Dua pekan lalu saat bertemu produsen pakan ikan, Menteri Susi mengungkapkan bahwa posisi pendapatan masyarakat pembudidaya ikan saat ini belum bisa setingkat pelaku Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM). Pendapatannya masih dalam level buruh yang hanya mendapat 20 persen saja dari total nilai produksi.
Hal itu menurut Menteri Susi disebabkan masih tingginya biaya operasional akibat tingginya harga pakan ikan. “Semestinya para pembudidaya tersebut bisa mendapatkan 35 hingga 40 persen”, tukas Susi.
Terkait permasalahan ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP) saat ini tengah mengkaji rekomendasi teknologi pakan mandiri. Teknologi pakan mandiri menjadi salah satu alternatif penyediaan pakan yang ekonomis bagi pembudidaya ikan air tawar pada skala kecil dan menengah.
“Dengan teknologi pakan mandiri, biaya pakan dalam budidaya ikan diharapkan dapat ditekan hingga dibawah 50 persen”, ungkap Kepala Balitbang KP Achmad Poernomo saat menjadi pembicara pada kegiatan Workshop dan Focus Group Discussion (FGD) Pakan Mandiri, Senin (23/2) di Bogor.
Pada kesempatan itu, Achmad juga menekankan perlunya dukungan penyediaan pakan ekonomis dalam mewujudkan program kedaulatan pangan melalui sektor perikanan budidaya. “Kebijakan ini diharapkan dapat menjadikan Indonesia mandiri dalam bidang pangan”, ujar Achmad.
Lebih lanjut menurut Achmad, dukungan dari seluruh pemangku kepentingan terkait juga sangat diperlukan dalam mewujudkan program kedaulatan pangan. “Peran stakeholder ini menjadi penting dan strategis untuk turut merumuskan rekomendasi tentang arah kebijakan di bidang pakan ikan mandiri untuk mewujudkan kedaulatan pangan”, pungkas Achmad. (DS).
0 comments:
Posting Komentar