Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa LRMPHP TA 2019

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah kegiatan yang terdiri dari identifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan Kementerian Negara/Lembaga (K/L), penyusunan dan penetapan rencana penganggaran sampai dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Penyusunan RUP merupakan tahap awal yang harus dilakukan oleh KPA sebelum dilaksanakannya pengadaan barang/jasa. RUP ini diharapkan memberikan informasi yang jelas mengenai target, lingkup kerja, Sumber Daya Manusia (SDM), waktu, mutu, biaya dan manfaat dari pengadaan. RUP ini nantinya akan menjadi acuan bagi kegiatan pengadaan barang/jasa.*

RUP sebagai sebuah rencana disusun dengan tujuan pengadaan barang/jasa memperoleh barang/jasa dengan kualitas seperti yang diharapkan. Selain itu dengan adanya RUP juga diharapkan kelancaran proses pengadaan terjamin. Kelancaran proses itu penting, karena merujuk pada logika dalam konsep input-proses-output, apabila input baik dan proses dilaksanakan dengan baik maka hasilnya (output) akan baik. Maka RUP disusun agar terjaminnya input-proses-output dalam kegiatan pengadaan.*

Sebagai bagian dari transparansi, akuntabilitas dan reformasi birokrasi; LRMPHP dengan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa LRMPHP Tahun Anggaran 2019 melalui aplikasi RUP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

RUP untuk LRMPHP dapat diakses melalui alamat sebagai berikut:

• penyedia : https://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/penyedia/satker/14553
• swakelola : https://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/swakelola/satker/14553

Arsip Rencana Umum Pengadaan dan dokumen lainnya, juga dapat diakses di website ini pada menu RB (link).

Footnote:

* https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/23949-rup-langkah-strategis-kpa-di-awal-tahun-anggaran

(LSD)

Read More

Siaran Pers KKP Nomor SP246/SJ.04/XII/2018

Link siaran pers Kementerian kelautan dan Perikanan Nomor SP246/SJ.04/XII/2018 berjudul LRMPHP raih Juara II IPLAN Challenges 2018.
Klik di sini, atau mirror di sini.
(LSD)

Read More

Research Projects 2019

Riset Mekanisasi Penanganan Rumput Laut 

1. Rancangbangun alat grading rumput laut. Koordinator: I Made Susi Erawan, S.Pi
2. Rancangbangun silo untuk penyimpanan rumput laut. Koordinator: Putri Wullandari, STP, M.Sc
3. Rancangbangun alat pengering rumput laut berbasis microwave. Koordinator: Arif Rahman Hakim, S.Pi, M.Eng

Riset Inovasi Teknologi Adaptif Lokasi Perikanan

1. Aplikasi Teknologi Alat Transportasi Ikan Segar. Koordinator: Tri Nugroho Widianto, S.Si, M.Si

Read More

Penetapan Program Kerja LRMPHP Tahun Anggaran 2019

Penetapan program kerja kegiatan LRMPHP tahun anggaran 2019 (dok.LRMPHP)

Penetapan program kerja kegiatan LRMPHP tahun anggaran 2019, dilaksanakan pada 9 Januari 2019 di Ruang Aula LRMPHP. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala LRMPHP, Luthfi Assadad, S.Pi, M.Sc dan seluruh pegawai.

Paparan program kerja 2019 oleh Ka.LRMPHP (dok.LRMPHP)

Pada kesempatan tersebut, Kepala LRMPHP menyampaikan program kegiatan tahun anggaran 2019 diantaranya terkait anggaran, sumber daya manusia, pelaksana kegiatan, target kelembagaan dan rencana pengembangan pegawai. Program kegiatan LRMPHP tahun 2019 meliputi kegiatan riset, inovasi teknologi adaptif dan manajerial. Kegiatan riset tentang mekanisasi penanganan rumput laut yang dibagi dalam 3 judul kegiatan yaitu rancang bangun alat grading rumput laut, rancang bangun silo rumput laut dan rancang bangun pengering rumput laut menggunakan microwave. Adapun kegiatan inovasi teknologi adaptif yaitu aplikasi teknologi alat transportasi ikan segar (ALTIS-2) kepada masyarakat pengguna.

ALTIS-2 (Alat Transportasi Ikan Segar Roda Dua) merupakan inovasi hasil rancang bangun LRMPHP dan terpilih kedalam 108 Karya Inovasi Terbaik Tahun 2016 pada tema alat transportasi. ALTIS-2 merupakan inovasi alat transportasi ikan segar berpendingin untuk kendaraan roda dua (motor) dengan beberapa keunggulan diantaranya dapat mempertahankan suhu tetap rendah dan memudahkan transportasi sehingga mutu ikan tetap terjaga. Altis-2 ini sudah diuji terap di Gunung Kidul, Padang, Pacitan, Bantul, Jembrana dan Bitung. Saat ini, ALTIS-2 telah didaftarkan patennya ke Dirjen HKI dengan nomor pendaftaran paten SOO20142661. 

Penetapan program kerja LRMPHP tahun anggaran 2019 ini diakhiri dengan harapan dari Kepala LRMPHP agar semua pegawai mendukungnya sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik dan hasilnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Read More

Pabrik Pakan Milik KKP Siap Beroperasi

Pabrik Pakan Milik KKP Siap Beroperasi. (Humas DJPB)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pabrik pakan ikan skala medium siap beroperasi tahun ini. Pabrik pakan yang dibangun pada lahan seluas 7.000 m² dirancang untuk memproduksi pakan terapung dengan kapasitas optimum 1 – 1,2 ton per jam atau mampu mensuplai kebutuhan pakan optimal minimal 3.450 ton per tahun.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto dalam keterangannya mengatakan bahwa pabrik pakan ini ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan pakan ikan air tawar dan laut khususnya bagi pembudidaya ikan di wilayah priangan timur dan sekitarnya seperti Garut, Ciamis, Tasikmalaya, Pangandaran, dan Cilacap.

Terkait pengelolaan ke depannya, Slamet mengatakan akan menunjuk UPT Ditjen Perikanan Budidaya yang memang sudah kompeten dalam bidang pakan ini. Dalam hal ini menurutnya kemungkinan bisa Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung, Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi, atau Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara.

Slamet juga tengah menyiapkan mekanisme terkait dengan standar harga yang nantinya diberlakukan di pasar. Nantinya menurut Slamet penetapam harga akan melalui Surat Keputusan Dirjen. Ini penting untuk memastikan harga bisa terjangkau.

“Tentu kami akan mendorong agar harga pakan ini bisa terjangkau dan kualitas tetap terjaga. Tujuan awal kami khan bagaimana meningkatkan efisiensi produksi yang saat ini jadi kendala utama. Jadi kehadiran pabrik pakan skala medium ini, diharapkan akan lebih luas menjangkau kebutuhan para pembudidaya ikan dan menekan biaya produksi budidaya minimal 30 persen,” tuturnya.

Ditanya masalah jaminan kualitas dan ketersersediaan bahan baku, dirinya memastikan kualitas produk pakan akan terjamin dan mengacu pada SNI yang sudah ada. Untuk jaminan bahan baku, ia juga memastikan selama ini tidak ada kendala, artinya bahan baku tetap tersedia.

“Untuk bahan baku saya rasa tidak jadi soal, nanti kita akan coba untuk menata logistiknya agar ketersediaannya terus terjamin, tentunya dengan kualitas baik. Hal penting, kami tidak lagi menggantungkan pada sumber bahan baku impor. Kita akan create bagaimana potensi bahan baku lokal yang ada punya performance yang baik bagi efesiensi pakan. Ini tujuan kami,” pungkas Slamet.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat tahun 2019 kebutuhan pakan ikan dan udang diperkirakan hingga mencapai 10,8 juta ton. Sementara itu, produksi pakan mandiri tahun 2017 tercatat sekitar 26.546 ton. 

Sumber : kkpnews

Read More

LRMPHP Raih Juara II IPLAN Challenges 2018

link: http://news.kkp.go.id/index.php/loka-riset-mekanisasi-perikanan-brsdm-kp-raih-juara-ii-iplan-challenges-2018/

KKPNews, Jakarta – Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP), salah satu unit pelaksana teknis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menjadi juara II Innovation Challenges bidang pasca panen ikan segar untuk pemasaran lokal, dalam kompetisi Indonesia-Postharvest Loss Alliance for Nutrition (IPLAN) Challenges 2018.

Kepala LRMPHP BRSDM KKP Luthfi Assadad menjelaskan, keikutsertaan unit kerjanya ini merupakan salah satu bukti, bahwa pihaknya kompeten dalam melakukan pengolahan hasil perikanan. “Ini sebagai bukti kami melakukan pengolahan dengan baik. Prestasi ini juga sebagai pioner bagi kami, untuk melakukan yang lebih inovatif dan bermanfaat,” ungkapnya.

LRMPHP mengajukan inovasi ALTIS-2 (alat transportasi ikan segar roda-2) yang merupakan produk unggulan dan andalan LRMPHP yang telah dikaji dan dikembangkan selama beberapa tahun, serta telah diuji terap di berbagai kabupaten/kota di Indonesia. Selain itu, LRMPHP juga mengikutsertakan mini cold storage untuk kapal di bawah 10 GT sebagai peserta kompetisi. “Kalau yang mini cold storagenya hanya lolos sampai 100 besar, tidak lolos ke 40 besar. Nah kalau yang ALTIS-2 ini, dapat juara II kemarin,” jelas Luthfi.

Dalam persiapannya, lanjut Luthfi, LRMPHP telah melakukan pengemasan ulang inovasi dan prototype yang telah dihasilkan, baik produk maupun bahan publikasi. “Kami terus lakukan pengemasan ulang inovasi, hingga latihan presentasi,” tambahnya.

Ia pun berharap, hasil riset ini dapat dikenal masyarakat dan menjadi penyemangat bagi pegawai KKP maupun stakeholder perikanan. “Ya harapannya dapat menjadi trigger-penyemangat, baik di internal LRMPHP maupun BRSDMKP untuk menghasilkan inovasi yang dapat diterapkan, bermanfaat dan menyejahterakan masyarakat,” tutur Luthfi.

Hal senada juga diungkapkan Sekretaris BRSDM KP Maman Hermawan. Ia berharap inovasi ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas, dan dijadikan alat dalam mendorong kesejahteraan masyarakat pengguna. “Sehingga nantinya kehadiran inovasi ini dirasakan langusng manfaatnya oleh masyarakat pengguna, dalam rangka meningkatkan efisiensi, pendapatan hasil usaha dan mendukung peningkatan kesejahteraan,” terangnya.

Dilansir dari halaman resmi kompetisi (https://iplanchallenge.com/), Innovation Challenges bidang pasca panen ikan segar untuk pemasaran lokal merupakan program kompetisi tingkat nasional yang mencari ide inovasi teknologi pasca panen, agar bisa diterima pengguna dan dipasarkan. Inovasi diutamakan untuk mengurangi postharvest loss (PHL) ikan segar dari tempat pendaratan hingga ke konsumen di lima titik kritis, yakni Tempat Pendaratan Ikan (TPI), transportasi dan distribusi (termasuk pedagang ikan dan sayur-sayuran keliling), pengecer di pasar (termasuk penjual pinggir jalan), Sistem penyimpanan kecil (Small Storage System), dan bahan pendingin alternatif (pengganti es).

Kompetisi ini diselenggarakan atas kerjasama GAIN (Global Alliance for Improved Nutrition), Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Nanyang Technogical University of Singapore, Indonesia-Postharvest Loss Alliance for Nutrition (IPLAN) dan beberapa instansi lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Innovation Factory dan NTUitive.

Para dewan juri berasal dari GAIN, Kemenkes, KKP, NTU, IPLAN, serta pakar bisnis dan startup. Sebanyak 230 usulan proposal inovasi dari berbagai wilayah di Indonesia, diseleksi sehingga diperoleh 12 finalis yang kemudian diadu konsep, gagasan dan prototype produknya dalam agenda puncak yang diselenggarakan pada tanggal 12 Desember 2018 di Jakarta.

Juara pertama pada setiap kategori berhak memperoleh hadiah sebesar Rp 30.000.000, grant untuk pendanaan aplikasi produk sebesar 1 M, serta mentoring dari NTUitive; sedangkan juara kedua berhak memperoleh hadiah sebesar Rp 20.000.000.

(humas_brsdm/MD)

Read More

LKPP dan KKP Kolaborasi Kembangkan Katalog Sektoral

Jakarta - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)  dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penandatanganan Nota Perjanjian Kerja Sama tentang  Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Sektoral. Penandatanganan dilakukan oleh Plt. Kepala LKPP Ikak G. Patriastomo  dan Sekjen KKP Nilanto Perbowo dengan serta disaksikan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, di Gedung Mirnabahari III, Jakarta, Kamis (20/12).

Plt. Kepala LKPP Ikak G. Patriastomo mengungkapkan bahwa LKPP terus berupaya menyempurnakan kebijakan pengadaan agar pengadaan ke depan dapat dilakukan lebih mudah tanpa mengorbankan akuntabilitas. Tidak hanya penyempurnaan regulasi, LKPP, menurutnya, juga berupaya menyiapkan dan membangun mekanisme serta platform yang dapat mendorong terciptanya value for money dalam pengadaan pemerintah.

“Dan saya kira semakin ke sini apa yang dibangun LKPP, rasanya semakin mudah kita mempertanggungjawabkan akuntabilitasnya.  Jadi proses pengadaan yang kita lakukan hari ini relatif lebih mudah menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan sudah benar,” ungkapnya.

Ikak pun menyadari bahwa  LKPP tidak dapat sepenuhnya bekerja sendiri dalam mengelola dan melaksanakan pengadaan. Bentuk-bentuk kolaborasi, seperti pengelolaan katalog sektoral dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sangat diperlukan dalam penguatan basis pengadaan pemerintah di sektor tertentu.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengakui bahwa pelaksanaan pengadaan di lingkungannya belum dapat dilakukan secara optimal. Susi mengakui bahwa eksekusi pengadaan di KKP sering kali tersandung hal prosedural yang mengakibatkan pemanfaatan uang negara untuk membangun ekonomi perikanan dan kelautan belum dapat dilakukan secara maksimal.

“Negara bukan tidak punya uang, negara sudah punya uangnya. Kapasitas, capability, dan accountability kita, tidak bisa membuat anggaran itu terserap dan menjadi program pembangunan,” ungkap Susi.

Susi pun berharap, kerja sama dengan LKPP dapat memangkas dan mempermudah pelaksanaan pengadaan, misalnya dengan melaksanakan e-purchasing melalui media e-katalog sektoral. Di samping itu, ia pun mengharapkan LKPP dapat menjadi center sekaligus filter dalam membangun kemitraan—dengan penyedia yang memiliki komitmen untuk men-deliver—agar pengadaan di lingkungannya dapat lebih akuntabel.

“Juga menjadi pintu untuk kita merevitalisasi mengembalikan profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa di KKP”, lanjut Susi.

Di sisi lain, Ikak pun mengakui bahwa pengadaan sebetulnya bukan persoalan besar kecilnya anggaran, melainkan  bagaimana mengidentifikasi kebutuhan pengadaan.  “Jadi mestinya—begitu kita tahu kebutuhan itu—sebenarnya proses pengadaan bisa kita mulai lakukan, khususnya paling tidak bagaimana kita merencanakan, bagaimana kita menyampaikan kepada penyedia untuk mereka siap-siap menyediakan barangnya,” pungkas Ikak. (ar/eta)

Sumber: http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/5519

Read More