Mesin Pembuat Pakan Ikan Bantuan Pemerintah Perlu Dimodifikasi

Sejumlah kelompok pembudidaya memodifikasi mesin pembuat pakan ikan bantuan dari pemerintah agar bisa dipakai lebih optimal. Program bantuan mesin tersebut bertujuan mendukung gerakan pakan mandiri untuk menghasilkan produk pakan ikan yang lebih terjangkau.

Hangabdi Wiyono, Ketua Kelompok Pembudidaya Mina Mulya di Dusun Babatan, Kelurahan Wedo Martani, Kecamatan Ngemplak, Sleman, DI Yogyakarta, mengemukakan, modifikasi dilakukan sejak kelompok menerima bantuan mesin pakan tahun 2015. Saat bantuan mesin pakan diterima, kinerja mesin tergolong lamban dan banyak masalah. Awalnya, bantuan mesin pakan penghasil pelet tenggelam tersebut dijanjikan memiliki kapasitas 500 kg per jam, tetapi hanya terealisasi 70 kg per jam. Pihaknya melakukan modifikasi penggantian beberapa komponen dengan biaya swadaya kelompok sekitar Rp 20 juta. ”Kami berupaya mencari cara agar mesin bisa bekerja lebih baik. Kami bekerja lebih baik untuk bisa mendorong produksi,” kata Wiyono, yang juga Ketua Asosiasi Produsen Pakan Mandiri Yogyakarta, Selasa (23/5), di Sleman, DI Yogyakarta.

Dengan uji coba dan modifikasi beberapa kali, produktivitas mesin pakan kini bisa mencapai 250 kg per jam. Proses produksi pelet memakan waktu rata-rata 3 hari. Wiyono menambahkan, dengan pola pakan mandiri, harga pakan ikan untuk budidaya terjaga stabil dalam kurun dua tahun terakhir. Sebelumnya, harga pakan tiap tahun naik Rp 300 per zak. Saat ini, harga pelet tenggelam hasil produksi pakan mandiri sebesar Rp 180.000 per zak ukuran 30 kg dengan kandungan protein 25 persen. Namun, di tengah harga pakan rakyat yang terjaga stabil, mereka juga harus bersaing dengan harga pelet apung produksi pabrikan berkisar Rp 195.000 per zak ukuran 30 kg dengan kandungan protein 20 persen.

Selama 2014-2016, jumlah bantuan mesin pakan ikan ke Provinsi DI Yogyakarta mencapai 14 unit. Dari jumlah tersebut, bantuan ke Kabupaten Sleman sebanyak 9 unit. Terdapat satu mesin pakan yang belum bisa beroperasi karena modifikasi gagal. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DI Yogyakarta Sigit Sapto Raharjo mengemukakan, potensi usaha penghasil pakan dan budidaya ikan di Yogyakarta masih terbuka lebar. Kebutuhan pakan di wilayah itu mencapai sekitar 46.000 ton per tahun. Sebagian kebutuhan dipasok dari luar Yogyakarta. Sigit menambahkan, modifikasi bahan baku pakan dengan menggunakan komponen lokal merupakan kreasi pembudidaya mencari formula yang pas untuk menghasilkan pakan. Modifikasi bahan baku antara lain menggunakan sampah tumbuhan, seperti daun talas, bungkil kedelai, dan daun pepaya. Namun, tidak semua bahan baku dapat disubstitusi. Kebutuhan tepung ikan sejauh ini masih mengandalkan pasokan dari pabrikan dan produk impor. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, produksi pakan mandiri dalam dua tahun terakhir meningkat pesat sebanyak 300 persen, yakni dari 16.800 ton tahun 2015 menjadi 62.160 ton pada 2016.

Kebutuhan konsumsi ikan hasil budidaya di Yogyakarta terus meningkat, yakni mencapai 108.000 ton. Jumlah tersebut belum bisa terpenuhi oleh produksi budidaya ikan di Yogyakarta yang jumlahnya hanya 76.780 ton pada 2016. Komoditas utama yang dikonsumsi antara lain lele, nila, gurami, bawal, dan udang vaname. ”Kami masih mengambil ikan yang dipasok oleh wilayah lain,” kata Sigit.

Sumber : Harian Kompas, 24 Mei 2017

Read More

PARTISIPASI LRMPHP DI WORLD OCEANS DAY

Aksi LRMPHP di World Oceans Day :

1. Sosialisasi tentang pentingnya kebersihan pantai dan laut "saya ikut melindungi laut dari plastik"

2. Bersih-bersih pantai dari sampah plastik yang sebagian besar berasal dari daratan

-Pantai Parangtritis dan Depok, Bantul, DI Yogyakarta, 8 Juni 2017-

#untukINDONESIA

#lindungilautdariplastik

Read More

Kepemimpinan Menteri Susi Diganjar Penghargaan Seafood Champion Award

dok. humas KKP

KKPNews, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali menerima penghargaan. Kali ini, ia menerima Seafood Champion Award dalam acara Seaweb Seafood Summit, yang diselenggarakan di Seattle, Amerika Serikat, pada Senin (5/6). Menteri Susi dianugerahi penghargaan kategori kepemimpinan (leadership) dari empat kategori yang ada, yaitu innovation, vision, advocacy, dan leadership.

Menteri Susi dianugerahi penghargaan tersebut karena dinilai sangat berani memberantas praktik penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal unreported and unregulated fishing) oleh kapal asing dan lokal yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI). Selain itu, Menteri Susi juga dianggap telah berperan penting dalam menjaga kesehatan laut dan praktik pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, melalui pelarangan penggunaan trawls dan alat tangkap tidak ramah lingkungan lainnya. Kepeduliannya terhadap kasus perbudakan yang terjadi di kapal perikanan juga menjadi salah satu aspek penilaian.

Dalam penganugerahan penghargaan tersebut, Menteri Susi yang tak berkesempatan hadir diwakili oleh Sekretaris Jenderal KKP Rifky Effendi Hardijanto. Selepas menerima penghargaan, Rifky mengungkapkan terima kasih atas apresiasi yang telah diberikan dunia kepada Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Rifky sedikit bercerita, dulu Menteri Susi memulai usaha sebagai pedagang seafood skala kecil di Pangandaran, Jawa Barat. Ia merupakan satu dari ribuan nelayan kecil di sepanjang garis pantai Indonesia, yang menjadi pemangku kepentingan/stakeholders utama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Rifky juga menambahkan bahwa saat beliau dipercayakan Presiden Joko Widodo untuk menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan, beliau merasa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa lautan sebagai warisan terbesar Indonesia dapat dinikmati seluruh anak bangsa hingga generasi-generasi berikutnya.

Rifky bersyukur, meskipun terus menghadapi tantangan dalam implementasi kebijakan-kebijakan KKP, masih banyak yang mengakui kebijakan KKP sebagai pencapaian reformasi perikanan dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan tersebut di antaranya penenggelaman kapal penangkap kapal ikan ilegal, moratorium kapal ikan eks asing, larangan bongkar muat di tengah laut (transshipment), dan larangan penggunaan alat penangkapan yang merusak lingkungan. Rifky juga menambahkan bahwa semua ini adalah permulaan dan merupakan awal yang baik, tetapi kita masih harus melakukan lebih banyak lagi.

Adapun Presiden Seaweb and The Ocean Foundation Mark Spalding mengatakan, penghargaan ini diberikan atas keberanian dan kreativitas orang dan atau organisasi yang dapat mendorong ketersediaan, kemajuan, dan kelestarian stok makanan laut dunia. Seafood Champion Award tahun ini telah menunjukkan tren prioritas solusi praktis dan terjangkau bagi nelayan skala kecil dan negara berkembang.

Sumber : KKPNews

Read More

Sejahterakan Anggota Kelompok Usaha, KKP Gandeng Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan BPJS Ketenagakerjaan

BRSDM, JAKARTA (29/5) – Guna meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha kelautan dan perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kementerian Koperasi dan UKM melaksanakan kegiatan bersama peningkatan kelembagaan dan pendampingan kelompok pelaku usaha kelautan dan perikanan untuk dapat menjadi koperasi.

Penyuluh Perikanan Bantu yang terlibat dalam kegiatan pendampingan juga mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan selama melaksanakan tugas oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Kepala BRSDM, M. Zulficar Mochtar menandatangani kemitraan tersebut dengan Deputi Bidang Kelembagaan, KKUKM, Meliadi Sembiring dan Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha KKUKM, Yuana Sutyowati Barnas, Senin (30/5) kemarin. Adapun kemitraan BRSDM dengan BPJS Ketenagakerjaan ditandatangani juga pada hari yang sama oleh Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan, Mulyoto dan Kepala kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Mampang, Puspitaningsih.

Kepala BRSDM berharap melalui kerja sama dengan KKUKM dapat memperkuat peran kegiatan BRSDM sehingga dapat langsung memberikan manfaat  ketika di lapangan. Selain itu dengan kemitraan ini dapat mensinergikan penyuluh di dua kementerian dan semakin solid dalam mendampingi masyarakat sehingga semua kegiatan implementatif dan optimal

Kemitraan BRSDM dan Deputi Bidang Kelembagaan akan berfokus pada peningkatan kelembagaan kelompok usaha kelautan dan perikanan menjadi koperasi. Untuk itu Meliadi akan fokus pada kelompok madya dan utama yang akan didorong menjadi koperasi. Kementerian KUKM juga akan memfasilitasi kelompok-kelompok tersebut dengan penyuluhan tentang koperasi serta membantu pengurusan akta dengan notaris.

Kemitraan BRSDM dan Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha terkait dengan pendampingan, penyuluhan, dan pembinaan usaha mikro dan kecil bidang kelautan dan perikanan. Yuana mengapresiasi sinergitas antara KKP dengan Kementerian KUKM dan menyatakan kesiapannya mendukung pendampingan bagi kelompok nelayan dan pembudidaya dalam penguatan usaha di bidang peningkatan akses pembiayaan, pemasaran dan pengembangan produk hasil perikanan dan kelautan. Beliau menambahkan bahwa pihaknya memiliki 400 konsultan pendamping di 51 Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk pulau-pulau terluar seperti Wakatobi, Maluku Utara, Papua Barat dan Anambas.

Peningkatan status kelembagaan kelompok menjadi koperasi sangat penting untuk tingkatkan ekonomi para anggota kelompok, tidak hanya modal koperasinya saja. Selain peningkatan kelas kelompok, yang juga menjadi sasaran adalah para anggota akan mampu menjadi dan berprofesi sebagai usaha mikro.

Perlindungan ketenagakerjaan Penyuluh Perikanan Bantu

Kemitraan BRSDM menggandeng BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para Penyuluh Perikanan Bantu merupakan tindak lanjut MoU antara KKP dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Puspitaningsih menyampaikan bahwa dukungan BPJS Ketenagakerjaan dimulai dengan perlindungan kepada 2450 Penyuluh Perikanan Bantu yang tersebar di seluruh Indonesia, yang tentunya memiliki resiko kecelakaan kerja. Perlindungan yang diberikan adalah program jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja. Dengan nilai iuran 14.800 rupiah per bulan, untuk kematian di luar hubungan kerja akan mendapatkan total santunan sebesar 24 juta rupiah, serta apabila mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian maka santunan yang diberikan kepada ahli waris adalah sebesar 48 kali upah yang dilaporkan.

Untuk kecelakaan kerja, tidak kurang dari 5000 rumah sakit yang ditunjuk bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia siap memberikan pelayanan. Diharapkan dengan perlindungan ini, penyuluh dapat lebih produktif dan merasa terlindungi, dapat bekerja dengan tenang tanpa takut berfikir biaya yang dikeluarkan bila terjadi resiko kecelakaan kerja.

Penyuluh Perikanan Bantu merupakan salah satu ujung tombak dalam pendampingan masyarakat kelautan dan perikanan dalam  wujudkan kesejahteraan di sektor kelautan dan perikanan. Peningkatan kesejahteraan Penyuluh Perikanan Bantu merupakan salah satu fokus utama BRSDM untuk memperkuat SDM kelautan dan perikanan dalam mewujudkan kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan bidang kelautan dan perikanan Indonesia.

Program jaminan sosial tenaga kerja bagi Penyuluh Perikanan Bantu dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pendampingan kepada pelaku usaha di masyarakat menjadi penting karena lokasi kelompok masyarakat kelautan dan perikanan yang masih sulit dijangkau. Inisisatif gandeng BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu usaha untuk memberikan perlindungan atas resiko kerja bagi Penyuluh Perikanan Bantu.

Sumber : Subag Humas, Sekretariat BRSDM

Read More

Sarasehan Hari Jadi Kabupaten Bantul ke-186 tahun 2017 tingkat kecamatan Jetis

Sarasehan hari jadi kabupaten Bantul ke-186 tahun 2017 tingkat kecamatan Jetis (dok. LRMPHP)

Perwakilan dari LRMPHP, Luthfi Assadad, menghadiri sarasehan hari jadi kabupaten Bantul ke-186 tahun 2017 tingkat kecamatan Jetis.

Acara ini dihost oleh Camat Jetis dan dihadiri oleh kapolsek Jetis, danramil Jetis, puskesmas Jetis, dan instansi se-kec Jetis. Sebagai narasumber pada acara ini yaitu tim 3 kab Bantul yang dalam kesempatan ini terdiri dari Kepala Diperpautkan, Bappeda, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan, Dinas Kesehatan.

Acara ini salah satunya bertujuan untuk "mensosialisasikan" Visi Misi Bupati Bantul yang baru. Acara sarasehan ini bertemakan "Dengan Semangat Makaryo Mbangun Deso, Kita Wujudkan Masyarakat Bantul yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera". Tiga hal tersebut (sehat, cerdas dan sejahtera) merupakan visi Bupati/kabupaten Bantul.

Acara sarasehan ini juga untuk menjaring pemikiran dari para peserta sarasehan terkait dengan ide visioner arah pembangunan lingkup kecamatan Jetis dan faktor apa yang bisa menjadi pengungkit pembangunan.

Penjaringan pemikiran dari peserta sarasehan (dok. LRMPHP)

Beberapa poin dari fokus pembangunan, ada yang terkait dengan kelautan perikanan, yaitu filosofi among tani dagang layar yang saat ini didengungkan di DIY. Mengingat Jetis tidak memiliki pesisir, maka pendekatan yang memungkinkan yaitu melalui pelaku usaha kelautan dan perikanan di luar nelayan, yaitu pembudidaya, pengolah dan pemasar.

Beberapa masalah yang masih menjadi PR dikemukakan oleh Camat pada pembukaan acara. Ide-ide dari para peserta agak sedikit melebar terkait dengan masalah ipoleksosbud hankam. Ada informasi-informasi terkait masalah-masalah tersebut di masyarakat. Acara ini diakhiri pada pukul 22.00 WIB.

Read More

Penghargaan Juara Terbaik 1 Pemakalah Poster Peneliti LRMPHP Pada SIMNASKP IV UNHAS 2017

dok. BRPBAP3 Maros

Peneliti Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan menerima penghargaan sebagai juara terbaik 1 pemakalah poster pada simposium nasional yang dihelat pada tanggal 19 Mei 2017 dengan judul “Aplikasi Sensor MQ136 Pada Pembacaan Penurunan Kesegaran Ikan Tuna (Thunnus sp)”.  Karya Tulis Ilmiah tersebut ditulis oleh Zaenal Arifin Siregar, Koko Kurniawan, dan Toni Dwi Novianto.  Sementara itu, dua peneliti BRPBAP3 berhasil meraih juara terbaik kedua dan ketiga pada presentasi poster yaitu Agus Nawang, S.St.Pi dengan judul poster “Pengaruh Perbedaan Pakan terhadap Performa Reproduksi Induk Udang Windu” dan Hasnawi, S.Kel, M.Si dengan judul “Tingkat kemasaman tanah tambak di Pulau Laut, Kab Kotabaru Kalimantan Selatan”.

Kepala BRPBAP3, Prof. Dr. Andi Akhmad Mustafa, MP mengatakan bahwa hasil-hasil penelitian yang dipresentasikan pada simposium ini menjadi wujud kerja dari BRPBAP3 sebagai Pusat Unggulan IPTEK udang di Indonesia.  Salah satu tugas sebagai pusat unggulan memang harus melakukan distribusi informasi hasil litbang kepada masyarakat dalam berbagai wadah kegiatan, salah satunya keikutsertaan dalam pertemuan ilmiah nasional dan internasional.

Sumber : http://bppbapmaros.kkp.go.id

Read More

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN MENGHADIRI ACARA PUNCAK HUT HNSI KE 44

dok. LRMPHP

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menghadiri acara puncak HUT HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) ke 44 di Pantai Depok, Bantul, DI – Yogyakarta pada 21 Mei 2017. Dalam sambutannya Beliau menyampaikan beberapa hal, diantaranya yaitu :

1. Ekspor perikanan Indonesia menduduki peringkat tiga se-Asia Tenggara. Padahal Indonesia memiliki garis pantai terpanjang nomor dua di dunia. Hal tersebut sangat kontradiksi dan kita tidak boleh diam saja. Oleh karena itu kita harus bertindak tegas dalam menjalankan kebijakan memerangi pencurian ikan.
2. Jajaran PSDKP dan TNI Angkatan Laut diharapkan dapat menghilangkan rumpon (fish aggregating device) yang ada di laut Indonesia, karena keberadaan rumpon dinilai bisa merusak ekologi perairan setempat dan itu bisa mengancam keberadaan ikan-ikan. Semakin banyak rumpon yang dipasang di perairan Indonesia, maka itu akan berpotensi mengalihkan pergerakan tuna ke dalam kawasan perairan nasional. Jika itu dibiarkan, maka itu dinilai bisa merugikan nelayan kecil dan tradisional.
3. Kebijakan memerangi pencurian ikan dan penghapusan rumpon merupakan kemenangan tersendiri bagi HNSI, karena nelayan lokal bisa lebih mengoptimalkan perikanan tangkap di laut Indonesia.
4. Visi dan misi Presiden Jokowi di antaranya adalah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, juga menjadikan laut sebagai masa depan bangsa. Itu berarti laut merupakan salah satu ujung tombak dalam pengembangan Bangsa Indonesia yang juga berarti bahwa laut kita harus kaya ikan dan harus hidup untuk masa depan bangsa kita. Oleh karena itu para nelayan yang tergabung dalam HNSI diharapkan dapat segera berkonsolidasi mengingat sudah hampir tiga tahun pemerintahan yang baru melakukan beberapa program melalui KKP dalam jaga visi misi Presiden Jokowi.
5. Perlunya pemda ikut memberdayakan nelayan, karena sektor perikanan bias membantu pemerintah untuk urusan deflasi. Saat semua komoditas lain mengalami inflasi, justru perikanan bias menjadi penyeimbang.

Read More