LRMPHP Ikuti Inisiasi Pembentukan Himpenindo Cabang Yogyakarta

Inisiasi pembentukan Hipenindo cabang Yogyakarta

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 11/2017, pejabat fungsional diamanatkan agar bergabung atau menjadi anggota suatu organisasi profesi; tak terkecuali dengan peneliti. Organisasi profesi yang mewadahi untuk peneliti, sampai dengan saat ini masih satu-satunya, yaitu Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo), dengan alamat sekretariat di gedung LIPI Jalan Gatot Soebroto Jakarta dan alamat web www.himpenindo.or.id.

Sebagai organisasi profesi, Himpenindo adalah organisasi yang mendapat pengakuan dari pemerintah, dalam hal ini instansi pembina jabatan fungsional peneliti (LIPI); melalui Peraturan Menteri PAN RB nomor 34/2018 dan Peraturan LIPI nomor 14/2018.

Di masa sebelumnya, Himpenindo dibentuk melalui mekanisme top down birokrasi pemerintah, dan pembentukan cabang-cabangnya berdasarkan unit kerja Kementerian/Lembaga. Kongres Himpenindo yang diselenggarakan pada tahun 2018 mengamanatkan agar pembentukan cabang-cabang Himpenindo didasarkan pada pembagian wilayah propinsi di Indonesia. Hal ini agar Himpenindo menjadi organisasi yang tidak terkesan birokrat; serta mewadahi dari, oleh dan untuk peneliti.

Untuk wilayah Yogyakarta, pembentukan Himpenindo cabang Yogyakarta diinisiasi oleh satuan kerja LIPI Gunungkidul, yaitu Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam (BPTBA). Dalam rangka memenuhi undangan dari Kepala BPTBA nomor B165/IPT.7/OT.01.01/II/2019 tanggal 4 Februari 2019, perwakilan dari Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan menghadiri undangan pembentukan Himpenindo DI Yogyakarta. Kegiatan ini dilaksanakan di kantor BPTBA pada tanggal 19 Februari 2019. Peserta yang hadir meliputi perwakilan internal BPTBA LIPI dan juga berbagai instansi litbang/riset dari berbagai kementerian dan lembaga yang ada di DI Yogyakarta. Instansi yang diundang/hadir diantaranya yaitu:

1. Bappeda DI Yogyakarta

2. Balai Arkeologi Yogyakarta

3. BATAN Yogyakarta

4. Balai Bahasa Yogyakarta

5. BPTP Pertanian Yogyakarta

6. BBPP Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan

7. Balai Besar Kerajinan dan Batik

8. BKKBN Yogyakarta

9. Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik

10. Balai Pelestarian Nilai Budaya

11. Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai BPPT

12. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial

13. Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

14. Balai Litbang Sabo

Kegiatan diawali dengan laporan Ketua Panitia, yaitu bapak M. Kurniadi (peneliti madya BPTBA LIPI). Beliau menyampaikan data instansi yang diundang berikut data jumlah pejabat fungsional yang terdata dan berada dalam pantauan beliau selaku ketua panitia kegiatan. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai Himpenindo oleh Wakil Ketua Himpenindo Pusat, yaitu Prof. Dr. Ir. Husein Avicenna Akil, M.Sc. Beberapa poin yang beliau paparkan diantaranya yaitu:

1. Himpenindo merupakan organisasi profesi yang menaungi peneliti, dalam rangka penegakkan etika profesi peneliti, serta mengatur berbagai hal terkait dengan profesi peneliti. Diantara yaitu: sertifikasi kompetensi peneliti, juga akreditasi perangkat sarana-prasana terkait penelitian, misalnya penerbit ilmiah (scientific publishing house).

2. Alur proses berpikir, bahwa Himpenindo merupakan organisasi profesi yang basisnya komunitas, bukan berdasar alur birokrasi; meskipun untuk inisiasi awal pembentukan dan juga keanggotaan sangat terkait dengan birokrasi.

3. Payung aturan terkait dengan kewajiban peneliti untuk bergabung dalam Himpenindo (PP 11/2017, PermenPANRB 34/2018, Per LIPI 14/2018).

4. Keanggotaan himpenindo dapat berasal dari ASN peneliti, ASN non peneliti yang berminat dengan penelitian dan non ASN peneliti (misal pada BUMN).

5. Mandat dari munas Himpenindo pada tahun 2018, agar dibentuk kepengurusan wilayah (propinsi dan kabupaten/kota). Adapun Himpenindo cabang pada berbagai Kementerian/Lembaga yang dahulu dibentuk akan dihapuskan.

6. Tata cara registrasi keanggotaan Himpenindo

Usai paparan dari Prof. Dr. Ir. Husein Avicenna Akil, M.Sc acara dilanjutkan dengan diskusi dan pembentukan tim formatur yang bertugas untuk menyiapkan pelaksanaan Konferensi Himpenindo tingkat provinsi dalam rangka pembentukan kepengurusan Himpenindo wilayah DI Yogyakarta, dengan detail tugas diantaranya yaitu mendata instansi dan jumlah peneliti di DI Yogyakarta, penyusunan tata tertib pelaksanaan konferensi, dan menentukan tempat dan waktu pelaksanaan konferensi.

Read More

Lantik 4 Pejabat Eselon II, Menteri Susi Instruksikan Kerja Keras Tuntaskan Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan

Pelantikan empat pejabat Eselon II KKP, Rabu (20/2). Dok. Humas KKP

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melantik 4 orang Pejabat Eselon II setingkat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Rabu (20/2). Prosesi pelantikan tersebut digelar di Auditorium Tuna, Gedung Mina Bahari IV, Kantor KKP, Jakarta Pusat.

Pejabat-pejabat yang dilantik antara lain: Ir. Umi Windriani, M.M. sebagai Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Sekretariat Jenderal KKP; Goenaryo, A.Pi., M.Si sebagai Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (KAPI) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; Dr. Agus Suherman, S.Pi., M.Si. sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP); dan Waluyo Sejati Abutohir, S.H., M.M sebagai Kepala Pusat Riset Perikanan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP).

Dalam arahannya, Menteri Susi menyebut, pergantian, rotasi, maupun pergeseran jabatan adalah hal yang biasa dalam sebuah organisasi. Tujuannya tak lain adalah untuk penyegaran dan perbaikan dengan memberi promosi dan tanggung jawab baru bagi pihak yang diangkat atau dilantik. Terlebih saat ini KKP dinilai harus fokus menuntaskan pekerjaan sebelum berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019.

“Kita sebaiknya fokus menuntaskan pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai dan juga menyampaikan keberhasilan misi pemerintah yang telah kita capai di KKP ini dengan tiga pilar kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan kepada publik, kepada stakeholder, kepada seluruh pemerhati dunia kelautan dan perikanan,” tuturnya usai melakukan pelantikan.

Menurut Menteri Susi, kerja keras mengoptimalkan pencapaian sangatlah penting. Namun, memperbaiki pencatatan aset negara juga tak kalah penting. Untuk itu ia berharap, pencatatan pengelolaan keuangan di KKP dapat dilakukan dengan lebih baik untuk menghindari opinidisclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Saudara juga harus mampu dalam waktu dekat ini melihat visi ke depan untuk membawa pembaharuan, menunjukkan sikap-sikap kepemimpinan, keteladanan, kearifan, konsistensi, juga mengayomi dan meningkatkan kesejahteraan pegawai dan stakeholder kita,” pesannya kepada para pejabat yang baru saja dilantik.

Menteri Susi juga berpesar agar para pejabat KKP menanamkan pakta integritas untuk menunjukkan komitmen secara proaktif dalam pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); menghindari conflict of interest; dan menjadi teladan bagi bawahan atau stafnya, serta berperan aktif menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang ada pada unit kerjanya.

Menteri Susi juga menginginkan adanya penertiban di program-program bantuan pemerintah, seperti bantuan kapal perikanan, bantuan alat tangkap, dan sebagainya. Ia juga meminta agar KKP khususnya Direktorat Jenderal PSDKP meningkatkan pemantauan dan pengawasan demi menuju Legal, Reported, and Regulated Fishing (LRRF).

“Segera Ditjen Perikanan Tangkap dengan PDS (red-Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan), juga dengan Sekretariat Jenderal bisa bersama-sama melakukan konsolidasi agar muatan kapal-kapal dapat dilaporkan dengan benar,” Menteri Susi menginstruksikan.

Menteri Susi menginginkan agar kapal-kapal perikanan mendaratkan dan mencatatkan hasil tangkapannya di pelabuhan-pelabuhan perikanan terdekat.

Kesejahteraan ABK (red-Awak Kapal Perikanan) dan nahkoda kapal perikanan juga menjadi perhatian Menteri Susi. Menurutnya, ABK dan nahkoda kapal perikanan termasuk stakeholderperikanan tangkap di samping para pemilik kapal, sehingga kesejahteraannya harus diperhatikan.

Di sisi Sumber Daya Manusia, Menteri Susi menginginkan adanya rekrutmen karyawan-karyawan KKP dengan nilai-nilai dan kemampuan spesial dan istimewa. Hal ini mengingat KKP membutuhkan terobosan-terobosan dan ide-ide baru dari putra putri terbaik bangsa.

Sementara itu, dalam upaya menunjukkan keberlanjutan (sustainability) produktivitas sektor kelautan dan perikanan, Menteri Susi menginginkan peran aktif dari Pusat Riset KKP. Menurutnya, riset yang baik dapat menjadi pedoman dalam menyusun program-program di KKP. “Riset yang baik akan mendukung rencana program-program yang baik, sehingga kita tidak membuat program-program yang salah karena risetnya tidak benar,” tandasnya. 

Sumber : KKPNews

Read More

Inisiasi Kerjasama Riset LRMPHP dengan UNNES Semarang

Inisiasi kerjasama antara LRMPHP dengan UNNES Semarang

Dalam rangka penguatan pelayanan kerjasama, LRMPHP menerima kunjungan Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang (UNNES) pada 18 Februari 2019. Kunjungan yang dipimpin Samsudin Anis, S.T., M.T., P.hD selaku Koordinator Prodi Teknik Mesin, diterima oleh Kepala LRMPHP, Luthfi Assadad, S.Pi, M.Sc didampingi staf peneliti dan kerjasama. Kunjungan UNNES tersebut dalam rangka inisiasi kerjasama Riset Rancang Bangun Alat Pengering Rumput Laut Menggunakan Microwave antara  LRMPHP dengan UNNES.

Pembahasan materi inisiasi kerjasama

Tim LRMPHP menjelaskan bahwa selama ini telah banyak dirancang alat pengering mekanis untuk pengeringan rumput laut, namun metode pengeringan yang ada masih menerapkan sistem konvensional (konduksi/konveksi). Metode tersebut meskipun dapat mengurangi ketergantungan terhadap cuaca, namun waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kurang efektif. Oleh karena itu penggunakan Microwave untuk pengeringan rumput laut mempunyai potensi besar untuk diteliti dan dikembangkan secara nasional.  

Sejalan dengan kegiatan riset tersebut, Tim UNNES Semarang yang juga dituntut untuk melakukan riset berbasis kebutuhan masyarakat, sangat mengapresiasinya. Pada pembahasan antara LRMPHP dengan Tim UNNES dihasilkan rumusan inisiasi kerjasama Riset Rancang Bangun Alat Pengering Rumput Laut Menggunakan Microwave dengan ditandai  pendatanganan berita acara inisisasi kerjasama bersama antara kedua belah pihak. Adapun rencana output dari kegiatan kerjasama yaitu prototipe alat pengering rumput laut menggunakan microwave, Sharing tenaga ahli, publikasi bersama dan pelaksanaan praktek kerja lapangan mahasiswa. Sebagai tindak lanjut dari rencana kegiatan tersebut akan dilakukan pembahasan lebih lanjut rencana kerjasama dan pengusulan pelaksanaan kerjasama secara berjenjang di instansi masing-masing.

Read More

KKP Siapkan Program Prioritas 2019 Perkuat Struktur Ekonomi Pembudidaya Ikan

Dok. Humas DJPB

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan program prioritas di TA. 2019 secara langsung diarahkan untuk peningkatan struktur ekonomi masyarakat pembudidaya ikan dan mendorong perekonomian nasional.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (18/2) usai membuka Rakornas Program Prioritas 2019, mengatakan bahwa program prioritas TA. 2019 masih sama dengan tahun sebelumnya. Hal ini menurutnya, berdasarkan pertimbangan kinerja program tahun 2018 yang berjalan efektif dan memberikan dampak positif, khususnya terhadap struktur ekonomi pembudidaya ikan.

“Benar, tahun 2019 kita tetap akan alokasikan program sejenis dan langsung bisa dirasakan masyarakat. Tahun ini, kita akan lebih pertajam tolak ukurnya sesuai rencana strategis yang ada. Fokus kita yakni peningkatan produksi untuk suplai pangan domestik dan ekspor; memperbesar kontribusi subsektor budidaya terhadap PDB; dan perbaikan struktur ekonomi,” jelas Slamet.

Slamet juga menyatakan, sasaran target kinerja di tahun 2019 lebih realistis dengan mempertimbangkan berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Menurutnya, pertimbangan ini penting agar program nantinya lebih terukur karena sejak dini telah terpetakan unsur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancamannya.

Sebagaimana diketahui, tahun 2019, KKP akan mengalokasikan berbagai program prioritas yakni: (1) Dukungan pengembangan minapadi sebanyak 400 paket tersebar di 6 provinsi; (2) Dukungan pengembangan budidaya lele bioflok sebanyak 250 paket tersebar di 10 provinsi; (3) Dukungan eskavator sebanyak 20 unit tersebar di 8 provinsi; (4) Pengelolaan irigasi tambak partisipatif (PITAP) sebanyak 10 paket di 10 provinsi; (5) Dukungan kebun bibit rumput laut (KBRL) hasil kultur jaringan sebanyak 80 paket di 4 provinsi; (6) Bantuan mesin pakan mandiri sebanyak 55 paket di 10 provinsi; (7) Bantuan benih berkualitas sebanyak 213,9 juta ekor di 34 provinsi; (8) Bantuan induk unggul sebanyak 1,1 juta ekor di 34 provinsi; (9) Pembangunan sarana prasarana perbenihan sebanyak 18 unit di 4 provinsi; (10) Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di 3 lokasi; (11) Asuransi Pembudidaya Ikan untuk meng-cover lahan 5.000 Ha di 14 provinsi; (12) Bantuan pakan mandiri sebanyak 1.250 ton; dan (13) Monitoring residu dan sertifikasi untuk ekspor sebanyak 4.860 di 14 provinsi.

Sumber : KKPNews

Read More

Pembahasan Rencana Kerja Kegiatan Riset LRMPHP Tahun 2019

Pembahasan proptek kegiatan riset LRMPHP 2019

Pelaksanaan pembahasan rencana kerja LRMPHP tahun 2019 telah dilakukan pada 12 Februari 2019 di Ruang Aula LRMPHP. Kegiatan pembahasan dalam rangka penajaman rencana kerja ini dihadiri oleh Kepala LRMPHP, Luthfi Assadad S.Pi, M.Sc, Puriskan yang diwakili Budi Nugraha,  MSi selaku Kabid Riset Pemulihan SD &  Teknologi ALSINKAN, para evaluator riset dan seluruh pegawai LRMPHP.

Dalam sambutannya, Kepala LRMPHP memaparkan rencana kegiatan riset LRMPHP Tahun 2019  tentang mekanisasi penanganan rumput laut.  Kegiatan riset ini dibagi dalam 3 judul kegiatan yaitu rancang bangun alat grading rumput laut, rancang bangun silo rumput laut dan rancang bangun pengering rumput laut menggunakan microwave. Pada tahun 2019 ini, LRMPHP juga mengemban tugas untuk melaksanakan kegiatan Inovasi Adaptif Lokasi Perikanan (INTAN) yaitu aplikasi teknologi alat transportasi ikan segar (ALTIS-2) kepada masyarakat pengguna. Oleh karena itu, Kepala LRMPHP berharap mendapat arahan dari Puriskan dan masukan dari para evaluator agar kegiatan dapat berjalan dengan baik. Selain itu, Ka.LRMPHP menjelaskan tentang arah pembangunan kemaritiman yang berorientasi pada transformasi budaya maritim dengan fokus pada pembangunan SDM.

Sementara itu, Budi Nugraha,  MSi, selaku wakil Puriskan menjelaskan  bahwa kegiatan INTAN merupakan kegiatan program prioritas nasional untuk mendekatkan hasil-hasil riset dan inovasi kepada masyarakat. Kegiatan INTAN yang sifatnya teknis, saat ini pelaksanaannya dilakukan di UPT daerah. Pada tahun 2019 ini, terdapat 3 kegiatan INTAN lingkup Puriskan BRSDM KP yaitu Pengembangan Agro-Silvo-Fisheries di Lahan Gambut (Perikanan Tangkap), Aplikasi Teknologi Alat Tangkap Ramah Lingkungan (Light Atractor) Gilnet (Jaringan Insang) dan Line Hauler/Pancing BRPL (Perikanan Budidaya) dan Aplikasi Teknologi Transportasi Ikan Segar (Pemulihan SD &  Teknologi ALSINKAN). Teknologi Transportasi Ikan Segar yang akan diaplikasikan merupakan hasil riset dan inovasi dari Satker LRMPHP. Teknologi tersebut  merupakan inovasi alat transportasi ikan segar berpendingin untuk kendaraan roda 2 (motor). Selain itu, Budi Nugraha,  MSi menjelaskan agar LRMPHP mempersiapkan diri dengan rencana reorganisasi Satker lingkup BRSDM KP. Pengusulan LRMPHP menjadi Balai tentunya akan berdampak pada kewenangan/tupoksi yang lebih luas sehingga tuntutan kerja yang lebih berat harus siap diemban oleh pegawai LRMPHP. 

Sambutan Ka.LRMPHP dan arahan dari Pusriskan

Pembahasan kegiatan riset tahun 2019, diawali dengan pemaparan kegiatan Riset Rancang Bangun Alat Silo Rumput Laut dengan evaluator Dr Ir Nursigit Bintoro, M.Sc dari  Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Beberapa masukan yang harus diperhatikan untuk perbaikan rencana kegiatan riset  diantaranya terkait kondisi bahan baku dan pengujian flow rumput laut,  perancangan mass flow hopper, perancangan loading (bucklet elevator) dan unloading (screw conveyor), perancangan sistem aerasi (chiller), perakitan dan pengujian alat serta analisis datanya. Selanjutnya pada pemaparan kegiatan Riset Rancang Bangun Alat Grading Rumput Laut dengan evaluator Dr. Rudiati Evi Masithoh, STP., M.Dev.Tech dari Fakultas Teknologi Pertanian UGM, ada beberapa saran dan masukan untuk perbaikan rencana kegiatan riset. Beberapa saran dan masukan tersebut diantaranya penggunaan parameter warna dan tekstur dalam pengolahan citra untuk prediksi persentase impurities rumput laut. Selain itu, juga disarankan untuk mempertajam bagian pendahuluan, tujuan riset (sortasi atau grading), dan penanganan rumput laut setelah grading.

Selanjutnya pada pemaparan kegiatan INTAN berupa ALTIS-2 menghadirkan evaluator Dr. Suwarman Partosuwiryo, A.Pi, MM. Evaluator menjelaskan bahwa kegiatan INTAN ALTIS-2 sangat relevan untuk mendukung program gemar makan ikan KKP. Hal ini dikarenakan ALTIS-2 merupakan alat transportasi ikan yang sederhana, lincah dan praktis sehingga dapat menjangkau daerah-daerah pelosok yang hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Oleh karena itu, evaluator sangat mengapresiasi kegiatan ini, dan berharap kesiapan ALTIS-2 menjadi teknologi siap pakai yang  dapat diproduksi masal.

Pemaparan proptek riset dan kegiatan INTAN

Read More

Produksi Perikanan Lokal Baru Mampu Penuhi 60 Persen Kebutuhan di DIY

Dinas Kelautan dan perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Aslam Ridho menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada calon penerima bantuan hibah perikanan budidaya tahun 2019 di Sumberagung, Jetis, Bantul, Senin (11/2/2019).

Kebutuhan ikan untuk konsumsi masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta terbilang sangat tinggi. Setiap tahun jumlahnya mencapai ratusan ribu ton. Sementara daya produksi dari budidaya perikanan di masyarakat hanya cukup memenuhi 60 persen. Akibatnya, DIY harus mengandalkan pasokan ikan dari luar daerah.

"Produksi ikan di DIY dari hasil budidaya di masyarakat baru memenuhi 60 persen dari kebutuhan konsumsi masyarakat. Sisanya didatangkan/pasok dari luar daerah," tutur Kepala Seksi Pengembangan Usaha Budidaya Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan dan Kelautan DIY, Non Prihatin Budiarti, ditemui pada kegiatan bimtek hibah bantuan perikanan budidaya di Jetis, Bantul, Senin (11/2/2019)

Menurutnya, kebutuhan konsumsi ikan DIY berkisar 150.000 ton setiap tahunnya. Tahun 2018 lalu budidaya perikanan di masyarakat hanya dapat memenuhi kebutuhan ikan sebanyak 91.000 ton. "Tahun ini kita targetkan 95 ribu ton pertahun," ungkapnya.

Dari data tersebut, pihaknya menilai usaha dan pangsa pasar budidaya perikanan di DIY masih sangat potensial dan menjanjikan. Terutama untuk kebutuhan warung tenda biru di pinggiran jalan dan sejumlah acara wedding organizer.

Selama ini, pasokan ikan untuk kebutuhan konsumsi di DIY, biasanya didatangkan dari wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. "Seperti ikan lele dari Boyolali dan Gurame dari Tulungagung," jelasnya.

Sebagai upaya untuk terus menggenjot produktivitas ikan, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY tahun ini memberikan bantuan hibah berupa benih, sarana dan prasarana kepada 123 kelompok perikanan di empat kabupaten dan kota. Total anggaran yang digelontorkan mencapai 2,4 milyar.

Bantuan yang diberikan berupa benih dan hibah barang. Masing-masing kelompok akan mendapatkan bantuan berbeda-beda. Total besaran yang diterima perkelompok berkisar antara 4 sampai 24 juta rupiah.

Untuk Kabupaten Bantul sendiri ada 14 kelompok yang dinyatakan sebagai calon penerima bantuan hibah perikanan budidaya. Mereka tersebar disejumlah kecamatan antara lain Pleret, Piyungan, Kretek, Pundong, Jetis dan Imogiri.

Sebelum hibah bantuan disalurkan, para calon penerima bantuan terlebih dahulu harus mengikuti bimbingan teknis (bimtek). Di Kabupaten Bantul, bimtek kepada sebagian calon penerima hibah bantuan digelar di Sumberagung, Jetis pada Senin (11/2/2019).

Selain para calon penerima bantuan, kegiatan bimtek turut dihadiri oleh anggota komisi B DPRD DI Yogyakarta, Aslam Ridho. Menurutnya, bimtek perlu dilakukan karena pendampingan dan pembinaan kepada penerima bantuan sangat penting. Tujuannya supaya target bantuan bisa tercapai secara maksimal. Adapun program hibah bantuan kepada kelompok perikanan budidaya ini menurutnya sangat baik. Seiring sejalan dengan program dari pemerintah yang gencar menggalakkan masyarakat gemar mengkonsumsi ikan.

"Ketika daya konsumsi masyarakat terhadap ikan bertambah maka produksi ikan dari kelompok perikanan perlu ditingkatkan," jelasnya. Lebih lanjut, bantuan hibah berupa benih dan sarana prasarana kepada kelompok budidaya perikanan merupakan proses panjang dalam upaya peningkatan hasil produksi ikan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ia berharap program ini terus ditingkatkan melalui upaya lanjutan, bukan hanya bantuan benih dan sarana prasarana semata, akan tetapi bantuan pada pembinaan pasca produksi, misalnya berupa pelatihan pengolahan hasil ikan. "Misalkan dari bahan dasar ikan menjadi olahan nugget dan bakso, hingga pada packaging serta pemasaran sehingga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di masyarakat," jelasnya.

Sumber : jogja.tribunnews

Read More

Pembahasan Kegiatan Inovasi Adaptif Lokasi Perikanan (INTAN) 2019 di LRMPHP

Pembahasan program INTAN 2019 

Pembahasan persiapan pelaksanaan kegiatan prioritas Inovasi Adaptif Lokasi Perikanan (INTAN) Pusriskan Tahun 2019 telah dilakukan di LRMPHP pada 8 Februari 2019. Turut hadir pada kegiatan tersebut,  Kepala LRMPHP (Luthfi Assadad, M.Sc), Kabag Program BSRDM KP (Kusdiantoro, S.Pi, M.Sc), Kabag TU Puriskan (Dra. Hera Rusida, M.M.) dan para Kabid dari Riset Perikanan Tangkap, Riset Perikanan Budidaya dan Riset Pemulihan SD dan Teknologi ALSINKAN serta para peneliti kegiatan INTAN 2019. Kegiatan didahului dengan paparan prioritas nasional BRSDM KP oleh Kabag Program dan dilanjutkan dengan pemaparan kegiatan INTAN 2019.

Pemaparan program INTAN 2019 dan diskusi

Kabag Program BRSDM KP, Kusdiantoro, S.Pi, M.Sc, memaparkan tentang kegiatan lingkup Pusriskan BRSDM KP 2019, diantaranya kegiatan prioritas Inovasi Adaptif Lokasi Perikanan (INTAN). Kegiatan ini merupakan kegiatan program prioritas nasional untuk mendekatkan hasil-hasil riset dan inovasi kepada masyarakat melalui program INTAN. Terdapat 3 kegiatan INTAN tahun 2019 yang dibahas di LRMPHP yaitu Pengembangan Agro-Silvo-Fisheries di Lahan Gambut, Aplikasi Teknologi Alat Tangkap Ramah Lingkungan (Light Atractor) Gilnet (Jaringan Insang) dan Line Hauler/Pancing BRPL dan kegiatan Aplikasi Teknologi Transportasi Ikan Segar.

Aplikasi Teknologi Transportasi Ikan Segar merupakan hasil riset dan inovasi dari LRMPHP berupa ALTIS-2 yang merupakan inovasi alat transportasi ikan segar berpendingin untuk kendaraan roda 2 (motor). ALTIS-2 sudah diuji cobakan di Bantul, Gunung Kidul, Padang, Jembrana, Pacitan dan Bitung dengan tingkat penerimaan yang baik.  ALTIS-2 juga meraih juara II pada kompetisi IPLAN (IPLAN Challenges 2018) yang dilaksanakan oleh Innovation Factory dan NTUitive.

Selama pembahasan persiapan pelaksanaan INTAN 2019, masukan dan saran diperoleh guna penyempurnaan protap/juklak kegiatan, diantaranya penajaman KAK, pelaporan terkait progres fisik dan anggaran bulanan serta aspek teknis perjanjian serah terima alat termasuk ruang lingkup hal teknis yang dapat dikerjasamakan. Pada kesempatan ini, Kabag TU Puriskan yang mewakili Kepala Pusriskan berharap agar pelaksanaan INTAN ini dapat memberikan nilai tambah pemanfaatan alat bagi pengguna. Selain itu juga harus saling take and give antara pemberi dan penerima karena INTAN bukan program bantuan.

Read More