Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti Melantik 4 Pejabat Eselon I

Pelantikan 4 Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. (dok.humas KKP / Joko Siswanto)

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti secara resmi melantik empat Pejabat Tinggi Madya setara Eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Gedung Mina Bahari III, Jakarta pada Selasa (28/2).

Pejabat yang dilantik adalah Rifky Effendi Hardijanto sebagai Sekretaris Jenderal, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDMKP); Sjarief Widjadja sebagai Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal; M. Zulficar Mochtar sebagai Kepala Badan Riset dan dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP), sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT); dan Achmad Poernomo sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik.

Dalam pelantikan tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyampaikan beberapa hal, diantaranya yaitu :

1. Perubahan pimpinan di tubuh KKP ini sebagai hal yang wajar dan diperlukan untuk memaksimalkan kinerja KKP. Mereka yang dipilih adalah orang-orang yang dinilai memiliki kapasitas dan kapabilitas di bidang yang diamanahkan.
2. Selama dua tahun ini, KKP telah mencoba untuk mencapai target-target demi kepentingan negara. KKP juga sudah melihat evaluasi kinerja, sehingga perlu adanya perubahan jabatan. Hal ini perlu dilakukan agar tiga tahun ke depan KKP bisa mencapai tujuan yang kita inginkan bersama.
3. Ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden RI karena sudah bersedia mendengar dan menampung aspirasi dari pembantunya. Beliau telah menyetujui usulan-usulan demi pengelolaan Kelautan dan Perikanan Indonesia yang lebih baik.
4. Kepada Dirjen Perikanan Tangkap yang baru, agar melakukan upaya-upaya inovatif guna meningkatkan produksi perikanan tangkap Indonesia. Hal ini karena perikanan tangkap adalah salah satu sektor kekuatan utama KKP. Sebanyak ¾ wilayah Indonesia adalah laut yang merupakan sumber perikanan tangkap. Jika bisa dikelola dengan baik, maka akan menjadi suatu keuntungan yang sangat besar bagi Negara Indonesia.
5. Ucapan terima kasih atas kinerja seluruh jajaran KKP. Hal ini berkaitan dengan acara World Oceans Summit (WOS) di Bali, dimana Uni Eropa memuji Negara Indonesia, bahkan dijadikan percontohan pengelolaan kelautan perikanan dunia.

Sumber : KKPnews

Read More

LPP-MPHP Mengikuti Inisiasi Awal Kegiatan One Data KKP

Menindaklanjuti undangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) DIY, perwakilan LPP-MPHP menghadiri rapat koordinasi dalam rangka inisiasi awal kegiatan One Data KKP pada tanggal 20 Februari 2017. Di DKP DIY rapat koordinasi dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota se-DIY, kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, LPP-MPHP, SKIPM Kelas 1 Yogyakarta, serta instansi terkait.

Rapat dipimpin oleh Ibu Sekretaris DKP DIY (Ibu Maria), dengan agenda membahas pelaksanaan kegiatan One Data KKP. Poin-poin yang dibahas diantaranya yaitu :

1. Pemaparan SOP pengumpulan, verifikasi, validasi, diseminasi data produksi kelautan dan perikanan oleh bapak Hery S (Kasubag Program DKP DIY).
2. Pengarahan oleh kepala BPS DIY untuk teknis survei/wawancara dalam rangka pengumpulan data untuk statistik sektoral
3. Penyampaian usul, saran dan kondisi terkini dari masing-masing instansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan One Data KKP ini. LPPMPHP mengirimkan 12 orang, SKIPM Yogyakarta mengirimkan 4 orang, DKP Gunungkidul 3 orang, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta 2 orang, DKP Kulonprogo 3 orang.
4. Sebagai bagian dari SOP, listing responden akan ditetapkan oleh Eselon I KKP pada pertemuan dengan DKP seluruh Indonesia yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 6-7 Maret 2017. Untuk wilayah DIY, listing responden akan mengambil dari data Sensus Pertanian 2013, serta dilengkapi dengan data-data statistik lain yang ada di dinas.

Read More

Bimtek Kearsipan dan Persuratan LPP-MPHP Oleh Sekretariat BRSDM-KP

Bimtek kearsipan dan persuratan LPP-MPHP oleh Sekretariat BRSDM-KP (dok. LPP-MPHP, 2017)

Pada tanggal 16 Februari 2017, LPP-MPHP menerima kunjungan dari Sekretariat BRSDM-KP Jakarta dalam rangka bimtek kearsipan dan persuratan. Kegiatan bimtek kearsipan dan persuratan ini dihadiri oleh seluruh pegawai bagian TU LPP-MPHP. Materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut meliputi :

1. Dasar Hukum Tata Arsip dan Persuratan

• Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
• Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
• Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
• Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;
• Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan ;
• Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.17/MEN/2001 tentang Penetapan Lambang Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.21/MEN/2007 tentang Perubahan Atas Penetapan Lambang Departemen Kelautan dan Perikanan.

2. Pengertian umum terkait tata arsip dan persuratan. Beberapa pengertian terkait tata arsip dan persuratan disampaikan dan dijelaskan seperti naskah dinas, kop surat dinas, nota dinas dan lain-lain.

3. Perubahan kop terkait reorganisasi (penggabungan Balitbang KP dengan BPSDM KP menjadi Badan Riset dan Sumber Daya Manusia KP) sudah mulai dicetak per tanggal 16 Februari 2017. Untuk tingkat UPT tinggal menunggu edaran resmi dalam menggunakan Kop Surat yang baru.

Read More

Penajaman Rencana Kerja Kegiatan LPP-MPHP Tahun 2017

Penajaman Rencana Kerja Kegiatan LPP-MPHP Tahun 2017. (dok. LPP-MPHP)

Pada tanggal 14 Februari 2017, LPP-MPHP melakukan penajaman rencana kerja kegiatan tahun 2017. Kegiatan dilakukan dengan pembahasan rencana kegiatan bersama tiga evaluator, yaitu Prof. Dr. Ir. Mauridhi Hery Purnomo, M.Eng dari ITS dan Joko Waluyo, Ph.D dari UGM serta Dr. Ir. Bagus Sediadi BU., M.App.Sc. dari BRSDMKP.

Acara yang dihadiri oleh seluruh pegawai LPP-MPHP tersebut dibuka oleh kepala LPP-MPHP Bapak Luthfi Assadad dan dilanjutkan dengan pemaparan rencana kerja kegiatan oleh masing-masing koordinator dan pembahasan bersama dengan para evaluator. Masukan yang disampaikan secara umum diantaranya yaitu :

1. Dalam melakukan riset dan rancang bangun alat harus diperhatikan kemudahan dan tingkat penerimaan stake holder sehingga alat hasil rancang bangun tersebut benar-benar bisa digunakan secara maksimal.


2. Penelitian dan rancang bangun yang dilakukan harus bersifat kuantitatif dan implementatif serta melaksanakan jadwal kegiatan secara tepat waktu dan efisien.

Adapun kegiatan penelitian Tahun 2017 yang akan dilaksanakan di LPP-MPHP yaitu : Lanjutan Rancang Bangun Chilling Storage Menggunakan Tenaga Hibrida, Lanjutan Rancang Bangun Prototipe Mesin Pembuat Es Tenaga Hibrida dan Rancang Bangun Alat Uji Kesegaran Ikan Berbasis Non Destruktif. Sebagai tindak lanjut kegiatan akan dilakukan perbaikan proposal teknis sesuai masukan dari para evaluator.

Read More

LPP-MPHP Mengikuti Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Jetis

Mengawali pelaksanaan kegiatan tahun 2017, Camat Jetis-Bantul mengundang seluruh pimpinan instansi di Kecamatan Jetis untuk menghadiri rapat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Jetis pada tanggal 25 Januari 2017 yang bertempat di aula kantor Kecamatan Jetis.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 26 tentang Pemerintah Daerah, dimana istilah Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) berganti nama menjadi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), maka di level bawahnya yaitu tingkat Kecamatan, istilah muspika menyesuaikan dengan ketentuan yang baru.

Acara ini dibuka oleh Camat Jetis, serta dihadiri oleh Bapak Danramil, Bapak Kapolsek, pimpinan instansi/UPT/UPTD yang berkedudukan di Kecamatan Jetis dan para pegawai kecamatan.

Agenda yang dibahas meliputi koordinasi dan sinkronisasi kegiatan yang bisa dilaksanakan antar instansi, meliputi :
1. Upacara bulanan setiap tanggal 17
2. Senam bersama, pada hari Jumat terakhir setiap bulan
3. Pemberantasan Sarang Nyamuk, pada hari Jumat pertama dan ketiga setiap bulan

Agenda lain yang bersesuaian dengan tupoksi LPP-MPHP serta mendukung kegiatan yang ada di kecamatan Jetis, yaitu mengikuti pameran bertajuk Bantul Expo yang biasanya dilaksanakan setiap tahun di Pasar Seni Gabusan, Jl Parangtritis Sewon-Bantul.

Sebagai bagian dari instansi yang ada di Jetis, LPP-MPHP siap mendukung seluruh kegiatan yang bersifat positif dan bersesuaian dengan mandat yang diemban oleh LPP-MPHP.

Read More

LPP-MPHP Mengikuti Rekonsiliasi Laporan Keuangan Lingkup BalitbangKP

Sebagai bagian dari ketaatan atas pelaksanaan APBN, perwakilan dari Loka Penelitian dan Pengembangan Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LPP-MPHP) mengikuti rekonsiliasi laporan keuangan satuan kerja lingkup BalitbangKP. Acara ini diselenggarakan di Instalasi Litbang Pengendalian Penyakit Ikan Depok pada tanggal 26-27 Januari 2017.

Kegiatan ini sebelumnya diawali dengan pra-rekonsiliasi penyusunan laporan keuangan tingkat satuan kerja. Acara dibuka oleh Sekretaris BalitbangKP (Ibu Umi Windriani), yang dilanjutkan dengan pengarahan oleh Inspektur IV (Bapak Teuku Nilwan). Arahan yang disampaikan antara lain berupa ketaatan terhadap pelaksanaan peraturan, pelaksanaan reformasi birokrasi (dengan nilai 91 untuk KKP) serta status laporan keuangan KKP dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang harus dipertahankan.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan laporan keuangan dari masing-masing kepala satker kepada Ibu Sekretaris BalitbangKP, dan penelaahan serta review laporan keuangan oleh tim auditor Itjen KKP.

Penyerahan laporan keuangan LPP-MPHP

Review laporan keuangan LPP-MPHP oleh Tim Itjen

Pelaksanaan penelaahan dan review oleh tim Itjen KKP berlangsung selama dua hari, hingga dokumen dan laporan semua satker selesai ditelaah. Acara ditutup pada Jumat siang, dengan pengarahan dari Kepala Biro Keuangan (Bapak Darmadi) dan Kepala BalitbangKP (Bapak Zulficar Mochtar) terkait dengan transisi dan merger dua unit eselon I, yaitu BalitbangKP dan BPSDM KP.

Read More

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti Melantik 28 Pejabat Eselon II KKP

dok. Humas KKP/Muhamad Iqbal Ibnu

KKP News, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melantik sebanyak 28 pimpinan tinggi pratama setara eselon dua di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Selasa (7/2). Menurut Susi, rotasi jabatan ini dilakukan untuk penyegaran dan perbaikan organisasi KKP ke depannya.

Dalam pelantikan tersebut Menteri KKP menyampaikan beberapa hal, yaitu :

1. Di tempat yang baru para pejabat tersebut diharapkan tetap berprestasi dan lebih berprestasi lagi.


2. KKP saat ini sudah membuat satu perubahan-perubahan dasar dalam kinerja, cara kerja, dan semangat kerja. Semangat ini tetap tumbuh ke depan supaya KKP menjadi lebih baik,


3. Dua tahun ini KKP cukup berhasil menoreh prestasi sehingga bisa diakui dan dikenali oleh publik, media, dan juga pemerintah sebagai salah satu kementerian Indonesia dengan kinerja terbaik. Namun jangan cepat berpuas diri dan terus meningkatkan kinerja.


4. Para pimpinan di lingkung KKP agar lebih bijak dalam membelanjakan anggaran untuk program-program pembangunan pemerintah. Menurutnya, program pembangunan pemerintah bukan sekadar menghabiskan anggaran, melainkan memastikan output yang bermanfaat bagi negara. Jangan sampai tujuan kita agar revitalisasi ekonomi berjalan, malah menjadi hal yang tidak berguna. Bukannya mengusahakan program berjalan dan perekonomian tumbuh, tetapi hanya supaya dilihat anggaran pembelanjaan negara.


5. Jajaran KKP agar mengutamakan efisiensi dan efektivitas pembelanjaan anggaran dengan kerja sama yang terjalin baik di setiap biro di lingkungan KKP. Misalnya dalam perjalanan dinas, walaupun sudah dianggarkan, bila tidak perlu maka jangan dilakukan perjalanan dinas. Selain itu seminar, rapat, dan sebagainya kalau bisa dilaksanakan dikantor maka tidak perlu dilaksanakan di hotel untuk penghematan.


6. Pelaksanaan komitmen affirmative policy untuk penataan ekonomi yang berkeadilan, bukan berarti ingin menghadang orang yang sudah besar semakin besar, tapi ingin menumbuhkan masyarakat kecil agar memiliki kesempatan yang sama. KKP memastikan pemerataan itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih besar lagi.

Sumber : http://news.kkp.go.id

Read More