LRMPHP Ikuti Monev Terpadu Lingkup BRSDM di Tegal

LRMPHP Ikuti Monev Terpadu Lingkup BRSDM Zona III di Tegal

LRMPHP mengikuti  Monitoring dan Evaluasi (Monev) Terpadu BRSDM Zona III T.A. 2019 tanggal  31 Juli – 2 Agustus 2019 di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal. Kegiatan ini dalam rangka pemantauan capaian dan progres pelaksanaan kegiatan lingkup BRSDM tahun 2019 serta rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2020. Penyelengaraan Monev Terpadu BRSDM dilakukan ditiga zona yaitu zona I di LRPT Denpasar, Zona II di LRKSDKP Bungus dan Zona III di BPPP Tegal. Pembagian zona tersebut dimaksudkan agar  Monev yang dilaksanakan lebih efektif, efisien, komprehensif, responsif, serta saling mengenal keragaan Satker lingkup BRSDM. 

Pada monev terpadu Zona III ini, LRMPHP diwakili oleh Kepala LRMPHP, Luthfi Assadad, S.P.i, M.Sc, didampingi oleh Koordinator Tata Operasional, Nur Fitriana, STP dan Koordinator Tata Usaha, Afris Syahada, SE. Kegiatan monev terpadu Zona III dihadiri oleh Kepala BRSDMKP, Kepala  Pusat Riset Perikanan, Kepala Pusat Pendidikan KP, Kabag Program BRSDM KP, Kesubbag Monev BRSDMKP, serta 12 kepala satker yaitu Kepala BPPP Tegal, BPPP Belawan, BPPP Banyuwangi, LRMPHP, BRPSDI, BRPI, BDA, SUPM Tegal, SUPM Kupang, STP Jakarta, STP Jurluhkan Bogor dan BAPPL. 

Dalam paparannya, Kepala LRMPHP menjelaskan progres kegiatan tahun 2019 dan rencana kegiatan tahun 2020 yang meliputi profil kegiatan dan anggaran tahun 2019, capaian realisasi anggaran per belanja TA 2019, status dan progres PBJ TA 2019 dan penyelesaian temuan Itjen KKP, capaian kegiatan prioritas/unggulan dan capaian IKU tahun 2019, proyeksi realisasi anggaran dan prediksi anggaran tidak terserap hingga Desember 2019, rencana untuk minimalisir anggaran yang tidak terserap, permasalahan pelaksanaan anggaran dan kegiatan TA 2019 serta menyampaikan rencana kegiatan dan anggaran tahun 2020.

Beberapa hal penting yang diperoleh dari arahan Kepala BRSDM diantaranya indikator Monev harus menampikan kondisi institusi dan pimpinan satker bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan. Monev terpadu diharapkan menghasilkan kajian apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan akuntabel, efisien, efektif, dan handal. Oleh karena itu perlu alat ukur untuk menunjukkan kondisi sistem organisasi melalui monitoring yang berkelanjutan secara berjenjang. Keberadaan BRSDM harus memberikan  dampak baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Demikian pula bila status LRMPHP meningkat menjadi balai maka konsekuensinya dapat memproduksi alat dan mesin kelautan perikanan yang siap dikomersialkan.