PELATIHAN

LRMPHP telah banyak melakukan pelatihan mekanisasi perikanan di stakeholder diantaranya yaitu Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR), Kelompok Pembudidaya Ikan, Pemerintah Daerah/Dinas Terkait, Sekolah Tinggi/ Universitas Terkait, Swasta yang memerlukan kegiatan CSR, Masyarakat umum, dan Sekolah Menengah/SMK

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

LRMPHP sebagai UPT Badan Riset dan SDM KP melaksanakan riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 81/2020

Tugas Pokok dan Fungsi

Melakukan tugas penelitian dan pengembangan strategis bidang mekanisasi proses hasil perikanan di bidang uji coba dan peningkatan skala teknologi pengolahan, serta rancang bangun alat dan mesin untuk peningkatan efisiensi penanganan dan pengolahan hasil perikanan

Kerjasama

Bahu membahu untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dengan berlandaskan Ekonomi Biru

Sumber Daya Manusia

LRMPHP saat ini didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 20 orang dengan latar belakang sains dan engineering.

Senin, 18 November 2019

Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa LRMPHP TA 2020



Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun Anggaran 2020, dapat diakses melalui alamat link berikut: http://bit.ly/RUP2020LRMPHP

Keseluruhan RUP setiap tahunnya, dapat diakses melalui halaman: Dokumen RB


Apa itu RUP? ulasannya bisa disimak di link berikut: klik di sini.

Pembentukan Forum Science Techno Park DI Yogyakarta

Pembentukan Forum Science Techno Park DI Yogyakarta
Kepala Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) dan Koordinator Tata Operasional LRMPHP mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselanggarakan oleh Dewan Riset Daerah (DRD) Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 15 November 2019 di kompleks Kepatihan DIY. FGD diselenggarakan dengan tema “Sinergitas Pengelolaan Science Techno Park/ Kawasan Sains dan Teknologi di DIY : Rencana Pembentukan Forum Komunikasi STP (Science Techno Park)/ TP (Techno Park) DIY”. Kegiatan tersebut mengundang perwakilan dari Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY; perwakilan universitas di Yogyakarta antara lain : UGM, UNY, UII, UMY, UAD, AMIKOM, ISI, INTAN, dan IST AKPRIND; perwakilan dari Jogja Agro Techno Park, MAK Techno Park, Techno Park UNY, Science Techno Park UGM, PIAT UGM, Amikom Creative Economy Park; BPTBA-LIPI, serta LRMPHP-KKP.

Kegiatan FGD dipimpin oleh ketua DRD DIY Bapak Ir. Bayudono, M.Sc. Beliau mengawali FGD dengan memaparkan materi yang berjudul Pengembangan Forum Komunikasi STP/TP DIY. Hal penting yang disampaikan antara lain :
-          DRD DIY dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur DIY No 26 tahun 2009.
-          Visi DRD DIY menjadikan DIY pusat keunggulan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi  terapan yang berbasis pada budaya dan intelektualitas masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
-          Terdapat 5 DRD Provinsi/ Kabupaten yang ditugaskan oleh Kemenristekdikti untuk mempersiapkan pembentukan STP/TP atau Kawasan Sains dan Teknologi (KST) yaitu DRD Provinsi Sumatera Utara, DRD Provinsi Sumatera Selatan, DRD DIY, DRD Kabupaten Sragen, dan DRD Kabupaten Jepara.
-          Berdasarkan Peraturan Presiden No: 106 tahun 2017 Kawasan Sains dan Teknologi (KST) adalah wahana yang dikelola secara profesional untuk mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui pengembangan, penerapan IPTEK, dan penumbuhan perusahaan pemula berbasis teknologi.
-          Saat ini terdapat 9 STP/ Kawasan Sains dan Teknologi di DIY, akan tetapi belum saling berhubungan antar STP dan juga dengan lembaga lain di bidang riset seperti Perguruan Tinggi, Balai Penelitian, Sekolah Tinggi, Pusat Studi, dll.
-          Dari FGD yang diselenggarakan oleh DRD pada bulan Juli 2019 telah disepakati untuk membentuk forum komunikasi antar STP di DIY (nama sementara), keanggotaan forum bersifat otonom, PT MAK diharapkan menjadi core dari forum komunikasi, DRD DIY akan memfasilitasi proses pembentukan forum tersebut.
-          Telah terjalin kesepakatan bersama antara Kadin DIY, UGM, dan Pemda DIY dalam kerjasama optimalisasi sinergi tiga pilar (triple helix) untuk percepatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat DIY.

Materi selanjutnya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Kadin DIY HR Gonang Djuliastono yang berjudul Program Kerja Dalam Rangka Optimalisasi Sinergi Tiga Pilar untuk Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat DIY. Hal penting yang diperoleh dari paparan beliau antara lain : 1) Dari kesepakatan tiga pilar yang telah terjalin diharapkan Kadin dapat bekerja sama di banyak lini khususnya dengan STP dan juga forum STP yang akan dibentuk; 2) Kadin telah bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja untuk penyaluran tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran; 3) Kadin menyelenggarakan pelatihan TOT terkait penyediaan tenaga kerja; dan 4) Kompetensi siswa/ mahasiswa harus sesuai dengan DUDI, supaya leih mudah dalam penyaluran tenaga kerja. Bila STP memerlukan pelatihan TOT, maka dapat menyiapkan perwakilannya untuk mengikuti pelatihan, yang sesuai dengan hal yang diperlukan oleh STP, Kadin akan memfasilitasi pelatihan tersebut. 

Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY Drs. Tri Saktiyana menyampaikan materi mengenai Pandangan Pemda DIY Tentang Rencana Pembentukan Forum Komunikasi STP/TP DIY. Hal penting yang diperoleh dari paparan beliau antara lain : 1) Dengan terbentuknya forum STP diharapkan menjadi wadah sharing data antar STP, lembaga riset, dan komunikasi ilmiah; 2) STP diharapkan dapat mendorong terbentuknya inkubator-inkubator bisnis baru.

Adapun diskusi yang berlangsung antara lain :
-      Rektor Universitas AMIKOM Prof. Dr. Suyanto menyampaikan bahwa forum komunikasi STP DIY ini dapat mengacu pada Silicon Valley Innovation Center di California, yang dapat merangkul banyak lini yang terkait dengan inovasi mulai dari lembaga riset hingga usaha yang terkait.
-     Perwakilan dari BPTBA LIPI menyampaikan bahwa perlu mengetahui masing-masing STP memiliki apa, kegiatannya apa dan membutuhkan apa sehingga antar STP bisa saling bersinergi.

-       Perwakilan dari Jogja Agro Techno Park menyampaikan bahwa kedepannya JATP diarahkan untuk konsep KPBU.

Hasil pertemuan ini selanjutnya akan dibawa ke dalam rapat paripurna DRD DIY yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 November mendatang.

Jumat, 15 November 2019

Menteri Edhy Dorong Penyelenggaraan Anggaran KKP Berbasis Hasil

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memberikan arahan dalam kegiatan serah terima Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) KKP bersama sederet pejabat Eselon I di Jakarta, Kamis (14/11). Dok. Humas KKP
Guna menciptakan efektivitas penyelenggaraan anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mendorong penggunaan anggaran yang berbasis pada hasil (output). Hal ini menurutnya sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo yang menginginkan kementerian/lembaga menggunakan anggaran secara bijak, bukan hanya mengejar target penyerapan.
“Kita juga harus memetakan dari anggaran ini menghasilkan apa? Selain income atau masukan ke negara, dampak ikutannya apa saja? Sehingga nanti akan kita dapatkan hasil, jumlah penyerapan tenaga kerja yang sesungguhnya,” tuturnya dalam kegiatan serah terima Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) KKP bersama sederet pejabat Eselon I di Jakarta, Kamis (14/11).
Menurut Menteri Edhy, penyerapan tenaga kerja yang dimaksud tidak terbatas pada tenaga kerja formal. Dengan kemajuan teknologi, ia berpendapat status formal dan informal tidak membedakan jaminan yang didapat tenaga kerja. Terlebih saat ini pemerintah telah menyediakan asuransi dan jaminan sosial bagi pekerja, termasuk stakeholder perikanan seperti nelayan dan pembudidaya.
“Saya melihat optimisme di KKP. Banyak bidang yang bisa kita tingkatkan dan saya sangat yakin kita bisa sama-sama melakukan penyerapan ini dalam suasana yang rileks tapi semangat,” ucapnya.
Alokasi anggaran KKP ke depan juga akan diarahkan untuk memberikan nilai tambah bagi sektor kelautan dan perikanan. Salah satunya untuk pengembangan sektor budidaya sebagaimana diamanatkan Presiden.
Tak hanya budidaya, nilai tambah di sektor penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengelolaan ruang laut, riset dan pengembangan SDM, pengawasan perkarantinaan, pengawasan keuangan, hingga pekerjaan rumah tangga KKP juga akan ditingkatkan.
Untuk mengoptimalkan hal ini, Menteri Edhy bersama jajaran Eselon I KKP juga telah melakukan dialog bersama stakeholder kelautan dan perikanan dari berbagai daerah. Dengan mengintensifkan komunikasi, Menteri Edhy berharap agar pembuat kebijakan tak perlu berlama-lama lagi dalam merumuskan kebijakan. Para pejabat pun diminta untuk lebih aktif menyampaikan ide dan terobosan yang dianggap dapat menjadi solusi persoalan yang dihadapi kepada dirinya.
“Penyerahan DIPA ini akan saya jadikan momen bahwa hari ini pola kita harus kita ubah. Kita jangan as usual. Jangan Bapak dan Ibu nunggu instruksi dari saya terus untuk menghasilkan satu terobosan. Sampaikan saja. Nanti kita putuskan dalam rapat pimpinan,” jelasnya.
Menteri Edhy juga meminta agar pembangunan laut dan perairan darat diseimbangkan. Jangan sampai pembangunan hanya berfokus di daratan atau di lautan saja dengan mengesampingkan salah satunya.
Ia juga mendorong pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disediakan pemerintah dalam pemberdayaan stakeholder kelautan dan perikanan. “Jangan hanya mengandalkan APBN yang terbatas. Saat ini ada tools baru yang kita miliki yaitu KUR. Ternyata KUR ini sekarang sudah ditingkatkan dari Rp25 juta menjadi Rp50 juta untuk mikro dan tidak perlu agunan. Kalau usaha kecil itu sampai Rp200 juta,” paparnya.
Peluang ini menurutnya harus dimanfaatkan dengan baik. Untuk itu, ia menilai perlu adanya pelatihan bagi SDM sesuai dengan bidang yang diminatinya. “Misalnya ada yang minat di pengolahan sampah laut. Ternyata ada teknologi yang bisa dipakai untuk mengelola plastik. Itu juga bisa kita kembangkan dengan KUR, yang penting kelompoknya jelas,” imbuhnya.
Di bidang budidaya, Menteri Edhy menyarankan pengembangan budidaya bawal bintang seperti yang ditemuinya dalam kunjungan kerja di Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Sementara di bidang riset dan SDM, ia mengingatkan bahwa orientasi bukan lagi berapa banyak lulusan, melainkan sejauh mana para lulusan bisa menciptakan usaha dan lapangan pekerjaan.
“Penyerahan DIPA ini walaupun ini rutinitas tiap tahun, kita harus bikin terobosan baru. Pak Jokowi mengingatkan, kita jangan lagi berpikir seperti biasanya, harus cari terobosan-terobosan yang membuat kita jadi luar biasa,” tutupnya. 
Sumber : KKPNews

Rabu, 13 November 2019

KKP Terus Dorong Peningkatan Ekspor Perikanan Indonesia

KKP Terus Dorong Peningkatan Ekspor Perikanan Indonesia (Dok. Humas BRSDM)

Mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Sjarief Widjaja didaulat menjadi keynote speaker pada acara Marine Business Gathering, yang diinisiasi oleh Pengurus Ikatan Alumni Fakultas Teknologi Kelautan, Universitas Sepuluh Nopember (Alfatekelits), di Kapal Pesiar Quick Silver, pada 12 November 2019.
Kegiatan ini terlaksana dalam rangka memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang menjadi salah satu agenda dari 7 agenda pembangunan RPJMN 2020 – 2024. Dalam konteks memperkuat infrastruktur inilah, maka kemandirian maritim Indonesia harus terus selalu diupayakan.
Pada kesempatan tersebut, Sjarief menjabarkan perihal potensi kelautan dan perikanan Indonesia ke depan. Dikatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki tanggung jawab baik di laut, sungai, tambak hingga kolam, guna memberi nilai tambah untuk Indonesia.
“Kita telah mendorong kedaulatan Indonesia di periode sebelumnya, maka saatnya kini kita membuka diri untuk membuka sektor bisnis perikanan, diantaranya dengan meningkatkan nilai ekspor hasil produksi laut dan perairan darat Indonesia,” tutur Sjarief.
Saat ini KKP memiliki program Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) yang dinilai dapat menggairahkan aktivitas perekonomian di berbagai kawasan perbatasan di Tanah Air. Ekspor hasil perikanan dari SKPT ke negara terdekat diharapkan akan menjadi sirip yang menggerakkan perekonomian di wilayah-wilayah perbatasan.
“Konsep SKPT adalah mengintegrasikan rantai nilai bisnis perikanan dalam satu lokasi. SKPT menyediakan seluruh sarana dan prasarana bisnis perikanan seperti pelabuhan ikan, tempat pelelangan ikan, cold storage, tempat perbaikan kapal, penyediaan BBM, karantina untuk ekspor hingga tempat penginapan untuk nelayan. Konsep SKPT juga bertujuan menciptakan sistem logistik ikan yang lebih efisien karena dekat dengan pasar ekspor,” terangnya.
Saat ini terdapat 20 pulau terluar sebagai SKPT, yakni Natuna, Simeulue, Tahuna, Saumlaki, Merauke, Mentawai, Nunukan, Talaud, Morotai, Biak Numfor, Tual, Mimika, Sarmi, Moa, Rote Ndao, Anambas, Sumba Timur, Buton Selatan, Enggano dan Sabang. Dengan demikian, berbagai tahapan mulai dari pendaratan ikan, pengolahan ikan, hingga pemasarannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
“Pada periode saat ini, kami juga tengah fokus pada peningkatan produksi perikanan. Sudah banyak bisnis KJA masuk ke pesisir pesisir Indonesia, seperti dari Norwegia yang masuk ke daerah Kulon Progo untuk menjalani bisnis keramba dengan ikan ikan bernilai jual tinggi seperti kakap putih,” ucap Sjarief.
Turut hadir sebagai pembicara pada Marine Business Gathering, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Agus H. Purnomo; Capt. Wisnu Handoko, Dir. Lalu Lintas dan Angkatan Laut Dirhubla; Nova Mugidjanto, Kadin Perhubungan Laut; Ketut Sudana, Pertamina; serta Listyo Subiakto, Docking.id.
 
Sumber : kkpnews

Selasa, 12 November 2019

SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2019

Sumber : IG KKP RI

Informasi seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2019 dapat dilihat di Biro Kepegawaian KKP RI.

Minggu, 10 November 2019

Email dari pak Menteri: Jadilah Pahlawan


catatan pengelola web: Bapak Edhy Prabowo (Menteri Kelautan dan Perikanan), mengirimkan email ini ke seluruh pegawai KKP melalui email resmi kkp.go.id. Dalam postingan ini, titel kami beri tambahan "Email dari pak Menteri". Mudah-mudahan pak Edhy Prabowo senantiasa diberikan kesehatan dan keluangan waktu sehingga sering menulis pesan-pesan penyemangat seperti ini ke seluruh pegawai KKP. 
Hal ini juga mengingatkan akan kebiasaan serupa yang pernah dilakukan oleh beberapa menteri di masa lalu.

Jadilah Pahlawan
Oleh : Edhy Prabowo

Hari ini 10 November. Kita memperingati Hari Pahlawan. Dalam hemat saya, esensi dari pahlawan adalah pengorbanan. Ya berkorban. Membunuh ego diri untuk keperluan yang lebih besar. Berkorban jiwa dan raga. Maka ketika jiwa dan raganya pergi, kita menghormatinya dengan membaringkan mereka di Taman Makam Pahlawan. Supaya generasi penerus kelak bisa memahami kondisi nyaman yang ia dapatkan hari ini bukanlah pemberian yang didapat dengan penuh perjuangan. Bukan. Ada orang orang baik, orang besar maupun lebih banyak lagi orang kecil yang berkorban, gugur, demi kita bisa hidup damai dan tentram seperti hari ini. 

Para pendiri bangsa berkorban meninggalkan semua fasilitas yang diberi oleh pemerintah kolonial. Mereka dibuang, diasingkan di hutan-hutan digul, Pulau Banda, bahkan dijadikan pekerja paksa. 

Orang Tua kita. Ayah dan Ibu kita. Mereka berkorban. Pergi pagi pulang pagi membanting tulang memeras keringat mencari uang untuk kita sekolah dengan baik. Orang tua pura-pura senang ada uang, padahal di saku bajunya hanya ada uang sekali makan, tapi tetap berusaha supaya anaknya bisa makan enak. Orang tua menabung uang sedikit demi sedikit untuk sekolahkan anaknya di tempat terbaik, meskipun mereka akhirnya harus mengorbankan keinginan keinginan pribadinya.

Pejuang kemerdekaan berkorban. Karena itu mereka kita sebut pejuang. Sekutu datang dibonceng oleh NICA. Maka meletuslah pertempuran surabaya. Meletuslah bandung lautan api. Pejuang kemerdekaan mengorbankan nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamirkan 17 Agustus 1945.

Lantas kita? Bagaimana? 

Menurut hemat saya. Dalam definisi yang lebih sederhana. Nelayan-nelayan kita adalah pahlawan. Saat netizen yang budiman sibuk membahas trending topic, sementara nelayan kita tidak dapat sinyal di laut malam. Mereka berkorban untuk mendapatkan sumber protein untuk kita konsumsi. Saat kita di pusat-pusat pengambilan kebijakan keliru mendiagnosa, keputusan kita, ada banyak pahlawan nelayan kita yang berkorban kekurangan sumber sumber mata pencaharian. 

Demikian juga para enterpreneur, pelaku dunia usaha sektor perikanan. Mereka menurut saya pahlawan. Mereka berkorban tenaga waktu dan materi membuka pasar pasar baru untuk ikan-ikan kita, untuk lobster kita, untuk rumput laut kita, untuk cumi, udang, dan berbagai jenis sumber protein lainnya. Karena kratifitasnya. Pasar baru terbuka, devisa negara meningkat.

Peneliti dan perekayasa kelautan kita. Mereka menurut saya pahlawan. Dalam sunyi di laboraturium dan balai-balai di pulau-pulau. Mereka berkorban waktu, pikiran dan tenaga menemukan cara-cara baru. Ruang-ruang baru yang dimungkinkan oleh sains dan teknologi demi meningkatkan produktifitas hasil perikanan kita. Baik perikanan budi daya maupun perikanan tangkap.

Para penjaga perikanan, angkatan laut kita, Polairud, Bakamla. Semua personilnya dalam hemat saya adalah pahlawan. Berpatroli siang dan malam. Menjaga kedaulatan dan kekayaan kita di laut. Sehingga dengan penegakan hukum yang tegas pada pelaku illegal fishing dan lemah lembut penuh pembinaan pada para nelayan tradisional kita. Mereka semua adalah pahlawan. 

Terakhir. Kalian semua pegawai di Kementrian Kelautan dan Perikanan. Kalian bukanlah pegawai biasa yang hanya teng go. Jam 7 teng masuk jam 5 go pulang. Bukan! Kalian adalah para pejuang perikanan dan kelautan Indonesia. Kalian harus menginsafi. Ada nelayan di aru sana, yang dengan 1 tanda tangan kalian, kapal mereka bisa melaut. Keluarga mereka bisa tersenyum. Namun sebaliknya dengan satu paraf kalian saja salah merekomendasikan kebijakan kepada saya, ada banyak ayah dan ibu nelayan bersedih hati. Tanda tangan saya akan menjadi air mata mereka. Tanda tangan saya akan membuat nelayan merasa kehilangan negara di hadapan mereka. 

Jadi kalian semua. Pejuang pejuang KKP. Mari kita bahu membahu. Menjadi pejuang kelautan dan perikanan seluruh Indonesia. Jangan ABS (Asal Bapak Senang). Hitam katakan hitam, putih katakan putih. Jangan kongkalingkong. Kerjakan semuanya dengan hati dan sepenuh jiwa. Untuk senyum nelayan dan semua pemangku kepentingan. 

Saya ingin sampaikan. Saya bukan pejabat. Jadi saya jangan dijilat-jilat. Jangan ABS. Jadilah kalian semua seperti founding fathers kita, layaknya pejuang kemerdekaan kita, seperti orang tua kita.

Jadilah Pahlawan! 

Selamat Hari Pahlawan 10 November 2019. 

Untuk semua pejuang laut dan ikan Indonesia. I Love You full. 

Jakarta, 10 November 2019. Mina Bahari IV KKP
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Jumat, 08 November 2019

Pelaksanaan Monev INTAN ALTIS-2 di Cirebon

Pelaksanaan Monev INTAN ALTIS-2 di Cirebon
Monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan kegiatan Inovasi Teknologi Adaftif Lokasi Perikanan (INTAN) Alat Transportasi Ikan Segar (ALTIS-2) di Kabupaten Cirebon pada tanggal 6-7 November 2019 telah dilakukan. Kegiatan monev didahului dengan kunjungan di Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislakan) Kabupaten Cirebon untuk berkoordinasi serta mendapatkan informasi umum terkait pelaksanaan uji terap ALTIS-2. Tim monev Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) dipimpin oleh Kepala LRMPHP, Luthfi Assadad, M.Sc, diterima oleh Kepala Bidang dan Kepala Seksi Bidang Pemberdayaan Kelautan dan Perikanan, Drs. Yanto  dan  Yuliah Harwati, S.Pi

Pada kesempatan tersebut, Kepala LRMPHP  menjelaskan bahwa kegiatan monev merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan uji terap INTAN ALTIS-2. Selain itu juga akan dilakukan pendampingan teknologi sekaligus monitoring dan evaluasi terhadap pelaku uji terap di Kabupaten Cirebon. Sementara itu, Dislakan Kabupaten Cirebon yang diwakili Kabid Bidang Pemberdayaan menyampaikan secara umum pelaku uji terap banyak mendapat manfaatnya. Disampaikan juga bahwa banyak peminat terhadap ALTIS-2 di Kabupaten Cirebon. “ALTIS-2 merupakan teknologi tepat guna dan menambah wawasan terhadap inovasi baru yang dibutuhkan oleh masyarakat, “ katanya. Oleh karena itu Dislakan tertarik untuk melihat secara langsung inovasi tepat guna lainnya yang telah dihasilkan LRMPHP. 

Pada pelaksanaan monev INTAN ALTIS-2 di Kabupaten Cirebon, terdapat 9 volunteer yang dievaluasi yaitu 6 dari Kec. Losari, 2 dari Kec Suranenggala dan 1 dari Kec. Gunungjati. Tim monev didampingi penyuluh perikanan setempat. Penyuluh yang mendampingi pelaksanaan monev yaitu Dian Kusumasari, A.Md, Ria Ariani, SPKP, Armand Soemantri, S.STPi dan Darmadi Pergala H., S.Pi.  

Monev dilakukan dengan cara wawancara, diskusi dan pengamatan langsung, selanjutnya dituangkan dalam lembar penilaian (score sheet) penggunaan ALTIS-2. Hasil penilaian oleh volunteer terhadap kinerja ALTIS-2 berguna sebagai bahan masukan untuk melakukan pendampingan lanjutan. 

Berdasarkan data yang diperoleh, secara umum ALTIS-2 dapat digunakan dan membantu kegiatan transportasi/jual beli ikan. Selama melakukan uji terap, volunteer juga tidak mengalami kendala yang berarti baik saat meletakkan dudukan ALTIS-2 di atas kendaraan bermotor hingga proses melepasnya dari atas kendaraan bermotor.

Salah satu volunteer, Bapak Abdul Syakur menyampaikan bahwa semenjak menggunakan  ALTIS-2 ini dapat mengurangi biaya penggunaan es dari Rp. 5.000 menjadi Rp. 2.000/hari. Penampilan ALTIS-2 yang bersih juga menjadi daya tarik konsumen. Sebelumnya, konsumen mengeluhkan penggunaan ember/blong plastik untuk tempat ikan karena banyak lalat yang hinggap. “Dengan menggunakan ALTIS-2, cara mudah untuk mendinginkan ikan agar tetap segar terus,“ katanya. Bapak Abdul Syakur juga mengharapkan agar ALTIS-2 menjadi lebih ringan, meskipun hal tersebut bukan merupakan kendala yang berarti.

Seperti halnya Bapak Abdul Syakur, Bapak Waras Hendramawan juga dapat menghemat biaya untuk pembelian es batu dari Rp. 8.000 menjadi Rp. 1.500. Meskipun jumlah es batu yang digunakan lebih sedikit, namun ikan yang dijual tetap segar. Selain kualitas ikan lebih segar, penampilan ALTIS-2 yang rapi dan bersih membuat jumlah pembeli meningkat. Kendala dialami oleh pelaku uji terap salah satunya kurang nyaman saat duduk di motornya. Namun demikian, hal tersebut dapat disiasati dengan memasang rangka dudukan ALTIS-2 secara terbalik sehingga  tempat duduk menjadi lebih longgar. 

Peningkatan jumlah konsumen setelah menggunakan ALTIS-2 juga disampaikan oleh Bapak Ade Riyanto. Setelah menggunakannya, konsumen merasa senang karena ikan yang dijual lebih segar. ALTIS-2 juga dapat mengurangi biaya es, bahkan selama berjualan selama 3 jam/hari tanpa ada penambahan es batu. Seperti Bapak Waras Hendramawan, kendala yang dialami oleh Bapak Ade Riyanto adalah tempat duduk motor kurang longgar, namun hal ini juga dapat disiasati dengan memasang rangka dudukan ALTIS-2 secara terbalik.

Hal lain yang masih menjadi kendala dan hambatan penggunaan ALTIS-2 oleh volunteer diantaranya penggunaan aki yang cukup menambah berat ALTIS-2 sehingga mengurangi kenyamanan terutama volunteer perempuan. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Faozah, Kuniroh dan Bapak Dasmad, sehingga ALTIS-2 belum efektif digunakan oleh mereka. Hal lainnya adalah proses pengecasan aki yang membutuhkan waktu dan cara tertentu sebelum digunakan kembali. Terhadap ketiga volunteer tersebut akan dilakukan pendampingan lanjutan dalam rangka membiasakan penggunaan ALTIS-2.

Dari hasil evaluasi sementara terhadap para pengguna ALTIS-2, terdapat volunteer yang secara efektif menggunakan ALTIS-2 secara rutin dan merasakan manfaatnya yaitu Bapak Abdul Syakur dan Waras Hendramawan. Beberapa volunteer lain, selain kendala teknis terkait penggunaan aki dan pengecasan aki, terdapat kendala non teknis diantaranya ketersediaan ikan yang sedang sulit sehingga perlunya dilakukan pendampingan dan monev lanjutan. Pada monev lanjutan akan dilakukan monev terhadap volunteer lainnya yang belum dilakukan monev pada kegiatan ini.