PENGARUH PENGAYAKAN DAN PENJEMURAN PADA EUCHEUMA COTTONII KERING SEBELUM DISIMPAN

Rumput laut merupakan salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi di Indonesia. Salah satu jenis rumput laut yang jumlah produksinya besar adalah Euchema cottonii. Produksi rumput laut Euchema cottonii tahun 2011-2015 juga terus meningkat berdasarkan data Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2016 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perlakuan pasca panen menjadi salah satu perhatian serius dari semua pelaku usaha rumput laut. Hasil panen yang baik, akan tetapi penanganan pascapanennya kurang baik maka akan mengurangi kualitas rumput laut tersebut. Kualitas rumput laut dipengaruhi tiga hal penting yaitu teknik budidaya, umur panen, dan proses pengeringan. Rumput laut dikatakan sudah kering jika telah kelihatan butiran garam menempel di permukaan rumput laut, dengan kandungan kadar air antara 31 – 35 % untuk Euchema.

Penyimpanan bertujuan untuk memperpanjang umur simpan dan mempertahankan kualitas serta kuantitas serta mencegah kerusakan fisik. Secara umum rumput laut kering dengan kandungan kadar air (kadar air 20-30%) mampu bertahan antara 2-3 tahun bergantung pada cara penyimpanan. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan pada Euchema cottonii kering sebelum penyimpanan antara lain adalah kadar air dan impurities. Selama ini beberapa perusahaan eksportir rumput laut mengeluhkan mutu rumput laut yang dijual petani. Keluhan utamanya berkisar pada kadar air serta kandungan benda asing pada rumput laut tersebut yang melebihi standar mutu ekspor. Harga rumput laut merosot karena rumput laut yang dijual petani masih kotor, berpasir dan lainnya. Produk yang dibeli dari Petani tingkat kekeringannya masih jauh di bawah standar yang dibutuhkan oleh Industri pengolahan rumput laut. Pengumpul lokal biasanya membeli rumput laut dengan kadar air masih berada pada level 38% ke atas sehingga ketika rumput laut akan dijual baik untuk keperluan industri lokal maupun ekspor harus dilakukan penjemuran dan proses pembersihan ulang. Kekeringan ideal yang dikehendaki oleh Industri pengolahan rumput laut maksimal adalah 35%. 

Dengan permasalahan tersebut di atas maka dibutuhkan perlakuan pendahuluan pra penyimpanan ketika akan disimpan untuk memastikan kadar air dan impurities sesuai target yang diharapkan. Perlakuan pra penyimpanan yang dapat dilakukan antara lain berupa pengayakan dan penjemuran. Pengayakan dilakukan agar rumput laut dalam kondisi bersih dari pengotor yang menempel. Penjemuran dilakukan agar rumput laut mempunyai kadar air sesuai permintaan industri (biasanya maksimal 35%) atau sesuai standar SNI (maksimal 30%) sehingga aman untuk disimpan. Penelitian perlakuan pendahuluan pra penyimpanan berupa   pengayakan dan penjemuran pada rumput laut Euchema cottonii kering antara lain telah dilakukan oleh LRMPHP tahun 2020 yang dimuat dalam Prosiding Seminar Nasional Perikanan tahun 2020. Serangkaian uji coba dilakukan pada bahan rumput laut Euchema cottonii kering dengan jumlah masing-masing perlakuan adalah 250 kg. Bahan didapatkan dari Karimunjawa, Jepara. Alat yang digunakan adalah mesin pengayak rotary siever dan terpal sebagai alas pengeringan seperti ditunjukkan pada Gambar 1. Rumput laut diberikan 3 variasi perlakuan yaitu tanpa pengayakan dan penjemuran, penjemuran 2 jam dilanjutkan pengayakan, dan pengayakan  tanpa penjemuran. Parameter yang diuji adalah kadar air dan impurities. 

Gambar 1. Proses pengayakan dengan rotary siever(kiri) dan penjemuran dengan terpal (kanan)

Hasil uji perlakuan tanpa pengayakan dan penjemuran, penjemuran 2 jam dilanjutkan pengayakan, dan pengayakan  tanpa penjemuran terhadap mutu Eucheuma cottonii kering disajikan dengan parameter kadar air dan impurities yang disajikan pada Gambar 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar air E.cottonii kering tanpa pengayakan dan penjemuran, penjemuran 2 jam dilanjutkan pengayakan, dan pengayakan  tanpa penjemuran berturut – turut yaitu 33,19%; 18,04% dan 36,75%. impurities E.cottonii kering tanpa pengayakan dan penjemuran, penjemuran 2 jam dilanjutkan pengayakan, dan pengayakan  tanpa penjemuran berturut – turut yaitu 1,33; 0,47 dan 1,53.

Gambar 2. Kadar air dan impurities Eucheuma cottonii (EC) kering pada variasi perlakuan

Hasil uji One Way Anova menunjukkan bahwa perlakuan penjemuran dan pengayakan berpengaruh secara nyata terhadap kadar air Euchema Cottonii kering, namun tidak berpengaruh terhadap impurities Euchema Cottonii kering. Perlakuan pendahuluan pra penyimpanan berupa penjemuran dan pengayakan pada  Euchema Cottonii dapat dilakukan untuk memperbaiki kadar air namun perlu pengamatan lama waktu perlakuan terutama penjemuran agar kadar air tidak berkurang secara signifikan.

Penulis : Ahmat Fauzi - LRMPHP

Read More

Lewat Sosialisasi Bersama KPK, Pegawai KKP Diwanti-wanti Jauhi Korupsi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara konsisten berusaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi. Salah satu caranya dengan rutin menggelar sosialisasi penguatan sistem dan pencegahan tindak pidana korupsi bagi para pegawai, dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Inspektur Jenderal KKP, Muhammad Yusuf mengatakan, kegiatan sosialisasi penguatan sistem dan pencegahan tindak pidana korupsi sebagai sarana bagi seluruh pegawai KKP agar semakin memahami penerapan nilai-nilai integritas, serta membangun budaya anti korupsi. 

"Serta untuk mengetahui kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan gratifikasi dan whistleblowing system terintegrasi yang dikelola KPK," ujar Inspektur Jenderal KKP, Muhammad Yusuf melalui siaran resmi, Kamis (4/11/2021). 

Kegiatan sosialisasi yang berlangsung di Depok, Jawa Barat pada Rabu 3 November 2021 tersebut dihadiri oleh lebih dari 1.000 pegawai KKP secara luring dan daring. Turut hadir perwakilan KPK sebagai narasumber, yakni dari Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi, Dyan Maulidha N, dan dari Direktorat Pendidikan dan Layanan Masyarakat, Kuswanto. 

Upaya KKP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2016 tentang Pembangunan Integritas, yang memuat penanaman nilai-nilai kepada pegawai, memperkuat sistem integritas, dan kepemimpinan yang baik. 

Yusuf menambahkan, ada tiga hal yang terus ditanamkan kepada para pegawai KKP dalam menjaga integritas baik pribadi maupun organisasi. Meliputi, harus memiliki cara berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak yang baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. 

Kemudian para pegawai harus berorientasi bahwa hasil akhir bukanlah satu-satunya yang dinilai, tetapi bersikap dan bertindak selama proses untuk menuju kepada hasil. Serta berupaya meningkatkan integritas dengan menetapkan nilai-nilai diri, membuat paradigma baru bahwa jangan sampai integritas terhapus dengan uang, dan menjaga ucapan sesuai dengan ajaran agama yang mememerintahkan agar berkata benar. 

Pada kesempatan yang sama, perwakilan KPK Kuswanto menyampaikan beberapa permasalahan terkait pengelolaan whistleblowing system (WBS) terintegrasi. Meliputi masih terdapat pegawai yang enggan atau takut melapor dikarenakan kekhawatiran identitasnya akan diketahui dan mendapatkan ancaman. Lalu tidak ada tindak lanjut dari laporan yang disampaikan dan pelaku tidak dikenakan hukuman. 

“Selain itu, pegawai pada suatu instansi bersikap permisif terhadap pelanggaran dan instansi memiliki aplikasi WBS, namun tidak ada laporan yang masuk," terang Kuswanto. 

Diharapkan dengan adanya kegiatan sosialisasi tersebut, seluruh pegawai di lingkungan KKP dapat meningkatkan komitmen dalam upaya-upaya penguatan sistem dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. KKP sendiri sudah melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan KPK terkait upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. 

Sementara itu, perwakilan KPK lainnya Dyan Maulidha menyampaikan, dalam mencegah korupsi, setiap pegawai harus dapat menjalankan amanah dengan sungguh-sungguh, ikhlas, penuh integritas, profesional, dan mencegah terjadinya korupsi di lingkungan organisasi. 

"Kunci keberhasilan KPK dalam menangkap koruptor diantaranya merupakan hasil dari peranserta dan kepedulian masyarakat dalam melaporkan kasus korupsi, dan hampir semua kesuksesan KPK menangkap koruptor bermula dari laporan masyarakat," jelas Dyan. 

Sebelumnya dalam banyak kesempatan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan kepada seluruh pegawai di KKP untuk menjauhi praktik korupsi. Praktik ini dinilainya dapat merusak komitmen kementerian dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Sumber : kkp

Read More

PENTINGNYA LAJU ALIR AIR PENDINGIN KONDENSOR PADA “CHILLING STORAGE” IKAN DI KAPAL

Chilling storage adalah salah satu usaha untuk menjaga mutu ikan atas kapal menggunakan media pendinginan air atau air laut pada palkah dengan suhu sekitar 0°C yang disebut juga air laut yang direfrigerasi (ALREF) atau refrigerated sea water (RSW). Sistem RSW memiliki beberapa kelebihan seperti potensi kerusakan fisik ikan yang relatif kecil, penurunan suhu yang cepat, serta suhu yang lebih stabil dan merata. Salah satu rancangan termal sistem refrigerasi di atas kapal nelayan yang telah dibuat adalah rancangan Widianto et al (2016) yang dimuat dalam Prosiding Seminar Nasional Hasil Litbang Produk dan BIoteknologi Kelautan dan Perikanan 2016. Secara teknis, rancangan tersebut dapat diaplikasikan pada kapal kecil sebagai alternatif penganti es batu yang lebih menguntungkan. Rancangan berupa rancangan termal mini chilling storage dengan sistem RSW menggunakan sistem kompresi uap dengan komponen utama evaporator, kompresor, kondensor, dan katup ekspansi. 

Kondensor adalah salah satu komponen penting yang berfungsi untuk melepas panas dari sistem. Untuk melepas panas tersebut, kondensor didinginkan dengan air sebagai pendingin dengan debit/laju alir tertentu. Kondensor ini sangat menentukan performansi mesin pendingin. Salah satu faktor penentu kerja kondensor adalah laju alir pendingin. Penelitian tentang laju alir pendingin kondensor ini antara lain dilaporkan oleh LRMPHP tahun 2018 yang dimuat dalam Prosiding Seminar Nasional Perikanan UGM Tahun 2018. Hubungan antara laju alir air pendingin kondensor dengan performansi (COP) chilling storage pada kapal kapasitas sampai 1,3 ton telah dipelajari. Serangkaian pengujian chilling storage telah dilakukan di Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan dengan variasi laju alir air pendingin kondensor 0,6 dan 0,9 liter/detik. Bahan dan peralatan yang digunakan adalah  910 liter air garam 3,5% dan rangkaian simulasi sistem chilling storage dengan sistem RSW seperti pada Gambar 1. Sistem RSW  mendinginkan air garam di dalam palkah yang ditargetkan menjadi suhu 0 sampai -1 ºC. Rangkaian peralatan chilling storage meliputi mesin pendingin kompresi uap kompresor 3 hp, kondensor 25 kW berpendingin air, katup ekspansi 15 kW dan palkah volume 2,05 m3 dengan pipa evaporator. Kondensor menggunakan tipe shell and tube  dengan kapasitas 25 kW untuk refrigeran R-22 berpendingin air. Air pendingin kondensor disirkulasi dengan pendinginan udara. Pengujian dilakukan pada chilling storage selama 8,5 jam.

Rangkaian alat pendingin chilling storage dan sistem air pendingin kondensor (atas), bawah: palkah (kiri) dan kondesor (kanan)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kecepatan penurunan suhu air pada laju alir air 0,6 dan 0,9 liter/detik masing-masing adalah 3,0 dan 3,1 oC/jam. Sedangkan Kecepatan penurunan suhu udara pada laju alir 0,6 dan 0,9 liter/detik masing-masing adalah 3,20 oC/jam dan 3,32 oC/jam. 

Grafik penurunan suhu air (kiri) dan udara (kanan) terhadap waktu

Hasil pengujian laju alir air pendingin kondensor menunjukkan bahwa pada 0,9 liter/detik kecepatan rata-rata penurunan suhu air palkah 3,1 oC/jam, lebih tinggi 0,1 oC dibanding pada debit 0,6 liter/detik 3,0 oC/jam. Daya kompresor yang dibutuhkan pada 0,9 liter/detik sebesar 2,80 kW lebih kecil 0,01 kW dibandingkan pada 0,6 liter/detik sebesar 2,81 kW. Beban pendinginan (Wk) dan beban kalor kondensor (Qc) pada 0,9 liter/detik juga lebih besar masing-masing 0,1 kW yang menunjukkan bahwa penyerapan dan pembuangan panas lebih besar/efektif. Sehingga COP pada 0,9 liter/detik juga lebih besar sebesar 1,25 dibandingkan pada 0,6 liter/detik sebesar 1,23. 

Peningkatan kalor kondensor yang dilepas (Qc) ini berhubungan dengan angka perpindahan panas pada sisi pipa/sisi air pendingin kondesor (hi). Kenaikan laju alir mengakibatkan hi mengalami kenaikan sehingga angka perpindahan panas total (Utotal) kondensor juga naik. Kenaikan Utotal membuat panas yang dibuang kondensor lebih besar. Tekanan dan suhu kondensor yang turun membuat daya kompresor (Wk) juga menurun. Kombinasi dari kenaikan Qc dan penurunan Wk menghasilkan COP yang lebih tinggi / performansi yang lebih baik. Hasil pengujian secara umum menunjukkan bahwa laju alir 0,9 liter/detik menghasilkan performa yang lebih baik. Suhu air kondensor yang semakin tinggi maka tekanan dan daya kompresor akan naik pula. Sehingga perlu dijaga suhu air pendingin kondensor serendah mungkin. 

Penulis : Ahmat Fauzi - LRMPHP

Read More

Aksi BRSDM untuk Ekonomi Biru, Laut Sehat, Indonesia Sejahtera

Dalam rangka mendukung Peluncuran Ekonomi Biru, Laut Sehat, Indonesia Sejahtera pada Semarak HUT Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ke-22, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) menyelenggarakan Aksi Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai, pada 26 Oktober 2021. 

Melalui sambungan telewicara, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengapresiasi aksi yang diselenggarakan BRSDM. Dalam arahannya, Menteri Trenggono  mendorong seluruh pihak, khususnya generasi muda untuk peduli terhadap pantai dengan tidak membuang sampah sembarangan. 

"Kesehatan laut harus menjadi tanggung jawab bersama, khususnya generasi muda. Kegiatan ini harus selalu diupayakan. Penanaman vegetasi pantai harus dilakukan berkelanjutan dan dilaksanakan secara swadaya. Seluruh satuan pendidikan KP, baik itu tingkat menengah dan tinggi juga harus memiliki pemahaman yang sama terkait  kepedulian terhadap laut," tegas Menteri Trenggono. 

Tak hanya itu, Menteri Trenggono juga berpesan kepada generasi muda untuk bergerak menjadi wirausaha di sektor budidaya, guna meningkatkan nilai perekonomian dan sejalan dengan program prioritas KKP, salah satunya yakni pengembangan budidaya perikanan untuk peningkatan ekspor yang didukung hasil riset kelautan dan perikanan.  

Menanggapi arahan Menteri Trenggono, Plt. Kepala BRSDM, Kusdiantoro mengajak serta seluruh masyarakat untuk terus menjaga kebersihan wilayah pesisir dan sungai dari sampah dan penanaman vegetasi pantai untuk menjaga pantai dari abrasi dan merehabilitasi ekosistem pesisir. 

"Gerakan Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai merupakan sebuah gerakan untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap lingkungan pesisir dan sungai bagi generasi akan datang. Gerakan ini juga merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan sumber daya. Mari kita laksanakan pembangunan kelautan dan perikanan dengan menerapkan prinsip ekonomi biru, agar laut tetap sehat dan masyarakat semakin sejahtera," ucapnya. 

Aksi Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai dilaksanakan secara serentak di 45 Satuan Kerja lingkup BRSDM dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Rangkaian kegiatan ini juga merupakan bagian dari kegiatan Aksi Pemuda Jaga Iklim yang diinisiasi EcoNusa Foundation.

Dalam pelaksanaanya, BRSDM turut menggandeng masyarakat kelautan dan perikanan serta pemerintah daerah setempat dengan jenis kegiatan meliputi: 1. Penanaman 22.810 vegetasi pantai dan tanaman pelindung, yang terdiri dari mangrove, cemara laut, tabe buya, dan lainnya; 2. Kegiatan bersih pantai dan sungai; 3. Transplantasi terumbu karang dan penanaman 50 Coral Tree dan 65 Wakatobi Sea Bamboo; serta 4. Pelepasliaran 2.000 benih lobster hasil pendederan hatchery dari tangkapan SKIPM dan tebar 2.200 benih ikan baronang hasil pembenihan balai riset. 

Serangkaian dengan kegiatan ini, pada 22-23 Oktober 2021, BRSDM telah menyelenggarakan Pelatihan Akbar dengan 22 tema pelatihan kelautan dan perikanan secara virtual dan serentak oleh lima Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) lingkup BRSDM. Pelatihan ini diikuti oleh 10.000 peserta dari berbagai kalangan masyarakat dan tengah diajukan ke rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) pada kategori Peserta Pelatihan Virtual Perikanan Terbanyak se-Indonesia. 

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Trenggono turut mengapresiasi kegiatan pelatihan dan mendorong untuk terus dikembangkan dan disempurnakan menyesuaikan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat menghasilkan SDM yang terampil untuk mendukung tiga program prioritas KKP. 

Selain Aksi Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai dan Pelatihan Akbar, guna menyemarakkan HUT KKP ke-22, BRSDM

juga melaksanakan kegiatan donor darah pada 15 Satuan Kerja lingkup BRSDM berkolaborasi dengan Unit Pelaksana Teknis lainnya lingkup KKP yang berada pada satu wilayah kerja.

Sumber : kkp

Read More

KKP Cetak Hattrick sebagai Badan Publik Informatif

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali memperoleh predikat Badan Publik Informatif dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat (KIP).

Ini tahun ketiga KKP berturut-turut (hattrick) memperoleh predikat tersebut.

"Tentunya ini kabar baik, khususnya dalam suasana HUT KKP yang ke-22. Prestasi ini menjadi penyemangat kami untuk terus berinovasi dalam melayani masyarakat kelautan dan perikanan," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan resmi KKP, Rabu (27/10/2021).

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2021 berlangsung secara virtual pada Selasa 26 Oktober 2021.

Acara tersebut dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin serta diikuti 337 badan publik meliputi kementerian, pemerintah provinsi, lembaga struktural, lembaga negara dan lembaga pemerintah non kementerian, perguruan tinggi, BUMN, dan partai politik.

KKP memperoleh nilai 96 atau meningkat empat poin dari tahun sebelumnya. Proses yang diikuti KKP meliputi pengisian SAQ (Self Assessment Questionnaire) dengan indikator penilaian pengembangan website, pengumuman informasi publik, pelayanan dan penyediaan informasi publik.

Kemudian tahapan pengujian lapangan Komisi Informasi Pusat ke Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kunjungan Ketua dan Komisioner KIP untuk melihat langsung implementasi aplikasi Si Chupang yang merupakan inovasi KKP untuk meningkatkan kualitas layanan informasi ke masyarakat.

Selanjutnya tahapan presentasi untuk menjabarkan lebih jauh mengenai invoasi dan kolaborasi yang sudah dilakukan KKP.

Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik Doni Ismanto menambahkan, pencapaian klasifikasi badan publik informatif dari KIP menunjukkan semakin optimalnya kinerja KKP dalam upaya menjalankan amanat UU Keterbukaan Informasi Publik.

“Dengan memperoleh penghargaan ini, tim komunikasi KKP semakin terpacu melaksanakan UU Keterbukaan Informasi Publik untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Sinergi dengan media massa, optimalisasi kanal-kanal informasi digital, akan terus ditingkatkan sebagai salah satu bentuk upaya diseminasi informasi agar prestasi dan kebijakan KKP semakin dikenal publik,” katanya.

Sebagai informasi, wujud keterbukaan informasi publik di KKP diantaranya layanan Omnichannel, yang merupakan platform integrasi yang terdiri dari media sosial dan call center. Kemudian aplikasi e-PPID dan website PPID.

 

Sumber : kkp

Read More

HUT Ke-22, KKP Siapkan Roadmap Ekonomi Biru untuk Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyiapkan roadmap pengelolaan sektor kelautan dan perikanan Indonesia dalam jangka waktu panjang hingga 2045. Roadmap ini bentuk komitmen Pemerintah Indonesia melalui KKP dalam menerapkan prinsip ekonomi biru pada sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk pembangunan ekonomi nasional. 

"Kebijakan ekonomi biru harus menopang pembangunan ekonomi Indonesia," ujar Presiden Joko Widodo melalui tayangan visual saat meluncurkan program Ekonomi Biru, Laut Sehat, Indonesia Sejahtera pada Perayaan HUT ke-22 KKP di Belitung Timur, Selasa (26/10/2021). 

Presiden Joko Widodo menambahkan perlunya terobosan dalam mengimplementasikan prinsip ekonomi biru pada sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Sejauh ini terobosan yang sudah dilakukan KKP meliputi rencana kebijakan penangkapan terukur, peningkatan produktivitas komoditas budidaya berorientasi ekspor, serta pembangunan kampung-kampung budidaya. 

"Berbagai terobosan terus dilakukan KKP mulai dari pemanfaatan potensi budidaya laut secara terukur yang tetap menjaga kelestarian alam, keseimbangan ekologi, dan keanekaragaman hayati. Juga penguatan produksi unggulan ekspor serta pembangunan kampung-kampung budidaya yang tentunya berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan serta pesisir," tambah Presiden Joko Widodo. 

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, KKP tengah menyiapkan roadmap sebagai acuan pembangunan sektor kelautan dan perikanan hingga 25 tahun ke depan (2045) yang sesuai dengan prinsip ekonomi biru. 

Sebagai langkah awal implementasi ekonomi biru, KKP akan meluncurkan kebijakan penangkapan terukur pada 2022. Melakui kebijakan ini, KKP mengatur area panangkapan di WPPNRI dalam sistem zona dan kuota yang diperuntukkan bagi industri, nelayan lokal dan penghobi. 

Kemudian di subsektor perikanan budidaya akan dilakukan revitalisasi tambak tradisional menjadi lebih modern dan terintegrasi. Dari sekitar 247 ribu hektare tambak tradisional yang ada saat ini, 14 ribu hektare diantaranya akan direvitalisisai sehingga lebih produktif dan prosesnya ramah lingkungan. Untuk komoditas perikanan budidaya yang akan digenjot produktivitasnya adalah udang, lobster, kepiting dan rumput laut, yang seluruhnya unggulan ekspor. 

Pihaknya juga akan membangun kampung-kampung budidaya berbasis kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan dan menjaga komoditas perikanan lokal bernilai ekonomi tinggi dari kepunahan. Kampung budidaya ini tersebar untuk komoditas perikanan darat (tawar), payau atau pesisir, serta laut.

"Tahun 2022 akan menjadi tonggak sejarah, dimana kita akan melakukan yang terbaik untuk implementasi tiga program terobosan KKP, yaitu penangkapan terukur, budidaya yang berorientasi ekspor, dan kampung budidaya yang berbasis pada kearifan lokal. Dalam hal ini, KKP tengah menyiapkan blue print pembangunan jangka panjang sampai 2045," ujar Menteri Trenggono dalam sambutannya pada acara HUT ke-22 KKP di Belitung Timur.

Menteri Trenggono menambahkan, bahwa implementasi ekonomi biru merupakan kewajiban semua pihak mulai dari pemerintah pusat, daerah serta masyarakat kelautan dan perikanan. Untuk itu menurutnya perlu komitmen bersama dalam menghadirkan laut Indonesia yang sehat untuk pembangunan ekonomi nasional.

"Saya titip pada pemda, bagaimana menjaga laut tetap sehat, tidak kotor dan kumuh. Jadi definisi ekonomi biru adalah komitmen bersama menjaga laut tetap sehat untuk masa depan generasi mendatang," tegasnya.

Ketua Komisi IV DPR Sudin mendukung penuh program-program terobosan berbasis ekonomi biru yang sudah dicanangkan oleh KKP. Sebab sektor kelautan dan perikanan bukan hanya sebagai sumber ekonomi, tapi juga kebutuhan pangan sehingga pemanfaatannya harus berkelanjutan.

"Saya menyakini dengan transformasi pendekatan ekonomi biru ini, maka ke depan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dapat lestari demi memenuhi kebutuhan pangan dunia dan keberlanjutan untuk generasi yang akan datang," ujar Sudin.

Sudin juga menekankan perlunya peningkatan anggaran kementerian untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi biru di sektor kelautan dan perikanan. Anggaran KKP dinilainya sangat kecil tidak lebih 1 persen dari APBN. Padahal, potensi kelautan dan perikanan Indonesia sangat besar dalam memberikan devisa negara.

Sementara itu, Wakil Gubernur Bangka Belitung Abdul Fatah juga menyampaikan dukungan atas program ekonomi biru yang diluncurkan oleh KKP pada HUT ke-22 ini. Program tersebut diakuinya sudah ditunggu daerahnya yang merupakan daerah kepulauan, dimana 80 persen wilayah Bangka Belitung merupakan perairan.

Pada perayaan HUT ke-22, KKP menggelar beragam kegiatan sosial, mulai dari donor darah, penanaman vegetasi pantai, bersih pantai dan sungai, pelepasliaran biota laut hingga melakukan edukasi mengenai alat tangkap ramah lingkungan ke tengah masyarakat.

KKP juga menyerahkan bantuan untuk masyarakat yang nilainya mencapai Rp234 miliar, melalui direktorat dan badan yang ada di lingkup kementerian. Diantaranya bantuan 8 unit kapal hasil penindakan praktik illegal fishing, bioflok, mesin pakan, excavator, alat tangkap ramah lingkungan, serta bantuan pinjaman modal usaha.

Di momen HUT ini juga, KKP turut melakukan pelepasan ekspor serentak produk perikanan melalui berbagai pelabuhan dan bandara sebanyak 18.979 ton dan 1,2 juta ekor ikan hias ke 46 negara.

 

Sumber : kkp

Read More

LRMPHP Terima Kunjungan Kepala Dinas Perikanan Kab. Tanah Bumbu

Kepala LRMPHP menerima kujungan Kadis Perikanan Kab. Tanah Bumbu, Yulian Herawati

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) menerima kunjungan Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, 14 Oktober 2021. Kunjungan yang dipimpin oleh Kepala Dinas Perikanan Kab. Tanah Bumbu, Yulian Herawati beserta penyuluh perikanan setempat diterima Kepala LRMPHP, Luthfi Assadad beserta staf.

Kepala Dinas Perikanan Kab. Tanah Bumbu menyampaikan bahwa kunjungannya ini dalam rangka kunjungan edukasi bidang pengolahan produk perikanan dan mekanisasi pengolahan hasil perikanan. Kegiatan ini juga sebagai media pembekalan bagi penyuluh perikanan untuk menambah wawasan  dalam memberikan pembinaan kepada pelaku perikanan di Kab. Tanah Bumbu. Kepala Dinas Kab. Tanah Bumbu berharap akan mendapatkan masukan tentang pengembangan produk perikanan guna pengembangan perikanan yang lebih baik di Kab. Tanah Bambu.

Kunjungan ke ruang display peralatan LRMPHP

Selain sharing pengetahuan dan pengalaman dibidang pengolahan produk perikanan dan mekanisasi, juga dilakukan kunjungan ke ruang display peralatan LRMPHP untuk melihat berbagai peralatan hasil riset. Peralatan hasil riset LRMPHP ini akan dijadikan sebagai bahan studi komparasi dalam pengadaan peralatan perikanan di Kabupaten Tanah Bumbu agar spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan bernilai ekonomis. 

Pada kesempatan ini,  Kepala LRMPHP berharap dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan perikanan Kab. Tanah Bumbu khususnya dibidang mekanisasi pengolahan hasil perikanan. Kepala LRMPHP juga menawarkan kesempatan kerjasama program magang maupun pelatihan bagi pelaku usaha perikanan Kab. Tanah Bumbu. 

Read More