FGD INTAN ALTIS-2 Di Kabupaten Cirebon

FGD INTAN ALTIS-2 Di Kabupaten Cirebon

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Inovasi Teknologi Adaptif Lokasi Perikanan (INTAN) tahun anggaran 2019 berupa Alat Transportasi Ikan Segar untuk Kendaraan Roda Dua (ALTIS-2) pada tanggal 16-17 Oktober 2019 di Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislakan) Kabupaten Cirebon. FGD dalam rangka pelatihan penggunaan dan pemeliharaan ALTIS-2, sekaligus pendistribusian kepada mitra/volunteer yang menjadi pelaku uji terap.

Hadir dalam kegiatan FGD, Kepala LRMPHP beserta Tim INTAN ALTIS-2, Kepala Dislakan Kabupaten Cirebon beserta jajarannya, Kepala Pusat Riset Perikanan (Pusriskan) beserta Plt. Kabid. Riset SD Pemulihan Ikan dan TAL, Penyuluh Perikanan Dislakan Kabupaten Cirebon dan pelaku usaha perikanan yang menjadi mitra/volunteer kegiatan INTAN ALTIS-2. 

Dalam sambutan pengantarnya, Kepala LRMPHP, Luthfi Assadad, M.Sc menyampaikan ucapan terimakasih  kepada Dislakan Kabupaten Cirebon yang sudah memfasilitasi INTAN ALTIS-2 mulai dari awal pelaksanaan kegiatan hingga terselenggaranya FGD. “Kegiatan ini terselenggara atas kolaborasi antara LRMPHP, Dislakan Kabupaten Cirebon dan volunteer kegiatan INTAN ALTIS-2 sebagai mitra riset LRMPHP,” tuturnya. Disampaikan juga bahwa di Kabupaten Cirebon terdapat  9  orang volunteer yaitu 6 dari Kec. Losari, 2 dari Kec Suranenggala dan 1 dari Kec. Gunungjati. 

Sementara itu, Kepala Pusriskan, Waluyo Sejati Abutohir, SH.,M.M,  menjelaskan bahwa INTAN ALTIS-2 merupakan kegiatan uji terap atas riset teknologi yang sedang dikembangkan dan bukan merupakan program bantuan. Program uji terap cukup efektif untuk mendekatkan hasil-hasil riset dan inovasi kepada masyarakat, sedangkan paket bantuan banyak yang kurang berhasil karena seringkali banyak program bantuan dan kelompok penerimanya dibuat serba dadakan sehingga setelah paket diterima, kelompok penerimanya juga bubar. Untuk itu perlunya dibentuk kelompok-kelompok ditingkat propinsi, kabupaten dan kota yang melibatkan penyuluh karena penyuluh yang akan mendampingi setiap harinya.

Kepala Pusriskan juga menjelaskan bahwa selama ini penggunaan styrofoam untuk boks tempat ikan berpotensi mencemari lingkungan/perairan karena terbuat dari bahan yang tidak ramah lingkungan/sulit terurai. “Indonesia saat ini sudah dicap sebagai negara yang lautnya menjadi tong sampah terjorok nomer 3 di dunia,” tutur Kepala Pusriskan. Oleh karena itu, hadirnya ALTIS-2 menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kepala Pusriskan berharap ALTIS-2 ini, kedepannya didorong untuk diproduksi masal dengan bekerjasama dengan Dirjen terkait. Dengan adanya INTAN ALTIS-2 ini diharapkan kuantitas dan kualitas ikan yang dijual meningkat serta dapat menjangkau daerah pelosok untuk mensukseskan program gemar makan ikan. Untuk itu kepada para penerima ALTIS-2 diharapkan menyampaikan data dan informasi terkait kinerja ALTIS-2 untuk pengembangan lebih lanjut. 

Hal serupa juga dijelaskan oleh Ita Rohpitasari M.Si selaku Kepala Dislakan Kabupaten Cirebon. Kepala Dislakan dalam sambutannya mengajak para penerima ALTIS-2 untuk memanfaatkan barang yang diamanahkan oleh pemerintah pusat melalui LRMPHP dan meminta untuk menyampaikan data dan informasi terkait ALTIS-2 baik kelebihan maupun kekurangannya. Kepala Dislakan berharap untuk tertib administrasi dan hukum, untuk itu ALTIS-2 tidak boleh dipindah tangankan. Dijelaskan bahwa penerima ALTIS-2 ini telah melalui evaluasi bersama dengan penyuluh sehingga harapannya tepat sasaran. Selama ini banyak paket bantuan dibidang kelautan dan perikanan belum optimal karena tidak melibatkan pemerintah daerah. Dengan adanya pelaksanaan INTAN ALTIS-2 di Kabupaten Cirebon ini diharapkan perekonomian masyarakat akan meningkat. Harapannya, ada lagi uji terap hasil riset lainnya mengingat Cirebon dengan garis pantai lebih dari 70 km memiliki potensi dibidang kelautan dan perikanan yang menjanjikan.

Pada pelaksanaan INTAN ALTIS-2 di Kabupaten Cirebon ini, rangkaian kegiatan telah dilaksanakan mulai survei bersama kepada calon mitra/volunteer hingga pelaksanaan FGD. Dalam FGD ini beberapa kegiatan yang diagendakan berupa brainstorming pelaksanaan kegiatan, pemberian materi terkait dengan petunjuk instalasi, penggunaan dan perawatan ALTIS-2, distribusi/penyerahan ALTIS-2, penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) ALTIS-2 dan diakhiri dengan instalasi ALTIS-2 pada kendaraan volunteer.

Pemberian materi  terkait dengan petunjuk instalasi, penggunaan dan perawatan ALTIS-2 tersebut disampaikan oleh koordinator kegiatan INTAN ALTIS-2, Tri Nugroho Widianto, M.Si. Pada kesempatan ini dijelaskan dan dipraktekkan cara instalasi, penggunaan dan perawatan ALTIS-2 sesuai buku petunjuk/manual book ALTIS-2 yang sudah dibagikan kepada volunteer. 

Rangkaian kegiatan pelaksanaan FGD INTAN ALTIS-2 di Kabupaten Cirebon diakhiri dengan instalasi ALTIS-2 pada kendaraan volunteer. Tim INTAN ALTIS-2 bersama para penyuluh perikanan dan volunteer ikut dalam instalasi ini. Sebelum penyerahan, dilakukan serah terima ALTIS-2 secara simbolis dari Kepala Pusriskan kepada Kepala Dislakan untuk selanjutnya diteruskan kepada volunteer. Pada serah terima ini dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) ALTIS-2 antara kedua belah pihak. 

Read More

Peneliti LRMPHP Ikuti The 8th Engineering International Conference di UNNES Semarang

Peneliti LRMPHP Ikuti  The 8th Engineering International Conference di UNNES Semarang

Peneliti Loka Riset Mekanisasi Hasil Perikanan (LRMPHP), Arif Rahman Hakim, S.Pi. M.Eng dan Wahyu Tri Handoyo, ST berpartisipasi dalam Seminar Internasional ”The 8th Engineering International Conference (EIC), Concept and Application of Green Technology”. Seminar EIC ke 8 dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2019 di Ruang Prof. Soedartono Gedung Dekanat Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang (UNNES). 

Seminar dibuka oleh Dr. Abdurrahman, M.Pd selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Dalam paparannya, Dr. Abdurrahman menyampaikan bahwa acara tahunan ini merupakan salah satu forum yang diadakan oleh Fakultas Teknik UNNES dalam berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Setelah memberikan paparan acara dibuka secara simbolik dengan pemukulan gong didampingi Dekan Fakultas Teknik, Dr. Nur Qudus, M.T., IPM dan Ketua EIC 2019, Feddy Setio Pribadi, S.Pd., M.T. 

Pelaksanaan seminar EIC tahun ini mengangkat tema “Concept and Application of Green Technology”. Tema ini merupakan representasi dari Visi dan Misi Universitas Negeri Semarang sebagai universitas konservasi yang bereputasi internasional. Selain itu, EIC juga dimanfaatkan sebagai wadah kerja sama dan publikasi ilmiah bagi para pemangku kepentingan baik di pemerintah, industri, dosen di tingkat universitas, serta para peneliti di berbagi lingkup pengetahuan yang berkaitan dengan bidang konsep dan aplikasi keteknikan. 

Pada EIC ke-8 ini menghadirkan 4 keynote speakers yaitu (1) Prof. Madya Dr. Zainul Akmar Bin Zakaria, dari Sekolah Kejuruteraan Kimia & Kejuruteraan Tenaga, Fakulti Kejuruteraan, Universiti Teknologi Malaysia; (2) Dr. Naraphorn Paoprasert yang berasal Departement of Industrial Engineering, Kasetsart University Thailand; (3) Dr. Wahyu Caesarendra yang berasal dari Faculty of Integrated Technologies, Universiti Brunei Darussalam; (4) Dr.-Ing. Dhidik Prastiyanto, S.T., M.T. dari  Department of Electrical Engineering, Universitas Negeri Semarang. 

Selanjutnya pada sesi pemaparan karya tulis ilmiah, peneliti LRMPHP mempresentasikan secara oral. Judul makalah yang dipaparkan adalah A simulation study of parameters influencing microwave heating of seaweed (Eucheuma cottonii) yang ditulis oleh Arif Rahman Hakim, Wahyu Tri Handoyo dan Adrianto Widi Prasetyo. Karya tulis ilmiah ini merupakan hasil riset pada kegiatan Rancang Bangun Alat Pengering Rumput Laut menggunakan Microwave. 

Dalam pemaparannya, Arif Rahman Hakim menjelaskan bahwa hasil simulasi ketebalan rumput laut berpengaruh terhadap transfer panas yang dihasilkan oleh energy radiasi mikrowave. Selain itu, posisi penempatan waveguide di bagian atas alat menghasilkan elektromagnetik lebih tinggi dibanding sisi samping. Oleh karena itu pengeringan rumput laut menggunakan mikrowave mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan. 

Secara keseluruhan pemaparan hasil riset yang disampaikan oleh peneliti LRMPHP berjalan dengan baik dan mendapatkan pertanyaan dan masukan dari peserta seminar. Pertanyaan dan masukan dari peserta seminar tersebut sangat penting untuk meningkatkan kualitas publikasi riset LRMPHP.

Read More

Perwakilan LRMPHP Ikuti Forum dan Bimtek Pelayanan Publik 2019 Lingkup BRSDMKP

Perwakilan LRMPHP Ikuti Forum dan Bimtek Pelayanan Publik 2019 Lingkup BRSDMKP 

Perwakilan Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP), Ipung Taufik Hidayat, mengikuti Forum dan Bimbingan Teknis Pelayanan Publik lingkup Badan Riset Kelautan dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP). Kegiatan yang diselenggarakan pada tanggal 15-16 Oktober 2019 di Gedung Mina Bahari (GMB) IV Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil tema Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam rangka Mewujudkan Citra Pelayanan Prima di Lingkup BRSDM KKP. 

Kegiatan Forum dan Bimbingan Teknis Pelayanan Publik 2019 lingkup BRSDM dibuka oleh sekretaris BRSDMKP, Dr. Maman Hermawan. Beberapa narasumber yang dihadirkan diantaranya anggota ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih, Pikri Ilham Kurniansyah selaku Direktur Niaga Garuda Indonesia, Hari Stanto Kepala Bidang Kepatuhan BKIPM dan Hadi Pramono Inspektur III Inspektorat Itjen KP. 

Dalam pemaparannya, Ahmad Alamsyah Saragih menjelaskan fungsi dan tugas Ombudsman RI dalam mengawasi pelayanan publik. "Ombudsman RI mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk BUMN, BUMD, dan Badan Hukum milik negara, swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang sumber pendanaannya menggunakan APBN atau APBD. Hal ini diatur dalam pasal I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia," tandasnya.

Direktur Niaga Garuda Indonesia Airlines, Pikri Ilham Kurniansyah hadir sebagai narasumber bimbingan teknis dengan berbagi kisah sukses. Menurutnya, ada banyak petugas pelayanan publik yang terbawa emosi ketika melayani keluhan pelanggan. Hal ini menyebabkan pelanggan semakin kecewa terhadap institusi yang seharusnya melayaninya. Sepantasnya petugas berterimakasih kepada pelanggan yang menyampaikan keluhan. Dengan adanya keluhan akan menjadi bahan masukan untuk membenahi pelayanan oleh institusi kepada masyarakat.

Pada Forum dan Bimbingan Teknis Pelayanan Publik 2019 lingkup Badan Riset Kelautan dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) ini ditandatangani berita acara forum konsultasi standar pelayanan publik antara kabag kerjasama, humas dan data, UPT dan perwakilan pengguna layanan (stakeholder). 

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan bahan dan masukan dalam rangka terus meningkatkan pelayanan publik khususnya di LRMPHP. Saat ini LRMPHP terus berbenah dalam memberikan pelayanan publik diantaranya layanan penelitian, magang dan konsultasi teknis penelitian.

Read More

KKP Cetak Generasi Milenial Unggul

KKP melalui BRSDM menyelenggarakan Lomba dan Workshop Kewirausahaan Sektor KP

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) menyelenggarakan Lomba dan Workshop Kewirausahaan Sektor Kelautan dan Perikanan dengan tema ‘Mencetak Generasi Milenial Unggul’, pada 12 Oktober 2019. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala BRSDM Sjarief Widjaja.

Kegiatan ini terlaksana guna mewujudkan Nawacita Jokowi-JK, pada agenda prioritas ke-7. Dikatakan bahwa pemerintah akan mewujudkan kedaulatan keuangan bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha kelautan dan perikanan skala mikro dan kecil dalam rangka memajukan sektor kelautan dan perikanan dengan bertumpu pada visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

"Potensi sumber daya kelautan dan perikanan saat ini, sebagian besar belum dimanfaatkan secara optimal untuk menciptakan lapangan usaha, menyerap tenaga kerja, mengurangi kemiskinan dan meningkatakan kesejahteraan masyarakat. Sempitnya lapangan pekerjaan merupakan masalah yang belum terpecahkan, ditambah dengan rendahnya penyerapan tenaga kerja oleh dunia usaha dan dunia industri yang dikarenakan sumber daya manusia yang dimiliki tidak mempunyai keterampilan yang memadai (unskill labour)," tutur Sjarief.

Atas landasan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen penuh dalam peningkatan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Saat ini salah satu usaha yang dilakukan KKP untuk meningkatkan jumlah wirausaha adalah memasukkan kegiatan kewirausahaan kedalam mata pelajaran/mata kuliah baik pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Program kewirausahaan sudah dilakukan secara parsial pada satuan pendidikan kelautan dan perikanan dan tahun ini merupakan tahun pertama kita menyelenggarakan Gelar Kompetisi Kewirausahaan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan wirausaha muda," terang Sjarief.

Di samping itu, sumber daya manusia yang dihasilkan diharapkan memiliki karakter unggul dan memiliki kompetensi sehingga menjadi tenaga kerja profesional, memiliki jiwa wirausaha yang kuat dan berkarakter baik, sehingga dapat menjadi kekuatan bagi pengembangan dunia usaha dan dunia industri kelautan dan perikanan.

"Tantangan di masa depan akan lebih berat. Tantangan-tantangan itu belum tentu dapat dihadapi dengan sekedar pengetahuan dan hard skills yang diperoleh langsung melalui pendidikan akademik namun juga diperlukan kompetensi dan ketrampilan lain atau soft skill, seperti ketrampilan berkomunikasi, berorganisasi dan kepemimpinan dan berbagai ketrampilan lain. Semua proses kreatif, inovatif dan proaktif adalah modal besar yang mutlak dimiliki para lulusan untuk berhasil di dunia nyata," tegasnya.

Selain itu, angka literasi keuangan sektor kelautan dan perikanan baru mencapai 25-32 persen atau lebih rendah dari rata-rata nasional yang mencapai 36 persen. Hal ini mengakibatkan nelayan dan masyarakat pesisir masih belum mengenal bank dengan baik.

"Untuk mengatasi kendala dimaksud, KKP membentuk Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) sebagai Badan Layanan Umum (BLU) bidang permodalan usaha kelautan dan perikanan. Diharapkan peserta gelar kompetisi kewirausahaan hari ini dapat memperoleh bantuan modal usaha dari LPMUKP setelah lulus dari satuan pendidikan kelautan dan perikanan," papar Sjarief.

Saat ini, 70 persen lulusan satuan pendidikan KP telah terserap dalam dunia usaha dan dunia industri. Melalui kegiatan ini, BRSDM juga menargetkan minimal 10 persen dari setiap lulusan pendidikannya untuk menjadi seorang entrepreneurship. Hal tersebut didukung dengan sistem pembelajaran Teaching Factory (TEFA) link and match dengan dunia usaha yang telah diaplikasikan dalam lima tahun terakhir untuk menunjang pendidikan vokasi.

Dalam laporannya, Kepala Pusat Pendidikan KP, Bambang Suprakto, menyampaikan bahwa peserta Gelar Kompetisi Start Up Nasional berasal dari pemenang kompetisi kewiraushaan yang dilaksanakan di satuan pendidikan KP, yang terdiri dari 14 kelompok dari pendidikan tinggi KP (STP dan Politeknik KP) dan 11 kelompok dari pendidikan menengah (SUPM).

"Selain Gelar Kompetisi Start Up Nasional kami juga menyelenggarakan Workshop Kewirausahan yang diikuti oleh siswa SMA dan mahasiswa Perguruan Tinggi Nasional. Dalam kesempatan ini juga akan diberikan penghargaan kepada guru dan dosen berprestasi di lingkungan KKP berupa penghargaan Adibakti Mina Bahari," papar Bambang.

CEO Jurusanku, Ina Liem, menyampaikan bahwa melalui acara ini, mengajak generasi milenial untuk menoleh ke laut, menjadikan laut sebagai sektor yang menguntungkan. "Sesuai dengan apa yang dikatakan Presiden, kita harus menghadap laut, jangan mengeblakangi laut. Mari kita ciptakan SDM yang unggul dari sektor KP," ucapnya.

Workshop Kewirausahaan Sektor Kelautan dan Perikanan turut menghadirkan berbagai narasumber, yakni Adi Lingson (CEO Juragan Kapal); Utari Octavianty (Co Founder Aruna Indonesia); Jefry Pratama (UMG Idea Lab).

Produk yang diikutsertaka  dalam lomba kewirausahaan diantaranya, Dori Rame Rice dan Genre Chips dari STP Jakarta; MIETIMI dan Seabar dari Poltek KP Sidoarjo; Pembuatan Zink Anode dari Poltek KP Bitung; Lampu Penarik Ikan dari Poltek KP Sorong; DJERUZU dan Jelly De Nipah dari Poltek KP Pangandaran; Eco Fish Light dari Poltek KP Jembrana; Kepiting Gemuk dalam Galon dari Poltek KP Bone; Tarunaku dan Mirai Food dari Poltek KP Karawang; Mi Mangat dari SUPM Ladong; serta Alat Tangkap Gurita dari SUPM Kupang.

Kegiatan ini terselenggara atas inisiasi Pusat Pendidikan KP dan Jurusanku. Hadir dalam kesempatan tersebut, Pejabat Eselon I lingkup KKP; Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup KKP; Kepala Satuan Pendidikan lingkup KKP; Koordinator Entrepreneur Business Centre (EBC) satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan; serta mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia, seperti Universitas Padjajaran, Universitas Udayana, Universitas Diponegoro, UPN Veteran, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Gajah Mada, Universitas Prasetiya Mulia, Universitas Negeri Yogyakarta, hingga Universitas Hasanuddin.

Read More

Perwakilan LRMPHP Ikuti Pendampingan Sosialisasi Data LK (Span) TW 3 TA 2019 lingkup BRSDM

Pendampingan Sosialisasi Data LK (Span) TW 3 TA 2019 lingkup BRSDM

Jakarta – Sekretaris BRSDM Maman Hermawan membuka sekaligus memberikan arahan pada kegiatan Pendampingan Sosialisasi Data LK (Span) TW 3 TA 2019 lingkup BRSDM, yang terlaksana pada 11-12 okt 2019.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan teknis dan asistensi kepada Satker lingkup BRSDM dalam menyusun Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2019 tingkat UAKPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada BRSDM sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2019 tingkat Eselon I BRSDM (UAPPA E1).

Penyusunan Laporan Keuangan dilakukan melalui tahap rekonsiliasi data transaksi keuangan dan  tahap penyusunan LK. Langkah-langkah penyusunan Laporan Keuangan, yakni: Melakukan Rekonsiliasi Internal (pencocokan data antara SAIBA dan Simak BMN); Upload ADK Tepat Waktu melalui aplikasi e-Rekon; Membuat Laporan Keuangan Satker; serta Membuat Telaah Laporan Keuangan Satker

Disamping hal teknis tersebut, Satker agar mulai mengidentifikasi catatan penting sampai dengan triwulan III 2019, sebagai bahan untuk menyusun Catatan atas Laporan Keuangan yang akan dituangkan dalam LK Tahunan 2019.

“Harapan kami, dengan asistensi yang dilakukan oleh Narasumber serta pendampingan petugas akuntansi BRSDM, output data keuangan dan BMN Satker lingkup BRSDM memenuhi standar akuntansi, dengan kriteria tidak terdapat Transaksi Dalam Konfirmasi, tidak terdapat Unregister, tidak terdapat Saldo Tidak Normal, meminimalkan Pagu Minus, tidak terdapat Pengembalian Belanja (Pengembalian Belanja melebihi realisasi, tidak terdapat Neraca Tidak Balance, serta t idak terdapat selisih Rekonsiliasi Internal,” tutur Maman Hermawan.

Lebih jauh lagi pihaknya berharap dengan tersusunnya laporan Keuangan TW III Tahun 2019 ini, maka laporan Keuangan Tahun 2019 akan lebih  berkualitas, dengan hasil reviu Itjen yang bersih tanpa catatan, serta menjadi penyumbang opini WTP bagi LK KKP Tahun 2019.

Perwakilan LRMPHP Ikuti Pendampingan Sosialisasi Data LK (Span) TW 3 TA 2019 lingkup BRSDM

                         

Read More

Petani Bantul Sukses Uji Coba Budidaya Minapadi

Petani Bantul Sukses Uji Coba Budidaya Mina Padi

Musim tanam kali ini digunakan oleh para petani yang tergabung di Kelompok Tani Dwi Manunggal untuk ujicoba budidaya mina padi. Dengan difasilitasi Kementrian Kelutan dan Perikanan (KKP) RI, ujicoba ini berhasil menghasilkan panen lebih banyak dibanding sebelumnya. Meski dilakukan saat musim kemarau, ikan nila dari sawah dapat berkembang dengan baik.

             Dengan sistem budidaya mina padi mampu hasilkan gabah 11 ton perhektar

Penyuluh Perikanan Badan Riset SDA Kelautan dan Perikanan, Sulistyatmoko menjelaskan bahwa fasilitasi dari KKP RI untuk lahan seluas 15 hektar. Hasil panen, Sulis menilai jauh lebih baik karena satu hektar dapat menghasilkan padi hingga 11 ton. Padahal rata-rata lahan di wilayah itu tanpa mina padi hanya menghasilkan 9,93 ton. Angka ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan hasil panen rata-rata Kabupaten Bantul yang hanya sekitar 6 ton perhektarnya. “Untuk ikan bisa sampai 800 kilogram,” imbuhnya disela panen raya di Dusun Nglebeng, Tamanan, Banguntapan, Jumat (4/10).

Ikan nila mampu membantu pertumbuhan padi

Sulis menambahkan dengan sistem ini petani selain mendapat hasil lebih banyak, dapat memanen ikan yang dibudidaya. Menurutnya ikan jenis nila yang dibesarkan di sawah tersebut bukan hanya sebagai penunjang pemanfaatan lahan. Namun juga dapat membantu pertumbuhan padi. Nila akan memakan hama sehingga petani tidak perlu melakukan penyemprotan pestisida. Selain itu pemupukan juga hanya dilakukan cukup sekali dari mulai tanam hingga panen. Kotoran ikan dinilai dapat memberikan nurisi tambahan bagi tanaman, sehingga dapat berkembang dengan lebih baik. “Hasil panen tambah dan biaya produksi petani menurun,” paparnya.

Ketua Kelompok Tani Manunggal, Subandi membenarkan hal ini. Bahkan menurutnya sejak ikan nila dimasukkan ke sawah dia tidak lagi menemui tanaman padi yang tidak produktif atau biasa disebut gabuk. Tanaman padi yang gabuk akan menjadi makanan ikan nila termasuk rumput-rumput pengganggu diantara tanaman padi. “Tidak perlu disorok, karena tidak ada rumput yang perlu dibersihkan,” paparnya.

Tak butuh air yang berlimpah agar ikan nila tetap hidup

Subandi menambahkan seluruh lahan di kelompoknya sekitar 18  hektar namun yang digunakan ujicoba baru 15 hektar saja. Pada saat usia padi 20 hari bibit nila mulai ditebar di sawah. Perawatannya hanya diberi pakan yang juga bantuan dari KKP. Rata-rata setiap seribu meter persegi sawah, menghabiskan pakan jenis pellet B78 sebanyak 100 kilogram hingga panen. Saat dipanen dalam satu kilogram terdiri dari 8-10 ekor ikan nila. “Pertumbuhannya cepat kalau nila,” sebutnya.

Penerapan sistem mina padi ini hanya sedikit merubah teknis persawahan. Di tepi sawah akan dibuat kolam dalam, meskipun tidak lebar namun kedalaman air sekitar 40 cm. Sedangkan kedalam air dibagian lain tetap sama seperti sawah pada umumnya, sekitar 10 cm. Menurutnya lokasi persawahan itu tidak pernah kekurangan air. Selama ini mengandalkan saluran irigasi Bendung Mrican dengan air yang bersumber dari Sungai Gajahwong. Subandi mengatakan syarat utamanya adalah ketersediaan air, sehingga air di sawah harus tetap terjaga. “Tidak harus dalam, yang penting air itu ada terus,” tandasnya.

Hama regul jadi ancaman utama budidaya mina padi

Sejauh ini kendala yang dihadapi oleh petani justru pada hama ikan berupa regul. Hewan pemakan ikan ini menjadi musuh petani, karena jaring yang dipasang mengelilingi sawah tidak mampu menghalau regul. Selain itu belum adanya jaringan pemasaran ikan yang membeli ikan hasil petani. Namun begitu Subandi mengaku akan melanjutkan sistem mina padi tersebut. Meskipun diperkirakan lahan akan berkurang, Subandi yakin petani lain mulai tertarik untuk melanjutkan sistem ini. “Kalau selanjutnya kan petani harus mandiri ya, tidak bisa mengandalkan bantuan lagi jadi tidak bisa sebanyak sekarang,” pungkasnya.

Sumber : jogja.idntimes

Read More

CEGAH KEMATIAN MASSAL IKAN, KKP DORONG PANEN PARSIAL JELANG PERUBAHAN MUSIM

Nomor : SP261/SJ.04/X/2019

SIARAN PERS

JAKARTA (1/10) –  Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) melakukan upaya pencegahan dan pengendalian atas penyebab kematian ikan massal yang terjadi akibat perubahan musim. Terlebih saat ini Indonesia tengah mengalami musim kemarau akibat memanasnya suhu muka laut di Samudera Pasifik bagian tengah hingga timur. Musim kemarau kini sudah menghampiri utara dan timur Aceh, Sumatera Utara, Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan bagian tenggara, pesisir barat Sulawesi Selatan, pesisir utara Sulawesi Utara, pesisir dalam perairan Sulawesi Tengah, sebagian Maluku, dan Papua bagian selatan.

Kepala BRSDM, Sjarief Widjaja mengungkapkan, kematian massal ikan pada umumnya terjadi karena adanya pergantian cuaca sehingga terjadi penurunan massa air hingga upwelling, yang menyebabkan pasokan oksigen ikan berkurang secara drastis. Hal tersebut berimbas pada rusaknya suhu air.

BRSDM merekomendasikan untuk sementara waktu aktivitas Keramba Jaring Apung (KJA) dihentikan terlebih dahulu sekitar dua bulan, agar perairan bisa memperbaiki kondisinya seperti semula. Di samping itu, ia juga mendorong pembudidaya untuk melakukan panen sebagian atau panen parsial.

“Ketika waktu kematian massal ikan sudah diketahui, kenapa tidak dilakukan panen parsial, panen awal, sehingga risiko kematian massal akan lebih kecil,” ungkap Sjarief di Jakarta, Selasa (1/10).

Berdasarkan hasil riset dan informasi yang dilakukan oleh Peneliti Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) - BRSDM, Krismono dan Joni Haryadi, kemarau yang melanda Indonesia saat ini membuat daerah perairan waduk dan telaga mengalami penurunan kedalaman air dari 10 - 20 m, luas perairan menurun sehingga tinggal 50 - 60 persen.  Hal ini mengindikasikan bahwa daya dukung perairan juga menurun. Daerah perairan yang mengalami penurunan kedalaman antara lain Telaga Sarangan, Danau Singkarak, Waduk Kedung Ombo, Rawa Pening, Waduk Saguling, Waduk Cirata, Waduk Wadaslintang, dan Waduk Sempor, serta Waduk Jatiluhur.

Penyusutan volume air ini juga menyebabkan konsentrasi beberapa senyawa kimia perairan menjadi lebih tinggi. Berdasarkan prakiraan cuaca dari BMKG, musim hujan akan diawali sekitar Oktober-November 2019 serta puncaknya terjadi pada Januari 2020.

“Seperti biasa, pada musim hujan maka akan terjadi pencucian daerah tangkapan air (catchment area) dengan air hujan yang kemudian masuk ke perairan waduk atau danau. Masuknya air dengan material yang dibawa dari wilayah daratan dan besarnya arus yang masuk keperairan akan mengakibatkan pembalikan material di dasar perairan yang dangkal, sehingga akan mengakibatkan kualitas air yang jelek. Ini dapat mengakibatkan kematian ikan khususnya ikan budidaya dalam keramba jaring apung,” tuturnya.

Menurutnya, konsentrasi oksigen saat ini masih baik dan layak untuk kehidupan ikan. Sebagai contoh di Telaga Sarangan berkisar 5,59-6,23 mg/L; untuk Kedung Ombo 9,42 mg/L, dan Waduk Jatiluhur berkisar 3,83-5,76 mg/L. Namun konsentrasi oksigen terlarut ini akan menurun secara drastis ketika datang musim penghujan. Hasil monitoring rutin menunjukkan bahwa konsetrasi oksigen pada musim penghujan berkisar 1,54-3,55 mg/L, sedangkan konsentrasi oksigen yang dibutuhkan oleh ikan > 5 mg/L.

Pada musim penghujan, dikatakan terdapat hembusan angin kencang serta arus air yang deras dari sungai inlet yang menyebabkan pembalikan massa air dari dasar. Air di dasar perarian umumnya akan memiliki kualitas air yang kurang baik dengan kandungan oksigen yang rendah dan kosentrasi senyawa yang bersifat racun seperi nitrit dan amoniak sehingga ketika terjadi pembalikan massa air akan menyebabkan kematian ikan.

Kualitas yang buruk ini sebagai akibat dari dekomposisi bahan organik yang terakumulasi di dasar perairan. "Pada umumnya kematian massal ikan ditandai oleh terjadinya mendung disertai gerimis selama beberapa hari. Hal ini mengakibatkan proses fotosintesis yang menghasilkan oksigen diperairan menjadi tidak optimal, sedangkan oksigen yang ada terus digunakan untuk respirasi. Sehingga konsentrasi oksigen tidak mencukupi untuk organisme akuatik termasuk ikan budidaya," jelasnya.

Sementara Joni menambahkan, untuk pembudidaya ikan, kondisi perairan tersebut harus menjadi perhatian. "Pembudidaya harus mengambil langkah-langkah antisipasi untuk ikannya. Langkah tersebut antara lain dengan: mengurangi kepadatan ikan (dengan dipanen), memindahkan letak KJA ke tempat yang lebih dalam, atau mempersiapkan alat aerasi karena biasanya kandungan oksigen terlarut turun, mempersiapkan penampungan ikan di kolam darat, dan lain-lain. Perhatian ini untuk pembudidaya ikan dalam KJA yang ada di perairan waduk atau danau supaya tidak terjadi kerugian besar karena kematian ikan masal,” papar Joni.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa fenomena kematian ikan budidaya tersebut sudah sering terjadi dan menimbulkan kerugian bagi pembudidaya bahkan hingga gulung tikar.  Terkadang petani telah mengetahui tentang fenomena kematian massal ikan, namum tetap melakukan kegiatan budidaya pada saat rawan kematian karena tergiur besarnya keuntungan yang akan diperoleh ketika dapat panen ikan.

Untuk beberapa lokasi seperti Waduk Jatiluhur dan Danau Toba, BRSDM telah mengeluarkan rekomendasi berupa kalender ‘Prediksi Kematian Massal Ikan’ dan skema ‘Alur Penanganan Kematian Massal Ikan’, yang berisikan data dan informasi penyebab kematian massal ikan di KJA, termasuk upaya penanggulangannya sebagai bagian upaya pencegahan dan pengendalian peristiwa kematian massal ikan agar tidak kembali terjadi. Kalender tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pembudidaya.

Kejadian kematian massal ini umumnya terjadi pada badan air dengan kegiatan budidaya yang telah melebihi daya dukung lingkungan. Oleh karena itu, pihak pengelola juga harus mengakkan aturan tentang jumlah KJA yang boleh beroperasi.

Beban pencemaran yang masuk ke perarain juga berasal dari luar badan air, sehingga aktivitas pemanfaatan lahan di sekitar badan air juga harus diperhatikan. Kegiatan pertanian dan perkebunan yang menggunakan pupuk serta limbah rumah tangga yang masuk ke badan air juga menyebabkan penurunan kualitas air.

Sebagai informasi, BRPSDI adalah Unit Pelaksana Teknis  KKP di bidang riset pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut. BRPSDI mempunyai tugas pokok melakukan riset pemulihan, konservasi, dan rehabilitas terhadap  sumber daya ikan dan lingkungan di perairan laut dan tawar.

Lilly Aprilya Pregiwati

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri

https://kkp.go.id/artikel/14675-cegah-kematian-massal-ikan-kkp-dorong-panen-parsial-jelang-perubahan-musim

Read More