KKP Berikan Pelatihan Manajerial ke 5.135 Calon Pengelola KNMP

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar pelatihan manajerial terhadap 5.153 calon pengelola Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) selama hampir dua pekan pada 17–29 Juli 2026. Pelatihan berlangsung serentak di 10 satuan pendidikan TNI di Jakarta, Bogor, Surabaya, dan Sidoarjo.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), I Nyoman Radiarta, menyebut pelatihan manajerial menjadi salah satu langkah strategis KKP agar pengelolaan KNMP berjalan produktif, profesional, dan berkelanjutan. 

"Ini adalah awal lahirnya generasi pertama pengelola Kampung Nelayan Merah Putih Indonesia. Mereka akan menjadi penggerak pembangunan yang bekerja bersama masyarakat untuk membangun ekonomi pesisir," tegas Nyoman saat membuka pelatihan di Jakarta, Jumat (17/7).

Menurut Nyoman, KNMP dirancang bukan sekadar membangun fisik, melainkan untuk mewujudkan pesisir sebagai pusat ekonomi modern yang dilengkapi berbagai fasilitas usaha perikanan secara terpadu, mulai dari pabrik es, cold storage, sentra kuliner, bengkel kapal, hingga kios perbekalan. Karena itu, keberhasilan program prioritas tersebut tidak hanya diukur dari banyaknya fasilitas, tetapi kemampuan pengelola menghadirkan aktivitas ekonomi yang produktif, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.

"Fasilitas yang baik tidak akan berarti tanpa SDM yang mampu mengelolanya. Karena itu, pelatihan ini menjadi bentuk keseriusan KKP menyiapkan pengelola yang profesional, mampu bekerja sama, dan siap mendampingi masyarakat agar KNMP benar-benar tumbuh sebagai pusat ekonomi baru di kawasan pesisir," jelasnya.

Para peserta akan mengisi empat jabatan utama, yakni Manajer Operasional, Kepala Produksi, Penjamin Mutu, dan Administrasi Keuangan. Keempat fungsi tersebut dipersiapkan sebagai satu tim yang saling melengkapi dalam menjalankan operasional kawasan.

Selama mengikuti pelatihan, peserta akan memperoleh pembelajaran kompetensi umum, materi teknis sesuai bidang tugas, hingga penguatan kepemimpinan dan kemampuan bekerja bersama masyarakat. KKP juga menghadirkan tenaga pelatih, praktisi, serta para expert untuk membekali peserta dengan pengalaman praktis yang akan mereka hadapi di lapangan.

Sebelum pelatihan nasional dimulai, BPPSDM KP telah menyiapkan 573 tenaga pelatih melalui rangkaian _Training of Trainers and Microteaching_ yang berlangsung pada 6–10 Juli 2026 di Makassar, Bandung, Surabaya, dan Bogor. Seluruh pelatih dibekali penyamaan persepsi terhadap 28 modul pelatihan, sehingga proses pembelajaran di seluruh lokasi berlangsung dengan standar yang sama.

"Pengelola KNMP nantinya bukan hanya menjalankan operasional kawasan, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mampu menggerakkan ekonomi lokal, memperkuat kelembagaan masyarakat, dan menghadirkan manfaat nyata bagi nelayan," ujar Kepala Pusat Pelatihan KP, Joni Haryadi D.

Pelaksanaan pelatihan merupakan hasil kolaborasi antara KKP, Kementerian Pertahanan, PT Agrinas Jaladri Nusantara, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Sinergi lintas sektor tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh pengelola memiliki kompetensi yang sama sebelum diterjunkan ke lokasi penugasan.

Sumber: kkp web

Read More

Komisi IV DPR RI dan KKP Bahas Program Prioritas Kelautan dan Perikanan di LRMPHP

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP), Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), menjadi lokasi pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (10/7/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan.

FGD diselenggarakan sebagai forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan DPR RI dalam mengawal pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Kementerian Kelautan dan Perikanan. Forum ini juga menjadi wadah koordinasi dan penyelarasan kebijakan guna mendukung terwujudnya swasembada pangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, serta pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, sejumlah program prioritas KKP menjadi fokus pembahasan, di antaranya pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), optimalisasi hasil kelautan dan perikanan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan jaminan mutu dan stabilitas harga ikan, serta pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha perikanan. Program-program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir.

Salah satu isu yang mendapat perhatian adalah pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas kawasan permukiman nelayan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait ketersediaan lahan yang strategis.

Melalui FGD ini, Komisi IV DPR RI bersama KKP juga menyerap berbagai masukan dan aspirasi dari pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya. Hasil diskusi diharapkan dapat menjadi bahan penyempurnaan kebijakan sekaligus memperkuat implementasi program prioritas agar berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kegiatan FGD di LRMPHP merupakan bagian dari rangkaian Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlangsung pada 10–11 Juli 2026. Melalui kunjungan ini diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, DPR RI, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan sektor kelautan dan perikanan yang maju, produktif, berdaya saing, serta mampu mendukung ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

Read More

KKP Siapkan 573 Pelatih Manajerial Pengelola KNMP

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar Training of Trainers (ToT) dan microteaching terhadap 573 pelatih manajerial bagi para pengelola Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Kegiatan berlangsung serentak pada 6–10 Juli 2026 di Bogor, Bandung, Surabaya, dan Makassar.

Melalui ToT, KKP ingin memastikan para pelatih yang terdiri dari pegawai KKP dan tenaga profesional itu memiliki standar kompetensi, metode pembelajaran, dan pemahaman yang sama sehingga mampu mencetak pengelola KNMP yang profesional di seluruh Indonesia.

"Pengelola KNMP nantinya akan menjadi motor penggerak kawasan pesisir. Karena itu, mereka harus dibekali oleh pelatih yang benar-benar memahami substansi, mampu memfasilitasi pembelajaran, dan menginspirasi peserta agar siap menjalankan tugas di lapangan," ujar Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), I Nyoman Radiarta dalam siaran resmi di Jakarta, Selasa (7/7).

Menurut Nyoman, para pelatih memegang peran strategis sebagai mata rantai pertama dalam membangun kapasitas pengelola KNMP. Mereka tidak hanya dituntut menguasai materi, tetapi juga mampu menciptakan proses pembelajaran yang komunikatif, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan di lapangan. Untuk memastikan kualitas tersebut, BPPSDM KP terlebih dahulu menyempurnakan 28 modul pelatihan melalui uji coba bersama para penyusun modul, expert substansi, dan fasilitator. 

Selama lima hari pelaksanaan ToT, peserta memperoleh penguatan materi dari berbagai pemangku kepentingan, meliputi Satuan Tugas (Satgas) Operasional KNMP, Satgas Pembangunan KNMP, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk KP, serta PT Agrinas Jaladri Nusantara. 

Pada sesi microteaching, mereka didampingi fasilitator dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperkuat keterampilan mengajar sesuai standar pelatihan profesional. Pelatihan Manajerial SDM Pengelola KNMP oleh para pelatih ini akan dilaksanakan pada 17–31 Juli 2026. 

Program ini merupakan bagian dari komitmen KKP untuk memastikan Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya dibangun dari sisi infrastruktur, tetapi juga didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Dengan pengelola yang andal, kawasan pesisir diharapkan mampu meningkatkan produktivitas usaha, memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta menghadirkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat nelayan.

Sumber: kkp web

Read More

KKP Bangun Kolaborasi Nasional Percepat Program Prioritas untuk Ketahanan Pangan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) sektor kelautan dan perikanan. 

Ajakan tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertema "Akselerasi PKPN Sektor KP Mendukung Swasembada Pangan" yang digelar di Ballroom Gedung Mina Bahari (GMB) III, Jakarta, Kamis (2/7).

"Forum ini memiliki arti penting dan strategis sebagai ruang konsolidasi nasional untuk menyatukan arah, memperkuat koordinasi, serta memastikan pelaksanaan kegiatan prioritas KKP tahun 2026 berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Menteri Trenggono.

Menteri Trenggono menjelaskan, pembangunan sektor kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung agenda pembangunan nasional sekaligus implementasi Asta Cita Presiden, khususnya dalam memperkuat kedaulatan pangan melalui penyediaan protein ikan dan garam, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, menurunkan angka kemiskinan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.  

Dalam mendukung target swasembada pangan nasional, KKP mengonsolidasikan enam Program Kerja Prioritas Nasional yang menjadi tanggung jawab kementerian, yaitu Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) melalui pembangunan 5.000 lokasi hingga 2029 sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Kemudian Budidaya Ikan Darat Tematik melalui pengembangan 40.000 titik budidaya di 500 kabupaten/kota untuk mendukung penyediaan protein nasional. 

Lalu program Swasembada Garam Nasional melalui pembangunan hingga 2.000 hektare tambak garam guna mengurangi ketergantungan impor. Disusul program Revitalisasi Tambak Pantura Jawa seluas sekitar 14.000 hektare untuk mendukung swasembada protein sekaligus rehabilitasi kawasan pesisir. Selanjutnya pembangunan Kawasan Tambak Udang Terintegrasi di Waingapu seluas 2.000 hektare sebagai kawasan budidaya udang modern yang ramah lingkungan, serta program Modernisasi Kapal Perikanan untuk meningkatkan produktivitas, daya saing nelayan, dan mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur. 

Dalam implementasinya, sambung Menteri Trenggono, Program Kerja Prioritas Nasional sektor kelautan dan perikanan, dilaksanakan dengan pendekatan bottom-up, yaitu melalui pelibatan aktif masyarakat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Pendekatan ini memastikan bahwa program yang dijalankan menjawab kebutuhan dan potensi lokal, memperkuat rasa memiliki (ownership) masyarakat, serta meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan di wilayah pesisir.

"Seluruh program yang telah direncanakan harus kita kawal bersama hingga tahap implementasi agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, penguatan ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

Sebagai bentuk penguatan sinergi antarkementerian dan pemerintah daerah, Rakornas turut menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol. (Purn.) Drs. Akhmad Wiyagus, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto. 

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara KKP dan PLN, Gubernur NTB, serta Aspeksindo, serta penandatangan dokumen Perjanjian Kerja Sama antara KKP dengan Baharkam Polri, PT Garam, dan Pertamina Patra Niaga. Kolaborasi ini sebagai landasan penguatan koordinasi dalam pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional di sekot kelautan perikanan.

"Swasembada adalah kedaulatan, dan kedaulatan adalah kehormatan bangsa. Karena itu pemerintah harus berpihak kepada petani, nelayan, dan peternak. Selama ini kita terlalu bergantung pada impor berbagai komoditas pangan. Ke depan, kita ingin mengubah paradigma tersebut melalui pemberdayaan pelaku utama pangan agar mereka semakin produktif, sejahtera, dan memiliki daya saing," ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Zulkifli Hasan menilai pelaksanaan enam program kerja prioritas nasional sektor kelautan perikanan akan meningkatkan posisi tawar nelayan sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. "Kalau program ini dijalankan secara konsisten dan didukung pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan, saya optimistis Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan protein dalam negeri, tetapi juga menjadi kekuatan baru sebagai eksportir produk perikanan dunia," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menegaskan komitmen DPR RI untuk terus mendukung berbagai program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, terutama yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir. Menurutnya, Komisi IV akan memastikan dukungan melalui fungsi penganggaran, legislasi, maupun pengawasan agar seluruh program strategis KKP dapat berjalan optimal.

"Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi salah satu program yang kami dukung penuh karena kami telah melihat secara langsung manfaatnya dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di sejumlah daerah," ujarnya.

Sumber: kkp web

Read More

Peringati Hari Pelaut Sedunia 2026, LRMPHP Laksanakan Gerakan ASRI melalui Aksi Bersih Lingkungan

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) melaksanakan Gerakan ASRI (Aksi Bersih dan Peduli Lingkungan) dalam rangka memperingati Hari Pelaut Sedunia (Day of the Seafarer) Tahun 2026 pada Jumat (26/6). Dengan mengusung tema "Pelaut Perikanan Berbagi: Menyatukan Kepedulian, Menguatkan Kemanusiaan", kegiatan ini menjadi wujud komitmen LRMPHP dalam membangun kepedulian terhadap lingkungan sekaligus memperkuat semangat kebersamaan di lingkungan kerja.

Pelaksanaan Gerakan ASRI merupakan bentuk partisipasi aktif LRMPHP dalam mendukung peringatan Hari Pelaut Sedunia 2026 yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP). Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya menumbuhkan budaya kerja yang mengedepankan kepedulian terhadap kebersihan, kelestarian, dan keberlanjutan lingkungan.

Seluruh pegawai LRMPHP turut berpartisipasi dalam aksi gotong royong membersihkan area perkantoran dan lingkungan sekitar. Kegiatan tersebut bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, nyaman, dan tertata sehingga mampu mendukung produktivitas kerja serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, kegiatan dilanjutkan dengan pembuatan lubang biopori dan penanaman pohon di area perkantoran. Pembuatan biopori bertujuan meningkatkan daya resap air ke dalam tanah, mengurangi potensi genangan saat musim hujan, sekaligus menjadi media pengolahan sampah organik menjadi kompos. Sementara itu, penanaman pohon dilakukan untuk mendukung penghijauan lingkungan, meningkatkan kualitas udara, serta menciptakan kawasan perkantoran yang lebih asri dan berkelanjutan.

Kepala LRMPHP menyampaikan bahwa Gerakan ASRI merupakan implementasi nilai-nilai kepedulian, kebersamaan, dan tanggung jawab terhadap lingkungan yang selaras dengan semangat Hari Pelaut Sedunia 2026. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh pegawai semakin sadar akan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui Gerakan ASRI, LRMPHP tidak hanya berkontribusi dalam mewujudkan lingkungan kerja yang bersih, hijau, dan lestari, tetapi juga mengaktualisasikan semangat Hari Pelaut Sedunia 2026 melalui aksi nyata yang mencerminkan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kepedulian kepada sesama. Semangat gotong royong, kepedulian, dan tanggung jawab yang ditunjukkan dalam kegiatan ini diharapkan terus tumbuh menjadi budaya kerja yang mendukung terwujudnya pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Read More

Potensi Pengembangan Mekanisasi Hasil Perikanan Melalui Inovasi Produk Lokal: Dari Es Krim Rumput Laut hingga Sosis Ikan Marlin

Peningkatan nilai tambah hasil perikanan tidak hanya bergantung pada penerapan teknologi berskala industri, tetapi juga dapat lahir dari kreativitas para penyuluh perikanan dalam mengembangkan potensi lokal menjadi produk inovatif bernilai ekonomi. Berbagai inovasi tersebut tidak hanya menjadi materi penyuluhan yang aplikatif bagi Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar), tetapi juga membuka peluang usaha baru berbasis sumber daya lokal.

Melalui pendekatan hilirisasi yang sederhana namun tepat guna, inovasi-inovasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM perikanan, memperluas diversifikasi produk olahan, serta mendukung pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan.

Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah es krim rumput laut, produk diversifikasi pangan yang memanfaatkan kandungan karaginan alami sebagai penstabil sekaligus meningkatkan kandungan serat dan mineral. Inovasi ini bertujuan mengoptimalkan potensi rumput laut lokal serta menghadirkan alternatif jajanan sehat bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda.

Selain memberikan manfaat gizi, pemanfaatan rumput laut sebagai bahan baku es krim juga mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi. Komoditas yang sebelumnya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah dapat diolah menjadi produk siap konsumsi dengan nilai jual yang lebih tinggi. Berdasarkan dokumen inovasi, pengembangan es krim rumput laut juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan.

Marwah Nompo, Penyuluh dari Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan, menjelaskan bahwa proses produksi es krim rumput laut masih memiliki peluang besar untuk ditingkatkan melalui dukungan peralatan mekanis, seperti mesin pembuat es krim, sehingga kapasitas dan efisiensi usaha dapat meningkat secara signifikan.

Inovasi lainnya adalah SOIMAR (Sosis atau Urutan Ikan Marlin), yaitu produk diversifikasi olahan ikan marlin yang dikembangkan menjadi pangan siap saji dengan sentuhan cita rasa khas Bali. Produk ini menjadi alternatif dalam meningkatkan konsumsi ikan sekaligus memperpanjang umur simpan dan memperluas jangkauan pemasaran.

SOIMAR memanfaatkan daging ikan marlin yang kaya protein dan diolah melalui tahapan pencampuran bumbu, fermentasi singkat, pencetakan, pemanasan, pengukusan, hingga pengemasan vakum sebelum dipasarkan. Inovasi yang dikembangkan oleh Andi Ramlan, Penyuluh Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan, memiliki sejumlah keunggulan, antara lain menghasilkan produk siap saji yang praktis, menarik berbagai segmen konsumen, meningkatkan nilai jual dibandingkan ikan segar, serta membuka peluang usaha pengolahan berbasis masyarakat.

Kedua inovasi tersebut menunjukkan bahwa penyuluh perikanan tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai agen inovasi yang menjembatani hasil penelitian dengan kebutuhan pelaku usaha di lapangan. Melalui penerapan teknologi sederhana, kelompok binaan memperoleh kesempatan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas lokal, memperluas variasi produk olahan, memperkuat daya saing UMKM perikanan, menciptakan lapangan kerja baru, serta mendorong konsumsi pangan berbasis hasil perikanan yang lebih beragam.

Ke depan, inovasi-inovasi tersebut memiliki keterkaitan yang kuat dengan pengembangan mekanisasi pengolahan hasil perikanan. Proses produksi yang saat ini masih banyak dilakukan secara manual berpotensi ditingkatkan melalui penerapan peralatan semiotomatis maupun otomatis sehingga kapasitas, konsistensi mutu, dan efisiensi usaha dapat semakin meningkat.

Pada inovasi es krim rumput laut, proses pengadukan, pembekuan, dan pengemasan dapat didukung melalui penggunaan mesin pembuat es krim, homogenizer, sistem pembekuan cepat (blast freezer), hingga mesin penyegel kemasan otomatis. Sementara itu, pada produk SOIMAR, tahapan pencampuran adonan, pencetakan, pemasakan, dan pengemasan dapat ditingkatkan melalui penggunaan vacuum mixer, mesin pencetak sosis, steam cooker, dan vacuum packaging machine.

Penerapan mekanisasi tersebut diperkirakan akan memberikan sejumlah manfaat strategis, antara lain meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan pasar yang lebih besar, menjamin mutu dan keamanan pangan melalui proses yang lebih seragam dan higienis, mengurangi kehilangan hasil selama pengolahan dan penyimpanan, meningkatkan efisiensi tenaga kerja dan waktu produksi, serta mempermudah standardisasi produk guna memenuhi persyaratan sertifikasi dan pemasaran modern.

Dengan demikian, inovasi penyuluh yang berawal dari teknologi tepat guna skala rumah tangga dapat menjadi fondasi menuju industrialisasi UMKM perikanan. Sinergi antara inovasi produk, pendampingan penyuluhan, dan pengembangan mekanisasi pengolahan hasil perikanan diharapkan mampu memperkuat daya saing sektor kelautan dan perikanan Indonesia sekaligus menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat pesisir dan pelaku usaha lokal.

Read More

KKP Pastikan Biaya Sertifikasi Mutu Hasil Perikanan 0 Rupiah

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan biaya pengurusan sertifikat mutu hasil perikanan tanpa pungutan biaya. Langkah ini sebagai upaya untuk memperkuat kualitas jaminan mutu hasil perikanan bagi pasar domestik, maupun ekspor. 

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP), Ishartini menegaskan, jika ada pungutan dalam bentuk dan jumlah apapun dalam proses sertifikasi, itu bukan tindakan resmi KKP.

"Bagi para pelaku usaha saya sampaikan bahwa untuk mengurus sertifikasi mutu perikanan tidak dipungut biaya apapun alias gratis mulai dari pengajuan/pendaftaran, proses audit atau inspeksi oleh para Inspektur Mutu sampai mendapatkan sertifikat mutu", tegas Ishartini di Jakarta, Kamis (18/6).

Ishartini menjelaskan bahwa KKP melalui Badan Mutu memiliki layanan 9 sertifikasi mutu perikanan yang semuanya dapat diakses oleh pelaku usaha perikanan sesuai kebutuhan dengan biaya nol rupiah alias gratis. Hal ini sebagai salah satu komitmen Pemerintah untuk mendukung iklim usaha yang sehat serta memudahkan masyarakat dalam mengembangkan sektor perikanan dari hulu sampai ke hilir.

Selain tidak berbiaya, layanan sertifikasi mutu perikanan juga dapat diakses secara online diantaranya melalui laman www.oss.go.id; https://skp-pdspkp.kkp.go.id/; https://haccp.kkp.go.id/h4.

“Seluruh layanan sertifikasi telah memiliki standar waktu pelayanan yang jelas atau Service Level Agreement (SLA) diantaranya untuk layanan Sertifikat Kelayakan Pengolahan akan diterbitkan 7 hari setelah dokumen diunggah lengkap, lalu HACCP dan sertifikasi lainnya selama 10 hari,” jelasnya.

Ishartini lalu merinci jenis - jenis sertifikasi mutu perikanan yang dapat diakses pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing dan keberterimaan produk di negara tujuan ekspor, yaitu SKP, HACPP, CBIB (Cara Budi daya Ikan Yang Baik), CPIB benih (Cara Perbenihan Ikan Yang Baik), CPPIB (Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik), CPOIB (Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik), CDOIB (Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik), SPDI (Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan) dan CPIB kapal (Cara Penanganan Ikan Yang Baik diatas Kapal). 

Namun demikian terdapat persyaratan dasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum bermohon layanan sertifikasi di Badan Mutu seperti ijin kesesuaian kegiatan pemanfaaatan ruang laut (KKPRL), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF) dan Sertifikat standar. Jika perijinan dasar ini belum dipenuhi maka secara otomatis akan tertolak di sistem OSS. 

“Untuk keterangan lebih detil dapat menghubungi kami melalui akun media sosial resmi Badan Mutu atau email set.bppmhkp@kkp.go.id,” pungkasnya.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam berbagai kesempatan menegaskan komitmen KKP dalam memberikan pelayanan prima dalam penerapan quality assurance kepada pelaku usaha untuk mendorong ekspor perikanan yang berdaya saing, meningkatkan keberterimaan sehingga menjadikan produk perikanan Indonesia champion di pasar global.

Sumber: kkp web

Read More