KKP Gandeng Kemenkop hingga BP BUMN Kelola Kampung Nelayan Merah Putih

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kementerian Koperasi, Kementerian Keuangan serta Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) dalam mengelola dan mengoperasionalkan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Sinergi ini untuk memastikan infrastruktur KNMP dikelola secara profesional, menciptakan pertumbuhan ekonomi, dan memberi manfaat langsung bagi nelayan.

Sinergi antar lembaga negara ini ditandai dengan penandatanganan dokumen Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantono, serta lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Keuangan, Menteri Koperasi, dan Kepala BP BUMN, di KNMP Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Jumat (25/9).

“Bapak Presiden Prabowo selalu memikirkan masyarakat paling bawah bagaimana ekonominya, bagaimana produksinya. Nah KNMP ini bagian dari unit usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), salah satunya yang akan menjadi offtaker hasil tangkapan nelayan, karena infrastruktur sudah kami siapkan. Ke depan tinggal bagaimana saya dan Pak Ferry bisa memastikan nelayan melaut tidak usah memikirkan modal,” ujar Menteri Trenggono.

Ruang lingkup kerja sama antara KKP dan Kementerian Koperasi mencakup pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan koperasi di sektor kelautan dan perikanan, penguatan dan pengembangan usaha serta peningkatan daya saing koperasi di sektor kelautan dan perikanan, pemberdayaan kemitraan koperasi di sektor kelautan dan perikanan.

Kemudian pelaksanaan dukungan percepatan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih berbasis koperasi, pelaksanaan percepatan pembentukan dan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam rangka mendukung operasionalisasi dan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih, dan pelaksanaan kerja sama lain terkait optimalisasi koperasi yang disepakati dua lembaga. 

Sementara itu, SKB mengatur penugasan kepada PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero) dalam pengelolaan dan operasionalisasi Kampung Nelayan Merah Putih bersama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Penugasan tersebut antara lain mencakup persiapan pengelolaan KNMP secara mandiri oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, penyusunan rencana bisnis dan rencana kerja operasional, serta pengembangan usaha dan perluasan akses pemasaran hasil kelautan dan perikanan.

KKP telah membangun KNMP di 100 lokasi pada tahun 2025, dengan rincian 65 diantaranya berstatus uji coba operasional. Program ini bertujuan menghadirkan transformasi ekonomi desa pesisir untuk memperkuat swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Pembangunan KNMP akan terus berlanjut hingga tahun 2029 menyasar 5.000 desa-desa nelayan di Indonesia. 

“100 titik pembangunan sudah berjalan, sekarang sedang menuju ke 1.269 di seluruh Indonesia, dan tahun depan saya diperintahkan membangun 2.000 titik. Untuk membangun itu, kami akan survey ke lokasi-lokasi pesisir termasuk di pulau-pulau kecil apa saja yang menjadi kendala nelayan, kebutuhan mereka untuk kami siapkan dalam pembangunan KNMP,” pungkasnya.

Sumber; kkp web

Read More

KKP Kerahkan Ribuan Penyuluh Kawal Program Prioritas Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) mengoptimalkan peran penyuluh perikanan di seluruh Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk mengawal pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) demi memperkuat ekonomi pesisir dan ketahanan pangan nasional.   

Komitmen tersebut diperteguh dalam Konsolidasi Penyuluhan dan Pendidikan Kelautan dan Perikanan untuk Program/Kegiatan Prioritas Nasional yang dihadiri oleh Menteri dan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala BPPSDM KP, Jajaran eselon I dan II lingkup KKP, kepala unit pelaksana teknis lingkup BPPSDM termasuk diantaranya Kepala Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP), serta Penyuluh Perikanan se-Indonesia yang hadir secara luring dan daring pada 21 September 2026 di Ballroom Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat.  

Kepala BPPSDM Dr. I Nyoman Radiarta, M.Sc menyampaikan bahwa berdasarkan data laporan pendampingan BPPSDM KP, sebanyak 3.888 penyuluh perikanan telah tersebar di 37 provinsi dan 484 kabupaten/kota. Penyuluh ini memegang peran vital dalam mengawal program mulai dari tahap identifikasi dan survei, pendampingan pembangunan sarana dan prasarana, hingga operasionalisasi di lapangan.

Salah satu program utama yang mendapat pendampingan penyuluh adalah Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Sebanyak 1.260 penyuluh mendampingi evaluasi 65 KNMP Tahap 1 di 25 provinsi. Hasilnya, 2.841 izin usaha dan legalitas berhasil diterbitkan (77%), jumlah pemilik kartu KUSUKA bertambah 3.814 orang, serta terbentuk 829 kelompok usaha baru, 6.871 pelaku usaha mengakses sarana prasarana. Selain itu, sebanyak 199 pelaku usaha didampingin untuk kemitraan, 29 kemitraan pasar terjalin dan 30% pengajuan pembiayaan pelaku usaha telah terealisasi. 

Pendampingan juga dilakukan pada program Budidaya Ikan Darat Tematik (Bioflok) yang melibatkan 1.115 penyuluh di 46 kabupaten/kota. Program ini mencatat penambahan 47% anggota KUSUKA dan 38% pelaku usaha baru. Sebanyak 74 NIB serta 20 sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) telah terbit. Dari usulan permodalan Rp700 juta, sebanyak Rp475,5 juta (68%) telah terealisasi.   

Sementara itu, dalam program Swasembada Garam, sebanyak 179 penyuluh mendampingi 1.180 kelompok pelaku usaha garam di 57 kabupaten/kota. Pendampingan ini turut mendorong adopsi teknologi modern (geomembran) hingga 62%, atau mencakup 736 kelompok petambak garam.   

Melalui pendampingan yang dilakukan secara intensif, KKP berkomitmen mempercepat kemandirian ekonomi nelayan, meningkatkan kualitas produksi, serta mendukung terwujudnya agenda Ekonomi Biru di Indonesia. Peran penting penyuluh dipertegas melalui harapan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dengan meminta para penyuluh dan pendidik untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan mendedikasikan diri dalam mengawal program prioritas nasional.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya peran penyuluh sebagai kekuatan lapangan KKP yang hadir di tengah masyarakat, memahami kebutuhan mereka, serta memastikan program pemerintah benar-benar memberikan manfaat sebagai bagian penting dari tugas tersebut. Para penyuluh juga diharapkan menyampaikan berbagai keberhasilan, kendala permasalahan yang ditemui di lapangan sebagai umpan balik dalam pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.

Menteri Trenggono mengajak seluruh penyuluh untuk bergerak dan bekerja bersama, memastikan setiap program prioritas tidak berhenti pada pencapaian fisik semata, tetapi benar-benar dapt beroperasi, produktif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Read More

KKP Pastikan Enam Program Prioritas Dapat Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pelaksanaan enam Program Kerja Prioritas Nasional Tahun 2027 dapat mempercepat pencapaian kedaulatan pangan yang bersumber dari pangan biru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“KKP mendapat penugasan Direktif Presiden untuk mewujudkan sasaran pembangunan dan kedaulatan pangan melalui enam program prioritas nasional. Penugasan tersebut menjadi bagian dari upaya mengakselerasi pencapaian tujuan dan target pembangunan nasional,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (16/9).

Enam program prioritas tersebut meliputi Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di 1.000 lokasi dengan target mencapai 5.000 lokasi pada 2029, revitalisasi tambak budi daya ikan di Pantai Utara Jawa seluas sekitar 5.500 hektare dengan target sekitar 14.000 hektare pada 2029, serta modeling dan replikasi tambak udang terintegrasi seluas sekitar 2.000 hektare.

Selanjutnya, KKP akan melaksanakan Program Budi Daya Ikan Darat Tematik di 10.000 lokasi dengan target 40.000 lokasi pada 2029, modernisasi kapal ikan sebanyak 950 unit dengan target 4.582 unit pada 2029, serta pembangunan pergaraman nasional untuk swasembada garam nasional seluas sekitar 2.000 hektare.

Menteri Trenggono menegaskan KKP berkomitmen menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan integritas untuk mendukung program prioritas Presiden, utamanya swasembada pangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi.

“Keberhasilan pembangunan sektor kelautan dan perikanan membutuhkan perencanaan yang baik, sinergi lintas sektoral, dan prinsip penganggaran yang berorientasi pada hasil. Untuk itu kami berkomitmen akan terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap rupiah yang diamanatkan negara kepada KKP, demi terwujudnya laut yang sehat dan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera,” tutur Menteri Trenggono.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pagu anggaran KKP Tahun Anggaran 2027 tidak mengalami perubahan dan tetap sebesar Rp16,65 triliun. Dari total pagu tersebut, sebesar Rp13,73 triliun atau 82,45 persen dialokasikan untuk belanja Program Kerja Prioritas Nasional/Direktif Presiden, program prioritas yang mendukung implementasi ekonomi biru, serta tugas, fungsi, dan pelayanan publik.

“Komisi IV DPR RI mendukung alokasi anggaran KKP tersebut untuk dilaksanakan secara baik, transparan, akuntabel, terukur, tepat sasaran, dan tepat waktu. Mengingat anggaran tersebut sangat dibutuhkan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia,” ujar Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto.

Komisi IV DPR RI berharap seluruh program dan kegiatan KKP dapat dilaksanakan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan sinergi KKP dan Komisi IV DPR RI sebagai mitra kerja dalam mendukung kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar hasil perikanan, serta masyarakat pesisir yang menggantungkan kehidupannya pada sektor kelautan dan perikanan.

Sumber; kkp web

Read More

Selesaikan PKL di LRMPHP, Empat Siswa SMKN 1 Tanjungsari Bawa Bekal Berharga

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) melepas empat siswa Praktik Kerja Lapangan (PKL) dari SMK Negeri 1 Tanjungsari, Gunungkidul, yang telah menyelesaikan kegiatan PKL di LRMPHP. Kegiatan pelepasan berlangsung di Aula LRMPHP pada 14 September 2026 dan dihadiri Kepala LRMPHP, para instruktur pembimbing PKL, serta guru pembimbing dari SMK Negeri 1 Tanjungsari.

Keempat siswa dari Program Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan (APHPi), yaitu Devi Kurniawati, Hesty Dinarta, Ibra Maulana Alfachrezy, dan Ratih Tirtaningrum, mengikuti kegiatan PKL selama lima bulan, mulai 20 April hingga 14 September 2026. Selama mengikuti program, para siswa mendapatkan kesempatan untuk memperdalam kompetensi melalui pembelajaran berbasis praktik di lingkungan kerja.

Dalam sambutannya, Kepala LRMPHP Kartika Winta Apriliany menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada SMK Negeri 1 Tanjungsari atas kepercayaan yang diberikan kepada LRMPHP untuk menerima dan membimbing para siswa. Apresiasi juga disampaikan kepada para guru dan pendamping yang hadir, serta para instruktur LRMPHP yang telah mendampingi siswa selama pelaksanaan PKL.

Menurutnya, meskipun kegiatan PKL berlangsung dalam kondisi keterbatasan dan efisiensi, para siswa tetap mendapatkan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kompetensi, khususnya dalam bidang pengolahan hasil perikanan dan pengujian mutu produk, termasuk pengujian sensori. Pendampingan para instruktur diharapkan dapat memberikan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang bermanfaat sebagai bekal bagi siswa.

Selama berada di LRMPHP, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga mendapatkan pengalaman berkomunikasi dan berinteraksi dengan instruktur maupun pegawai. Para siswa turut dilibatkan dalam sejumlah kegiatan di luar kantor, seperti pameran dan kegiatan di kawasan pantai.

Keterlibatan dalam kegiatan tersebut memberikan pengalaman tambahan bagi siswa dalam mengikuti kegiatan lapangan, termasuk membantu persiapan dan pelaksanaan kegiatan bersama tim LRMPHP. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari proses pembelajaran yang melengkapi kompetensi yang diperoleh selama menjalani PKL.

Dengan berakhirnya kegiatan PKL, berbagai pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh selama berada di LRMPHP diharapkan dapat menjadi bekal positif bagi para siswa, baik untuk memasuki dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Read More

Gita Laut 2026, LRMPHP Kenalkan Produk Inovatif Berbasis Rumput Laut

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) turut berpartisipasi dalam kegiatan Gerakan Cinta Laut (Gita Laut) 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislautkan) DIY di Pantai Congot, Kulon Progo, pada 12 September 2026. Kepala LRMPHP, Kartika Winta Aprilliany, bersama tim hadir dalam kegiatan tersebut untuk memperkenalkan berbagai inovasi produk olahan hasil perikanan dan rumput laut kepada masyarakat.

Mengusung tema “Lestari Lautnya, Istimewa Masyarakatnya”, Gita Laut 2026 diikuti lebih dari 750 peserta dari berbagai unsur masyarakat dan lintas sektor. Kegiatan tahunan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian ekosistem laut dan lingkungan pesisir, sekaligus memperkuat kolaborasi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.

Berbagai kegiatan turut mewarnai pelaksanaan Gita Laut 2026, di antaranya bazar produk kelautan dan perikanan, aksi bersih pantai, pelepasan tukik, pemeriksaan kesehatan gratis, serta sejumlah kegiatan lainnya. Dalam bazar tersebut, LRMPHP menampilkan sejumlah produk diversifikasi olahan hasil perikanan yang memadukan bahan pangan lokal dengan komoditas kelautan dan perikanan.

Produk yang diperkenalkan antara lain Gethuk Gulung Isi Tuna (GeLuna Loka), Bakpia Rumput Laut (Kappapia Loka), Keong Mas Tuna, dan Cendol Dawet Rumput Laut (Dawet Kappa). Produk-produk tersebut merupakan contoh pengembangan pangan lokal dengan memanfaatkan bahan hasil perikanan dan rumput laut untuk memberikan nilai tambah pada komoditas kelautan dan perikanan.

Salah satu produk yang menarik perhatian adalah Kappapia Loka, yaitu bakpia kacang hijau khas Yogyakarta yang dipadukan dengan tambahan 15–20 persen rumput laut Kappaphycus alvarezii. Produk ini memadukan cita rasa bakpia yang sudah dikenal masyarakat dengan pemanfaatan bahan hasil laut.

Sementara itu, GeLuna Loka merupakan modifikasi getuk gulung berbahan dasar singkong dengan pewarna alami bubuk bit dan isian suwiran tuna pedas. Produk ini memadukan pangan lokal dengan sumber protein dari hasil perikanan dalam bentuk olahan yang lebih beragam dan menarik.

Adapun Dawet Kappa merupakan inovasi minuman tradisional cendol dawet dengan tambahan rumput laut Kappaphycus alvarezii. Penambahan rumput laut memberikan tekstur khas sekaligus menjadi alternatif pemanfaatan komoditas hasil laut dalam produk pangan yang dekat dengan keseharian masyarakat.

Keikutsertaan LRMPHP dalam Gita Laut 2026 mendapat respons positif dari masyarakat. Produk yang ditampilkan dinilai menarik karena mampu mengkreasikan pangan lokal dengan memanfaatkan bahan dari sektor kelautan dan perikanan.

Melalui kegiatan ini, LRMPHP tidak hanya memperkenalkan hasil inovasi kepada masyarakat secara lebih luas, tetapi juga turut mendorong pemanfaatan komoditas kelautan dan perikanan menjadi produk pangan yang bernilai tambah. Partisipasi dalam Gita Laut 2026 sekaligus menjadi sarana untuk memperluas jejaring dan membuka peluang kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan produk kelautan dan perikanan.

Read More

LRMPHP Kembangkan Rotary Dryer Tepat Guna untuk Mendukung Pembuatan Pakan Mandiri

Pengeringan merupakan salah satu tahapan penting dalam pengolahan hasil perikanan. Selain mengurangi kadar air bahan, proses ini juga berperan dalam memperpanjang daya simpan dan menjaga mutu produk. Untuk mendukung proses tersebut, Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) mengembangkan rotary dryer, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan untuk mengeringkan berbagai bahan berbentuk butiran atau granula, termasuk pelet pakan ikan dan maggot.

Rotary dryer bekerja dengan cara memutar dan memanaskan bahan secara bersamaan di dalam tabung atau drum. Selama proses pengeringan, bahan terus bergerak mengikuti putaran drum sehingga panas dapat mengenai bahan secara lebih merata. Mekanisme ini membantu mempercepat proses pengeringan sekaligus menghasilkan tingkat kekeringan yang lebih seragam.

Teknologi rotary dryer dirancang dengan konstruksi yang sederhana sehingga relatif mudah dioperasikan dan dipelihara. Alat ini menggunakan LPG sebagai sumber panas, sementara putaran drum digerakkan oleh motor listrik berdaya 350 watt dengan tegangan 220 volt. Dengan kapasitas pengeringan sekitar 6–8 kg dalam waktu 15 menit, rotary dryer dapat menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan efisiensi pengeringan pada skala usaha.

Secara umum, rotary dryer terdiri atas beberapa bagian utama, antara lain tabung atau drum pengering, ruang burner, reducer, motor penggerak, tuas pengoperasian, dan rangka utama. Tabung menjadi tempat bahan bergerak selama proses pengeringan, sedangkan burner menghasilkan panas dan motor menggerakkan drum. Seluruh bagian tersebut ditopang oleh rangka yang dilengkapi roda sehingga alat lebih mudah dipindahkan sesuai kebutuhan.

Selain untuk pengeringan hasil olahan perikanan, rotary dryer juga memiliki potensi untuk mendukung pembuatan pakan mandiri. Salah satunya pada tahap pengeringan pelet ikan dan maggot yang membutuhkan kondisi kering agar lebih mudah disimpan dan digunakan. Pergerakan bahan di dalam drum selama menerima panas membuat proses pengeringan berlangsung secara lebih merata.

Pemanfaatan teknologi rotary dryer salah satunya diperkenalkan LRMPHP melalui kegiatan Workshop Alih Teknologi di Smart Fisheries Village (SFV) Silvofishery Marana, Maros, Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut menjadi sarana untuk memperkenalkan teknologi mekanisasi pengolahan hasil perikanan yang dapat diterapkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di kawasan SFV.

Melalui introduksi rotary dryer, LRMPHP terus mendorong penerapan teknologi mekanisasi yang sederhana, aplikatif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pemanfaatannya diharapkan dapat membantu meningkatkan efisiensi pengeringan, mendukung pengembangan pakan mandiri, serta membuka peluang peningkatan nilai tambah hasil perikanan di tingkat masyarakat.

Dengan konstruksi yang relatif sederhana, pengoperasian yang mudah, serta kemampuan mengeringkan bahan dengan lebih cepat dan merata, rotary dryer menjadi salah satu alternatif teknologi tepat guna yang dapat dikembangkan dan direplikasi sesuai kebutuhan pengguna.

Read More

Menteri Trenggono Pastikan Enam Program Prioritas Nasional Berdampak bagi Masyarakat

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pelaksanaan enam program prioritas nasional di sektor kelautan dan perikanan tidak semata membangun fisik, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pelaksanaan program prioritas harus berangkat dari kebutuhan masyarakat di lapangan. Karena itu, KKP melakukan konsolidasi internal untuk memastikan seluruh jajaran memahami target, mekanisme pelaksanaan, hingga manfaat yang harus diterima masyarakat.

Menteri Trenggono mencontohkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang ditujukan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat pesisir. Menurut dia, pembangunan kampung nelayan tidak semata-mata dilakukan dengan memperbaiki rumah warga, tetapi harus diarahkan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi nelayan.

“Merubah taraf hidup bukan diperbaiki rumahnya, tetapi produktivitasnya,” kata Menteri Trenggono saat konsolidasi internal KKP di Jakarta, Senin (31/8).

Ia mengungkapkan, pengalamannya mengunjungi sejumlah kampung nelayan sejak awal menjabat Menteri KKP pada 2020 menjadi salah satu dasar dalam merancang program tersebut. Saat itu, ia menemukan kondisi kampung nelayan di berbagai daerah memiliki persoalan yang relatif sama, mulai dari lingkungan yang kurang tertata hingga keterbatasan fasilitas penunjang aktivitas nelayan.

Menteri Trenggono kemudian mencontohkan pengembangan kawasan nelayan di Biak yang dilakukan dengan terlebih dahulu memetakan kebutuhan masyarakat. Fasilitas yang dibangun tidak hanya berupa infrastruktur permukiman, tetapi juga sarana pendukung aktivitas ekonomi seperti stasiun pengisian bahan bakar nelayan, pabrik es, cold storage, bengkel nelayan, balai nelayan, fasilitas kuliner, hingga kantor pengelola.

“Research dulu apa yang mereka butuhkan,” ujarnya.

Menurut Menteri Trenggono, pendekatan tersebut kemudian menjadi salah satu model dalam pengembangan KNMP. Pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 kampung nelayan di seluruh Indonesia hingga 2029.

Selain KNMP, KKP juga menjalankan lima program prioritas lainnya, yakni pembangunan integrasi tambak udang dan revitalisasi tambak Pantai Utara Jawa, pembangunan budidaya tematik di 40.000 desa, modernisasi kapal penangkap ikan, serta program swasembada garam.

Menteri Trenggono mengatakan, setiap program memiliki model pengembangan yang berbeda sesuai karakteristik dan kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah pengembangan tambak udang terintegrasi yang diproyeksikan menjadi contoh pengelolaan kawasan budidaya yang produktif.

Program budidaya tematik juga terus dikembangkan melalui pemanfaatan teknologi. KKP tengah mempertimbangkan penerapan teknologi lain seperti Recirculating Aquaculture System (RAS) untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan budidaya.

“Program besar swasembada protein ini bukan hanya penyediaan protein, tetapi juga menjadi sumber devisa negara,” kata Menteri Trenggono.

*Pengawasan Diperketat*

Di sisi lain, Menteri Trenggono mengingatkan jajaran KKP agar tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan pemerintah dalam menjalankan program prioritas tersebut. Besarnya anggaran dan skala pekerjaan harus diikuti dengan integritas serta kepatuhan terhadap aturan.

Ia menegaskan tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan proyek pemerintah untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

“Siapapun yang melakukan itu harus ditindak tegas. Ini kepercayaan,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf menambahkan pelaksanaan program mengedepankan prinsip tepat sasaran, integritas, objektivitas, serta sistem pengawasan yang kuat. Setiap tahapan pekerjaan memiliki alat ukur yang jelas agar pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan.

“Amanah perlu dikawal. Tepat sasaran, integritas, sistem jangan dimainkan,” kata Didit.

Ia meminta seluruh jajaran KKP memperkuat koordinasi dan pengendalian agar pelaksanaan program tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, termasuk temuan dalam proses pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal.

Didit juga mengingatkan bahwa percepatan program tidak boleh mengabaikan prosedur. Menurut dia, kerja cepat harus tetap dibarengi dengan kecermatan dan tanggung jawab. “Kerja cepat, kerja cerdas, kerja ikhlas,” ujarnya.

Sumber: kkp web

Read More