah Ketegangan Geopolitik dan Ancaman El Nino

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan ketersediaan ikan nasional tetap aman hingga Juni 2026, di tengah tekanan geopolitik global dan potensi dampak fenomena El Nino.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan bahwa KKP akan terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menghadapi dampak dari geopolitik global dan dinamika iklim yang terjadi. 

“KKP berkomitmen penuh untuk memastikan kebutuhan dan ketersediaan protein hewani masyarakat, khususnya dari sektor perikanan dapat terpenuhi dengan baik," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (7/4). 

Menteri Trenggono menegaskan, pihaknya terus memantau secara ketat komoditas utama perikanan yang menjadi kebutuhan masyarakat di delapan kota besar. Dari hasil pemantauan, status ketersediaan ikan berada pada kategori aman hingga Juni 2026.

Adapun produksi ikan nasional pada April–Desember 2026 diproyeksikan mencapai 10,57 juta ton. Angka ini terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 5,42 juta ton dan perikanan budidaya sekitar 5,15 juta ton. Pada tahun 2020-2025, produksi kelautan dan perikanan secara konsisten mengalami kenaikan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,8 persen.

Terkait fenomena El Nino, Menteri Trenggono menyebut adanya potensi ancaman di wilayah laut dan pesisir. Dampaknya antara lain risiko kerusakan ekosistem akibat tingginya evaporasi yang memicu kenaikan salinitas air. 

"Kondisi ini (tingginya evaporasi) berpotensi meningkatkan risiko wabah penyakit pada komoditas budi daya serta mempercepat degradasi ekosistem karbon biru dan dapat meningkatkan emisi karbon secara signifikan," lanjut Menteri Trenggono.

Menyikapi kondisi tersebut, KKP menyiapkan langkah penguatan ketahanan pangan dari sektor kelautan dan perikanan, seperti mendorong pengembangan budidaya, meningkatan kualitas benih dan pakan, serta penggunaan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Titik Soeharto, meminta KKP agar mengantisipasi dampak perubahan iklim dan dinamika global dalam sektor kelautan dan perikanan sebagai penopang ketahanan pangan nasional.

“Komisi IV DPR RI meminta KKP mengantisipasi melalui peningkatan produktivitas, penguatan sarana prasarana, serta memastikan ketersediaan BBM bagi nelayan, penguatan sistem rantai dingin dan logistik guna menjaga pasokan dan keterjangkauan harga ikan di masyarakat,” ucapnya.

Sumber: kkp web

Read More

Komisi IV DPR Puji Peran Penyuluh Perikanan Tingkatkan Produktivitas Masyarakat KP

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat peran penyuluh Kelautan Perikanan (KP) sebagai ujung tombak pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Hal ini dikemukakan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di Balai Riset Perikanan Budi Daya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) Bogor, Selasa (31/3). 

Kunjungan dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto bersama Kepala BPPSDM KP, Dirjen Perikanan Budi Daya, perwakilan BUMN sektor pangan, Pemerintah Daerah Kota Bogor , serta pelaku usaha perikanan. 

Kepala BPPSDM KP I Nyoman Radiarta menegaskan, pembangunan sektor kelautan dan perikanan tidak cukup hanya bertumpu pada program dan anggaran, tetapi harus diperkuat oleh sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif. “Penyuluh KP hadir sebagai penghubung antara kebijakan dan praktik di lapangan. Mereka memastikan program tidak hanya berjalan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” terang Nyoman. 

BPPSDM KP menjalankan fungsi strategis melalui empat instrumen utama, yaitu penyuluhan, pendidikan, pelatihan, serta standardisasi dan sertifikasi SDM. Peran ini semakin krusial dalam mendukung berbagai program prioritas nasional, mulai dari pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), revitalisasi tambak Pantura, budi daya tematik bioflok dan minapadi, hingga swasembada garam dan modernisasi sarpras pendidikan sektor KP. 

Di lapangan, penyuluh KP bekerja secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Mereka mendampingi proses identifikasi kelompok, penyusunan rencana usaha, hingga penguatan kelembagaan dan akses pasar. Bahkan setelah program berjalan, penyuluh tetap hadir memastikan keberlanjutan usaha masyarakat. 

BRPBATPP Bogor, sebagai UPT BPPSDM KP, menjadi salah satu simpul utama penguatan penyuluhan KP nasional. Saat ini, sebanyak 650 penyuluh mendampingi 7.148 kelompok perikanan di wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta. Pendampingan ini menghasilkan capaian nyata, baik dari sisi legalitas usaha maupun peningkatan ekonomi masyarakat. 

Dari sisi legalitas, penyuluh memfasilitasi berbagai dokumen penting seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, CBIB, hingga PIRT. Sementara dari sisi ekonomi, akses pembiayaan yang dibuka melalui pendampingan penyuluh telah mencapai sekitar Rp92,67 miliar, baik dari perbankan maupun non-perbankan. 

Tak hanya itu, inovasi juga lahir dari kegiatan penyuluhan. Di antaranya teknologi SIPANEN untuk efisiensi budi daya nila bioflok skala UMKM, serta TAIGAN Gen 5 untuk pengolahan ikan yang lebih efektif dan ramah lingkungan. Inovasi ini mendapat pengakuan nasional, termasuk Satyalancana Wira Karya 2025, serta BINA BOS PANEN yang masuk Outstanding Public Service Innovations 2025 KemenPANRB.  

Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV DPR RI juga meninjau langsung berbagai inovasi teknologi dan produk hasil pendampingan penyuluh, termasuk teknologi pengolahan ikan dan pakan yang dinilai mampu meningkatkan efisiensi produksi sekaligus memperluas akses pasar, termasuk untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto menyampaikan apresiasi atas berbagai inovasi yang dikembangkan di BRPBATPP. Ia menilai inovasi tersebut sederhana, terjangkau, namun memiliki dampak besar bagi pembudi daya ikan. 

“Kami melihat langsung inovasi yang sangat bermanfaat, mulai dari teknologi pengolahan hingga pakan. Ini perlu diperbanyak agar bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” ujarnya. 

Namun demikian, Komisi IV DPR RI juga menyoroti keterbatasan jumlah penyuluh yang masih jauh dari kebutuhan ideal. Saat ini jumlah penyuluh secara nasional sekitar 3.943 orang, sementara kebutuhan mencapai sekitar 12.000 orang. 

“Kami mendorong agar jumlah penyuluh ditingkatkan. Peran mereka sangat dekat dengan masyarakat dan menjadi kunci keberhasilan program di lapangan,” harap Titiek. 

Sebagai bagian dari penguatan sektor hulu, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan benih ikan dari BBPBAT Sukabumi kepada kelompok pembudi daya di Kota dan Kabupaten Bogor, meliputi komoditas nila dan lele. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan produksi sekaligus memperkuat kemandirian usaha kelompok perikanan. 

Sekretaris Daerah Kota Bogor, Denny Mulyadi, yang mewakili Wali Kota Bogor menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi IV DPR RI sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan sektor perikanan di daerah. Ia menegaskan, meskipun berkarakter perkotaan dengan keterbatasan lahan, Kota Bogor tetap mengembangkan budi daya perikanan melalui inovasi seperti bioflok, budikdamber, dan akuaponik, serta mendukung program MBG melalui pemanfaatan hasil produksi kelompok pembudi daya ikan. 

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa penguatan SDM, khususnya penyuluh, menjadi kunci transformasi sektor KP ke depan. Penyuluh tidak hanya dituntut mendampingi, tetapi juga mampu melahirkan inovasi-inovasi yang aplikatif dan menjawab kebutuhan di lapangan. 

Sumber: kkp web

Read More

KKP Bukukan Ekspor Ikan Rp 16,7 T dari Januari Sampai Jelang Lebaran 2026

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat nilai ekspor perikanan sejak awal tahun sampai menjelang Lebaran mencapai USD 983.147.052,32 atau sekitar Rp 16,7 triliun.

"Sampai dengan penghentian sementara angkutan barang pada 13 Maret lalu, sistem kami mencatat bahwa ekspor ikan ke berbagai negara telah mencapai 197.718,80 ton yang ditaksir nilainya mencapai Rp 16,7 triliun,” ujar Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini dalam siaran resmi di Jakarta, Selasa (17/3). 

Ishartini menjelaskan, jumlah tersebut tersebut didapat berdasarkan data penerbitan SMKHP (Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan) yang diterima oleh otoritas negara tujuan ekspor. Sertifikat itu menjadi syarat pemenuhan standar keamanan pangan di 140 negara mitra perdagangan produk perikanan Indonesia. 

Adapun sepuluh negara dengan penyerapan produk perikanan Indonesia terbesar yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Vietnam, Thailand, Malaysia, Australia, Arab Saudi, Taiwan, dan Singapura. Sedangkan produk perikanan yang diperdagangkan ke berbagai negara terus mengalami diversifikasi.

“Contohnya saat ini jenis produk perikanan yang diekspor telah mencapai 486 HS Code yang dapat berisi ribuan variasi type produk dengan sepuluh besar komoditas unggulan adalah udang vanname, tuna, cumi-cumi, rajungan, rumput laut, cakalang, kepiting, udang windu, ikan layur serta gurita. Hal tersebut membuktikan bahwa keberterimaan ikan Indonesia di pasar global sangat baik serta dipercaya mutu dan keamanannya,” jelas Ishartini.

Dampak Eskalasi Timur Tengah terhadap Ekspor Ikan

Selain mendorong nilai ekspor, Ishartini menambahkan, pihaknya juga mengupayakan peningkatakan penyerapan produk perikanan di dalam negeri. Hal ini untuk menjaga stabilitas nilai perdagangan perikanan khususnya di tengah eskalasi geopolitik di Timur Tengah. 

Ishartini tidak menampik bahwa kondisi geopolitik di Timur Tengah berdampak pada aktivitas ekspor perikanan. Berdasarkan data, ekspor ikan saat ini dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu (2025) mengalami penurunan volume sebesar 41,35% yang berdampak pada penurunan nilai ekspor sebesar 21,71%.

"Untuk demand produk perikanan Indonesia saat ini relatif masih stabil, indikasinya dari permohonan SMKHP yang terus kami layani. Hanya saja memang dari sisi volume memang agak terkendala karena transportasi dalam rantai pasok terkena imbas eskalasi misalnya perubahan rute shipment, biaya tambahan logistik, kontainer dan mother vessel yang terbatas yang semuanya itu juga berkontribusi dalam menaikkan harga produk,” terangnya.

Ishartini menyampaikan bahwa KP tidak menutup mata terhadap perkembangan situasi global tersebut. Komunikasi intens dilakukan terhadap otoritas di negara mitra, maupun dengan stakeholder di Indonesia.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa quality assurance hulu-hilir yang telah terbangun di KKP merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga keberterimaan dan menguatkan daya saing ikan Indonesia di kancah global.

Sumber: kkp web

Read More

Uji Laboratorium Produk Perikanan KKP Diakui Akurasinya

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi memiliki Produsen Bahan Acuan (PBA) isolat Staphylococcus aureus terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang pertama di Indonesia. Keberadaan PBA ini memperkuat keakuratan pengujian laboratorium dalam mendukung jaminan produk perikanan berdaya saing.

Bahan acuan berfungsi sebagai standar pembanding dalam pengujian laboratorium. Dengan standar yang terverifikasi, hasil uji mikrobiologi produk perikanan menjadi lebih akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan, baik untuk kebutuhan pengujian di dalam negeri maupun pemenuhan persyaratan pasar internasional.

Isolat Staphylococcus aureus sendiri adalah salah satu parameter mikrobiologi yang paling sering dipersyaratkan dalam standar produk, terutama pada produk pangan olahan dan produk siap konsumsi. Bakteri ini mampu menghasilkan enterotoksin yang bersifat tahan panas, sehingga tetap berbahaya meskipun produk telah melalui proses pemasakan. 

Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Machmud, mengatakan Pengembangan Bahan Acuan tersebut merupakan bagian dari upaya KKP untuk memperkuat standar produk berdaya saing dalam mendukung pemenuhan persyaratan pasar global produk perikanan.

“Pengembangan Bahan Acuan ini memastikan hasil pengujian laboratorium tertelusur dan sesuai standar, sehingga produk perikanan Indonesia semakin terjamin dan berdaya saing,” kata Machmud di Jakarta, Senin (9/3).

Ia menambahkan, keberadaan bahan acuan tersebut meningkatkan keandalan laboratorium pengujian serta mendukung kepercayaan pasar global terhadap produk perikanan Indonesia.

Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) selaku Produsen Bahan Acuan, Rahmadi Sunoko, menyampaikan bahwa bahan acuan Staphylococcus aureus yang dikembangkan telah melalui proses yang cukup ketat.

“Proses pengembangan memastikan kemurnian, homogenitas, dan stabilitas bahan acuan, sehingga membantu laboratorium menjaga konsistensi hasil uji, khususnya dalam pengujian cemaran mikroba pada produk perikanan,” ujar Rahmadi.

Menurutnya, bahan acuan tersebut tidak hanya dimanfaatkan oleh laboratorium internal KKP, tetapi juga dapat digunakan oleh laboratorium mitra, sekaligus memperkuat kemandirian nasional dalam penyediaan bahan acuan berstandar internasional.

Bahan acuan produksi BBP3KP telah memenuhi standar ISO 17034:2016 serta standar ISO 33403:2024 dan ISO 33405:2024. Bahan ini digunakan untuk berbagai kebutuhan teknis laboratorium, mulai dari verifikasi dan validasi metode uji, uji banding antar laboratorium, hingga uji profisiensi.

Sebelumya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmen KKP untuk menjaga mutu dan keamanan produk perikanan dari hulu hingga hilir melalui penguatan sistem jaminan mutu yang terintegrasi sebagai bagian dari peningkatan daya saing produk perikanan Indonesia.

Sumber: kkp web

Read More