Menteri Edhy Dorong Penyelenggaraan Anggaran KKP Berbasis Hasil

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memberikan arahan dalam kegiatan serah terima Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) KKP bersama sederet pejabat Eselon I di Jakarta, Kamis (14/11). Dok. Humas KKP

Guna menciptakan efektivitas penyelenggaraan anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mendorong penggunaan anggaran yang berbasis pada hasil (output). Hal ini menurutnya sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo yang menginginkan kementerian/lembaga menggunakan anggaran secara bijak, bukan hanya mengejar target penyerapan.

“Kita juga harus memetakan dari anggaran ini menghasilkan apa? Selain income atau masukan ke negara, dampak ikutannya apa saja? Sehingga nanti akan kita dapatkan hasil, jumlah penyerapan tenaga kerja yang sesungguhnya,” tuturnya dalam kegiatan serah terima Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) KKP bersama sederet pejabat Eselon I di Jakarta, Kamis (14/11).

Menurut Menteri Edhy, penyerapan tenaga kerja yang dimaksud tidak terbatas pada tenaga kerja formal. Dengan kemajuan teknologi, ia berpendapat status formal dan informal tidak membedakan jaminan yang didapat tenaga kerja. Terlebih saat ini pemerintah telah menyediakan asuransi dan jaminan sosial bagi pekerja, termasuk stakeholder perikanan seperti nelayan dan pembudidaya.

“Saya melihat optimisme di KKP. Banyak bidang yang bisa kita tingkatkan dan saya sangat yakin kita bisa sama-sama melakukan penyerapan ini dalam suasana yang rileks tapi semangat,” ucapnya.

Alokasi anggaran KKP ke depan juga akan diarahkan untuk memberikan nilai tambah bagi sektor kelautan dan perikanan. Salah satunya untuk pengembangan sektor budidaya sebagaimana diamanatkan Presiden.

Tak hanya budidaya, nilai tambah di sektor penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengelolaan ruang laut, riset dan pengembangan SDM, pengawasan perkarantinaan, pengawasan keuangan, hingga pekerjaan rumah tangga KKP juga akan ditingkatkan.

Untuk mengoptimalkan hal ini, Menteri Edhy bersama jajaran Eselon I KKP juga telah melakukan dialog bersama stakeholder kelautan dan perikanan dari berbagai daerah. Dengan mengintensifkan komunikasi, Menteri Edhy berharap agar pembuat kebijakan tak perlu berlama-lama lagi dalam merumuskan kebijakan. Para pejabat pun diminta untuk lebih aktif menyampaikan ide dan terobosan yang dianggap dapat menjadi solusi persoalan yang dihadapi kepada dirinya.

“Penyerahan DIPA ini akan saya jadikan momen bahwa hari ini pola kita harus kita ubah. Kita jangan as usual. Jangan Bapak dan Ibu nunggu instruksi dari saya terus untuk menghasilkan satu terobosan. Sampaikan saja. Nanti kita putuskan dalam rapat pimpinan,” jelasnya.

Menteri Edhy juga meminta agar pembangunan laut dan perairan darat diseimbangkan. Jangan sampai pembangunan hanya berfokus di daratan atau di lautan saja dengan mengesampingkan salah satunya.

Ia juga mendorong pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disediakan pemerintah dalam pemberdayaan stakeholder kelautan dan perikanan. “Jangan hanya mengandalkan APBN yang terbatas. Saat ini ada tools baru yang kita miliki yaitu KUR. Ternyata KUR ini sekarang sudah ditingkatkan dari Rp25 juta menjadi Rp50 juta untuk mikro dan tidak perlu agunan. Kalau usaha kecil itu sampai Rp200 juta,” paparnya.

Peluang ini menurutnya harus dimanfaatkan dengan baik. Untuk itu, ia menilai perlu adanya pelatihan bagi SDM sesuai dengan bidang yang diminatinya. “Misalnya ada yang minat di pengolahan sampah laut. Ternyata ada teknologi yang bisa dipakai untuk mengelola plastik. Itu juga bisa kita kembangkan dengan KUR, yang penting kelompoknya jelas,” imbuhnya.

Di bidang budidaya, Menteri Edhy menyarankan pengembangan budidaya bawal bintang seperti yang ditemuinya dalam kunjungan kerja di Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Sementara di bidang riset dan SDM, ia mengingatkan bahwa orientasi bukan lagi berapa banyak lulusan, melainkan sejauh mana para lulusan bisa menciptakan usaha dan lapangan pekerjaan.

“Penyerahan DIPA ini walaupun ini rutinitas tiap tahun, kita harus bikin terobosan baru. Pak Jokowi mengingatkan, kita jangan lagi berpikir seperti biasanya, harus cari terobosan-terobosan yang membuat kita jadi luar biasa,” tutupnya. 

Sumber : KKPNews

Read More

KKP Terus Dorong Peningkatan Ekspor Perikanan Indonesia

KKP Terus Dorong Peningkatan Ekspor Perikanan Indonesia (Dok. Humas BRSDM)

Mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Sjarief Widjaja didaulat menjadi keynote speaker pada acara Marine Business Gathering, yang diinisiasi oleh Pengurus Ikatan Alumni Fakultas Teknologi Kelautan, Universitas Sepuluh Nopember (Alfatekelits), di Kapal Pesiar Quick Silver, pada 12 November 2019.

Kegiatan ini terlaksana dalam rangka memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang menjadi salah satu agenda dari 7 agenda pembangunan RPJMN 2020 – 2024. Dalam konteks memperkuat infrastruktur inilah, maka kemandirian maritim Indonesia harus terus selalu diupayakan.

Pada kesempatan tersebut, Sjarief menjabarkan perihal potensi kelautan dan perikanan Indonesia ke depan. Dikatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki tanggung jawab baik di laut, sungai, tambak hingga kolam, guna memberi nilai tambah untuk Indonesia.

“Kita telah mendorong kedaulatan Indonesia di periode sebelumnya, maka saatnya kini kita membuka diri untuk membuka sektor bisnis perikanan, diantaranya dengan meningkatkan nilai ekspor hasil produksi laut dan perairan darat Indonesia,” tutur Sjarief.

Saat ini KKP memiliki program Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) yang dinilai dapat menggairahkan aktivitas perekonomian di berbagai kawasan perbatasan di Tanah Air. Ekspor hasil perikanan dari SKPT ke negara terdekat diharapkan akan menjadi sirip yang menggerakkan perekonomian di wilayah-wilayah perbatasan.

“Konsep SKPT adalah mengintegrasikan rantai nilai bisnis perikanan dalam satu lokasi. SKPT menyediakan seluruh sarana dan prasarana bisnis perikanan seperti pelabuhan ikan, tempat pelelangan ikan, cold storage, tempat perbaikan kapal, penyediaan BBM, karantina untuk ekspor hingga tempat penginapan untuk nelayan. Konsep SKPT juga bertujuan menciptakan sistem logistik ikan yang lebih efisien karena dekat dengan pasar ekspor,” terangnya.

Saat ini terdapat 20 pulau terluar sebagai SKPT, yakni Natuna, Simeulue, Tahuna, Saumlaki, Merauke, Mentawai, Nunukan, Talaud, Morotai, Biak Numfor, Tual, Mimika, Sarmi, Moa, Rote Ndao, Anambas, Sumba Timur, Buton Selatan, Enggano dan Sabang. Dengan demikian, berbagai tahapan mulai dari pendaratan ikan, pengolahan ikan, hingga pemasarannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

“Pada periode saat ini, kami juga tengah fokus pada peningkatan produksi perikanan. Sudah banyak bisnis KJA masuk ke pesisir pesisir Indonesia, seperti dari Norwegia yang masuk ke daerah Kulon Progo untuk menjalani bisnis keramba dengan ikan ikan bernilai jual tinggi seperti kakap putih,” ucap Sjarief.

Turut hadir sebagai pembicara pada Marine Business Gathering, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Agus H. Purnomo; Capt. Wisnu Handoko, Dir. Lalu Lintas dan Angkatan Laut Dirhubla; Nova Mugidjanto, Kadin Perhubungan Laut; Ketut Sudana, Pertamina; serta Listyo Subiakto, Docking.id.

 
Sumber : kkpnews

Read More

SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2019

Sumber : IG KKP RI

Informasi seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2019 dapat dilihat di Biro Kepegawaian KKP RI.

Read More

Email dari pak Menteri: Jadilah Pahlawan

catatan pengelola web: Bapak Edhy Prabowo (Menteri Kelautan dan Perikanan), mengirimkan email ini ke seluruh pegawai KKP melalui email resmi kkp.go.id. Dalam postingan ini, titel kami beri tambahan "Email dari pak Menteri". Mudah-mudahan pak Edhy Prabowo senantiasa diberikan kesehatan dan keluangan waktu sehingga sering menulis pesan-pesan penyemangat seperti ini ke seluruh pegawai KKP. 

Hal ini juga mengingatkan akan kebiasaan serupa yang pernah dilakukan oleh beberapa menteri di masa lalu.

Jadilah Pahlawan

Oleh : Edhy Prabowo

Hari ini 10 November. Kita memperingati Hari Pahlawan. Dalam hemat saya, esensi dari pahlawan adalah pengorbanan. Ya berkorban. Membunuh ego diri untuk keperluan yang lebih besar. Berkorban jiwa dan raga. Maka ketika jiwa dan raganya pergi, kita menghormatinya dengan membaringkan mereka di Taman Makam Pahlawan. Supaya generasi penerus kelak bisa memahami kondisi nyaman yang ia dapatkan hari ini bukanlah pemberian yang didapat dengan penuh perjuangan. Bukan. Ada orang orang baik, orang besar maupun lebih banyak lagi orang kecil yang berkorban, gugur, demi kita bisa hidup damai dan tentram seperti hari ini. 

Para pendiri bangsa berkorban meninggalkan semua fasilitas yang diberi oleh pemerintah kolonial. Mereka dibuang, diasingkan di hutan-hutan digul, Pulau Banda, bahkan dijadikan pekerja paksa. 

Orang Tua kita. Ayah dan Ibu kita. Mereka berkorban. Pergi pagi pulang pagi membanting tulang memeras keringat mencari uang untuk kita sekolah dengan baik. Orang tua pura-pura senang ada uang, padahal di saku bajunya hanya ada uang sekali makan, tapi tetap berusaha supaya anaknya bisa makan enak. Orang tua menabung uang sedikit demi sedikit untuk sekolahkan anaknya di tempat terbaik, meskipun mereka akhirnya harus mengorbankan keinginan keinginan pribadinya.

Pejuang kemerdekaan berkorban. Karena itu mereka kita sebut pejuang. Sekutu datang dibonceng oleh NICA. Maka meletuslah pertempuran surabaya. Meletuslah bandung lautan api. Pejuang kemerdekaan mengorbankan nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamirkan 17 Agustus 1945.

Lantas kita? Bagaimana? 

Menurut hemat saya. Dalam definisi yang lebih sederhana. Nelayan-nelayan kita adalah pahlawan. Saat netizen yang budiman sibuk membahas trending topic, sementara nelayan kita tidak dapat sinyal di laut malam. Mereka berkorban untuk mendapatkan sumber protein untuk kita konsumsi. Saat kita di pusat-pusat pengambilan kebijakan keliru mendiagnosa, keputusan kita, ada banyak pahlawan nelayan kita yang berkorban kekurangan sumber sumber mata pencaharian. 

Demikian juga para enterpreneur, pelaku dunia usaha sektor perikanan. Mereka menurut saya pahlawan. Mereka berkorban tenaga waktu dan materi membuka pasar pasar baru untuk ikan-ikan kita, untuk lobster kita, untuk rumput laut kita, untuk cumi, udang, dan berbagai jenis sumber protein lainnya. Karena kratifitasnya. Pasar baru terbuka, devisa negara meningkat.

Peneliti dan perekayasa kelautan kita. Mereka menurut saya pahlawan. Dalam sunyi di laboraturium dan balai-balai di pulau-pulau. Mereka berkorban waktu, pikiran dan tenaga menemukan cara-cara baru. Ruang-ruang baru yang dimungkinkan oleh sains dan teknologi demi meningkatkan produktifitas hasil perikanan kita. Baik perikanan budi daya maupun perikanan tangkap.

Para penjaga perikanan, angkatan laut kita, Polairud, Bakamla. Semua personilnya dalam hemat saya adalah pahlawan. Berpatroli siang dan malam. Menjaga kedaulatan dan kekayaan kita di laut. Sehingga dengan penegakan hukum yang tegas pada pelaku illegal fishing dan lemah lembut penuh pembinaan pada para nelayan tradisional kita. Mereka semua adalah pahlawan. 

Terakhir. Kalian semua pegawai di Kementrian Kelautan dan Perikanan. Kalian bukanlah pegawai biasa yang hanya teng go. Jam 7 teng masuk jam 5 go pulang. Bukan! Kalian adalah para pejuang perikanan dan kelautan Indonesia. Kalian harus menginsafi. Ada nelayan di aru sana, yang dengan 1 tanda tangan kalian, kapal mereka bisa melaut. Keluarga mereka bisa tersenyum. Namun sebaliknya dengan satu paraf kalian saja salah merekomendasikan kebijakan kepada saya, ada banyak ayah dan ibu nelayan bersedih hati. Tanda tangan saya akan menjadi air mata mereka. Tanda tangan saya akan membuat nelayan merasa kehilangan negara di hadapan mereka. 

Jadi kalian semua. Pejuang pejuang KKP. Mari kita bahu membahu. Menjadi pejuang kelautan dan perikanan seluruh Indonesia. Jangan ABS (Asal Bapak Senang). Hitam katakan hitam, putih katakan putih. Jangan kongkalingkong. Kerjakan semuanya dengan hati dan sepenuh jiwa. Untuk senyum nelayan dan semua pemangku kepentingan. 

Saya ingin sampaikan. Saya bukan pejabat. Jadi saya jangan dijilat-jilat. Jangan ABS. Jadilah kalian semua seperti founding fathers kita, layaknya pejuang kemerdekaan kita, seperti orang tua kita.

Jadilah Pahlawan! 

Selamat Hari Pahlawan 10 November 2019. 

Untuk semua pejuang laut dan ikan Indonesia. I Love You full. 

Jakarta, 10 November 2019. Mina Bahari IV KKP

Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Read More

Pelaksanaan Monev INTAN ALTIS-2 di Cirebon

Pelaksanaan Monev INTAN ALTIS-2 di Cirebon

Monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan kegiatan Inovasi Teknologi Adaftif Lokasi Perikanan (INTAN) Alat Transportasi Ikan Segar (ALTIS-2) di Kabupaten Cirebon pada tanggal 6-7 November 2019 telah dilakukan. Kegiatan monev didahului dengan kunjungan di Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislakan) Kabupaten Cirebon untuk berkoordinasi serta mendapatkan informasi umum terkait pelaksanaan uji terap ALTIS-2. Tim monev Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) dipimpin oleh Kepala LRMPHP, Luthfi Assadad, M.Sc, diterima oleh Kepala Bidang dan Kepala Seksi Bidang Pemberdayaan Kelautan dan Perikanan, Drs. Yanto  dan  Yuliah Harwati, S.Pi

Pada kesempatan tersebut, Kepala LRMPHP  menjelaskan bahwa kegiatan monev merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan uji terap INTAN ALTIS-2. Selain itu juga akan dilakukan pendampingan teknologi sekaligus monitoring dan evaluasi terhadap pelaku uji terap di Kabupaten Cirebon. Sementara itu, Dislakan Kabupaten Cirebon yang diwakili Kabid Bidang Pemberdayaan menyampaikan secara umum pelaku uji terap banyak mendapat manfaatnya. Disampaikan juga bahwa banyak peminat terhadap ALTIS-2 di Kabupaten Cirebon. “ALTIS-2 merupakan teknologi tepat guna dan menambah wawasan terhadap inovasi baru yang dibutuhkan oleh masyarakat, “ katanya. Oleh karena itu Dislakan tertarik untuk melihat secara langsung inovasi tepat guna lainnya yang telah dihasilkan LRMPHP. 

Pada pelaksanaan monev INTAN ALTIS-2 di Kabupaten Cirebon, terdapat 9 volunteer yang dievaluasi yaitu 6 dari Kec. Losari, 2 dari Kec Suranenggala dan 1 dari Kec. Gunungjati. Tim monev didampingi penyuluh perikanan setempat. Penyuluh yang mendampingi pelaksanaan monev yaitu Dian Kusumasari, A.Md, Ria Ariani, SPKP, Armand Soemantri, S.STPi dan Darmadi Pergala H., S.Pi.  

Monev dilakukan dengan cara wawancara, diskusi dan pengamatan langsung, selanjutnya dituangkan dalam lembar penilaian (score sheet) penggunaan ALTIS-2. Hasil penilaian oleh volunteer terhadap kinerja ALTIS-2 berguna sebagai bahan masukan untuk melakukan pendampingan lanjutan. 

Berdasarkan data yang diperoleh, secara umum ALTIS-2 dapat digunakan dan membantu kegiatan transportasi/jual beli ikan. Selama melakukan uji terap, volunteer juga tidak mengalami kendala yang berarti baik saat meletakkan dudukan ALTIS-2 di atas kendaraan bermotor hingga proses melepasnya dari atas kendaraan bermotor.

Salah satu volunteer, Bapak Abdul Syakur menyampaikan bahwa semenjak menggunakan  ALTIS-2 ini dapat mengurangi biaya penggunaan es dari Rp. 5.000 menjadi Rp. 2.000/hari. Penampilan ALTIS-2 yang bersih juga menjadi daya tarik konsumen. Sebelumnya, konsumen mengeluhkan penggunaan ember/blong plastik untuk tempat ikan karena banyak lalat yang hinggap. “Dengan menggunakan ALTIS-2, cara mudah untuk mendinginkan ikan agar tetap segar terus,“ katanya. Bapak Abdul Syakur juga mengharapkan agar ALTIS-2 menjadi lebih ringan, meskipun hal tersebut bukan merupakan kendala yang berarti.

Seperti halnya Bapak Abdul Syakur, Bapak Waras Hendramawan juga dapat menghemat biaya untuk pembelian es batu dari Rp. 8.000 menjadi Rp. 1.500. Meskipun jumlah es batu yang digunakan lebih sedikit, namun ikan yang dijual tetap segar. Selain kualitas ikan lebih segar, penampilan ALTIS-2 yang rapi dan bersih membuat jumlah pembeli meningkat. Kendala dialami oleh pelaku uji terap salah satunya kurang nyaman saat duduk di motornya. Namun demikian, hal tersebut dapat disiasati dengan memasang rangka dudukan ALTIS-2 secara terbalik sehingga  tempat duduk menjadi lebih longgar. 

Peningkatan jumlah konsumen setelah menggunakan ALTIS-2 juga disampaikan oleh Bapak Ade Riyanto. Setelah menggunakannya, konsumen merasa senang karena ikan yang dijual lebih segar. ALTIS-2 juga dapat mengurangi biaya es, bahkan selama berjualan selama 3 jam/hari tanpa ada penambahan es batu. Seperti Bapak Waras Hendramawan, kendala yang dialami oleh Bapak Ade Riyanto adalah tempat duduk motor kurang longgar, namun hal ini juga dapat disiasati dengan memasang rangka dudukan ALTIS-2 secara terbalik.

Hal lain yang masih menjadi kendala dan hambatan penggunaan ALTIS-2 oleh volunteer diantaranya penggunaan aki yang cukup menambah berat ALTIS-2 sehingga mengurangi kenyamanan terutama volunteer perempuan. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Faozah, Kuniroh dan Bapak Dasmad, sehingga ALTIS-2 belum efektif digunakan oleh mereka. Hal lainnya adalah proses pengecasan aki yang membutuhkan waktu dan cara tertentu sebelum digunakan kembali. Terhadap ketiga volunteer tersebut akan dilakukan pendampingan lanjutan dalam rangka membiasakan penggunaan ALTIS-2.

Dari hasil evaluasi sementara terhadap para pengguna ALTIS-2, terdapat volunteer yang secara efektif menggunakan ALTIS-2 secara rutin dan merasakan manfaatnya yaitu Bapak Abdul Syakur dan Waras Hendramawan. Beberapa volunteer lain, selain kendala teknis terkait penggunaan aki dan pengecasan aki, terdapat kendala non teknis diantaranya ketersediaan ikan yang sedang sulit sehingga perlunya dilakukan pendampingan dan monev lanjutan. Pada monev lanjutan akan dilakukan monev terhadap volunteer lainnya yang belum dilakukan monev pada kegiatan ini.

Read More

Perwakilan LRMPHP Ikuti Bimtek Penulisan Ilmiah Kepustakawanan

Perwakilan LRMPHP Ikuti Bimtek Penulisan Ilmiah Kepustakawanan

Perwakilan LRMPHP, Ipung Taufik Hidayat, mengikuti Bimbingan Teknis Penulisan Ilmiah Kepustakawanan, pada tanggal 5-7 November 2019 di Gedung Mina Bahari (GMB) IV Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kegiatan bimtek dalam rangka mewujudkan pustakawan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) yang berkualitas dan kreatif, dibuka oleh Sekretaris BRSDM, Maman Hermawan.

Dalam arahannya, Maman Hermawan mengingatkan kembali peran pustakawan sebagai fasilitator ilmu pengetahuan guna mendukung penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat. “Sebenarnya orang-orang di BRSDM sangat kompeten, namun tanpa menulis maka tidak ada bukti tertulis atas kepandaiannya,” tuturnya. Oleh karena itu perpustakaan perlu memperbarui koleksinya dan terus mempertajam kepekaannya dalam menangkap keinginan para pemustaka. Maman Hermawan juga menyampaikan bahwa perpustakaan harus mulai berbenah untuk menghadapi perubahan kebutuhan pemustaka yang bergeser dari media fisik ke media digital. 

Sebagai narasumber kegiatan bimtek diantaranya dari Sekretariat BRSDM, Universitas YARSI, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) dan Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Jakarta. Ivan Deka Fiyanto dari BRSDM menyampaikan pentingnya pustakawan memahami beberapa unsur kegiatan dalam pengelolaan jabatan fungsionalnya yaitu pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, pengembangan sistem kepustakawanan; pengembangan profesi, serta penunjang tugas pustakawan. Indah Kurnianingsih dari YARSI menyampaikan pengenalan metode LibQual+TM, yaitu suatu metode yang khusus dikembangkan untuk mengukur kualitas layanan perpustakaan. Dengan metode LibQual+TM, unsur-unsur penyusunnya sudah disesuaikan dengan kebutuhan perpustakaan sehingga peningkatan kualitas layanan dapat terukur dan terarah dalam meningkatkan layanannya. Pustakawan Indra Astut, dari Perpusnas. menyampaikan pemaparan tentang butir kegiatan pustakawan berdasarkan PERMENPAN Nomor 9 Tahun 2014. Sementara itu, Heri Triyono dari STP menyampaikan materi tentang Aplikasi Zotero. Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah sitasi karya tulis dan membantu mengumpulkan, mengatur, mengutip, maupun membagikan karya ilmiah hasil penelitian. 

Bimtek Penulisan Ilmiah Kepustakawanan diakhiri dengan kunjungan ke Perpusnas RI, Jakarta. Salah satu layanan tentang keanggotaan Perpusnas secara konvensional maupun online diperkenalkan kepada para peserta bimtek. Selain layanan kenggotaan, Perpusnas juga memberikan beberapa layanan online lainnya seperti ISBN (International Standard Book Number), OPAC (Online Public Access Catalog), iOS (Indonesia One Search by Perpusnas), IPUSNAS (Perpustakaan Digital Bergerak) dan E-RES (Koleksi Digital Berlangganan). 

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat mendorong peningkatan layanan perpustakaan serta kompetensi pustakawan dalam membuat karya tulis ilmiah kepustakawanan. Meskipun banyak keterbatasan, perpustakaan harus terus berinovasi untuk melakukan yang terbaik dalam mendukung riset dan pengembangan SDM. 

Read More

RAKER BERSAMA KOMISI IV DPR RI, KKP JABARKAN PROGRAM PRIORITAS PRESIDEN

SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

RAKER BERSAMA KOMISI IV DPR RI, KKP JABARKAN PROGRAM PRIORITAS PRESIDEN

JAKARTA (7/11) – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersama jajaran Pejabat Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaksanakan rapat kerja yang pertama bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (6/11) di Kantor DPR RI, Senayan. Rapat kerja dalam rangka pengenalan dan penjelasan program-program prioritas KKP tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR RI Periode 2019-2024 Sudin dan Wakil Ketua DPR RI Dedi Mulyadi, G. Budisatrio Djiwandono, Hasan Aminuddin, dan Daniel Johan.

Menteri Edhy dalam sambutannya mengatakan, Rencana Jangka Menengah Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 mengacu pada visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yaitu “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, dan berlandaskan gotong royong.” Untuk itu, KKP siap laksanakan 5 program utama sebagai prioritas Presiden yaitu membangun sumber daya manusia (SDM), melanjutkan pembangunan infrastruktur, menghapus kendala regulasi, menyederhanakan birokrasi, dan melakukan transformasi ekonomi.

Untuk itu, kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan pada peningkatan SDM; pemberdayaan dan perlindungan usaha; pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP); peningkatan pengawasan SDKP; industrialisasi kelautan dan perikanan; peningkatan usaha dan investasi; penguatan kebijakan dan regulasi berbasis data, informasi, pengetahuan faktual, dan komunikasi dengan stakeholders; dan reformasi birokrasi.

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah membangun komunikasi dengan stakeholders kelautan dan perikanan; mengoptimalkan perikanan budidaya; membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dan penguatan sistem karantina ikan; pengelolaan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; penguatan pengawasan SDKP; serta penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan. Adapun dua poin pertama, menurut Menteri Edhy sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. 

“Pada saat saya ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, beliau menugaskan 2 hal besar kepada saya. Yang pertama adalah membangun komunikasi dua arah dengan stakeholder di sektor perikanan di antaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pembudidaya rumput laut, dan stakeholder lainnya baik itu pengusaha besar maupun kecil. Jika tidak ada komunikasi yang baik, bagaimana kita bisa bicara program ke depannya,” papar Menteri Edhy.

“Kedua, program yang tidak kalah pentingnya, yang sangat menarik perhatian beliau adalah bagaimana meningkatkan program perikanan budidaya sebanyak-banyaknya. Kita tahu bagaimana potensi perikanan budaya kita ini belum optimal dilaksanakan.  Maka ke depan kami akan fokus ke budidaya di pesisir, laut, dan perairan umum baik itu sungai, danau, rawa, maupun waduk-waduk. Saya yakin banyak daerah tidak punya laut tapi punya waduk atau perairan umum lainnya,” lanjut Menteri Edhy. 

Terkait agenda prioritas ini, tahun 2020 KKP menargetkan pertumbuhan PDB perikanan sebesar 7,9% yang akan didukung dengan peningkatan produksi perikanan 26,46 juta ton, produksi garam 3 juta ton, Nilai Tukar Nelayan sebesar 115, tingkat konsumsi ikan 56,39 kg/kapita/tahun, nilai ekspor hasil perikanan USD6,17 miliar, dan jumlah luas kawasan konservasi perairan seluas 23,40 juta ha.

Pagu alokasi anggaran KKP tahun 2020 sebesar Rp6,45 triliun. Anggaran ini dialokasikan Rp702,46 miliar bagi Ditjen Perikanan Tangkap; Rp739,57 miliar bagi Ditjen Perikanan Budidaya; Rp366,02 miliar bagi Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; Rp507,85 miliar bagi Ditjen Pengelolaan Ruang Laut; Rp1,06 triliun bagi Ditjen PSDKP; Rp601,08 miliar bagi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Kamanan Hasil Perikanan (BKIPM); Rp1,87 triliun bagi Badan Riset dan SDM; Rp85,27 miliar bagi Inspektorat Jenderal, dan; Rp515,62 miliar bagi Sekretariat Jenderal. 

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyampaikan, Indonesia dianugerahi laut yang begitu luas dengan berbagai sumber daya ikan di dalamnya. Indonesia merupakan negara kelautan yang besar karena memiliki laut seluas 5,8 juta km2 dan pulau sejumlah 17.504 yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Menurutnya, menjadi tantangan bangsa untuk mengelola, memanfaatkan, dan melindungi potensi ini secara bijak, lestari, dan berkelanjutan guna tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Komisi IV DPR RI menaruh harapan besar kepada saudara Edhy Prabowo sebagai nakhoda Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang baru. Semoga mampu menghadirkan terobosan-terobosan kebijakan yang merupakan aspirasi dari pelaku utama, khususnya program bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur sarana prasarana, peningkatan SDM, optimalisasi pengawasan, pemberdayaan lingkungan, peningkatan hasil produk yang bernilai tambah serta berdaya saing, dan lain sebagainya,” paparnya. 

Ia juga berpesan agar arah kebijakan tidak hanya fokus pada upaya konservasi tetapi juga memperhatikan aspek sosial masyarakat sehingga di kalangan bawah atau grass root tercipta kondisi yang kondusif, tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan, dan tidak menimbulkan kegaduhan yang sewaktu-waktu dapat merongrong keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Semoga Pak Edhy senantiasa berkomitmen dalam memperjuangkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, petambak petambak garam, dan masyarakat pesisir, serta membangun industri perikanan berkelanjutan,” ucapnya. 

Dalam rapat kerja tersebut, Komisi IV DPR RI meminta KKP untuk mempertahankan dan meneruskan program yang telah baik pada periode sebelumnya. Namun di samping itu juga memberikan beberapa masukan atau saran kepada KKP. Salah satunya yaitu mengenai peninjauan kembali beberapa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang ada. Beberapa Permen KP yang disinggung di antaranya yang mengatur mengenai penangkapan kepiting, lobster, dan rajungan; transshipment di tengah laut, dan larangan pengoperasian cantrang. 

Menanggapi masukan tersebut, Menteri Edhy mengatakan, KKP akan melakukan pembahasan kembali dengan mengedepankan aspek kehati-hatian agar tidak menimbulkan konflik baru. KKP akan meminta masukan dari para ahli dan para stakeholder kelautan dan perikanan seperti nelayan, pembudidaya ikan, pembudidaya rumput laut, petambak garam, dan pelaku usaha perikanan. 

“Ini harus kita kaji kembali dengan hati-hati. Contoh kecil saja kepiting. Kepiting harus 150 gram yang boleh dibawa. Tapi kan ternyata ada kepiting budidaya yang soft shell yang tidak perlu sampai 150 gram dulu baru dijual,” ungkap Menteri Edhy.

“Kami tidak mau gegabah. Kami tetap harus melakukan kehati-hatian. Kami akan libatkan stakeholder untuk ikut juga merumuskan. Kita harus berpikir secara bijaksana dan jernih untuk negara  dan untuk masyarakat. Kita mengelola negara, kita mengelola kepentingan besar, bukan hanya mengelola kepentingan kelompok-kelompok. Jadi harus pastikan semua masyarakat dapat menikmati manfaatnya,” imbuhnya. 

Terakhir, Komisi IV DPR Ri juga meminta KKP untuk segera mengisi 151 posisi jabatan Eselon I hingga IV yang masih kosong untuk mendorong percepatan kebangkitan industri perikanan. 

Menanggapi hal tersebut, Menteri Edhy mengatakan, KKP telah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk dapat mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon 2) dengan mekanisme talent pool. Saat ini usulan dalam proses untuk mendapat persetujuan lebih lanjut dari KASN.

“Saya akan pastikan orang-orang yang menempati jabatan ini adalah orang-orang yang mau kerja untuk menyelesaikan masalah di sektor ini, bukan karena dia orang kementerian atau orang yang dekat dengan pejabat. Kita perlu berhati-hati dalam melakukan pengisian supaya tidak ada demoralisasi dan mampu menghadirkan semangat baru di lingkungan yang sangat optimis ini,” pungkasnya.

Lilly Aprilya Pregiwati

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Read More