|
Presiden Jokowi saat sedang ratas dari Istana Negara (Foto: Setneg) |
Presiden Joko Widodo memuji Kementerian Kelautan
dan Perikanan yang telah bekerja maksimal menjaga laut dari illegal fishing
yang berdampak peningkatan stok ikan nasional. Kendati demikian, Presiden tetap
mewanti-agar agar KKP terus meningkatkan produksi perikanan tangkap, ekspor
perikanan, dan kesejahteraan nelayan.
Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo
dalam rapat terbatas melalui telekonferensi pada Kamis, (19/3) dari Istana
Merdeka, Jakarta. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo juga ikut dalam
rapat tersebut dari kantor KKP, di Jalan Merdeka Timur, Jakarta.
“Dalam lima tahun yang lalu kita telah fokus
bekerja untuk mengatasi aksi pencurian ikan dan menjaga laut kita dari IUU
fishing dan hasilnya kita lihat sudah tampak. Selain kelestarian lingkungan
yang terjaga, stok nasional ikan kita juga meningkat drastis dari 6,5 juta ton
menjadi 12,5 juta ton,” ujar Presiden.
Presiden Jokowi mengharapkan agar stok nasional
yang terus meningkat tersebut juga diikuti dengan meningkatnya produksi perikanan
tangkap, ekspor perikanan, dan nilai tukar nelayan. “Artinya kesejahteraan
nelayan kita juga semakin baik,” katanya.
Presiden meminta agar dibuat sejumlah lompatan
besar dalam menata ekosistem industri perikanan dan kelautan nasional dan
dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir.
“Pertama, saya minta industri perkapalan terus
diperkuat dan kapasitas daya saing industri perkapalan nasional terus
ditingkatkan sehingga mampu mendukung pergerakan industri perikanan kita,”
ucapnya.
|
Menteri Edhy mengikuti Rapat Terbatas dengan Presiden Joko Widodo melalui video conference (Foto: KKP) |
Soal perizinan yang kini sudah semakin mudah,
Presiden mengingatkan agar kemudahan perizinan disertai dengan pelestarian
sumber daya perikanan, pengendalian, dan pengawasan yang baik. “Jangan sampai
hanya diberikan izin namun tidak diawasi di lapangan sehingga dampaknya justru
akan merugikan kepentingan nasional kita,” tutur Kepala Negara.
Tak hanya itu, akses permodalan bagi sumber daya
manusia yang bergelut di sektor perikanan juga harus ditingkatkan. Industri
perikanan juga sudah semestinya beradaptasi dengan perkembangan teknologi
terkini yang di antaranya ialah pemanfaatan big data dan artificial
intelligence serta mulai lebih banyak melakukan pembudidayaan ikan di lepas
pantai (akuakultur lepas pantai).
“Kebijakan kelautan harus betul-betul bisa
mengantisipasi dan mengadaptasi perkembangan teknologi baru sehingga bisa
membuat industri perikanan kita makin produktif dan kompetitif,” tandasnya.
Seusai ratas, Menteri Edhy juga sempat menggelar
video konferensi pers dengan wartawan istana. Dia menjelaskan beberapa langkah
yang sedang dan akan dilalukan pihaknya untuk terus meningkatkan stok ikan
nasional. Antara lain pemanfaatan sumber daya laut di zona ekonomi ekslusif
(ZEE).
“Jadi yang selama ini tidak ada kapal nelayan
Indonesia, sekarang kita akan penuhi. Termasuk di laut lepas. Nah di laut lepas
ini sebenarnya Indonesia masih punya hak untuk menangkap ikan di laut lepas.
Ini cukup besar dan sayang ini tidak termanfaatkan,” kata Menteri Edhy.
Terkait hal ini, Edhy mengaku akan membentuk tim
untuk melakukan negosiasi ulang dengan otoritas yang mengatur penangkapan ikan
di laut lepas seperti Regional fisheries management organisations (RFMO).
Termasuk menghitung kapal-kapal yang akan menangkap ikan di laut lepas
tersebut.
Selanjutnya, kata Menteri Edhy, adalah
pengaturan jalur penangkapan dan penempatan alat penangkapan ikan. Saat ini,
pihaknya tengah melakukan revisi peraturan tentang hal ini. Tujuannya agar
tidak ada dualisme antara nelayan modern dan tradisional.
“Pada prinsipnya kita bisa memanfaatkan laut
kita, tanpa harus merusak sumber daya laut kita,” tegasnya.
Sumber : KKPNews