Pabrik Pakan Milik KKP Siap Beroperasi

Pabrik Pakan Milik KKP Siap Beroperasi. (Humas DJPB)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pabrik pakan ikan skala medium siap beroperasi tahun ini. Pabrik pakan yang dibangun pada lahan seluas 7.000 m² dirancang untuk memproduksi pakan terapung dengan kapasitas optimum 1 – 1,2 ton per jam atau mampu mensuplai kebutuhan pakan optimal minimal 3.450 ton per tahun.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto dalam keterangannya mengatakan bahwa pabrik pakan ini ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan pakan ikan air tawar dan laut khususnya bagi pembudidaya ikan di wilayah priangan timur dan sekitarnya seperti Garut, Ciamis, Tasikmalaya, Pangandaran, dan Cilacap.

Terkait pengelolaan ke depannya, Slamet mengatakan akan menunjuk UPT Ditjen Perikanan Budidaya yang memang sudah kompeten dalam bidang pakan ini. Dalam hal ini menurutnya kemungkinan bisa Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung, Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi, atau Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara.

Slamet juga tengah menyiapkan mekanisme terkait dengan standar harga yang nantinya diberlakukan di pasar. Nantinya menurut Slamet penetapam harga akan melalui Surat Keputusan Dirjen. Ini penting untuk memastikan harga bisa terjangkau.

“Tentu kami akan mendorong agar harga pakan ini bisa terjangkau dan kualitas tetap terjaga. Tujuan awal kami khan bagaimana meningkatkan efisiensi produksi yang saat ini jadi kendala utama. Jadi kehadiran pabrik pakan skala medium ini, diharapkan akan lebih luas menjangkau kebutuhan para pembudidaya ikan dan menekan biaya produksi budidaya minimal 30 persen,” tuturnya.

Ditanya masalah jaminan kualitas dan ketersersediaan bahan baku, dirinya memastikan kualitas produk pakan akan terjamin dan mengacu pada SNI yang sudah ada. Untuk jaminan bahan baku, ia juga memastikan selama ini tidak ada kendala, artinya bahan baku tetap tersedia.

“Untuk bahan baku saya rasa tidak jadi soal, nanti kita akan coba untuk menata logistiknya agar ketersediaannya terus terjamin, tentunya dengan kualitas baik. Hal penting, kami tidak lagi menggantungkan pada sumber bahan baku impor. Kita akan create bagaimana potensi bahan baku lokal yang ada punya performance yang baik bagi efesiensi pakan. Ini tujuan kami,” pungkas Slamet.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat tahun 2019 kebutuhan pakan ikan dan udang diperkirakan hingga mencapai 10,8 juta ton. Sementara itu, produksi pakan mandiri tahun 2017 tercatat sekitar 26.546 ton. 

Sumber : kkpnews

Read More

LRMPHP Raih Juara II IPLAN Challenges 2018

link: http://news.kkp.go.id/index.php/loka-riset-mekanisasi-perikanan-brsdm-kp-raih-juara-ii-iplan-challenges-2018/

KKPNews, Jakarta – Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP), salah satu unit pelaksana teknis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menjadi juara II Innovation Challenges bidang pasca panen ikan segar untuk pemasaran lokal, dalam kompetisi Indonesia-Postharvest Loss Alliance for Nutrition (IPLAN) Challenges 2018.

Kepala LRMPHP BRSDM KKP Luthfi Assadad menjelaskan, keikutsertaan unit kerjanya ini merupakan salah satu bukti, bahwa pihaknya kompeten dalam melakukan pengolahan hasil perikanan. “Ini sebagai bukti kami melakukan pengolahan dengan baik. Prestasi ini juga sebagai pioner bagi kami, untuk melakukan yang lebih inovatif dan bermanfaat,” ungkapnya.

LRMPHP mengajukan inovasi ALTIS-2 (alat transportasi ikan segar roda-2) yang merupakan produk unggulan dan andalan LRMPHP yang telah dikaji dan dikembangkan selama beberapa tahun, serta telah diuji terap di berbagai kabupaten/kota di Indonesia. Selain itu, LRMPHP juga mengikutsertakan mini cold storage untuk kapal di bawah 10 GT sebagai peserta kompetisi. “Kalau yang mini cold storagenya hanya lolos sampai 100 besar, tidak lolos ke 40 besar. Nah kalau yang ALTIS-2 ini, dapat juara II kemarin,” jelas Luthfi.

Dalam persiapannya, lanjut Luthfi, LRMPHP telah melakukan pengemasan ulang inovasi dan prototype yang telah dihasilkan, baik produk maupun bahan publikasi. “Kami terus lakukan pengemasan ulang inovasi, hingga latihan presentasi,” tambahnya.

Ia pun berharap, hasil riset ini dapat dikenal masyarakat dan menjadi penyemangat bagi pegawai KKP maupun stakeholder perikanan. “Ya harapannya dapat menjadi trigger-penyemangat, baik di internal LRMPHP maupun BRSDMKP untuk menghasilkan inovasi yang dapat diterapkan, bermanfaat dan menyejahterakan masyarakat,” tutur Luthfi.

Hal senada juga diungkapkan Sekretaris BRSDM KP Maman Hermawan. Ia berharap inovasi ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas, dan dijadikan alat dalam mendorong kesejahteraan masyarakat pengguna. “Sehingga nantinya kehadiran inovasi ini dirasakan langusng manfaatnya oleh masyarakat pengguna, dalam rangka meningkatkan efisiensi, pendapatan hasil usaha dan mendukung peningkatan kesejahteraan,” terangnya.

Dilansir dari halaman resmi kompetisi (https://iplanchallenge.com/), Innovation Challenges bidang pasca panen ikan segar untuk pemasaran lokal merupakan program kompetisi tingkat nasional yang mencari ide inovasi teknologi pasca panen, agar bisa diterima pengguna dan dipasarkan. Inovasi diutamakan untuk mengurangi postharvest loss (PHL) ikan segar dari tempat pendaratan hingga ke konsumen di lima titik kritis, yakni Tempat Pendaratan Ikan (TPI), transportasi dan distribusi (termasuk pedagang ikan dan sayur-sayuran keliling), pengecer di pasar (termasuk penjual pinggir jalan), Sistem penyimpanan kecil (Small Storage System), dan bahan pendingin alternatif (pengganti es).

Kompetisi ini diselenggarakan atas kerjasama GAIN (Global Alliance for Improved Nutrition), Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Nanyang Technogical University of Singapore, Indonesia-Postharvest Loss Alliance for Nutrition (IPLAN) dan beberapa instansi lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Innovation Factory dan NTUitive.

Para dewan juri berasal dari GAIN, Kemenkes, KKP, NTU, IPLAN, serta pakar bisnis dan startup. Sebanyak 230 usulan proposal inovasi dari berbagai wilayah di Indonesia, diseleksi sehingga diperoleh 12 finalis yang kemudian diadu konsep, gagasan dan prototype produknya dalam agenda puncak yang diselenggarakan pada tanggal 12 Desember 2018 di Jakarta.

Juara pertama pada setiap kategori berhak memperoleh hadiah sebesar Rp 30.000.000, grant untuk pendanaan aplikasi produk sebesar 1 M, serta mentoring dari NTUitive; sedangkan juara kedua berhak memperoleh hadiah sebesar Rp 20.000.000.

(humas_brsdm/MD)

Read More

LKPP dan KKP Kolaborasi Kembangkan Katalog Sektoral

Jakarta - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)  dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penandatanganan Nota Perjanjian Kerja Sama tentang  Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Sektoral. Penandatanganan dilakukan oleh Plt. Kepala LKPP Ikak G. Patriastomo  dan Sekjen KKP Nilanto Perbowo dengan serta disaksikan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, di Gedung Mirnabahari III, Jakarta, Kamis (20/12).

Plt. Kepala LKPP Ikak G. Patriastomo mengungkapkan bahwa LKPP terus berupaya menyempurnakan kebijakan pengadaan agar pengadaan ke depan dapat dilakukan lebih mudah tanpa mengorbankan akuntabilitas. Tidak hanya penyempurnaan regulasi, LKPP, menurutnya, juga berupaya menyiapkan dan membangun mekanisme serta platform yang dapat mendorong terciptanya value for money dalam pengadaan pemerintah.

“Dan saya kira semakin ke sini apa yang dibangun LKPP, rasanya semakin mudah kita mempertanggungjawabkan akuntabilitasnya.  Jadi proses pengadaan yang kita lakukan hari ini relatif lebih mudah menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan sudah benar,” ungkapnya.

Ikak pun menyadari bahwa  LKPP tidak dapat sepenuhnya bekerja sendiri dalam mengelola dan melaksanakan pengadaan. Bentuk-bentuk kolaborasi, seperti pengelolaan katalog sektoral dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sangat diperlukan dalam penguatan basis pengadaan pemerintah di sektor tertentu.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengakui bahwa pelaksanaan pengadaan di lingkungannya belum dapat dilakukan secara optimal. Susi mengakui bahwa eksekusi pengadaan di KKP sering kali tersandung hal prosedural yang mengakibatkan pemanfaatan uang negara untuk membangun ekonomi perikanan dan kelautan belum dapat dilakukan secara maksimal.

“Negara bukan tidak punya uang, negara sudah punya uangnya. Kapasitas, capability, dan accountability kita, tidak bisa membuat anggaran itu terserap dan menjadi program pembangunan,” ungkap Susi.

Susi pun berharap, kerja sama dengan LKPP dapat memangkas dan mempermudah pelaksanaan pengadaan, misalnya dengan melaksanakan e-purchasing melalui media e-katalog sektoral. Di samping itu, ia pun mengharapkan LKPP dapat menjadi center sekaligus filter dalam membangun kemitraan—dengan penyedia yang memiliki komitmen untuk men-deliver—agar pengadaan di lingkungannya dapat lebih akuntabel.

“Juga menjadi pintu untuk kita merevitalisasi mengembalikan profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa di KKP”, lanjut Susi.

Di sisi lain, Ikak pun mengakui bahwa pengadaan sebetulnya bukan persoalan besar kecilnya anggaran, melainkan  bagaimana mengidentifikasi kebutuhan pengadaan.  “Jadi mestinya—begitu kita tahu kebutuhan itu—sebenarnya proses pengadaan bisa kita mulai lakukan, khususnya paling tidak bagaimana kita merencanakan, bagaimana kita menyampaikan kepada penyedia untuk mereka siap-siap menyediakan barangnya,” pungkas Ikak. (ar/eta)

Sumber: http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/5519

Read More

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Semester II Kegiatan LRMPHP

Pelaksanaan Monev II LRMPHP (dok. LRMPHP)

Telah diselenggarakan monitoring dan evaluasi (monev) semester II tahun 2018 kegiatan Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) pada 18 Desember 2018. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui tingkat pencapaian program dengan hasil yang telah dilaksanakan baik manajerial maupun riset.

Monev  dihadiri oleh Kepala LRMPHP (Luthfi Assadad, M.Sc), perwakilan Pusat Riset Perikanan (Budi Nugraha, M.Si.) selaku Kasubid Riset Teknologi Alat dan Mesin Perikanan, team evaluator kegiatan riset, Dr. Ir. Nursigit Bintoro, M.Sc. dari  Fakultas Teknologi Pertanian UGM dan Senny Helmiati, M.Sc. dari Jurusan Perikanan UGM serta seluruh pegawai LRMPHP.

Sambutan dan arahan dari Pusriskan dan Ka Loka (dok. LRMPHP)

Dalam sambutannya, Kepala LRMPHP menyampaikan harapannya agar kegiatan monev ini dapat terlaksana dengan baik dan masukan dari para evaluator dapat melengkapi kekurangan yang ada. Pada kesempatan tersebut, Kepala LRMPHP juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pegawai LRMPHP atas prestasi yang telah diraih selama tahun 2018, diantaranya juara II pada kompetisi IPLAN (IPLAN Challenges 2018) yang dilaksanakan oleh Innovation Factory dan NTUitive dan terbaik III pada Apresiasi Kehumasan 2018 Kategori Cuitan Terbanyak lingkup BRSDMKP.

Atas prestasi yang telah diraih LRMPHP tersebut, Budi Nugraha, M.Si. selaku Kasubid Riset Teknologi Alat dan Mesin Perikanan berharap para pegawai lebih termotivasi lagi untuk berkarya dan dapat ditingkatkan lagi pada tahun-tahun berikutnya.

Pada pemaparan hasil kegiatan riset tentang Mesin Pembuat Pakan Ikan Skala UKM oleh  peneliti LRMPHP (Putri Wulandari, M.Sc), beberapa masukan dan saran diberikan oleh para evaluator. Dr. Ir. Nursigit Bintoro menyampaikan bahwa secara umum kegiatan riset sudah berhasil dilaksanakan karena output yang dihasilkan telah sesuai dengan yang ditetapkan. Sementara itu, evaluator Senny Helmiati, M.Sc. memberikan masukan tentang  penambahan bahan pelengkap untuk formulasi pakan ikan seperti vitamin dan minyak ikan sehingga kandungan nutrisinya menjadi lebih baik. Beberapa saran lainnya dari para evaluator yaitu perlunya penambahan  parameter pengujian untuk melengkapi data, uji statistik terhadap data yang diperoleh serta konsistensi dalam penulisan laporan.

Pemaparan kegiatan riset dan evaluasi oleh evaluator (dok. LRMPHP)

Pada monev manajerial LRMPHP, baik kegiatan tata usaha, tata operasional dan pelayanan teknis, secara umum sudah berjalan dengan baik dan sesuai target, namun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti  peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan pengadministrasian lintas satker. Kepala LRMPHP juga mengharapkan kepada para pegawainya untuk selalu meningkatkan kemampuan dan kompetensinya sesuai bidang dan tanggung jawabnya melalui kursus atau pelatihan secara berkala.

Read More

Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama LRMPHP dengan UKM Lestari Jaya dan UKM Mino Mandiri di Gunungkidul

Gambar 1. Evaluasi kerja sama LRMPHP dengan UKM di Gunung Kidul

Evaluasi pelaksanaan kerjasama LRMPHP dengan UKM Lestari Jaya dan UKM Mino Mandiri di Gunungkidul dilakukan pada 17 Desember 2018. 

Gambar 2. Evaluasi di UKM Lestari Jaya

UKM Lestari Jaya yang di miliki oleh Bapak Sungkono (Gambar 2.) dalam sehari berproduksi sebanyak empat kali proses untuk adonan nugget 20 Kg, tahu 30 Kg, ekado 20 Kg. Selama penggunaan alat semua berjalan dengan lancar, adapun sedikit kendala yang dihadapi yaitu almari peniris tidak bisa masuk ruang produksi dikarenakan almari peniris terlalu besar. Keuntungan pada saat menggunakan alat almari peniris ini yaitu produk lebih cepat tiris dan higienis sehingga dapat menjaga mutu produk yang dihasilkan. Komponen bagian alat almari peniris masih sangat normal sampai saat ini. Dari hasil evaluasi alat masih diperlukan untuk penyesuaian kapasitas alat karena saat ini kapasitas masih terlalu besar. 

Tindak lanjut perjanjian kerjasama akan dilanjutkaan untuk perpanjangan peminjaman alat kepada UKM Lestari Jaya pada tahun berikutnya. 

Selanjutnya untuk evaluasi pelaksanaan kerjasama LRMPHP dengan UKM Mino Mandiri milik Bapak Sukarno di Rongkop, Gunungkidul  (Gambar 3.) yaitu alat pengolah tepung ikan digunakan 1-2 kali dalam sebulan tergantung pesanan tepung ikan dari pabrik pellet dan pengolah pellet ikan yang ada di Gunungkidul. Selama penggunaan alat, kendala yang dihadapi yaitu lubang keluaran pada alat extruder pada bagian grinder terlalu besar sehingga hasil daging lumat masih lembek dan kurang halus. 

Gambar 3. Evaluasi di UKM Mino Mandiri

Tindak lanjut untuk memperbaiki bagian grinder tersebut yaitu dengan membuat lubang keluaran yang diperkecil seukuran pellet ikan. Tujuannya untuk membuat tepung ikan yang halus dan membuat pellet ikan secara langsung menggunakan alat yang sama. Kelebihan menggunakan alat ini lebih cepat dalam mengolah tepung ikan dibandingkn alat – alat yang ada dipasaran. Semua mesin pengolah tepung ikan yang ada di UKM Mino Mandiri dalam keadaan normal semua dan masih bisa digunakan, namun alat shredder jarang digunakan dikarenakan alat shredder digunakan untuk ikan yang berukuran besar saja.

Tindak lanjut perjanjian kerjasama akan dilanjutkaan untuk perpanjangan peminjaman alat kepada UKM Mino Mandiri pada tahun berikutnya. 

Read More