KKP Siapkan 573 Pelatih Manajerial Pengelola KNMP

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar Training of Trainers (ToT) dan microteaching terhadap 573 pelatih manajerial bagi para pengelola Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Kegiatan berlangsung serentak pada 6–10 Juli 2026 di Bogor, Bandung, Surabaya, dan Makassar.

Melalui ToT, KKP ingin memastikan para pelatih yang terdiri dari pegawai KKP dan tenaga profesional itu memiliki standar kompetensi, metode pembelajaran, dan pemahaman yang sama sehingga mampu mencetak pengelola KNMP yang profesional di seluruh Indonesia.

"Pengelola KNMP nantinya akan menjadi motor penggerak kawasan pesisir. Karena itu, mereka harus dibekali oleh pelatih yang benar-benar memahami substansi, mampu memfasilitasi pembelajaran, dan menginspirasi peserta agar siap menjalankan tugas di lapangan," ujar Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), I Nyoman Radiarta dalam siaran resmi di Jakarta, Selasa (7/7).

Menurut Nyoman, para pelatih memegang peran strategis sebagai mata rantai pertama dalam membangun kapasitas pengelola KNMP. Mereka tidak hanya dituntut menguasai materi, tetapi juga mampu menciptakan proses pembelajaran yang komunikatif, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan di lapangan. Untuk memastikan kualitas tersebut, BPPSDM KP terlebih dahulu menyempurnakan 28 modul pelatihan melalui uji coba bersama para penyusun modul, expert substansi, dan fasilitator. 

Selama lima hari pelaksanaan ToT, peserta memperoleh penguatan materi dari berbagai pemangku kepentingan, meliputi Satuan Tugas (Satgas) Operasional KNMP, Satgas Pembangunan KNMP, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk KP, serta PT Agrinas Jaladri Nusantara. 

Pada sesi microteaching, mereka didampingi fasilitator dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperkuat keterampilan mengajar sesuai standar pelatihan profesional. Pelatihan Manajerial SDM Pengelola KNMP oleh para pelatih ini akan dilaksanakan pada 17–31 Juli 2026. 

Program ini merupakan bagian dari komitmen KKP untuk memastikan Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya dibangun dari sisi infrastruktur, tetapi juga didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Dengan pengelola yang andal, kawasan pesisir diharapkan mampu meningkatkan produktivitas usaha, memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta menghadirkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat nelayan.

Sumber: kkp web

Read More

KKP Bangun Kolaborasi Nasional Percepat Program Prioritas untuk Ketahanan Pangan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) sektor kelautan dan perikanan. 

Ajakan tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertema "Akselerasi PKPN Sektor KP Mendukung Swasembada Pangan" yang digelar di Ballroom Gedung Mina Bahari (GMB) III, Jakarta, Kamis (2/7).

"Forum ini memiliki arti penting dan strategis sebagai ruang konsolidasi nasional untuk menyatukan arah, memperkuat koordinasi, serta memastikan pelaksanaan kegiatan prioritas KKP tahun 2026 berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Menteri Trenggono.

Menteri Trenggono menjelaskan, pembangunan sektor kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung agenda pembangunan nasional sekaligus implementasi Asta Cita Presiden, khususnya dalam memperkuat kedaulatan pangan melalui penyediaan protein ikan dan garam, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, menurunkan angka kemiskinan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.  

Dalam mendukung target swasembada pangan nasional, KKP mengonsolidasikan enam Program Kerja Prioritas Nasional yang menjadi tanggung jawab kementerian, yaitu Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) melalui pembangunan 5.000 lokasi hingga 2029 sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Kemudian Budidaya Ikan Darat Tematik melalui pengembangan 40.000 titik budidaya di 500 kabupaten/kota untuk mendukung penyediaan protein nasional. 

Lalu program Swasembada Garam Nasional melalui pembangunan hingga 2.000 hektare tambak garam guna mengurangi ketergantungan impor. Disusul program Revitalisasi Tambak Pantura Jawa seluas sekitar 14.000 hektare untuk mendukung swasembada protein sekaligus rehabilitasi kawasan pesisir. Selanjutnya pembangunan Kawasan Tambak Udang Terintegrasi di Waingapu seluas 2.000 hektare sebagai kawasan budidaya udang modern yang ramah lingkungan, serta program Modernisasi Kapal Perikanan untuk meningkatkan produktivitas, daya saing nelayan, dan mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur. 

Dalam implementasinya, sambung Menteri Trenggono, Program Kerja Prioritas Nasional sektor kelautan dan perikanan, dilaksanakan dengan pendekatan bottom-up, yaitu melalui pelibatan aktif masyarakat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Pendekatan ini memastikan bahwa program yang dijalankan menjawab kebutuhan dan potensi lokal, memperkuat rasa memiliki (ownership) masyarakat, serta meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan di wilayah pesisir.

"Seluruh program yang telah direncanakan harus kita kawal bersama hingga tahap implementasi agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, penguatan ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

Sebagai bentuk penguatan sinergi antarkementerian dan pemerintah daerah, Rakornas turut menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol. (Purn.) Drs. Akhmad Wiyagus, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto. 

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara KKP dan PLN, Gubernur NTB, serta Aspeksindo, serta penandatangan dokumen Perjanjian Kerja Sama antara KKP dengan Baharkam Polri, PT Garam, dan Pertamina Patra Niaga. Kolaborasi ini sebagai landasan penguatan koordinasi dalam pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional di sekot kelautan perikanan.

"Swasembada adalah kedaulatan, dan kedaulatan adalah kehormatan bangsa. Karena itu pemerintah harus berpihak kepada petani, nelayan, dan peternak. Selama ini kita terlalu bergantung pada impor berbagai komoditas pangan. Ke depan, kita ingin mengubah paradigma tersebut melalui pemberdayaan pelaku utama pangan agar mereka semakin produktif, sejahtera, dan memiliki daya saing," ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Zulkifli Hasan menilai pelaksanaan enam program kerja prioritas nasional sektor kelautan perikanan akan meningkatkan posisi tawar nelayan sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. "Kalau program ini dijalankan secara konsisten dan didukung pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan, saya optimistis Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan protein dalam negeri, tetapi juga menjadi kekuatan baru sebagai eksportir produk perikanan dunia," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menegaskan komitmen DPR RI untuk terus mendukung berbagai program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, terutama yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir. Menurutnya, Komisi IV akan memastikan dukungan melalui fungsi penganggaran, legislasi, maupun pengawasan agar seluruh program strategis KKP dapat berjalan optimal.

"Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi salah satu program yang kami dukung penuh karena kami telah melihat secara langsung manfaatnya dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di sejumlah daerah," ujarnya.

Sumber: kkp web

Read More

Potensi Pengembangan Mekanisasi Hasil Perikanan Melalui Inovasi Produk Lokal: Dari Es Krim Rumput Laut hingga Sosis Ikan Marlin

Peningkatan nilai tambah hasil perikanan tidak hanya bergantung pada penerapan teknologi berskala industri, tetapi juga dapat lahir dari kreativitas para penyuluh perikanan dalam mengembangkan potensi lokal menjadi produk inovatif bernilai ekonomi. Berbagai inovasi tersebut tidak hanya menjadi materi penyuluhan yang aplikatif bagi Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar), tetapi juga membuka peluang usaha baru berbasis sumber daya lokal.

Melalui pendekatan hilirisasi yang sederhana namun tepat guna, inovasi-inovasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM perikanan, memperluas diversifikasi produk olahan, serta mendukung pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan.

Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah es krim rumput laut, produk diversifikasi pangan yang memanfaatkan kandungan karaginan alami sebagai penstabil sekaligus meningkatkan kandungan serat dan mineral. Inovasi ini bertujuan mengoptimalkan potensi rumput laut lokal serta menghadirkan alternatif jajanan sehat bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda.

Selain memberikan manfaat gizi, pemanfaatan rumput laut sebagai bahan baku es krim juga mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi. Komoditas yang sebelumnya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah dapat diolah menjadi produk siap konsumsi dengan nilai jual yang lebih tinggi. Berdasarkan dokumen inovasi, pengembangan es krim rumput laut juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan.

Marwah Nompo, Penyuluh dari Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan, menjelaskan bahwa proses produksi es krim rumput laut masih memiliki peluang besar untuk ditingkatkan melalui dukungan peralatan mekanis, seperti mesin pembuat es krim, sehingga kapasitas dan efisiensi usaha dapat meningkat secara signifikan.

Inovasi lainnya adalah SOIMAR (Sosis atau Urutan Ikan Marlin), yaitu produk diversifikasi olahan ikan marlin yang dikembangkan menjadi pangan siap saji dengan sentuhan cita rasa khas Bali. Produk ini menjadi alternatif dalam meningkatkan konsumsi ikan sekaligus memperpanjang umur simpan dan memperluas jangkauan pemasaran.

SOIMAR memanfaatkan daging ikan marlin yang kaya protein dan diolah melalui tahapan pencampuran bumbu, fermentasi singkat, pencetakan, pemanasan, pengukusan, hingga pengemasan vakum sebelum dipasarkan. Inovasi yang dikembangkan oleh Andi Ramlan, Penyuluh Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan, memiliki sejumlah keunggulan, antara lain menghasilkan produk siap saji yang praktis, menarik berbagai segmen konsumen, meningkatkan nilai jual dibandingkan ikan segar, serta membuka peluang usaha pengolahan berbasis masyarakat.

Kedua inovasi tersebut menunjukkan bahwa penyuluh perikanan tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai agen inovasi yang menjembatani hasil penelitian dengan kebutuhan pelaku usaha di lapangan. Melalui penerapan teknologi sederhana, kelompok binaan memperoleh kesempatan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas lokal, memperluas variasi produk olahan, memperkuat daya saing UMKM perikanan, menciptakan lapangan kerja baru, serta mendorong konsumsi pangan berbasis hasil perikanan yang lebih beragam.

Ke depan, inovasi-inovasi tersebut memiliki keterkaitan yang kuat dengan pengembangan mekanisasi pengolahan hasil perikanan. Proses produksi yang saat ini masih banyak dilakukan secara manual berpotensi ditingkatkan melalui penerapan peralatan semiotomatis maupun otomatis sehingga kapasitas, konsistensi mutu, dan efisiensi usaha dapat semakin meningkat.

Pada inovasi es krim rumput laut, proses pengadukan, pembekuan, dan pengemasan dapat didukung melalui penggunaan mesin pembuat es krim, homogenizer, sistem pembekuan cepat (blast freezer), hingga mesin penyegel kemasan otomatis. Sementara itu, pada produk SOIMAR, tahapan pencampuran adonan, pencetakan, pemasakan, dan pengemasan dapat ditingkatkan melalui penggunaan vacuum mixer, mesin pencetak sosis, steam cooker, dan vacuum packaging machine.

Penerapan mekanisasi tersebut diperkirakan akan memberikan sejumlah manfaat strategis, antara lain meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan pasar yang lebih besar, menjamin mutu dan keamanan pangan melalui proses yang lebih seragam dan higienis, mengurangi kehilangan hasil selama pengolahan dan penyimpanan, meningkatkan efisiensi tenaga kerja dan waktu produksi, serta mempermudah standardisasi produk guna memenuhi persyaratan sertifikasi dan pemasaran modern.

Dengan demikian, inovasi penyuluh yang berawal dari teknologi tepat guna skala rumah tangga dapat menjadi fondasi menuju industrialisasi UMKM perikanan. Sinergi antara inovasi produk, pendampingan penyuluhan, dan pengembangan mekanisasi pengolahan hasil perikanan diharapkan mampu memperkuat daya saing sektor kelautan dan perikanan Indonesia sekaligus menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat pesisir dan pelaku usaha lokal.

Read More

KKP Pastikan Biaya Sertifikasi Mutu Hasil Perikanan 0 Rupiah

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan biaya pengurusan sertifikat mutu hasil perikanan tanpa pungutan biaya. Langkah ini sebagai upaya untuk memperkuat kualitas jaminan mutu hasil perikanan bagi pasar domestik, maupun ekspor. 

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP), Ishartini menegaskan, jika ada pungutan dalam bentuk dan jumlah apapun dalam proses sertifikasi, itu bukan tindakan resmi KKP.

"Bagi para pelaku usaha saya sampaikan bahwa untuk mengurus sertifikasi mutu perikanan tidak dipungut biaya apapun alias gratis mulai dari pengajuan/pendaftaran, proses audit atau inspeksi oleh para Inspektur Mutu sampai mendapatkan sertifikat mutu", tegas Ishartini di Jakarta, Kamis (18/6).

Ishartini menjelaskan bahwa KKP melalui Badan Mutu memiliki layanan 9 sertifikasi mutu perikanan yang semuanya dapat diakses oleh pelaku usaha perikanan sesuai kebutuhan dengan biaya nol rupiah alias gratis. Hal ini sebagai salah satu komitmen Pemerintah untuk mendukung iklim usaha yang sehat serta memudahkan masyarakat dalam mengembangkan sektor perikanan dari hulu sampai ke hilir.

Selain tidak berbiaya, layanan sertifikasi mutu perikanan juga dapat diakses secara online diantaranya melalui laman www.oss.go.id; https://skp-pdspkp.kkp.go.id/; https://haccp.kkp.go.id/h4.

“Seluruh layanan sertifikasi telah memiliki standar waktu pelayanan yang jelas atau Service Level Agreement (SLA) diantaranya untuk layanan Sertifikat Kelayakan Pengolahan akan diterbitkan 7 hari setelah dokumen diunggah lengkap, lalu HACCP dan sertifikasi lainnya selama 10 hari,” jelasnya.

Ishartini lalu merinci jenis - jenis sertifikasi mutu perikanan yang dapat diakses pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing dan keberterimaan produk di negara tujuan ekspor, yaitu SKP, HACPP, CBIB (Cara Budi daya Ikan Yang Baik), CPIB benih (Cara Perbenihan Ikan Yang Baik), CPPIB (Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik), CPOIB (Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik), CDOIB (Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik), SPDI (Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan) dan CPIB kapal (Cara Penanganan Ikan Yang Baik diatas Kapal). 

Namun demikian terdapat persyaratan dasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum bermohon layanan sertifikasi di Badan Mutu seperti ijin kesesuaian kegiatan pemanfaaatan ruang laut (KKPRL), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF) dan Sertifikat standar. Jika perijinan dasar ini belum dipenuhi maka secara otomatis akan tertolak di sistem OSS. 

“Untuk keterangan lebih detil dapat menghubungi kami melalui akun media sosial resmi Badan Mutu atau email set.bppmhkp@kkp.go.id,” pungkasnya.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam berbagai kesempatan menegaskan komitmen KKP dalam memberikan pelayanan prima dalam penerapan quality assurance kepada pelaku usaha untuk mendorong ekspor perikanan yang berdaya saing, meningkatkan keberterimaan sehingga menjadikan produk perikanan Indonesia champion di pasar global.

Sumber: kkp web

Read More

Indonesia Punya Laboratorium Uji Cesium Produk Perikanan Pertama di Asia Tenggara

Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi memiliki laboratorium (Lab) uji kontaminasi radioaktif produk perikanan, yang berlokasi di Cipayung, Jakarta Timur baru-baru ini.

Lab Balai Uji Standar Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau BUSPM di bawah KKP itu telah terakreditasi ISO 17025. "Selain itu juga mendapatkan persetujuan BAPETEN selaku Nuclear Supervision Authority, serta memperoleh approval US FDA untuk melakukan uji beberapa parameter radioaktif termasuk Cs-137," tutur Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan atau Badan Mutu KKP, Ishartini, di Jakarta, Jumat (12/6).

Dia lalu menjelaskan bahwa lab penguji kontaminasi Cs-137 pada produk perikanan ini memang secara khusus dibangun oleh KKP untuk mendukung daya saing dan keberterimaan produk perikanan terutama udang ke berbagai negara utamanya Amerika Serikat (AS). Bahkan lab BUSPM ini menjadi satu - satunya di Indonesia dan yang pertama di Asia Tenggara.

"Lab BUSPM bisa menguji parameter mutu dan keamanan pangan baik bakteri, virus, kimia, logam berat, residu dan sekarang ditambah parameter radionuklida pangan asal ikan. Hasil uji lab bisa dipakai mengurus SMKHP (Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan-red) sebagai persyaratan ekspor di beberapa negara bersyarat bebas radioaktif misalnya Amerika Serikat," tutup Ishartini.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa Indonesia sanggup untuk menyelenggarakan sertifikasi bebas Cs-137 untuk memenuhi persyaratan US FDA. Sejak 31 Oktober 2025 sampai 11 Juni 2026 KKP telah berhasil mengawal ekspor udang ke AS sebanyak 4072 kontainer dengan sebanyak 3370 kontainer telah masuk pasar AS dengan volume 51.607 ton senilai Rp 8,78 Triliun.

Sumber; kkp web

Read More

KKP Gandeng SnackVideo untuk Pengembangan SDM Kelautan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) menggandeng SnackVideo, sebuah platform media sosial berbasis video pendek asal Tiongkok, untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui platform media sosial. 

Penandatanganan berlangsung di Bogor, Jawa Barat belum lama ini, antara Kepala BPPSDM KP I Nyoman Radiarta dan Direktur PT. Karya Kreatif Nusantara (SnackVideo Indonesia) Yugo Prabowo, yang dikuasakan kepada Kepala Hubungan Pemerintah SnackVideo Indonesia Yulika Satria Daya. Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari penandatanganan PKS sebelumnya antara kedua pihak pada Desember 2023.

Ruang lingkup PKS meliputi peningkatan kapasitas SDM; penyebarluasan program dan kegiatan pengembangan SDM kelautan dan perikanan melalui aplikasi SnackVideo; serta promosi produk kelompok usaha kelautan dan perikanan melalui aplikasi SnackVideo.

Kepala BPPSDM KP I Nyoman Radiarta menyampaikan, pihaknya menyelenggarakan kegiatan pengembangan SDM melalui penyuluhan, pendidikan, pelatihan, standarisasi dan sertifikasi bagi masyarakat kelautan dan perikanan untuk mendukung program prioritas KKP.

Ia menambahkan, KKP saat ini mendorong pendekatan pembangunan berbasis ekonomi biru yang mengintegrasikan aspek keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing global, antara lain melalui Program Kampung Nelayan Merah Putih, (KNMP) pengembangan budi daya terintegrasi, modernisasi kapal perikanan, dan sebagainya.

Untuk program-program tersebut, KKP mengadakan rekrutmen SDM seperti manajer dan pegawai untuk KNMP, tenaga kerja budi daya udang terintegrasi di Waingapu, serta Awak Kapal Perikanan (Perwira dan Anak Buah Kapal) untuk Program Modernisasi Kapal Penangkap Ikan.

Karena itu, menurut Nyoman, kolaborasi dengan SnackVideo menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan pengembangan SDM kelautan dan perikanan melalui pemanfaatan platform digital.

“Transformasi digital membuka peluang besar bagi sektor kelautan dan perikanan. Melalui kerja sama ini, kami ingin meningkatkan kapasitas SDM sekaligus memperluas penyebarluasan informasi program-program KKP agar lebih mudah diakses, lebih menarik, dan menjangkau generasi muda maupun pelaku usaha kelautan dan perikanan di berbagai daerah,” ujarnya dalam siaran resmi di Jakarta, Selasa (9/6).

Ia menambahkan, pemanfaatan media sosial berbasis video pendek juga diharapkan mampu mendukung promosi produk usaha kelautan dan perikanan, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap sinergi ini dapat memperkuat pengembangan SDM yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, mendukung ekonomi biru, serta mendorong lahirnya insan kelautan dan perikanan yang kompeten, inovatif, dan siap menjawab tantangan pembangunan sektor kelautan dan perikanan ke depan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Hubungan Pemerintah SnackVideo Indonesia Yulika Satria Daya mengatakan, melalui kerja sama dengan BPPSDM KP, pihaknya berharap dapat mendukung pemerintah, salah satunya dalam mendorong penciptaan lapangan kerja dan penguatan sektor produktif. Menurut Yulika, nantinya beberapa fitur khusus yang tersedia di SnackVideo memungkinkan para penggunanya untuk bisa mendaftar secara daring dalam rekrutmen awak kapal perikanan, misalnya. 

“Selain itu pula, sebagai aplikasi video pendek, SnackVideo akan memberikan pelatihan bagi para petugas penyuluh lapangan, mahasiswa, dan UPT KKP agar kelak dapat mensosialisasikan program-program unggulan pemerintah melalui pendekatan yang lebih menghibur dan edukatif,” tambahnya.

Sebagai informasi, KKP melalui BPPSDM KP berhasil meraih penghargaan Best Knowledge Dissemination Award dari SnackVideo pada acara “Wow Five SnackVideo Gala 2025” dalam rangka ulang tahun SnackVideo Indonesia yang kelima, Januari lalu. Menurut Yulika, penghargaan tersebut diberikan karena akun BPPSDM KP dinilai konsisten menyajikan konten informatif dan beragam dibandingkan akun Kementerian/Lembaga lain. Dalam hal ini, konten yang disajikan seputar pengembangan SDM kelautan dan perikanan dalam mendukung ekonomi biru dan program prioritas KKP.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, SDM yang berkualitas merupakan salah satu kunci dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, BPPSDM KP berperan besar dalam menghasilkan SDM yang unggul bagi pembangunan kelautan dan perikanan.

Sumber: kkp web

Read More

Peringati WOD & Coral Triangle Day 2026, KKP Perkuat Aksi Kolaborasi Lindungi Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengoptimalkan moment peringatan Hari Laut Sedunia (World Ocean Day) dan Hari Terumbu Karang Sedunia (Coral Triangle Day) pada 7 - 8 Juni, untuk memperkuat aksi kolaboratif dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut. 

Peringatan World Ocean Day dan Coral Triangle Day 2026 berlangsung di Peninsula Island, ITDC Nusa Dua, Bali digelar bersama WWF-Indonesia, CTI-CFF, Konservasi Indonesia, GIZ Indonesia dan berbagai mitra strategis lainnya. Berbagai aksi nyata bersama yang diperkuat diantaranya pengurangan sampah plastik dari sumbernya, pemulihan habitat penting, hingga pengembangan program-program ekonomi biru. 

“Kegiatan ini menjadi pengingat bahwa menjaga keberlanjutan laut tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Dibutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, mitra, akademisi, hingga masyarakat khususnya generasi muda, untuk bersama-sama mewujudkan masa depan laut Indonesia yang lebih produktif dan lestari,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara di Bali, Minggu (7/6).

Koswara menjelaskan, laut Indonesia memiliki peran strategis sebagai sumber pangan, penggerak ekonomi, sekaligus penyangga keseimbangan lingkungan. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara berkelanjutan melalui kerja sama lintas sektor yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

KKP, sambungnya, juga terus memperkuat implementasi kebijakan ekonomi biru melalui berbagai program prioritas, antara lain perluasan kawasan konservasi, rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut, pengembangan karbon biru, serta pengendalian sampah laut melalui Program Laut Sehat Bebas Sampah. Langkah itu untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Kami berharap semakin banyak masyarakat memahami keterkaitan antara kondisi ekosistem laut dengan ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas lingkungan. Kesadaran tersebut diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku dan memperkuat gerakan bersama dalam menjaga sumber daya kelautan Indonesia untuk generasi mendatang,” pungkasnya. 

Sementara itu, CEO WWF-Indonesia, Aditya Bayunanda, menegaskan bahwa kesehatan ekosistem laut merupakan fondasi bagi ketahanan pangan, ekonomi, dan iklim Indonesia, khususnya di kawasan Segitiga Terumbu Karang yang dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dunia.

“Menjaga laut berarti menjaga masa depan bangsa Indonesia. Di jantung Segitiga Terumbu Karang, ekosistem pesisir dan laut menopang ketahanan pangan, mata pencaharian, serta ketahanan iklim bagi jutaan masyarakat,” terangnya.

Melalui ragam kegiatan bertemakan ‘Kenali Lautmu, Wujudkan Aksimu’, pihaknya turut mengajak generasi muda untuk tidak hanya belajar tentang laut, tetapi terlibat langsung dalam upaya menjaganya.

Berbagai kegiatan edukatif dan interaktif yang diselenggarakan dalam peringatan ini antara lain workshop, talkshow, pameran, kampanye pengurangan sampah laut, serta Festival Layang-Layang Spesies Laut 3D. Kegiatan itu sekaligus untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya ekosistem laut bagi kehidupan, serta memperkuat dukungan terhadap upaya konservasi dan pembangunan ekonomi biru. Seluruh rangkaian kegiatan dirancang dengan pendekatan learning by fun agar masyarakat dapat memahami isu-isu kelautan melalui pengalaman yang menarik, partisipatif, dan mudah dipahami.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa masa depan Indonesia sangat terkait dengan kesehatan lautnya. Karena itu, melalui kebijakan ekonomi biru, pemerintah mendorong pengelolaan laut yang produktif sekaligus lestari, sehingga manfaatnya dapat terus dinikmati oleh masyarakat dari generasi ke generasi.

Sumber: kkp web

Read More