DPR Apresiasi Serapan Anggaran KKP

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo

Komisi IV DPR RI mengapreasiasi penyerapan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang sudah mencapai 43,86% dari total pagu anggaran Rp4,6 triliun per 3 Juli 2020. Serapan tersebut menempatkan KKP berada di peringkat 38 dari 85 kementerian/lembaga di Indonesia.

Legislatif menilai, program padat karya yang dihadirkan oleh KKP secara nyata menunjukkan kehadiran negara di tengah masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

"Komisi IV mengapresiasi pelaksanaan program padat karya dan bantuan sosial yang secara nyata negara hadir di tengah-tengah masyarakat akibat pandemi," kata Ketua Komisi IV, Sudin saat memimpin rapat kerja tentang progres laporan program strategis KKP dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dampak Covid-19, di Gedung DPR, Senin, (6/7/2020).

Di tempat yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo memaparkan sejumlah program yang dimaksud, dimulai dari Bakti Nelayan yang dilaksanakan selama April-Juni 2020. Program ini digelar di 34 pelabuhan perikanan dari 31 lokasi yang ditargetkan.

Adapun kegiatannya meliputi Bakti Sehat, Bakti Sosial dan Bakti Usaha, Penyemprotan Disinfektan di 4.247 kapal, 379 UPI, dan 36 TPI. Selain itu, terdapat fasilitas kebersihan tangan (277 tempat cuci tangan, 7.086 hand sanitizer) dan pembagian APD (43.501 masker, 9.496 APD lainnya).

"Kegiatan Bakti Nelayan juga meliputi pemberian sembako, pemberian Vitamin dan herbal lainnya kepada 8.428 nelayan, 7.744 non-nelayan, pojok pendanaan (269 nelayan terfasilitasi, 74 debitur, nilai kredit Rp. 9.519.500.000) serta Nasi Ikan (36.732 paket) dan Lebaran Ikan (2.825 paket)," urai Menteri Edhy.

Berikutnya program Bulan Mutu Karantina yang berisi pembagian 73.751 paket ikan di 45 UPT KIPM yang meliputi 183 Kabupaten/Kota, restocking 50.000 ekor benih ikan Papuyu dan ikan Baung. Kemudian Gemarikan yang terdiri dari pembagian 15.000 paket produk olahan ikan kepada 10 Rumah Sakit, 11.800 paket produk olahan kepada pekerja harian pengemudi ojol dan taksi serta 18,25 ton ikan kembung kepada masyarakat terdampak Covid-19.

"Program Gemarikan kita perluas di 78 lokasi yang tersebar di 68 kabupaten/kota di 17 provinsi dan berisi pembagian 34 ribu paket produk perikanan," sambungnya.

Tak hanya itu, selama pandemi Covid-19, KKP juga membagikan bantuan benih ikan. Sejak Mei, lalu, realisasi program ini sudah mencapai 119,7 juta atau 55,49% dari target 215,7 juta ekor hingga Desember mendatang. Kemudian realisasi bantuan calon induk yang sudah mencapai 328 ribu dari target 1 juta ekor hingga Desember. Berikutnya realisasi bantuan pakan telah mencapai 307,92 ton dari target 15.000 ton hingga akhir tahun.

Program lain seperti Bioflok, Mina Padi, bantuan bibit rumput laut, pengelolaan tambak udang partisipatif, asuransi pembudidaya, mesin bahan baku pakan hingga keramba jaring apung budidaya lobster dan pengembangan usaha garam rakyat, saat ini masih dalam proses pelaksanaan.

Rapat kerja yang berlangsung selama tiga jam tersebut pun menghasilkan 5 kesimpulan. Pertama, Komisi IV mendorong KKP untuk melakukan percepatan realisasi APBN tahun 2020 guna pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan bagi nelayan, pembudidaya, petambak garam, pengolah/pemasar hasil perikanan, serta masyarakat pesisir.

Kedua, Komisi IV mendorong KKP untuk mengoptimalkan program dan kegiatan padat karya dan bantuan sosial. Ketiga, Komisi IV meminta KKP untuk menyelesaikan semua program dan kegiatan yang belum selesai pelaksanaanya di tahun-tahun sebelumnya seperti Piamari dan Miamari. Keempat, Komisi IV meminta KKP untuk menjalankan semua prosedur perizinan ekspor benih bening lobster dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan pengawasan kegiatan budidaya dan pelepasliaran hasil budidaya lobster ke habitatnya. Terakhir, Komisi IV meminta KKP untuk menyediakan fasilitas kantor pelayanan pembiayaan/pemodalan pinjaman BLU-LPMUKP dan kantor konsultasi program asuransi nelayan di seluruh TPI atau PPI di Indonesia.

"Mohon terus kami didukung, mohon terus kami diarahkan. Kami siap untuk mendengarkan dan kami siap untuk menjalankan semua arahan," tutup Edhy.

 

Sumber : KKP

 

Read More

Sektor Kelautan dan Perikanan Kaya Potensi, Menteri Edhy Imbau Jajarannya Berinovasi

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo meminta seluruh jajaran untuk berinovasi dalam melayani masyarakat maupun mengelola sumber daya kelautan dan perikanan. Menurutnya, inovasi sangat penting apalagi di kondisi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan memburuknya perekonomian hampir semua negara dunia.

"Kalau ada inovasi yang bapak/ibu yakin ini akan menghasilkan suatu terobosan bagi negara, menghasilkan uang bagi negara, dan menciptakan lapangan kerja, segera sampaikan," ujar Menteri Edhy saat melantik dan mengambil sumpah jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrasi lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat, Senin (29/6/2020).

Menteri Edhy menerangkan, potensi perikanan budidaya yang baru 10 persen tergarap berpeluang besar menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Begitu pula dengan sektor perikanan tangkap yang potensinya tak kalah besar.

Dengan inovasi, Edhy yakin produktivitas di dua sektor tersebut lebih besar hasilnya, sekaligus keberlanjutan tetap terjaga.

"Budidaya masih banyak potensi yang bisa kita kembangkan, bahkan baru 10 persen tergarap. Bapak/ibu kan sudah punya inovasi tentang silvofishery. Saya harap itu jadi jawaban tentang hijaunya bumi, peningkatan produktivitas, lapangan pekerjaan," tegasnya.

Menteri Edhy berharap jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan solid sebagai team work. Menurutnya, memajukan sektor kelautan dan perikanan tidak bisa dilakukan hanya oleh menteri, tapi perlu kerja bersama.

Sebagai bagian dari teamwork, Menteri Edhy mengaku tidak alergi dengan kritik, baik yang disampaikan secara langsung maupun dalam forum-forum resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dia siap menerima kritik bahkan dari staf sekalipun.

"Tidak akan besar suatu organisasi kalau tidak ada kritik. Tidak akan besar satu organsasi kalau tidak ada reaksi dari bawah, baik itu reaksi negatif ataupun positif," pungkasnya.

 

Sumber : KKP

 

Read More

DPR Dukung Tambahan Pagu Anggaran KKP Tahun 2021

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo

Komisi IV DPR RI mendukung penambahan pagu anggaran Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) sebesar Rp3,45 triliun pada 2021. Penambahan ini karena sektor kelautan dan perikanan sangat potensial mendongkrak pertumbuhan ekonomi negara.

Dengan adanya penambahan, pagu anggaran KKP di 2021 naik menjadi Rp7 triliun dari yang sebelumnya Rp4,6 triliun.

"Komisi IV mendukung usulan tambahan pagu anggaran KKP pada 2021 sebesar Rp3,45 triliun," ujar Ketua Komisi IV, Sudin saat membacakan kesimpulan rapat kerja antara KKP dan Komisi IV DPR di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (23/6/2020).

Sebagian besar anggaran tambahan digunakan untuk memperkuat ketahanan ekonomi agar tumbuh berkualitas dan berkeadilan. Nilainya mencapai Rp2,62 triliun. Selanjutnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, memperkuat stabilitas polhukam, serta transformasi pelayanan publik.

Sudin menambahkan, tambahan pagu anggaran KKP sangat penting untuk mendukung program padat karya dan bantuan sosial. Seperti kegiatan Gemarikan, Bulan Mutu Karantina, Bulan Bakti Nelayan, klaster budidaya udang, bantuan benih dan pakan mandiri, hingga pelatihan dan pendidikan vokasi kepada masyarakat.

"Kegiatan-kegiatan ini penting dalam rangka memulihkan ekonomi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan pasca-pandemi Covid-19, khususnya bagi nelayan, pembudidaya, petambak garam, serta pengolah dan pemasar perikanan," terang Sudin.

Selain mengusulkan penambahan pagu anggaran 2021, Komisi IV juga mengapresiasi realisasi anggaran KKP tahun 2019 sebesar 91,73 persen. Dari total pagu RpRp5,51 Triliun, yang terealisasi Rp5.05 Triliun.

Dengan tingginya serapan anggaran, capaian program KKP meliput banyak aspek, mulai dari bantuan ribuan alat tangkap, bantuan ratusan juta ekor benih, paket pengolah sampah, hingga pembangunan coldstorage.

Kabar baik lainnya, dari realisasi anggaran 91,73 persen tersebut tidak ada temuan pemeriksaan di lingkup KKP yang dimuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHP) II BPK RI tahun 2019. Dua tahun sebelumnya, 2017 dan 2018, laporan keuangan KKP mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer.

"Alhamdulillah kami bersyukur, tapi kami tidak ingin terlena. Kami akan bekerja lebih semangat lagi," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Sektor kelautan dan perikanan menunjukkan trend positif sebagai pendongkrak ekonomi negara di masa sulit imbas pandemi Covid-19. Ekspor produk perikanan tetap berjalan dan produktivitas perikanan tangkap maupun budidaya tak berhenti di masa pandemi.

"Potensi sektor kelautan dan perikanan Indonesia besar sekali. Tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkannya," jelas Menteri Edhy.

Sumber : KKP

Read More

Monitoring Kesegaran Ikan Mas Non destruktif dan Riil Time Berbasis Mesin Visi dan Pemodelan Cerdas

Penelitian yang dipublikasikan pada Jurnal Computers and Electronics in Agriculture 159 (2019) 16–27 telah mengkaji  pengembangan metode baru berbasis jaringan syaraf tiruan untuk menguji kesegaran ikan mas (Cyprinus carpio) selama penyimpanan dengan es. Masyarakat mengkonsumsi ikan sebagai bahan makanan bernilai tinggi dan aman dalam diet hariannya. Kebiasaan konsumsi masyarakat tersebut  didukung oleh fakta tingginya unsur gizi sekaligus kandungan lemak yang rendah pada ikan hasil budidaya perikanan. Karena ikan dapat mengalami kerusakan secara cepat maka penelitian untuk menguji kesegaran ikan menjadi hal yang layak dilakukan untuk menjawab isu-isu utama di sektor industri budidaya perikanan.

 

Sistem yang dikembangkan terdiri dari dua tahap utama yaitu menangkap citra sampel ikan dilanjutkan dengan proses pengolahan citra. Proses komputasi piksel dilakukan pada sembilan channel atau ruang warna yaitu : R, G, B, L, a, b, H, S,dan I. Pada masing-masing ruang warna tersebut dilakukan ekstraksi 6 tipe fitur tekstur citra. Selanjutnya, hibridasi algoritma machine learning Artificial Bee Colony dan Artificial Neural Network (ABC-ANN) diterapkan untuk memilih fitur tekstur citra terbaik. Sebagai langkah akhir digunakan sejumlah pengklasifikasi meliputi Support Vector Machine (SVM), k-Nearest Neighbor (kNN), dan Artificial Neural Network (ANN) untuk mengklasifikasikan citra sampel ikan mas.

 

Performa terbaik pengklasifikasi kNN ditunjukkan dengan tingkat akurasi mencapai 90,48% pada ukuran neighborhood (piksel bertetangga) sebanyak 8. Sementara untuk pengklasifikasi SVM melalui pengaturan parameter fungsi kernel polinomial dengan parameter C dan sigma masing-masing bernilai 1 dan 2 mampu menghasilkan performa akurasi sebesar 91,52%. Pada pengklasifikasi ANN digunakan algoritma Multi Layer Perceptron (MLP) dengan konfigurasi lapisan input (input layer) sebanyak 22 fitur tekstur citra, hidden layer (lapisan tersembunyi), dan sebagai lapisan output digunakan 4 jenis klasifikasi kesegaran ikan yang meliputi: Sangat Segar, Segar, Agak Busuk, dan Busuk. Dengan konfigurasi tersebut MLP mampu mencapai tingkat akurasi 93,01%. Hasil yang dicapai tersebut menunjukkan tingginya performa pengklasifikasi ANN sebagai salah satu metode pengujian kesegaran ikan mas yang non destruktif,  riil time, cepat, akurat, dan otomatis.

 

Hal tersebut juga menegaskan potensi metode mesin visi yang digabungkan dengan syaraf tiruan (ANN) sebagai teknik cerdas untuk menilai kesegaran ikan. Adapun tahap penangkapan citra, pengolahan citra, seleksi fitur dan  proses klasifikasi ditampilkan pada gambar berikut:

Sumber A. Taheri-Garavand, et al. (2019)

Penulis : I Made Susi Erawan

Read More

Lantik 2 Pejabat Baru, Menteri Edhy Ingatkan Pentingnya Kekompakan

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo melantik dua pejabat baru di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Keduanya ialah Komjen Pol Antam Novambar yang diangkat menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Dr. Pamuji Lestari sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Kelautan.

Pengangkatan kedua pejabat tersebut sesuai dengan surat Kepres Nomor 94/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari, dan, dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Pejabat baru akan memberikan warna yang lebih baru lagi bagi sektor kelautan dan perikanan," kata Menteri Edhy usai pelantikan di Gedung Mina Bahari III, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (15/6/2020).

Menteri Edhy mengingatkan tugas memajukan sektor kelautan dan perikanan tidaklah ringan. Karenanya, dia meminta jajarannya untuk terus menjaga kekompakan untuk mengatasi segala persoalan dan menjaga komunikasi yang baik dengan berbagai pihak.

"Selamat bertugas, apa yang menjadi kendala bisa kita atasi bersama," sambungnya.

Selain itu, di hadapan para pejabat yang hadir pada pelantikan tersebut, Menteri Edhy menegaskan pembangunan sektor kelautan dan perikanan sebagai kunci keberhasilan. Sebagaimana pesan Presiden Joko Widodo agar sektor ini menjadi salah satu penguat ekonomi bangsa.

"Pembangunan kunci untuk berhasil. Sektor ini harus bisa menjadi sektor untuk menegakkan ekonomi," tegasnya.

Sementara Antam Novambar memastikan kesiapannya untuk mengabdikan diri dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, jabatan adalah amanah yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab.

"Saya sudah siap mengabdikan diri untuk bangsa ini, terutama di sektor kelautan dan perikanan," kata Antam.

Sebagai informasi, pelantikan dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 seperti jaga jarak (physical distancing), penggunaan masker serta penyediaan hand sanitizer dan tanpa berjabat tangan. Turut hadir dalam pelantikan tersebut Ketua MPR, Bambang Soesatyo, Ketua Komisi IV, Sudin serta sejumlah pejabat KKP.

Sebelumnya, sejak 27 Februari 2020, Antam Novambar ditugaskan di KKP sebagai pelaksana tugas (Plt) Sekjen. Dia menggantikan Nilanto Prabowo yang kini didapuk sebagai Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Sejak Rabu 8 April 2020, Antam juga telah diangkat sebagai jenderal bintang tiga Polri. Pengangkatan ini sesuai dengan Surat Telegram NOMOR.-STR/ IbM /1V/KEP./2020.

 

 

Sumber : KKP

 

Read More

Teknik Non Destruktif Handal Untuk Menentukan Tingkat Kesegaran Ikan Mullet Merah

Penilaian kesegaran ikan dapat dilakukan menggunakan metode kimia, sensori, dan fisik. Selain metode sensori, sejumlah teknik instrumental telah dikembangkan untuk melengkapi penilaian secara sensori  tersebut. Sebuah penelitian terkait teknik instrumental yang telah dipublikasikan di Eur Food ResTechnol DOIi10.1007/s00217-017-2924-0 bertujuan untuk membangun dan menguji penilaian kesegaran mullet merah selama penyimpanan pada suhu 0^oC dan 4^oC melalui penerapan metode uji fisik berbasis sistem komputer visi.

 

Untuk menguji efektivitas sistem pengujian secara fisik yang dibangun, 3 fitur terkait pengolahan citra yaitu penurunan kecerahan pigmen kulit, indeks kecekungan mata, indeks perluasan lendir serta 1 fitur terkait tekstur daging ikan yaitu tingkat firmness digunakan sebagai pembanding dengan hasil pengujian secara sensori berbasis skor (Quality Index Method – QIM) dan hasil uji senyawa trimetilamin secara kimia.

 

Sesuai estimasi bahwa ikan lebih cepat mengalami penurunan mutu pada suhu lebih tinggi. Pengujian tekstur ikan secara instrumental memungkinkan deteksi terhadap perubahan firmness yang spesifik karena dimulainya tahap rigor mortis dan proses pelunakan daging secara kontinyu. Hasil uji tiga parameter komputer visi mencakup penurunan kecerahan pigmen kulit dan indeks kecekungan mata menunjukkan kemampuan yang tinggi untuk memprediksi penurunan kualitas mullet merah yang berhubungan dengan dua kondisi temperatur penyimpanan berbeda. Hasil uji kedua parameter tersebut juga sejalan dengan hasil uji trimetilamin secara kimia dan hasil uji sensori berbasis skor QIM.  Proses pengujian parameter penurunan kecerahan pigmen kulit ikan dan perubahan indeks kecekungan mata ikan ditunjukkan pada gambar berikut :

Sumbert : Tappi et al. (2017)

 Penulis : I Made Susi Erawan

Read More

Normal Baru di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

“New Normal” atau normal baru merupakan istilah yang akhir-akhir ini selalu kita dengar, entah di media cetak, media sosial apalagi media elektronik. Istilah “New Normal“ pertama kali digunakan oleh Roger McNamee, yaitu seorang investor teknologi, dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Polly LaBarre bertajuk “The New Normal” di majalah Fast Company pada tanggal 30 April 2003. Menurut Roger McNamee, “New Normal” atau Normal Baru adalah suatu waktu dimana kemungkinan besar anda bersedia bermain dengan aturan baru untuk jangka panjang. Dalam kaitannya dengan pandemi Covid-19 yang sedang melanda berbagai negara, istilah normal baru mengacu pada perubahan perilaku manusia setelah pandemi ini, mengantisipasi bahwa pandemi virus ini akan mengubah tatanan kehidupan sehari-hari bagi sebagian besar orang, utamanya interaksi sesama manusia di tempat-tempat umum seperti pusat perbelanjaan, pasar, rumah sakit, apotik, tempat wisata dan tempat-tempat keramaian lainnya termasuk perkantoran.Pada 26 Mei 2020, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan bahwa pada bulan Juni 2020, merupakan awal dimulainya normal baru di 4 Provinsi di Indonesia yaitu DKI Jakarta, Gorontalo, Jawa Barat dan Sumatera Barat serta 25 kabupaten/kota lainnya. Surat Edaran Kementerian PAN dan RB Nomor 58 Tahun 2020 yang diterbitkan pada tanggal 29 Mei 2020 menyebutkan bahwa kebijakan work from home (WFH) untuk ASN akan berakhir pada 4 Juni 2020 dan selanjutnya seluruh ASN harus bersiap untuk bekerja kembali seperti biasa dalam tatanan normal baru mulai tanggal 5 Juni 2020.

Menindaklanjuti Surat Edaran tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan menerbitkan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B-308/MEN-KP/VI/2020 mengenai Penyesuaian Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan. Hanya diri kita sendirilah yang dapat menjaga diri kita. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal KKP, Antam Novambar, dalam pembukaan TalkShow Tatanan Normal Baru di Lingkungan Kementeriamn Kelautan dan Perikanan pada 5 Juni 2020. Lebih lanjut disampaikan bahwa pandemi Covid-19 ini merupakan ancaman serius yang tidak boleh menyurutkan produktifitas kerja dan berkarya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Menjaga jarak, menjaga kebersihan dan selalu mematuhi setiap ketentuan yang telah ditetapkan merupakan suatu kewajiban seluruh pegawai KKP. Pelayanan publik tidak kepada masyarakat boleh berhenti, demikian pula pelaksanaan program dan anggaran. Khusus untuk pegawai yang hamil/memiliki bayi (anak <3 tahun) tidak diperkenankan melaksanakan WFO dan harus tetap WFH.

Pada acara yang sama, Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Tini Martini, menyampaikan akan ada penyesuaian sistem kerja di lingkungan KKP yaitu untuk unit kerja dengan tugas dan fungsi  pelayanan publik, jumlah maksimal pegawai yang melaksanakan work from office (WFO) adalah 30% dari jumlah total pegawai sedangkan untuk unit kerja dengan tugas dan fungsi administratif, jumlah maksimal pegawai yang melaksanakan work from office (WFO) adalah 20% dari jumlah pegawai total. Pegawai yang melaksanakan WFO diatur secara bergilir dan ditetapkan melalui suatu keputusan oleh kepala unit/satker masing-masing. Penyelenggaraan pertemuan/rapat harus mengutamakan penggunaan media daring (online) dan jika sangat terpaksa melakukan secara luring (offline) maka harus dilaksanakn dengan memperhatikan protokol kesehatan yaitu jaga jarak, menggunakan masker, tidak berjabat tangan dan hanya mempergunakan 50% kapasitas ruangan. Pada masa normal baru, presensi wajib dilakukan, baik untuk pegawai WFO maupun WFH, secara non fingerprint dengan aplikasi yang telah ditentukan dan dengan membagikan lokasi (share location) via WhatsApp pada pagi hari (07.00-08.00) dan sore hari (15.00-16.00). bagi pegawai yang melaksanakan WFH dilarang bepergian dari kota/lokasi tempat dimana dia bekerja kecuali utnuk alasan kesehatan.

Menegaskan apa yang telah disampaikan diatas, Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Aparatur, Umi Windriani, menyampaikan bahwa pegawai yang belum berada di lokasi tempat kerja (masik pulang kampung dan tidak terkena peraturan PSBB) untuk segera kembali ke tempat. Selanjutnya disampaikan juga bahwa aturan prosentase pegawai WFO dapat disesuaikan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja, seperti misal Stasiun Karantina yang merupakan unit kerja BKIPM, memiliki tugas dan fungsi administratif dan pelayanan publik sehingga jumlah pegawai yang dapat melaksanakan WFO adalah 50% dan bagi pegawai yang melaksanakan WFH harus menghindari waktu kerja yang terlalu lama/lembur terkait dengan aspek kesehatan. Selain itu, karantina mandiri wajib dilakukan bagi pegawai yang pulang melakukan perjalanan dinas baik dalam negeri maupun luar negeri.

Pada akhirnya, seperti yang disampaikan Sekretaris Jenderal  KKP pada saat pembukaan, yang dapat menjaga diri kita hanyalah diri kita sendiri. Menjaga kesehatan dengan makan makanan bergizi, yang sehat dengan pola seimbang, batasi asupan lemak jenuh dari daging dan minyak-minyakan termasuk fastfood dan junkfood, batasi konsumsi gula (<12 gram/hari), garam (< 5 gram/hari atau 1 sdt/hari) dan berolahraga 30-60 menit setiap harinya serta selalu melaksanakn protokol kesehatan dimanapun berada merupakan upaya kita untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri.  Hal ini disampaikan oleh dr. Cipuk Muhaswitri, dokter klinik pratama KKP, sebagai narasumber terakhir dalam Talkshow ini.

Sumber : Talkshow dengan tema Penyesuaian Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan.

Read More