Presiden Minta KKP Terus Genjot Ekspor Perikanan

Presiden Jokowi saat sedang ratas dari Istana Negara (Foto: Setneg)

Presiden Joko Widodo memuji Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah bekerja maksimal menjaga laut dari illegal fishing yang berdampak peningkatan stok ikan nasional. Kendati demikian, Presiden tetap mewanti-agar agar KKP terus meningkatkan produksi perikanan tangkap, ekspor perikanan, dan kesejahteraan nelayan.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas melalui telekonferensi pada Kamis, (19/3) dari Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo juga ikut dalam rapat tersebut dari kantor KKP, di Jalan Merdeka Timur, Jakarta.

“Dalam lima tahun yang lalu kita telah fokus bekerja untuk mengatasi aksi pencurian ikan dan menjaga laut kita dari IUU fishing dan hasilnya kita lihat sudah tampak. Selain kelestarian lingkungan yang terjaga, stok nasional ikan kita juga meningkat drastis dari 6,5 juta ton menjadi 12,5 juta ton,” ujar Presiden.

Presiden Jokowi mengharapkan agar stok nasional yang terus meningkat tersebut juga diikuti dengan meningkatnya produksi perikanan tangkap, ekspor perikanan, dan nilai tukar nelayan. “Artinya kesejahteraan nelayan kita juga semakin baik,” katanya.

Presiden meminta agar dibuat sejumlah lompatan besar dalam menata ekosistem industri perikanan dan kelautan nasional dan dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir.

“Pertama, saya minta industri perkapalan terus diperkuat dan kapasitas daya saing industri perkapalan nasional terus ditingkatkan sehingga mampu mendukung pergerakan industri perikanan kita,” ucapnya.

Menteri Edhy mengikuti Rapat Terbatas dengan Presiden Joko Widodo melalui video conference (Foto: KKP)

Soal perizinan yang kini sudah semakin mudah, Presiden mengingatkan agar kemudahan perizinan disertai dengan pelestarian sumber daya perikanan, pengendalian, dan pengawasan yang baik. “Jangan sampai hanya diberikan izin namun tidak diawasi di lapangan sehingga dampaknya justru akan merugikan kepentingan nasional kita,” tutur Kepala Negara.

Tak hanya itu, akses permodalan bagi sumber daya manusia yang bergelut di sektor perikanan juga harus ditingkatkan. Industri perikanan juga sudah semestinya beradaptasi dengan perkembangan teknologi terkini yang di antaranya ialah pemanfaatan big data dan artificial intelligence serta mulai lebih banyak melakukan pembudidayaan ikan di lepas pantai (akuakultur lepas pantai).

“Kebijakan kelautan harus betul-betul bisa mengantisipasi dan mengadaptasi perkembangan teknologi baru sehingga bisa membuat industri perikanan kita makin produktif dan kompetitif,” tandasnya.

Seusai ratas, Menteri Edhy juga sempat menggelar video konferensi pers dengan wartawan istana. Dia menjelaskan beberapa langkah yang sedang dan akan dilalukan pihaknya untuk terus meningkatkan stok ikan nasional. Antara lain pemanfaatan sumber daya laut di zona ekonomi ekslusif (ZEE).

“Jadi yang selama ini tidak ada kapal nelayan Indonesia, sekarang kita akan penuhi. Termasuk di laut lepas. Nah di laut lepas ini sebenarnya Indonesia masih punya hak untuk menangkap ikan di laut lepas. Ini cukup besar dan sayang ini tidak termanfaatkan,” kata Menteri Edhy.

Terkait hal ini, Edhy mengaku akan membentuk tim untuk melakukan negosiasi ulang dengan otoritas yang mengatur penangkapan ikan di laut lepas seperti Regional fisheries management organisations (RFMO). Termasuk menghitung kapal-kapal yang akan menangkap ikan di laut lepas tersebut.

Selanjutnya, kata Menteri Edhy, adalah pengaturan jalur penangkapan dan penempatan alat penangkapan ikan. Saat ini, pihaknya tengah melakukan revisi peraturan tentang hal ini. Tujuannya agar tidak ada dualisme antara nelayan modern dan tradisional.

“Pada prinsipnya kita bisa memanfaatkan laut kita, tanpa harus merusak sumber daya laut kita,” tegasnya.

Sumber : KKPNews