TINGKATKAN PERFORMA ALTIS-2, LOKA RISET MPHP BANTUL DESAIN HEATSINK

ALTIS-2 (Sumber : LRMPHP, 2020)

Ikan segar merupakan salah satu produk perikanan dan kelautan yang sangat penting dalam menunjang ketahanan pangan di Indonesia, karena selain kandungan gizi yang lengkap juga dapat diolah menjadi berbagai produk pangan lainya. Salah satu rantai distribusi ikan segar dari pemasok ke konsumen adalah melalui pedagang ikan keliling. Umumnya pedagang ikan keliling menggunakan styrofoam box yang diletakkan di atas sepeda motor untuk membawa dan mendistribusikan ikan, namun penggunaan sarana transportasi tersebut mempunyai beberapa kelemahan diantaranya mudah jatuh, kurang higinis dan tidak berpendingin.

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan telah berhasil mengembangkan alat transportasi ikan segar yang biasa dikenal sebagai ALTIS-2 yang dapat digunakan untuk membantu pedagang ikan keliling dalam mendistribusikan ikan ke konsumen. Alat transportasi ikan segar (ALTIS-2) adalah sarana untuk membawa dan mendistribusikan ikan segar untuk pedagang ikan keliling. Alat ini dilengkapi dengan pendingin sehingga mampu mempertahankan mutu ikan segar. Penyimpanan ikan pada suhu rendah dapat memperlambat aktivitas bakteri serta mengurangi aktivitas pertumbuhan mikroba pembusuk, reaksi oksidasi dan aktivitas enzimatik sehingga kesegaran ikan dapat dipertahankan setelah kegiatan transportasi. ALTIS menggunakan sistem pendingin termoelektrik (TEC) dengan komponen utama elemen peltier dengan sumber arus DC. Selain elemen peltier, komponen utama penyusun TEC adalah heatsink luar yang berfungsi untuk mempercepat proses pelepasan panas pada sisi panas peltier menuju lingkungan dan dudukan elemen peltier yang berfungsi sebagai tempat meletakkan elemen peltier. 

Untuk keperluan peningkatan performansi, LRMPHP terus berupaya melakukan pengembangan, salah satu dengan mendesain heatsink luar yang berfunsi untuk membantu proses pelepasan panas pada ALTIS-2, seperti dilaporkan oleh Widianto yang dimuat pada Jurnal Pasca Panen dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan pada tahun 2020. Pada desain tersebut heatsink dibuat dengan memadukan bahan tembaga dengan sirip alumunium. Nilai konduktifitas termal tembaga lebih tinggi daripada alumunium namun memiliki harga cukup mahal serta kontruksi sirip yang membutuhkan biaya tinggi, sehingga dapat digunakan plat tembaga yang tersedia di pasar kemudian dikombinasikan dengan bahan alumunium. Meskipun nilai konduktifitas alumunium lebih rendah daripada tembaga, namun dengan membuat bentuk menjadi bersirip akan dapat meningkatkan luas permukaan sehingga dapat meningkatkan laju perpindahan panas heatsink. Sirip alumunium mudah dikonstruksi, murah serta telah tersedia berbagai model di pasar. Pemilihan dimensi, bentuk dan ketebalan heatsink disesuikan dengan dudukan pendingin TEC pada ALTIS dengan bentuk persegi dengan lebar 85 mm dan tebal sekitar 13 mm. Optimasi ketebalan dudukan peltier mengacu pada ketebalan dudukan pendingin TEC serta ketebalan dinding tempat penyimpanan ikan. Sesuai dimensi dudukan pendingin TEC, dudukan peltier bisa dioptimasi sampai ketebalan 4 mm. Semakin tipis dudukan peltier maka akan mempercepat proses perpindahan panas, namun hal ini dapat mengakibatkan posisi heatsink luar semakin ke dalam yang bisa mempengaruhi proses pelepasan panas ke lingkungan. 

Desain heatsink (Sumber : Widianto, dkk., 2020)

Hasil pengujian pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa desain heatsink luar dengan menggunakan plat tembaga tebal 3 mm dan sirip alumunium dapat mengurangi biaya produksi pembuatan ALTIS-2 sekaligus menghasilkan performansi pendingin TEC yang lebih baik dibandingkan dengan desain heatsink sebelumnya. Capaian suhu ruang penyimpanan ikan dengan heatsink ini sebesar 17,8 ^oC, sedangkan penggunaan heatsink sebelumnya sebesar 18,3 ^oC. Dudukan elemen peltier dengan alumunium tebal 4 mm dapat mempercepat proses perpindahan panas dari ruang penyimpanan ikan menuju peltier. 

Penulis : Tri Nugroho Widianto - LRMPHP

Read More

TANTANGAN SISTEM TRANSPORTASI IKAN HIDUP DI MASA PANDEMI COVID-19

Pengiriman ikan Koi (sumber : jmj-fish.blogspot.com)

Akhir-akhir ini kita sering mendengar dan mendapatkan berita langkanya oksigen untuk kebutuhan penangganan Covid-19. Hal ini terjadi seiring terus meningkatnya penderita Covid-19 ditengah masyarakat. Oksigen sangat dibutuhkan dalam rangka menangani penderita Covid-19 yang darurat melalui ventilator. Hal tersebut juga berdampak juga pada bidang perikanan, khususnya dalam rangka pengiriman ikan hidup, baik ikan konsumsi maupun ikan hias. Pengiriman ikan hidup banyak menggunakan oksigen murni yang dimasukkan ke dalam kantong plasti bersama air dan diikat kemudian dikirim. Salah satunya dilaporkan oleh Afriansyah, dkk yang dimuat dalam Jurnal Mina Sains pada tahun 2016. Penelitian tersebut menggunakan benih ikan nila yang ditransportasikan dengan sistem tertutup menggunakan oksigen.   

Penggunaan oksigen murni juga digunakan dalam pengangkutan ikan hidup sistem terbuka diantaranya dilaporkan oleh Colt dan Kroeger yang dimuat dalam jurnal Aquacultural Engineering pada tahun 2013. Pada sistem tersebut menggunakan oksigen murni sebagai sumber aerasi yang dimasukkan secara terus menerus ke dalam wadah yang di dalamnya terdapat ikan menggunakan media air. Berhubung kondisi oksigen yang sangat terbatas, beberapa penyedia oksigen terpaksa mengutamakan konsumen untuk keperluan medis, sehingga beberapa pembudidaya ikan ataupun pedagang ikan hias/ikan konsumsi terpaksa menunda beberapa pengiriman ikan.

Disinilah peluang untuk terus mengembangkan metode transportasi ikan hidup tanpa menggunakan oksigen murni sebagai sumber aerasi ataupun tanpa menggunakan oksigen. Banyak sekali alternatif metode yang dapat digunakan diantaranya adalah pengembangan transportasi ikan hidup sistem kering. Pada sistem tersebut ikan dilakukan pemingsanan atau metabolisme ikan diturunkan sedemikian sehingga ikan dapat dimuat dalam kondisi pingsan. Setelah ikan pingsan kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang di dalamnya dikondisikan kelembapan cukup salah satunya dengan menggunakan sekam basah atau kertas basah, setelah sampai tujuan ikan baru dipulihkan kembali kesadaranya. Metode ini dapat menggunakan bahan pemingsan alami atapun pendinginan. Salah satunya adalah dilaporkan oleh Cupp, dkk. Yang dimuat dalam North American Journal of Aquaculture pada tahun 2017. Pada penelitian tersebut digunakan bahan anestesi berupa eugenol untuk pemingsanan ikan Nila yang kemudian dilakukan transportasi dalam kepadatan tinggi. Metode sistem kering ini memungkinkan dikembangkan dan dicoba sebagai alternatif pengiriman ikan tanpa menggunakan oksigen yang pada akhir-akhir ini ketersedianya sangat terbatas. Hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan metode ini adalah dosis bahan yang digunakan untuk pemingsanan serta lamanya transportasi harus benar-benar telah dihitung dan dikalkulasi sedemikian sehingga tidak terjadi kematian selama dan setelah proses pengiriman ikan. 

Penulis : Tri Nugroho Widianto - LRMPHP

Read More

Menang Lagi, KKP Raih Peringkat 2 Kategori Penilaian Kompetensi BKN Award 2021

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meraih peringkat dua untuk kategori Penilaian Kompetensi dalam ajang Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award 2021. Capaian ini menambah deretan prestasi kementerian yang saat ini dipimpin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam ajang tersebut.

Pengumuman pemenang BKN Award 2021 disampaikan dalam Forum Evaluasi Pengelolaan Manajemen Kepegawaian se-Indonesia melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2021 yang diselenggarakan secara hybrid, Kamis (1/7/2021). Peringkat satu kategori Penilaian Kompetensi diraih oleh Kementerian Keuangan, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berada di posisi ketiga.

"Ini tentu kabar gembira untuk kami di KKP. Prestasi ini menjadi pemicu semangat untuk para pegawai terus bekerja melayani masyarakat kelautan dan perikanan," ujar Sekretaris Jenderal KKP, Antam Novambar. Dia menambahkan di tengah pandemi Covid-19 dan kompleksitas permasalahan pembangunan kelautan dan perikanan menuntut seluruh jajaran KKP bekerja dengan dedikasi tinggi dan profesional berbasis kompetensi masing-masing.

“Ini bukan kali pertama KKP menjadi juara dalam BKN Award yang sudah berlangsung sejak tahun 2015. Tahun lalu, KKP meraih peringkat dua untuk kategori Penilaian Kinerja,” jelas Antam.

Antam mengatakan, pihaknya rutin melakukan penilaian kinerja jajaran KKP untuk mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang ada di KKP. Selain itu, program-program yang berkaitan dengan beasiswa pendidikan, jabatan, hingga pola karier disampaikan secara terbuka kepada para pegawai.

"Pegawai itu aset kita dalam melayani masyarakat, sehingga butuh human capital treatment agar kompetensi mereka terjaga dan bahkan terus meningkat," imbuh Antam.

Sebagai informasi, BKN kembali menggulirkan ajang BKN Award 2021 bagi Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) sebagai instansi pengelola kepegawaian terbaik dari penilaian indeks implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penilaiannya meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan; pengadaan ASN; pengangkatan ASN; pangkat; jabatan; pola karier; pengembangan karier ASN; mutasi; penilaian kinerja; penggajian, tunjangan, dan fasilitasi; penghargaan; disiplin; cuti; kode etik; pemberhentian; jaminan pensiun dan hari tua; pensiun; dan perlindungan.

Instansi pemenang BKN Award 2021 ditetapkan berdasarkan masing-masing kategori instansi, yakni Instansi Pusat melingkupi Kementerian dan Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK); dan Instansi Daerah meliputi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, serta Pemerintah Kota sebagai pelaksana manajemen ASN.

Peringkat 2 kategori Penilaian Kompetensi dalam ajang BKN Award 2021 menambah daftar panjang prestasi yang diraih KKP di tahun ini. Sebelumnya KKP meraih predikat Sangat Memuaskan pada hasil pengawasan kearsipan tahun 2020 yang diumumkan oleh ANRI pada pertengahan Juni 2021.

Sumber : kkp

Read More

Menang Lagi, KKP Raih Peringkat 2 Kategori Penilaian Kompetensi BKN Award 2021

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meraih peringkat dua untuk kategori Penilaian Kompetensi dalam ajang Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award 2021. Capaian ini menambah deretan prestasi kementerian yang saat ini dipimpin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam ajang tersebut.

Pengumuman pemenang BKN Award 2021 disampaikan dalam Forum Evaluasi Pengelolaan Manajemen Kepegawaian se-Indonesia melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2021 yang diselenggarakan secara hybrid, Kamis (1/7/2021). Peringkat satu kategori Penilaian Kompetensi diraih oleh Kementerian Keuangan, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berada di posisi ketiga.

"Ini tentu kabar gembira untuk kami di KKP. Prestasi ini menjadi pemicu semangat untuk para pegawai terus bekerja melayani masyarakat kelautan dan perikanan," ujar Sekretaris Jenderal KKP, Antam Novambar. Dia menambahkan di tengah pandemi Covid-19 dan kompleksitas permasalahan pembangunan kelautan dan perikanan menuntut seluruh jajaran KKP bekerja dengan dedikasi tinggi dan profesional berbasis kompetensi masing-masing.

 “Ini bukan kali pertama KKP menjadi juara dalam BKN Award yang sudah berlangsung sejak tahun 2015. Tahun lalu, KKP meraih peringkat dua untuk kategori Penilaian Kinerja,” jelas Antam.

Antam mengatakan, pihaknya rutin melakukan penilaian kinerja jajaran KKP untuk mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang ada di KKP. Selain itu, program-program yang berkaitan dengan beasiswa pendidikan, jabatan, hingga pola karier disampaikan secara terbuka kepada para pegawai.

"Pegawai itu aset kita dalam melayani masyarakat, sehingga butuh human capital treatment agar kompetensi mereka terjaga dan bahkan terus meningkat," imbuh Antam.

Sebagai informasi, BKN kembali menggulirkan ajang BKN Award 2021 bagi Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) sebagai instansi pengelola kepegawaian terbaik dari penilaian indeks implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penilaiannya meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan; pengadaan ASN; pengangkatan ASN; pangkat; jabatan; pola karier; pengembangan karier ASN; mutasi; penilaian kinerja; penggajian, tunjangan, dan fasilitasi; penghargaan; disiplin; cuti; kode etik; pemberhentian; jaminan pensiun dan hari tua; pensiun; dan perlindungan.

Instansi pemenang BKN Award 2021 ditetapkan berdasarkan masing-masing kategori instansi, yakni Instansi Pusat melingkupi Kementerian dan Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK); dan Instansi Daerah meliputi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, serta Pemerintah Kota sebagai pelaksana manajemen ASN.

Peringkat 2 kategori Penilaian Kompetensi dalam ajang BKN Award 2021 menambah daftar panjang prestasi yang diraih KKP di tahun ini. Sebelumnya KKP meraih predikat Sangat Memuaskan pada hasil pengawasan kearsipan tahun 2020 yang diumumkan oleh ANRI pada pertengahan Juni 2021.

Sumber : KKP

Read More

KKP Dorong Kemandirian Garam Nasional

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) menerbitkan Buku Potret Garam Nasional, sebagai salah satu buku telaah akademik dalam rangka mendukung program prioritas KKP. Salah satu sasarannya adalah untuk kemandirian pengolah garam dalam negeri dan kesejahteraan petambak garam. Buku terbitan 2021 tersebut dibedah pada kegiatan Bincang Bahari, Selasa (29/6/2021), secara daring. 

Kepala BRSDM Sjarief Widjaja sebagai salah satu penyusun buku Potret Garam Nasional menyampaikan tujuan buku tersebut adalah untuk memberikan gambaran secara umum terkait kondisi pergaraman nasional dilihat dari kebutuhan, pemenuhan kebutuhan dan produksi nasional; memberikan gambaran berbagai metode produksi garam yang dikenal dan berkembang di masyarakat; memberikan arahan bagi pemberdayaan masyarakat petambak garam sebagai upaya pelaksanaan UU perlindungan nelayan, pembudidaya dan petambak garam; serta memberikan alternatif dan acuan bagi penyusun kebijakan, program dan kegiatan produksi garam menuju swasembada garam nasional. 

Adapun sasaran yang hendak dicapai dalam penulisan buku ini dimaksudkan guna ketersediaan garam dari produksi dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan garam konsumsi dan garam industri; kemandirian industri pengolahan garam dalam negeri; serta meningkatnya kesejahteraan petambak garam dan industri pengolahan garam. 

Sementara itu, penulis lainnya yang merupakan narasumber pertama Bincang Bahari, Koordinator Perencanaan dan Kerja Sama Pusat Riset Kelautan (Pusriskel) BRSDM Ifan Ridlo Suhelmi mengatakan, kajian yang telah dibuat pada buku ini memuat beberapa ruang lingkup. Ruang lingkup tersebut meliputi gambaran kondisi pergaraman nasional; kebutuhan, produksi, produktivitas dan kualitas garam; jenis garam dan pemanfaatannya; metode produksi; metode pengolahan dan pemurnian; berbagai jenis turunan garam; serta analisis ekonomi pengusahaan dan pengolahan garam. 

“Jadi potret ini adalah mencuplik, menggambarkan sebagian dari permasalahan garam nasional ini. Yang kita bahas utamanya pada buku ini adalah potret bagaimana kita memproduksi garam, kemudian pengolahan yang ada di masyarakat. Tujuan dan sasarannya adalah memang untuk stakeholder kita, para petambak garam, para pengolah garam, sehingga nanti yang dikeluarkannya pun adalah teknologi yang sederhana bisa diakses oleh masyarakat. Jadi tidak berbicara tentang bagaimana untuk farmasi dan teknologi tinggi yang tidak dimiliki oleh UKM. Teknologi yang kita susun adalah yang sederhana yang bisa diakses oleh masyarakat salah satunya untuk memperoleh nilai tambah,” ujar Ifan. 

Penulis lainnya, yang menjadi narasumber kedua, Peneliti Pusriskel Rikha Bramawanto menyampaikan, terdapat tiga cara perolehan garam, yaitu solar salt, rock salt, dan vacum salt. Menurutnya, Indonesia sepenuhnya mengandalkan garam evaporasi (solar salt). 

Dia melanjutkan, terdapat beberapa metode produksi garam antara lain tradisional (Maduris dan Portugis), teknologi geomembran, prisma, tunnel, teknologi bestekin, teknologi integrasi lahan. Adapun proses produksi garam terdiri dari pengeringan lahan, pengolahan air peminihan, proses kristalisasi, proses pemungutan hasil, proses pencucian, dan proses di akhir musim. Lebih lanjut, dia membahas secara teknis terkait metode dan proses produksi, yang dibahas secara rinci pada buku yang dia susun.

Terakhir, sebagai narasumber ketiga, Direktur Jasa Kelautan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP, Miftahul Huda menyampaikan data tahun 2019 terdapat kurang lebih 22.856 hektare lahan garam dengan 14.719 petambak dan 70.000 lebih tenaga kerja pada musim puncak. Produksinya mencapai sekitar 2,4 juta ton garam rakyat ditambah 0,4 juta ton dari PT. Garam, sehingga totalnya hampir 2,9 juta ton. Jumlah SDM dan luas lahannya meningkat pada 2021, yaitu sekitar 16.000 petambak garam dan 23.000 hektare luas lahannya.

Pihaknya telah melakukan kegiatan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar), dengan kegiatan utama adalah integrasi lahan garam untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi; gudang garam sebagai jaminan kontinuitas pasokan garam bahan baku; serta penguatan SDM/kelembagaan melalui koperasi induk untuk menciptakan manajemen yang andal dan akselerasi koperasi primer untuk lebih berkembang maju.

“Beberapa wilayah dengan curah hujan lebih tinggi, seperti Aceh dan Pantai Selatan Jawa, dikembangkan produksi garam dengan metode tertutup, misalnya tunnel. Daerah dengan produksi yang melimpah dibangun Unit Pencucian dan Pemurnian Garam atau Washing Plant. Tujuh unit yang telah dibangun ada di Karawang, Indramayu, Brebes, Pati, Gresik, Pasuruan dan Sampang,” tambahnya.

Sebagai informasi, Buku Potret Garam Nasional merupakan buku telaah akademik ketiga terbitan BRSDM yang dibedah pada Bincang Bahari. Di akhir buku ini dimuat berbagai rekomendasi, yang terdiri dari rekomendasi teknologi produksi, pemurnian, dan sosial ekonomi.

Dua buku telaah akademik BRSDM yang telah dibedah sebelumnya berjudul “Model Pengembangan Kampung Ikan dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat di Pedesaan” dan “Pengembangan Industri Perikanan Budidaya Berbahan Baku Pakan Lokal Menuju Kemandirian Pakan”. Rencananya pada Bincang Bahari selanjutnya akan dibedah pula buku-buku telaah akademik lainnya antara lain Shrimp Estate Teknologi Super Intensif; Rancangan Pengaturan Pungutan terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Tangkap Laut di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; Pengembangan Pelabuhan Perikanan Terintegrasi untuk Mendukung Maluku Sebagai Lumbung Ikan Nasional; Perspektif Pembangunan Ekonomi Kelautan; serta Pengembangan Budidaya Lobster Berkelanjutan.

Kegiatan Bincang Bahari untuk membedah buku tersebut maupun topik lainnya dapat disaksikan pada channel Youtube KKP. Adapun kegiatan Bincang Bahari untuk membedah Buku Potret Garam Nasional dapat disaksikan pada link https://youtu.be/mD-BJdAk1wg.

 

Sumber : KKP

Read More

Menteri Trenggono: Riset Ujung Tombak Penerapan Blue Economy di Sektor KP

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan penguatan riset merupakan salah satu modal penting dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Terlebih pengelolaan sektor kelautan dan perikanan kini mengedepankan prinsip ekonomi biru. 

Hal ini disampaikan Menteri Trenggono saat bertemu Kepala Badan Riset dan Informasi Nasional (BRIN), L.T Handoko di Jakarta, Rabu (23/6/2021). 

"Blue economy ini butuh proses, saya melihat peranan riset itu penting. Kita harus benar-benar paham tentang ekonomi biru karena ini sangat penting," ujar Menteri Trenggono. 

Penerapan prinsip blue economy yang didukung oleh riset diharapkan dapat mendorong kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, serta menjaga ekosistem tetap lestari. 

"Blue economy itu untuk kemaslahatan umat manusia. Laut itu kehidupan. Kesehatan laut itu penting, karena jika laut sehat, lingkungan sehat," tegasnya. 

Lebih lanjut Menteri Trenggono menjelaskan, peran riset dalam sektor kelautan dan perikanan dapat diimplementasikan di banyak segmen. Mulai dari inovasi pakan, penyediaan benih dan indukan unggul, dan alat tangkap ramah lingkungan. 

Kemudian peningkatan keselamatan nelayan, hingga menyiapkan tambak-tambak berkelanjutan dengan hasil produksi yang optimal. Sebagai contoh, Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini mengembangkan tambak superintensif ramah lingkungan di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. 

Mendengar penjelasan Menteri Trenggono, Kepala BRIN, L.T. Handoko menyambut baik penerapan prinsip ekonomi biru berbasis hasil riset dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan. 

Pihaknya mengaku siap melakukan diskusi lebih lanjut membahas hal tersebut. "Kami siap mendukung dan semoga ke depannya kita bisa lebih bisa mengeksplorasi laut kita lebih dalam lagi," jelas  Handoko.

Sumber : KKP

Read More

Lantik Pejabat Tinggi KKP, Menteri Trenggono : Kawal Target Hingga Tercapai!

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono melantik Pejabat Tinggi Madya dan Pratama pada lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Gedung Mina Bahari III, Kantor KKP, Jakarta pagi ini (21/6/2021).

Dalam sambutannya Menteri Trenggono menyampaikan imbauan kepada para pejabat yang dilantik untuk terus mengawal program-program prioritas KKP hingga tercapai.

“Untuk seluruh pejabat yang dilantik, agar dapat menggerakkan seluruh pegawai di KKP mengawal pencapaian target-target dalam  program prioritas  KKP, yakni devisa negara, PNBP dan pajak, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan,” imbau Menteri Trenggono.

Pejabat Madya yang dilantik tersebut yaitu TB. Haeru Rahayu sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budidaya (PB), dimana sebelumnya Tebe menduduki posisi Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL). Selanjutnya Muhammad Zaini juga dilantik sebagai Dirjen Perikanan Tangkap (PT) setelah sebelumnya menduduki posisi sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga yang kini posisi tersebut diduduki oleh Budi Sulistiyo yang turut dilantik dalam kesempatan yang sama.

Selain Pejabat Madya, terdapat 10 Pejabat Pratama yang turut dilantik dalam kesempatan ini, yaitu Mansur sebagai Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan; Nono Hartanto sebagai Direktur Perbenihan; Halid K. Jusuf sebagai Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan; Teuku Elvitrasyah sebagai Direktur Penanganan Pelanggaran; Teuku Nilwan sebagai Inspektur I; Lutfi sebagai Inspektur II; Lina Herlina sebagai Inspektur IV; Rahmat Irawan sebagai Kepala PPS Kendari; Bagus Oktori Sutrisno sebagai Kepala PPS Nizam Zahman; serta Heri Yuwono sebagai Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I.

Proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi KKP ini telah melalui tahapan sebagaimana evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara, yaitu dimulai dari manajemen karir, metode pencarian kandidat, penilaian kompetensi, pembobotan nilai, manajemen kinerja, hingga upaya pengembangan kompetensi para kandidat. Hal ini merupakan implementasi Sistem Merit dimana seleksi dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif. Dengan adanya proses yang ketat ini, KKP diwajibkan melakukan koordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara di setiap pengajuan Jabatan Pimpinan Tinggi.

Lebih lanjut dengan adanya pimpinan baru KKP yang dilantik, Menteri Trenggono pun memberikan arahan kepada seluruh jajaran KKP agar selalu melaksanakan kegiatan yang menjadi terobosan dan program prioritas KKP, yaitu Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak  dari sumber daya alam perikanan tangkap untuk peningkatan kesejahteraan nelayan; Pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan; serta Pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya tawar, payau dan laut berbasis kearifan lokal. Selain itu dia juga mengimbau agar seluruh kegiatan KKP dapat dilakukan dengan prinsip Ekonomi Biru.

“Saya ingin membawa KKP ini rebound agar sektor kelautan dan perikanan bisa berkontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan. Kebijakan KKP dalam pemanfaatan sumber daya tidak hanya mengeksploitasi sebesar-besarnya untuk kepentingan ekonomi, namun harus memperhatikan lingkungan dan keberlanjutan. Kita harus memastikan bahwa ekosistem laut dan pesisir kita sehat, produktif dan dapat memberikan nilai ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan kelautan dan perikanan dapat menyeimbangkan antara ekologi dan ekonomi sesuai dengan arah masa depan ekonomi dunia, yaitu menuju ekonomi biru,” ucapnya memberi arahan.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Trenggono juga turut menekankan bahwa profesionalitas dan sinegitas yang kuat antar unit kerja merupakan kunci utama keberhasilan Program Terobosan KKP.

Sinergitas yang dimaksud yaitu Direktorat Jenderal Teknis bersama Badan dapat melaksanakan seluruh proses dari hulu ke hilir dengan memperhatikan market driven dan adanya quality assurance dalam setiap tahapan proses. Sementara itu Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal sebagai decission support system mengawal mulai dari penyusunan regulasi, programming and budgeting, pengelolaan keuangan, BMN dan sistem Pengadaan Barang dan Jasa yang akuntabel, penguatan kapasitas SDM Aparatur, termasuk peningkatan kapabilitas para auditor, serta penyediaan data dan sistem informasi yang handal.

“Seluruh Pejabat Tinggi KKP beserta jajarannya dapat bekerja secara profesional, mampu menerjemahkan kebijakan dan strategi pemerintahan ke dalam rencana, program, kegiatan, dan sasaran-sasaran kinerja yang terukur, serta mampu melaksanakan dan mengendalikannya secara tertib. Selain itu pegawai KKP diharapkan pula dapat mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan professional sehingga diharapkan seluruh jajaran di KKP dapat menjadi lebih berakualitas, berkeahlian, dinamis, dan terampil,” harap Menteri Trenggono sekaligus menutup sambutannya.

Sumber : KKP

 

Read More