Perwakilan LRMPHP Ikuti Bimtek Penulisan Ilmiah Kepustakawanan

Perwakilan LRMPHP Ikuti Bimtek Penulisan Ilmiah Kepustakawanan

Perwakilan LRMPHP, Ipung Taufik Hidayat, mengikuti Bimbingan Teknis Penulisan Ilmiah Kepustakawanan, pada tanggal 5-7 November 2019 di Gedung Mina Bahari (GMB) IV Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kegiatan bimtek dalam rangka mewujudkan pustakawan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) yang berkualitas dan kreatif, dibuka oleh Sekretaris BRSDM, Maman Hermawan.

Dalam arahannya, Maman Hermawan mengingatkan kembali peran pustakawan sebagai fasilitator ilmu pengetahuan guna mendukung penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat. “Sebenarnya orang-orang di BRSDM sangat kompeten, namun tanpa menulis maka tidak ada bukti tertulis atas kepandaiannya,” tuturnya. Oleh karena itu perpustakaan perlu memperbarui koleksinya dan terus mempertajam kepekaannya dalam menangkap keinginan para pemustaka. Maman Hermawan juga menyampaikan bahwa perpustakaan harus mulai berbenah untuk menghadapi perubahan kebutuhan pemustaka yang bergeser dari media fisik ke media digital. 

Sebagai narasumber kegiatan bimtek diantaranya dari Sekretariat BRSDM, Universitas YARSI, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) dan Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Jakarta. Ivan Deka Fiyanto dari BRSDM menyampaikan pentingnya pustakawan memahami beberapa unsur kegiatan dalam pengelolaan jabatan fungsionalnya yaitu pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, pengembangan sistem kepustakawanan; pengembangan profesi, serta penunjang tugas pustakawan. Indah Kurnianingsih dari YARSI menyampaikan pengenalan metode LibQual+TM, yaitu suatu metode yang khusus dikembangkan untuk mengukur kualitas layanan perpustakaan. Dengan metode LibQual+TM, unsur-unsur penyusunnya sudah disesuaikan dengan kebutuhan perpustakaan sehingga peningkatan kualitas layanan dapat terukur dan terarah dalam meningkatkan layanannya. Pustakawan Indra Astut, dari Perpusnas. menyampaikan pemaparan tentang butir kegiatan pustakawan berdasarkan PERMENPAN Nomor 9 Tahun 2014. Sementara itu, Heri Triyono dari STP menyampaikan materi tentang Aplikasi Zotero. Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah sitasi karya tulis dan membantu mengumpulkan, mengatur, mengutip, maupun membagikan karya ilmiah hasil penelitian. 

Bimtek Penulisan Ilmiah Kepustakawanan diakhiri dengan kunjungan ke Perpusnas RI, Jakarta. Salah satu layanan tentang keanggotaan Perpusnas secara konvensional maupun online diperkenalkan kepada para peserta bimtek. Selain layanan kenggotaan, Perpusnas juga memberikan beberapa layanan online lainnya seperti ISBN (International Standard Book Number), OPAC (Online Public Access Catalog), iOS (Indonesia One Search by Perpusnas), IPUSNAS (Perpustakaan Digital Bergerak) dan E-RES (Koleksi Digital Berlangganan). 

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat mendorong peningkatan layanan perpustakaan serta kompetensi pustakawan dalam membuat karya tulis ilmiah kepustakawanan. Meskipun banyak keterbatasan, perpustakaan harus terus berinovasi untuk melakukan yang terbaik dalam mendukung riset dan pengembangan SDM. 

Read More

RAKER BERSAMA KOMISI IV DPR RI, KKP JABARKAN PROGRAM PRIORITAS PRESIDEN

SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

RAKER BERSAMA KOMISI IV DPR RI, KKP JABARKAN PROGRAM PRIORITAS PRESIDEN

JAKARTA (7/11) – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersama jajaran Pejabat Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaksanakan rapat kerja yang pertama bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (6/11) di Kantor DPR RI, Senayan. Rapat kerja dalam rangka pengenalan dan penjelasan program-program prioritas KKP tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR RI Periode 2019-2024 Sudin dan Wakil Ketua DPR RI Dedi Mulyadi, G. Budisatrio Djiwandono, Hasan Aminuddin, dan Daniel Johan.

Menteri Edhy dalam sambutannya mengatakan, Rencana Jangka Menengah Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 mengacu pada visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yaitu “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, dan berlandaskan gotong royong.” Untuk itu, KKP siap laksanakan 5 program utama sebagai prioritas Presiden yaitu membangun sumber daya manusia (SDM), melanjutkan pembangunan infrastruktur, menghapus kendala regulasi, menyederhanakan birokrasi, dan melakukan transformasi ekonomi.

Untuk itu, kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan pada peningkatan SDM; pemberdayaan dan perlindungan usaha; pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP); peningkatan pengawasan SDKP; industrialisasi kelautan dan perikanan; peningkatan usaha dan investasi; penguatan kebijakan dan regulasi berbasis data, informasi, pengetahuan faktual, dan komunikasi dengan stakeholders; dan reformasi birokrasi.

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah membangun komunikasi dengan stakeholders kelautan dan perikanan; mengoptimalkan perikanan budidaya; membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dan penguatan sistem karantina ikan; pengelolaan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; penguatan pengawasan SDKP; serta penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan. Adapun dua poin pertama, menurut Menteri Edhy sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. 

“Pada saat saya ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, beliau menugaskan 2 hal besar kepada saya. Yang pertama adalah membangun komunikasi dua arah dengan stakeholder di sektor perikanan di antaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pembudidaya rumput laut, dan stakeholder lainnya baik itu pengusaha besar maupun kecil. Jika tidak ada komunikasi yang baik, bagaimana kita bisa bicara program ke depannya,” papar Menteri Edhy.

“Kedua, program yang tidak kalah pentingnya, yang sangat menarik perhatian beliau adalah bagaimana meningkatkan program perikanan budidaya sebanyak-banyaknya. Kita tahu bagaimana potensi perikanan budaya kita ini belum optimal dilaksanakan.  Maka ke depan kami akan fokus ke budidaya di pesisir, laut, dan perairan umum baik itu sungai, danau, rawa, maupun waduk-waduk. Saya yakin banyak daerah tidak punya laut tapi punya waduk atau perairan umum lainnya,” lanjut Menteri Edhy. 

Terkait agenda prioritas ini, tahun 2020 KKP menargetkan pertumbuhan PDB perikanan sebesar 7,9% yang akan didukung dengan peningkatan produksi perikanan 26,46 juta ton, produksi garam 3 juta ton, Nilai Tukar Nelayan sebesar 115, tingkat konsumsi ikan 56,39 kg/kapita/tahun, nilai ekspor hasil perikanan USD6,17 miliar, dan jumlah luas kawasan konservasi perairan seluas 23,40 juta ha.

Pagu alokasi anggaran KKP tahun 2020 sebesar Rp6,45 triliun. Anggaran ini dialokasikan Rp702,46 miliar bagi Ditjen Perikanan Tangkap; Rp739,57 miliar bagi Ditjen Perikanan Budidaya; Rp366,02 miliar bagi Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; Rp507,85 miliar bagi Ditjen Pengelolaan Ruang Laut; Rp1,06 triliun bagi Ditjen PSDKP; Rp601,08 miliar bagi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Kamanan Hasil Perikanan (BKIPM); Rp1,87 triliun bagi Badan Riset dan SDM; Rp85,27 miliar bagi Inspektorat Jenderal, dan; Rp515,62 miliar bagi Sekretariat Jenderal. 

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyampaikan, Indonesia dianugerahi laut yang begitu luas dengan berbagai sumber daya ikan di dalamnya. Indonesia merupakan negara kelautan yang besar karena memiliki laut seluas 5,8 juta km2 dan pulau sejumlah 17.504 yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Menurutnya, menjadi tantangan bangsa untuk mengelola, memanfaatkan, dan melindungi potensi ini secara bijak, lestari, dan berkelanjutan guna tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Komisi IV DPR RI menaruh harapan besar kepada saudara Edhy Prabowo sebagai nakhoda Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang baru. Semoga mampu menghadirkan terobosan-terobosan kebijakan yang merupakan aspirasi dari pelaku utama, khususnya program bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur sarana prasarana, peningkatan SDM, optimalisasi pengawasan, pemberdayaan lingkungan, peningkatan hasil produk yang bernilai tambah serta berdaya saing, dan lain sebagainya,” paparnya. 

Ia juga berpesan agar arah kebijakan tidak hanya fokus pada upaya konservasi tetapi juga memperhatikan aspek sosial masyarakat sehingga di kalangan bawah atau grass root tercipta kondisi yang kondusif, tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan, dan tidak menimbulkan kegaduhan yang sewaktu-waktu dapat merongrong keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Semoga Pak Edhy senantiasa berkomitmen dalam memperjuangkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, petambak petambak garam, dan masyarakat pesisir, serta membangun industri perikanan berkelanjutan,” ucapnya. 

Dalam rapat kerja tersebut, Komisi IV DPR RI meminta KKP untuk mempertahankan dan meneruskan program yang telah baik pada periode sebelumnya. Namun di samping itu juga memberikan beberapa masukan atau saran kepada KKP. Salah satunya yaitu mengenai peninjauan kembali beberapa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang ada. Beberapa Permen KP yang disinggung di antaranya yang mengatur mengenai penangkapan kepiting, lobster, dan rajungan; transshipment di tengah laut, dan larangan pengoperasian cantrang. 

Menanggapi masukan tersebut, Menteri Edhy mengatakan, KKP akan melakukan pembahasan kembali dengan mengedepankan aspek kehati-hatian agar tidak menimbulkan konflik baru. KKP akan meminta masukan dari para ahli dan para stakeholder kelautan dan perikanan seperti nelayan, pembudidaya ikan, pembudidaya rumput laut, petambak garam, dan pelaku usaha perikanan. 

“Ini harus kita kaji kembali dengan hati-hati. Contoh kecil saja kepiting. Kepiting harus 150 gram yang boleh dibawa. Tapi kan ternyata ada kepiting budidaya yang soft shell yang tidak perlu sampai 150 gram dulu baru dijual,” ungkap Menteri Edhy.

“Kami tidak mau gegabah. Kami tetap harus melakukan kehati-hatian. Kami akan libatkan stakeholder untuk ikut juga merumuskan. Kita harus berpikir secara bijaksana dan jernih untuk negara  dan untuk masyarakat. Kita mengelola negara, kita mengelola kepentingan besar, bukan hanya mengelola kepentingan kelompok-kelompok. Jadi harus pastikan semua masyarakat dapat menikmati manfaatnya,” imbuhnya. 

Terakhir, Komisi IV DPR Ri juga meminta KKP untuk segera mengisi 151 posisi jabatan Eselon I hingga IV yang masih kosong untuk mendorong percepatan kebangkitan industri perikanan. 

Menanggapi hal tersebut, Menteri Edhy mengatakan, KKP telah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk dapat mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon 2) dengan mekanisme talent pool. Saat ini usulan dalam proses untuk mendapat persetujuan lebih lanjut dari KASN.

“Saya akan pastikan orang-orang yang menempati jabatan ini adalah orang-orang yang mau kerja untuk menyelesaikan masalah di sektor ini, bukan karena dia orang kementerian atau orang yang dekat dengan pejabat. Kita perlu berhati-hati dalam melakukan pengisian supaya tidak ada demoralisasi dan mampu menghadirkan semangat baru di lingkungan yang sangat optimis ini,” pungkasnya.

Lilly Aprilya Pregiwati

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Read More

Pelaksanaan Monev Kegiatan INTAN ALTIS-2 di Kota Pekalongan

Pelaksanaan monev INTAN ALTIS-2 di Kota Pekalongan

Monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan kegiatan Inovasi Teknologi Adaftif Lokasi Perikanan (INTAN) Alat Transportasi Ikan Segar (ALTIS-2) di Kota Pekalongan pada tanggal 30-31 Oktober 2019 telah dilakukan. Kegiatan monev didahului dengan kunjungan di Dinas Kelautan dan Perikanan (Dinas KP) Kota Pekalongan untuk berkoordinasi serta mendapatkan informasi umum terkait pelaksanaan uji terap ALTIS-2. Tim monev Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) dipimpin oleh Tri Nugroho Widianto diterima oleh Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, Pratiwi  Rahayu Soerono dan penyuluh perikanan Kota Pekalongan.

Pada kesempatan tersebut, Tri Nugroho Widianto menjelaskan rencana kegiatan monev uji terap INTAN ALTIS-2, sekaligus meminta ijin untuk melibatkan penyuluh dalam pelaksanaannya. Sementara itu, Dinas KP yang diwakili Pratiwi Rahayu Soerono menyampaikan secara umum pelaku uji terap lebih banyak mendapat manfaatnya. Oleh karena itu apabila selama monev ditemukan keluhan terkait ALTIS-2 dari para penguji terap disarankan untuk segera ditindaklanjuti. Selain itu, Pratiwi Rahayu Soerono berharap akan ada penambahan jumlah volunteer lagi di Kota Pekalongan. 

Pada pelaksanaan monev INTAN ALTIS-2 di Kota Pekalongan, terdapat enam volunteer yang dievaluasi. Tim monev didampingi penyuluh perikanan setempat. Para penyuluh yang mendampingi pelaksanaan monev diantaranya Nur Isnaini T., Anifah Yuniati, Budhi Kuncoro Jati, Faisal Widia Putra N., dan Mohamad Wahit. 

Monev dilakukan dengan cara wawancara, diskusi dan pengamatan langsung, selanjutnya dituangkan dalam lembar penilaian (score sheet) penggunaan ALTIS-2. Hasil penilaian oleh volunteer terhadap kinerja ALTIS-2 berguna sebagai bahan masukan untuk melakukan pendampingan lanjutan. Berdasarkan data yang diperoleh, secara umum ALTIS-2 dapat membantu kegiatan transportasi/jual beli ikan dan tidak menemui kendala yang berarti selama penggunaannya.

Salah satu volunteer, Ibu Nurmiati menjelaskan bahwa dengan ALTIS-2 ini dapat mengurangi biaya penggunaan es dari Rp. 10.000 menjadi Rp. 3.000 untuk sekali keliling berjualan selama 5-6 jam. Selain itu, ikan yang dijual lebih terjaga kualitasnya dan dapat menjangkau sampai perumahan. “Penampilan ALTIS-2 bersih dan menarik, saya jadi lebih percaya diri selama berjualan,” katanya. Selama berjualan tersebut  banyak mendapat tanggapan yang positip dari para pembeli. 

Seperti halnya Ibu Nurmiati, Bapak Budiono mengaku ALTIS-2 dapat meningkatkan omset penjualannya dari 15 kg menjadi 25 kg. Peningkatan sebesar 10 kg ini dikarenakan penggunaan es batu saat berjualan lebih sedikit sehingga dapat menambah jumlah ikan yang dijual. Meskipun jumlah es batu yang digunakan lebih sedikit, namun masih dapat mempertahankan kualitas ikan yang dijual. Selain kualitas ikan lebih segar, penampilan ALTIS-2 yang rapi dan bersih membuat jumlah pembeli meningkat. 

Peningkatan jumlah konsumen setelah menggunakan ALTIS-2 juga disampaikan oleh Bapak Jumadi. Setelah menggunakannya, ikan yang dijual kualitasnya lebih terjaga sehingga banyak konsumen lebih tertarik untuk membeli. “ALTIS-2 dapat mengurangi biaya es dan ikan/udang yang dijual tetap segar”, katanya. Selain itu, Bapak Jumadi juga menyampaikan bahwa meskipun  pendingingan ALTIS-2 kurang maksimal, tetapi hal ini dapat diatasi dengan tetap mempertahankan penggunaan es sehingga kondisi kesegaran ikan bisa tetap terjaga.

Hal lain yang masih menjadi kendala dan hambatan penggunaan ALTIS-2 oleh volunteer diantaranya penggunaan aki yang cukup menambah berat ALTIS-2 sehingga mengurangi kenyamanan terutama volunteer perempuan. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Akhmad Ruwah dan Ibu Susanti, sehingga ALTIS-2 belum efektif digunakan oleh mereka. Hal lainnya adalah proses pengecasan aki yang membutuhkan waktu dan cara tertentu sebelum digunakan kembali.

Dari hasil evaluasi dari para pengguna ALTIS-2 tersebut, selanjutnya akan dijadikan bahan pertimbangan untuk pengembangan dan kesempurnaan alat. Untuk itu perlunya pendampingan dan evaluasi secara berkala terhadap para volunteer  untuk mengefektifkan penggunaan ALTIS-2.

Read More

Perwakilan LRMPHP Ikuti Workshop Penajaman Prioritas Kerja Sama Riset dan SDM

Perwakilan LRMPHP Ikuti Workshop Penajaman Prioritas Kerja Sama Riset dan SDM

Perwakilan LRMPHP, Iwan Malhani Al Wazzan mengikuti Workshop Penajaman Prioritas Kerja Sama Riset dan SDM pada 31 Oktober - 2 November 2019 di Ballroom The Margo Hotel Depok. Kegiatan ini terlaksana dalam rangka penguatan strategi dan prioritas kerja sama riset dan SDM KP sekaligus memperbaharui pemahaman alur penyusunan dokumen kerja sama dan administrasi kerja sama hibah bagi UPT (unit pelaksana tugas) dan merupakan kelanjutan dari rangkaian kooridnasi kerja sama BRSDM yang kami awali dengan pertemuan rutin triwulan dalam rangka updating dan monev pelaksanaan kerja sama.

Workshop Penajaman Prioritas Kerja Sama Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan dibuka secara resmi oleh Kepala BRSDM, Sjarief Widjaja. Dalam arahannya, Sjarief menyampaikan bahwa kerja sama yang selama ini dilaksanakan, ditujukan untuk memperkuat fungsi manajemen sumber daya yang dimiliki oleh BRSDM. Di samping itu, dikatakan bahwa terdapat tiga prioritas utama terkait filosofi dan prinsip kerja sama riset dan SDM yang harus menjadi landasan dalam setiap bentuk kerja sama, yakni mengenal potensi diri, mengidentifikasi keunggulan mitra, serta mengkalkulasi asas kemanfaatan. Hal tersebut secara lebih detail telah dituangkan dalam rancangan program-program prioritas kerja sama BRSDM bidang pendidikan kelautan dan perikanan, pelatihan masyarakat KP, penyuluhan perikanan, inovasi teknologi adaptif lokasi perikanan, serta inovasi teknologi adaptif lokasi kelautan.

Workshop Penajaman Prioritas Kerja Sama Riset dan SDM diikuti oleh 120 peserta yang terdiri dari Eselon 3 dan 4 Lingkup BRSDM serta pelaksana yang menangani kegiatan kerja sama dari 48 UPT BRSDM, yang tersebar dari Aceh hingga Sorong. Hadir sebagai narasumber, Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri, KKP (Prioritas Kerja Sama Riset dan SDM KP dengan Mitra Luar Negeri); Biro Perencanaan, KKP & Biro Hukum dan Organisasi, KKP (Kebijakan Umum Kerja Sama Riset dan SDM KP dengan Daerah); Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen, Kemenkeu & Biro Perencanaan, KKP (Strategi Pengelolaan Kerja Sama Hibah Riset dan SDM KP Luar Negeri).

Guna mengetahui kondisi terkini dan orientasi kegiatan di masing-masing pusat lingkup BRSDM, hadir Kepala Pusat atau yang mewakili untuk meyampaikan Prioritas dan Status Kerja Sama Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan. Workshop juga diisi sesi coaching clinic oleh Philipus Parera, pengajar dan mentor (Redaktur Eksekutif) dari Tempo Institute, guna meningkatkan kapasitas dalam penyusunan dokumen executive summary kerja sama (seperti pengajuan grant, laporan) dengan materi Jurus Jitu Menulis dan Executive Summary.

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah pemutakhiran data terkait perkembangan kerja sama di masing-masing UPT; peningkatan wawasan terkait strategi dan prioritas kerja sama bidang kelautan dan perikanan; penyegaran kemballi pemahaman alur penyusunan dokumen kerja sama dan administrasi kerja sama hibah; peningkatan komunikasi dan koordinasi diantara para stakeholder penatalaksana kerja sama di lingkup BRSDM dan Sekretariat Jenderal, serta; peningkatan keterampilan penyusunan executive dan grant summary sebagai salah satu dokumen penting yang menunjang keberhasilkan kegiatan kerja sama.

Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan komitmen antara para Kepala Pusat BRSDM untuk melaksanakan inisiasi kerja sama sesuai dengan kebutuhan prioritas riset nasional dan implementasi kegiatan kerja sama yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan administrasi yang berlaku.

Read More

Mesin Penggiling Daging Berdaya Rendah Sebagai Penunjang Usaha Diversifikasi Produk Olahan Ikan Skala UKM

Era milenial menuntut industri makanan untuk dapat menciptakan diversifikasi produk olahan yang beraneka ragam, hal ini terkait dengan kaum milenial yang memiliki kecenderungan ingin mencoba dengan hal–hal baru. Dalam hal ini tentunya, industri makanan tetap memperhatikan nilai gizi makanan yang dihasilkan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah (value added) suatu produk melalui diversifikasi produk. 

Diversifikasi produk perikanan telah banyak dipublikasikan seperti di Jurnal Teknologi dan Industri Pangan Volume XIV No (1) oleh Agustini pada Tahun 2003 dan Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 23 No (4) oleh Damanik pada Tahun 2017. Salah satu contoh bahan untuk membuat diversifikasi produk olahan adalah ikan. Menurut Agustini dkk, sumberdaya ikan dikenal sebagai penghasil asam lemak. Ikan kaya akan gizi yang didalamnya terkandung senyawa protein, mineral, lemak serta penghasil terbesar asam lemak Omega-3 (Polyunsaturated Fatty Acids/PUFA) khususnya eicosapentaenoic (EPA) dan docosahexaenoic (DHA) yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Omega-3 (PUFA) yang terkandung dalam ikan salah satu fungsinya berperan dalam perkembangan otak manusia dimulai sejak kehamilan pada trimester ketiga pada saat wanita hamil hingga 18 Bulan setelah kelahiran, sehingga makanan konsumsi PUFA ibu hamil dan menyusui harus diperhatikan. Protein ikan memberikan kontribusi terbesar dalam kelompok sumber protein hewani sekitar 57,2% dibanding daging, telur dan susu seperti yang dikutip dari data Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) BPS (Gambar 1.). 

Gambar 1. Grafik Kontribusi Konsumsi Protein Ikan Terhadap Total Konsumsi Protein 

Sumber : Data Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) BPS

(http://gizi.depkes.go.id/wp-content/uploads/2015/02/IKAN-UNTUK-KETAHANAN-PANGAN-DAN-GIZI-NASIONAL-Bag-II.pdf)

Melalui diversifikasi produk perikanan diharapkan dapat meningkatkan kebutuhan masyarakat akan konsumsi ikan sesuai dengan program GEMARIKAN (Gemar Memasyarakatkan Makan Ikan) yang telah diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program tersebut bertujuan salah satunya untuk menanggulangi persoalan gangguan pertumbuhan (stunting). Diversifikasi produk perikanan misalnya olahan ikan yang telah dikembangkan berbentuk produk fish jelly. Beberapa olahan fish jelly produk yang sudah ada dipasaran diantaranya produk nugget, bakso, kamaboko, empek-empek, otak-otak, galantin, siomay, sosis dan lain lain.

Pembuatan diversifikasi produk olahan ikan tersebut menggunakan bahan dasar daging ikan lumat yang diperoleh dari proses penggilingan daging sehingga dibutuhkan peralatan berupa mesin penggiling daging. Mesin penggiling daging berfungsi untuk melumatkan daging sehingga diperoleh daging lumat yang akan diproses lebih lanjut menjadi produk olahan fish jelly. Mesin penggiling daging banyak dijumpai di pasaran dengan berbagai tipe dan kapasitas yang bervariasi. 

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan telah membuat mesin penggiling daging skala UKM dengan kapasitas 90 kg/jam, ukuran diameter screen 6 mm dan spesifikasi mesin 180 Watt (Gambar 2.). Desain tersebut disesuaikan dengan karakteristik UKM terutama dengan kebutuhan energi sangat rendah. Dengan mesin ini perkiraan biaya penggilingan daging ikan dengan asumsi listrik sebesar Rp. 1500/Kwh dibutuhkan biaya sangat rendah sebesar Rp. 295/100kg daging ikan. Pengujian kinerja mesin penggiling daging tersebut sudah dilakukan untuk membuat nugget ikan tuna (Thunnus sp.). Hasil pengujian nugget yang dihasilkan pada uji kinerja prototipe mesin penggiling daging sudah sesuai dengan standar SNI 7758: 2013.  

Gambar 2. Mesin penggiling daging skala UKM  

Penulis : Naila Zulfia, Peneliti LRMPHP

Read More

Kepala LRMPHP Paparkan Uji Kesegaran Ikan Secara Non Destruktif Pada Workshop Nasional Penyuluh Perikanan 2019 di BRPBAP3

 Workshop Nasional Penyuluh Perikanan 2019 di BRPBAP3

Kepala Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP), Luthfi Assadad, S.Pi, MSc menghadiri  Workshop Nasional Penyuluh Perikanan Tahun 2019 pada 28 Oktober 2019 di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAP3), Maros, Sulawesi Selatan. Kegiatan workshop nasional ini mengambil tema “Pengembangan Penyuluh Perikanan Di Era Rovolusi Industri 4.0” dan dirancang berdasarkan kebutuhan  peningkatan kapasitas penyuluh perikanan ditengah tuntutan teknologi perikanan yang semakain berkembang dari masa ke masa, khusunya di era revolusi industry 4.0.  

Plt. Kepala BRPBAP3, A. Indra Jaya Asaad dalam sambutan pembukaannya mengatakan bahwa workshop ini selain sebagai wadah silatuhrahmi bagi para penyuluh satminkal BRPBAP3, juga sebagai bekal pengetahuan para penyuluh tentang teknologi perikanan untuk disampaikan kepara pelaku usaha perikanan.

Sebagai keynote speaker kegiatan workshop, Sekretaris Badan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan diwakili oleh Ikhsan Haryadi dengan materi “Peran Peneliti dan Penyuluh Perikanan Dalam Hilirisasi dan   Diseminasi Inovasi KP”, Dr. Sabir tato, S.Pt, M.,Si (Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku, Badan Penyuluhan  dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian tentang “Kiat Kiat Penyuluh Menjadi Motivator Penggerak Perubahan Bagi Masyarakat”, Dodi Kurniawan, S.Pt.,MH Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi dengan materi “Peran dan Fungsi Balai Gakkum LHK Sulawesi” serta Abdul Chalid P SIP, M.Si Net TV Biro Sulsel menyampaikan materi tentang “Pemanfaatan  Media Audio Visual dalam Penyuluhan”.

Pada kesempatan tersebut, Kepala LRMPHP memberikan materi tentang alat uji kesegaran ikan segar secara non destruktif. Kepala LRMPHP menjelaskan bahwa metode pengujian ini didasarkan pada penilaian parameter citra mata dan sensor bau untuk pendektesian kesegaran ikannya. Keunggulan alat uji ini selain bersifat non-destruktif (tidak merusak bahan), pengujiannya juga cepat dan dapat mengetahui kesegaran ikan secara real time.

Selain alat uji kesegaran ikan secara non destruktif, materi tematik lainnya yang dipaparkan  merupakan hasil inovasi  dari KKP “Pengenalan dan Demo Aplikasi Laut Nusantara” dipaparkan Dr. I Nyoman Radiarta, S.Pi, M.Sc (Kepala Balai Riset dan Observasi Laut Perancak Bali, “LEDikan, Teknologi Pemikat Ikan” oleh Agus Cahyadi, S.Pi, M.Si (Kabid Perikanan Budidaya Pusat Riset Perikanan Jakarta, “Aplikasi Probiotik dan Demo Kultur Probiotik” oleh Ir. Muharijadi Atmomarsono, M.Sc (Peneliti Utama Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros) serta Dr Melta Rini Fahmi, S. Pi, M.Si (Balai Riset Budidaya Ikan Hias  Depok) tentang “Teknologi Budidaya Maggot”.

Untuk memudahkan bagi para penyuluh perikanan, pelaku usaha perikanan dan yang lainnya, materi yang disampaikan oleh para narasumber akan diupload keakun youtube BRPBAP3 Maros.

Workshop Nasional Penyuluh Perikanan Tahun 2019  dihadiri oleh 350 peserta yaitu penyuluh perikanan dari tiga propinsi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, guru SMK Perikanan yang ada di Sulsel dan Sulbar serta Sekolah Usaha Perikanan. Selain itu, turut hadir para tamu undangan dari lingkup KKP baik dari pusat maupun daerah, diantaranya Sekretaris Badan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan  dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ikhsan Haryadi, S.Pi.,M.Si, perwakilan dari Dinas KP Propinsi Sulsel Ir. Chairil Anwar, MM,  Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar Ir. Nono Hartanto, M.Ag, Kepala Sekolah Usaha Perikanan Bone, Nurdin Kasim, Kepala BKIPM Makassar, Ir. Sitti Chadidjah, M.Si, Kakelti BRPBAP3 serta para pejabat struktural lingkup BRPBAP3.

Sumber : bppbapmaros.kkp.go.id

Read More

Penyimpanan Rumput Laut Segar Menggunakan Metode Penggaraman

Rumput Laut (Foto: Dok: Wikimedia Commons)

Rumput laut merupakan makroalga yang dapat dikonsumsi karena mempunyai kandungan nutrien yang melimpah, senyawa bioaktif, rasa umami dan keuntungan ekologis. Hal tersebut menjadikan rumput laut semakin popular di negara barat. Rumput laut yang dapat dimakan terdiri dari jenis Rhodophyta, Chlorophyta dan Phaeophyta. Ketiga jenis rumput laut tersebut memiliki morfologi, tekstur, rasa dan kandungan nutrien yang berbeda. 

Hasil penelitian Nayar dan Bott pada tahun 2014, budidaya rumput laut terbesar secara global terdapat di Negara China, Korea Selatan dan Jepang. Rumput laut coklat (brown seaweeds) mengalami kenaikan secara cepat di Negara Eropa dan Amerika. Budidaya rumput laut semakin meningkat, namun demikian pengetahuan tentang pengolahan serta penanganan rumput laut segar untuk penyimpanan yang lama belum banyak diketahui.

Telah dilaporkan pada Journal of Applied Phycology oleh Schiener, et al. (2015) dan Sappati (2019) bahwa rumput laut segar memiliki kandungan 750-900 g/kg moisture, Aw (~0,90 - 0,95), dan memiliki umur simpan yang pendek jika didinginkan. Pada kondisi segar rumput laut memiliki umur simpan yang pendek, sehingga harus dikeringkan untuk memperpanjang umur simpan. Namun, metode pengeringan membutuhkan peralatan pendukung dan menghasilkan produk yang tidak cocok untuk keperluan produk rumput laut segar diberbagai hidangan.

Saat ini perkembangan teknik penyimpanan rumput laut segar dapat dilakukan dengan menggunakan penggaraman yang bertujuan menjaga mutu rumput laut. Perry et al melakukan penelitian yang dimuat pada Jurnal LWT - Food Science and Technology dengan cara memberikan perlakuan konsentrasi garam yang berbeda-beda (0, 30, 50, 180, 200 g/kg). Rumput laut yang sudah diberikan garam kemudian dimasukkan ke dalam wadah food-grade polypropylene dan disimpan pada suhu 5 °C selama 90 hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik kualitas fisika kimia (moisture, aktivitas air, ash, tekstur dan pH) rumput laut dalam berbagai perlakuan konsentrasi garam relatif konstan. Penurunan moisture terjadi pada perlakuan konsentrasi garam yang lebih tinggi (200 g/kg). 

 

Sumber : Perry et al. (2019)

Hasil uji hedonik terhadap rumput laut dengan mengukur berbagai parameter  meliputi warna, aroma, rasa, tekstur dan overal licking menunjukkan bahwa secara keseluruhan masyarakat menyukai produk salad yang dibuat dari rumput laut dengan perlakuan 50, 180 dan 200 g/kg NaCl. Teknik penyimpanan rumput laut segar dengan metode dry salting merupakan metode pengolahan yang dapat menghasilkan produk yang berkualitas tinggi yang dapat diterima konsumen dengan umur simpan dalam pendingin selama 90 hari.  

Penulis : Naila Zulfia, Peneliti LRMPHP

Read More