Kick Off #BulanCintaLaut, Menteri Trenggono Pungut Sampah di Pantai Parangkusumo

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan kick off #BulanCintaLaut di Pantai Parangkusumo, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (28/1/2022). Program berupa Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL) ini merupakan wujud komitmen KKP dalam menjaga kelestarian ekosistem laut sesuai dengan prinsip ekonomi biru. 

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono turun langsung memungut sampah yang ada di Pantai Parangkusumo sebagai penanda awal pemanasan #BulanCintaLaut. Kegiatan ini menjadi agenda rutin KKP untuk mencegah dan mengurangi pencemaran sampah, utamanya sampah plastik yang berasal dari aktivitas manusia di darat maupun di laut. 

"Ini adalah satu acara pemanasan, kenapa karena saya berharap ini berlangsung di seluruh Indonesia. Saya berharap program ini dicanangkan oleh Presiden kita, dengan harapan gerakan ini benar-benar berdampak pada kesehatan ekologi, dan kesehatan ekologi merupakan panglima," ujar Menteri Trenggono. 

Kegiatan #BulanCintaLaut di Yogyakarta dilakukan sepanjang 1,53 kilometer menelusuri Pantai Parangkusumo hingga Pantai Parangtritis. Pesertanya sekitar 500 orang yang berasal dari KKP, personel TNI/Polri, perwakilan pemerintah daerah, perwakilan pelajar, mitra kerja KKP, kelompok nelayan, hingga penggiat lingkungan.

Menteri Trenggono berharap program ini mendapat dukungan dari pemerintah daerah, pemangku kelautan dan perikanan dan masyarakat pada umumnya. Bila kegiatan ini berjalan masif, dia juga berharap nantinya ada bulan tertentu, di mana para nelayan tidak melaut untuk menangkap ikan melainkan khusus untuk mengambil sampah. Sampah-sampah ini kemudian dapat ditukarkan dalam bentuk kompensasi.

"Ini harapan ke depannya. Namun yang pasti tugas kita bersama mewujudkan laut yang sehat, minim pencemaran dan kerusakan ekosistem. Menjadikan laut biru adalah tanggung jawab kita bersama," tegasnya.

Menteri Trenggono menambahkan, #BulanCintaLaut sendiri merupakan salah satu wujud komentimen Pemerintah Indonesia melalui KKP dalam menjaga kesehatan laut yang menjadi concern dunia sejak beberapa tahun terakhir. Terlebih Indonesia saat ini didaulat menjadi tuan rumah forum internasional G20 bertemakan "Recover Together, Recover Stronger".

Salah satu pilar untuk mewujudkan tema tersebut adalah dengan memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif, yang akan didukung oleh pembahasan isu-isu prioritas di bidang lingkungan yang salah satunya adalah marine debris.

Pada Presidensi G20 Indonesia, KKP akan berpartisipasi di antaranya dalam segmen Environment and Climate Sustainability Working Group (ECSWG) yang mengupas isu tentang lingkungan.

ECSWG akan fokus pada prioritas sustainable recovery, land and sea-based actions serta resource mobilization, untuk mendukung perlindungan lingkungan dan target-target mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Pamuji Lestari menyampaikan #BulanCintaLaut sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, di mana Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi sampah sebanyak 30% melalui 3R (Reuse, Reduce dan Recycle) dan penanganan sampah sebanyak 70% sampai tahun 2025, serta pengurangan sampah plastik yang masuk ke laut sebanyak 70% sampai tahun 2025.

“Bulan Cinta Laut ini bukan hanya sekedar mengambil sampah lalu membuang pada tempatnya, melainkan aksi ini pun sebagai kampanye KKP dalam upaya mengurangi sampah di laut serta menjadi sarana edukasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengendalian pencemaran di pesisir dan laut,“ ujar Tari.

Tari menambahkan, kick off Bulan Cinta Laut juga menempati trending topic Twitter di Indonesia. Dia berharap kegiatan gerakan bersih pantai dan laut (GBPL) bisa mengedukasi lebih luas masyarakat untuk lebih aware terhadap kesehatan laut.

"Sampah yang terkumpul hampir satu ton, terdiri dari sampah plastik dan sampah organik. Tentunya selain ini kami juga akan melakukan pelatihan untuk mengolah sampah menjadi barang-barang bisa bermanfaat kembali," tambah Tari.

KKP melalui Ditjen Pengelolaan Ruang Laut juga memiliki program yang bersinergi dengan kegiatan ekonomi sirkular yaitu Program Desa Pesisir Bersih dalam rangka mengoptimalkan kelompok penggiat sampah pesisir dengan prinsip pemanfaatan kembali nilai ekonomi dari barang-barang sisa konsumsi, utamanya plastik.

Program tersebut berupa penyaluran infrastruktur, pelatihan, serta pendampingan kelompok guna meningkatkan kesadaran dan kemandirian kelompok pesisir yang fokus pada pengembangan aspek manusia, aspek pengendalian pencemaran, dan aspek kelembagaan dalam pengelolaan sampah.

 Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim

Muslih menerangkan, kegiatan GBPL yang digagas KKP sangat membantu pihaknya dalam mengentaskan persoalan sampah. Sebab Bantul yang berada di wilayah selatan, menjadi hilir dan muara seluruh perairan umum yang ada di Yogyakarta.

"Semoga kegiatan ini memantik kesadaran kita bersama untuk terus merawat lingkungan tetap bersih. Kita saat ini memang mengalami masalah serius terkait sampah. Kegiatan ini daya upaya kita bersama untuk mewujudkan kawasan pesisir yang indah. Ini juga untuk kelestarian ekosistem," ungkapnya.

Dalam kegiatan GBPL Parangkusumo tersebut hadir pula pejabat perwakilan Pemprov DIY, serta pejabat teras Kabupaten Bantul.

 

Sumber : kkp

Read More

Asistensi Pembuatan Dokumen ZI WBK-WBBM di LRMPHP

Pemantauan dan asistensi dalam rangka pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh tim Inspektorat I Itjen KKP dilaksanakan di Aula LRMPHP pada tanggal 18-21 Januari 2022. Asistensi pembangunan ZI menuju WBK-WBBM sudah diinisiasi sejak tahun 2021.

Sumini, SH., MH selaku pengendali mutu yang hadir sebagai narasumber kegiatan ini menyampaikan arahannya terkait Implementasi Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam arahannya disampaikan pengertian zona integritas yaitu predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dasar hukum pembangunan zona integritas antara lain Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN KP/2017 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Liingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Evaluasi atau penilaian zona integritas terdiri dari 2 komponen yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Adapun sub komponen pada 2 komponen tersebut adalah sebagai berikut :

Untuk memperoleh predikat WBK diperlukan pencapaian nilai minimal 60% dari nilai maksimum tiap-tiap sub komponen pengungkit, dan juga terdapat target tertentu pada komponen hasil sehingga diperoleh nilai capaian minimum untuk keseluruhan sebesar 75. Terdapat beberapa catatan terkait pembangunan ZI di lingkup KKP antara lain :

1. Pembangunan zona integritas masih berfokus pada pemenuhan dokumen
2. Pemahaman pejabat/pegawai pada unit kerja belum memadai dalam pelaksanaan pembangunan ZI
3. Unit Kerja belum menunjukan komitmen bersama yang kuat
4. Belum fokus pada peningkatan pelayanan publik dan fokus pengguna layanan
5. Inovasi belum terukur, untuk memastikan  apakah relevan dan berkorelasi positif dengan kinerja yang dihasilkan 
6. Penegakan Integritas dan etika masih sebatas pemenuhan 
7. Penguatan pengawasan (SPIP, MR, PPG, Pengelolaan Pengaduan, COI) masih sangat perlu di internalisasi dan implementasikan

Pada pertemuan ini dilaksanakan review dan pembahasan oleh  tim Itjen KKP terhadap masing-masing sub komponen pengungkit dan juga komponen hasil. Terdapat 6 pokja, masing-masing koordinator pokja memaparkan dokumen yang telah tersedia untuk memenuhi poin-poin penilaian pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ZI. Tim Itjen memberikan penilaian dan juga catatan yang perlu ditambahkan/diperbaiki pada dokumen yang telah tersedia, serta menyepakati rencana aksi dan waktu penyelesaian kelengkapan dokumen sesuai rincian penilaian pada LKE pembangunan ZI.

Read More

LRMPHP Terima Mahasiswa Magang Universitas Airlangga

Sebagai salah satu bentuk pelayanan publik, LRMPHP senantiasa membuka pintu untuk mahasiswa/i maupun siswa/i yang ingin melaksanakan praktek kerja lapang/magang di LRMPHP.

Sehubungan dengan hal tersebut, Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan kembali menerima mahasiawa magang dari Universitas Airlangga pada 17 Januari 2022. Kegiatan PKL diikuti oleh enam mahasiswa Program Studi Teknologi Hasil Perikanan Fakultas Perikanan dan Kelautan yaitu Fawwaz Natasya, Athirah Azhar, Alfania Alifha, Dharrma Mangala,  Marsanda Rizka Fauziah, dan  Alqatlya Wulandari Mustav.

Mahasiswa tersebut dijadwalkan akan melaksanakan magang selama 1 bulan terhitung mulai tanggal 17 Januari - 18 Februari 2022 dibawah bimbingan para peneliti LRMPHP yaitu Tri Nugroho Widianto, M.Si, Arif Rahman Hakim, M.Eng, I Made Susi Erawan, M.Sc dan Bakti Berlyanto Sedayu, Ph.D. Adapun tema kegiatan magang yaitu penelitian tentang alat transportasi ikan hidup, pembuatan bioplastik dari rumput laut, pengolahan produk fish jelly dan ekstraksi rumput laut.

Dalam pertemuan ini para mahasiswa  diberikan penjelasan tentang tupoksi LRMPHP dan tata tertib selama pelaksanaan magang. Selama magang, para mahasiswa mendapatkan berbagai fasilitas seperti ruang untuk beraktivitas, akses internet, printer, fotokopi dan juga tempat tinggal di guest house LRMPHP.

Saat ini LRMPHP terus berbenah dalam memberikan inovasi pelayanan publik diantaranya pengajuan layanan penelitian dan magang secara daring yang dapat di akses melalui tautan http://bit.ly/MekanisasiKP-Maset dan http://bit.ly/MekanisasiKP-MaKlik .

Read More

Tingkatkan Produktivitas UMKM, LRMPHP Kenalkan Alat Pengisi Adonan Produk Fish Jelly di Bantul

Peneliti LRMPHP, I Made Susi Erawan kenalkan Alat Pengisi Adonan Produk Fish Jelly Semi Otomatis 

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan mengenalkan alat pengisi adonan produk fish jelly semi otomatis hasil rancang bangun LRMPHP kepada para pelaku usaha perikanan Bantul. Kegiatan yang diselenggarakan di Aula LRMPHP ini dihadiri Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dan pelaku usaha yang menjadi mitra/volunteer kegiatan.

Tri Nugroho Widianto, M.Si, yang mewakili Kepala LRMPHP menyampaikan kegiatan ini dalam rangka mendesiminasikan alsinkan hasil riset LRMPHP sekaligus uji terap untuk mengetahui performansi peralatan tersebut. Melalui uji terap ini diharapkan diperoleh masukan terkait penggunaan alat untuk perbaikan dan penyempurnaan alat.

Sementara itu, Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang diwakili oleh Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan, Istriyani, S.Pt, MM menyampaikan pentingnya mendorong ketersediaan ikan dan produk alahannya supaya dapat meningkatkan gizi di masyarakat. Oleh karena itu uji terap alat pengisi adonan produk fish jelly semi otomatis dari LRMPHP diharapkan dapat mendorong Poklahsar dan UKM untuk semakin meningkatkan inovasi dan produksi olahan ikan.

Tiga Poklahsar dari Bantul yang menerima alat pengisi adonan produk fish jelly semi otomatis adalah Polahsar Siluang Mina Nisa, Poklahsar Midea Frozen Food dan Poklahsar Pempek Sewon Paris. Masing – masing Poklahsar tersebut menerima satu unit alat pengisi adonan produk fish jelly semi otomatis hasil rancang bangun LRMPHP. Penerimaan ini ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) oleh kedua belah pihak, yaitu LRMPHP atas nama Koordinator Riset, I Made Susi Erawan dan Poklahsar atas nama ketua masing-masing poklahsar.

Penandatanganan BAST 

Read More

Program Kegiatan Tahun 2022

 

  Program Kegiatan LRMPHP Tahun 2022

Program Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Jadwal	Anggaran/ Pagu (Rp.)	Target	Progres Kegiatan sd Triwulan II
Membentuk usaha rintisan	Ketua Kelompok Peneliti/ Bakti B. Sedayu	Januari-Desember	250,000,000	1 Usaha Rintisan	-
Menghasilkan produk teknologi yang layak adopsi	Ketua Kelompok Peneliti/ Bakti B. Sedayu		600,000,000	3 Teknologi Siap Pakai	-
Menyusun Karya tulis ilmiah riset LRMPHP	Koordinator Pelayanan Teknis/ Tri Nugroho W		23,946,000	15 Publikasi	3 Publikasi
Melaksanakan jejaring dan/atau kerjasama riset LRMPHP	Koordinator Pelayanan Teknis/ Tri Nugroho W		10,576,000	1 Dokumen PKS	1 Dokumen PKS

 

Read More

KICK OFF METTING TAHUN ANGGARAN 2022

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022, Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan menyelenggarakan pertemuan awal tahun yang dihadiri oleh seluruh pegawai pada tanggal 4 Januari 2022 di ruang aula LRMPHP. Kegiatan Kick Off Metting ini bertujuan untuk mensosialisasikan program dan kegiatan serta penugasan yang diemban oleh LRMPHP pada tahun 2022.

Kepala LRMPHP dalam kesempatan ini memaparkan refleksi tahun 2021 dan Outlook 2022, yang berisi berbagai prestasi dan capaian yang telah diraih LRMPHP pada tahun 2021 baik perorangan maupun tim, serta rancangan pelaksanaan dan pembagian tugas kegiatan pada tahun 2022.

Penghargaan pegawai berprestasi baik secara individu/tim lingkup LRMPHP

Read More

KKP Akselerasikan Program Riset dan SDM 2022

Dalam rangka mencapai target-target yang telah ditetapkan dengan baik, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengakselerasikan berbagai program dan kegiatannya, salah satunya di bidang riset dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal tersebut sebagaimana pencanangan akselerasi KKP yang diglorifikasi akhir tahun 2021. Demikian disampaikan Plt. Kepala Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan (BRSDM) KKP Kusdiantoro, Senin (3/1/2022), saat memimpin Apel Pagi perdana di 2022 lingkup BRSDM secara virtual. 

Ia bersyukur bahwa pada 2021 capaian kinerja BRSDM telah melebihi target sebelum akhir tahun. Tak hanya itu, pihaknya telah mencetak sejarah pada 2021 sebagai tahun terbaik dalam capaian realisasi anggaran sejak terbentuknya BRSDM, yaitu sebesar 98,61%. Bahkan salah satu Satuan Kerja (Satker) BRSDM, yakni Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan, telah mengukir prestasi atas realisasi anggaran 2021, yaitu sebesar 99,88%. 

Capaian kinerja BRSDM Tahun 2021 tersebut antara lain 1.795 kelompok meningkat kualitasnya (target 1.500), 62,36% lulusan terserap di dunia usaha dan industri (target 62%), 3.611 kelompok dibentuk (target 2.000), 334 startup pendidikan dan pelatihan (target 298), 11 data/peta kebijakan (target 11), dan 3 riset dimanfaatkan industri (target 3). Selain itu capaian lainnya, 86,65 untuk nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BRSDM (target 86), 0,25% batas tertinggi nilai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (target 1%), 3,87 maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (target 3), 10 Satker berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (target 10), 78 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (target 73), dan 32,85 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BRSDM (target 31).

Untuk 2022, pihaknya telah menetapkan target-target indikator kinerja utama, antara lain 8.535 peserta pendidikan vokasi, 41.000 kelompok, 4.960 peserta Diklat aparatur, 4 model sosial ekonomi, 15 teknologi hasil riset perikanan, 12 data dan/atau informasi sumber daya kawasan pesisir, 36 penelitian dan pengabdian pendidikan tinggi, 25.000 peserta pelatihan masyarakat, 6 riset pengolahan produk dan bioteknologi, stock assessment 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) laut, stock assessment 4 WPP perikanan darat, serta 2 data dan informasi karakteristik dan dinamika laut di WPP. 

"Tahun 2022 kita mulai hari ini sudah beraktivitas. Menteri Kelautan dan Perikanan sudah menetapkan bahwasanya tahun 2022 sebagai tahun accelerate, bagaimana semua program bisa diakselerasikan dengan baik, bisa mendongkrak atau mendukung ketiga program prioritas KKP," ujar Kusdiantoro. 

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah menetapkan ketiga program prioritas tersebut. Pertama, penerapan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota di setiap WPP untuk keberlanjutan ekologi. Kedua, pengembangan perikanan budidaya berbasis pada ekspor, dengan komoditas unggulan di pasar global, yaitu udang, lobster, kepiting dan rumput laut. Ketiga, pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal.

Selanjutnya Menteri Trenggono, ucap Kusdiantoro, menyampaikan arahan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBN harus ter-delivered dengan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan secara keuangan, serta dapat memberikan manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. APBN Tahun 2022 harus menjadi instrumen utama untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, memperkuat daya tahan ekonomi nasional, dan mengakselerasi daya saing Indonesia, terutama yang berkaitan dengan daya saing ekspor dan investasi. 

Menurut Kusdiantoro, keterbatasan anggaran yang dimiliki di Tahun 2022 tidak boleh menjadi hambatan dalam berkinerja. Solusinya adalah dengan menggandeng berbagai pihak untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan bagi para pihak mengacu peraturan perundangan yang berlaku.

"Di tahun 2022 kita terus memperbaiki dan meningkatkan apa yang dicapai di tahun 2021 serta mengakselerasikan kegiatan-kegiatan kita untuk mendukung ketiga program prioritas KKP. Mudah-mudahan dengan keterbatasan yang ada, kita bisa mengambil suatu hikmah dan melakukan kolaborasi dengan banyak pihak untuk mencapai target yang ditetapkan. Kita harapkan tahun 2022 semua Satker fokus dalam proses pencapaian indikator kinerja utamanya. Dilakukan evaluasi secara terus-menerus, sehingga kita bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi sehingga target ini bisa terkawal dengan baik," ujarnya. 

"Kita pastikan di tahun 2022 BRSDM menjadi suatu institusi yang bisa mengawal semua program KKP dengan baik. Kita harapkan slogan semangat akselerasi ini dapat diadaptasikan sampai ke seluruh pegawai. Seluruh pegawai harus bisa memahami apa yang kita kerjakan. Bagaimana prosesnya dikawal, juga kinerja dan anggarannya, sehingga kita bisa menjadi suatu tim yang kuat. Pemimpin mampu meng-organize timnya dengan cara baik dan bersama-sama bekerja. Selamat melaksanakan tahun 2022, selamat bekerja, dan mudah-mudahan tahun 2022 menjadi tahun yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Perbaikan-perbaikan harus kita lakukan sehingga menjadi suatu organisasi yang menuju kepada kesempurnaan," pungkasnya.

 

Sumber : kkp

Read More