KKP ”Gembleng” 143 Pegawai Guna Cetak Agen Perubahan Berkualitas

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggembleng 143 pegawai dalam gelaran Bimbingan Teknis Agen Perubahan Tahun 2022 yang dilaksanakan secara hybrid di Hotel Melia Yogyakarta, Kamis (24/3/2022). Ratusan agen perubahan ini merupakan perwakilan dari seluruh unit kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup KKP se-Indonesia. 

Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar saat membuka acara secara daring pada Kamis (24/3/2022), mengatakan besarnya tantangan yang dihadapi Agen Perubahan di lingkup KKP, salah satunya dalam menggerakkan pegawai di unit kerja untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Di samping itu ada pula keterbatasan jumlah sumber daya, serta komitmen maupun keterlibatan pimpinan dalam setiap pekerjaan yang dilaksanakan. 

"Pada kesempatan ini kita bersama-sama menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis Agen Perubahan untuk berbagi dan memberikan umpan balik perbaikan sehingga Agen Perubahan dapat memberikan perubahan yang signifikan di masing-masing unit kerja,” terang Antam. 

Bimbingan Teknis Agen Perubahan Tahun 2022 merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan peran dan tugas Agen Perubahan melalui kegiatan pembekalan dalam menyusun Rancangan Kerja (Renja) Agen Perubahan pada tahun 2022 dan penyusunan matriks pemantauan Renja Agen Perubahan. Rencananya, kegiatan pemantauan Renja Agen Perubahan akan dilakukan secara berkala secara triwulanan. 

Dalam laporannya, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Agung Tri Prasetyo, menyampaikan Agen Perubahan selaku individu diharapkan menjadi unsur penggerak utama atau pelopor sekaligus teladan dalam berperilaku dengan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan organisasinya. Hal tersebut diikrarkan dalam pengucapan komitmen Agen Perubahan yang diikuti oleh seluruh Agen Perubahan yang hadir luring dan daring, serta penyematan secara simbolis pin Agen Perubahan oleh Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri dan Inspektur V mewakili Sekretaris Jenderal KKP. 

“Perubahan yang diwujudkan para Agen Perubahan merupakan salah satu aspek penilaian reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, khususnya pada area manajemen perubahan. Untuk itu, kami memberikan harapan besar kepada para Agen Perubahan untuk berkomitmen menyusun dan melaksanakan Renja Agen Perubahan," ujarnya. 

Pemilihan Agen Perubahan lingkup KKP merupakan tindak-lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pembangunan Integritas Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

Bimbingan Teknis Agen Perubahan KKP Tahun 2022 menghadirkan 3 narasumber dari Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Novan Kharisma Salainti, Reporting Officer Central Transformation Office/CTO Kementerian Keuangan F. Eko Yulianto, dan Assistant Vice President Cultural Development PT. Telkom Indonesia Kamariah Latief. 

Selain itu, bimbingan teknis dipandu dua fasilitator yakni Sih Anggoro Unggul Palagan untuk bimbingan penyusunan Renja Agen Perubahan dan matriks pemantauan Renja Agen Perubahan, serta Founder Penyembuh Diri Ocktavianti Puspitasari dengan kemampuan hipnoterapi  untuk mengeksplor dan membangkitkan semangat para Agen Perubahan. 

Bimbingan Teknis Agen Perubahan Tahun 2022 membekali seluruh Agen Perubahan dengan ilmu, pengetahuan dan pengalaman terbaik agar dapat diimplementasikan dengan baik untuk menciptakan suatu perubahan yang bermanfaat bagi unit kerja masing-masing. Komitmen dan kinerja Agen Perubahan menggerakkan semangat dan kerja nyata menuju perubaham yang lebih baik diharapkan sinergi dan berkontribusi dalam akselerasi program prioritas KKP yang dicanangkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Sumber : kkp

Read More

Upaya Penyisihan Total Amonia Nitrogen Melalui Aplikasi Biofilter Moving Bed dengan Sistem RAS pada Hatchery Bersalinitas Rendah

Pada sistem budidaya resirkulasi terdapat 5 proses utama pengolahan air yaitu: sirkulasi, pengurangan padatan, aerasi dan penurunan kandungan gas, filtrasi biologi dan disinfeksi. Salah satu pengembangan media biofilter yang sukses diaplikasikan pada instalasi pengolahan air limbah skala besar dan biaya manufaktur yang relatif rendah adalah Moving Bed Biofil Bioreaktor (MBBR). Pemilihan tipe dan penentuan ukuran biofilter yang digunakan akan sangat mempengaruhi keberhasilan RAS secara teknis dan ekonomis.

Untuk menentukan tipe MBBR yang paling efisien dalam menurunkan total amonia, Pfeiffer dan Wills (2011) melakukan studi 3 tipe media MBBR berbahan plastik terstruktur yang tersedia secara komersial pada hatchery ikan Red Drum Fingerlings (Sciaenops ocellatus). Ketiga media diuji sebanyak 3 ulangan di dalam reactor-reaktor biofilter moving bed pada kondisi budidaya air hangat bersalinitas rendah (11- 12 ppt) serta dua tingkat pengumpanan pakan yang berbeda. Sistem budidaya terdiri dari 9 modul terpisah yang terhubung pada pasangan tangki budidaya ikan dengan saluran pengeluaran ganda. Biofilter diisi dari salah satu tipe media MBBR  dengan volume 0,11m3. Tiga tipe media yang diuji terdiri dari media K1 Kaldnss, media MB, dan media AMB. Laju penurunan total amonia nitrogen volumetrik (VTR) dalam satuan gram TAN yang dihilangkan per m3 media per hari, efisiensi penurunan TAN, dan konstanta kinetik biofilm dalam satuan Ki per jam dihitung pada tiga tipe media MBBR dengan perbedaan tingkat pemberian pakan harian masing-masing 3,5 kg pakan/m3 (tingkat pemberian pakan rendah) dan 8,2 kg pakan/m3 media (tingkat pemberian pakan tinggi). Pakan yang diumpankan adalah pelet tipe tenggelam khusus pertumbuhan untuk spesies ikan laut dengan diameter 4.8 mm, kadar protein 45% dan lemak 17%.  

Prinsip kerja dari penelitian yang dilakukan adalah dengan mengalirkan air dari kolam budidaya (A)  melalui pipa (1) menuju reaktor moving bed biofilter dengan media kladenss (B). Reaktor ini dilengkapi dengan difusser disc (3) untuk mensuplai udara pemutar media kaldness. Selain itu pada reaktor ditambahkan pipa pengurasan (4). Air hasil filtrasi media biologis dinamis ini dialirkan secara gravitasi melalui pipa (2) menuju kolam budidaya (A). Prinsip kerja tersbut dapat dilihat pada gambar berikut:

Hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal Aquacultural Engineering vol. 45 tahun 2011 untuk laju penurunan VTR pada tingkat pemberian pakan yang lebih rendah menunjukkan nilai (dinyatakan dalam rerata±standar deviasi) masing-masing untuk perlakuan media MB3, AMB, dan K1 Kaldness sebesar 92,2±26,3, 86,1±27,5, dan 82,5±25,9. Sementara untuk laju penurunan VTR pada tingkat pemberian pakan yang lebih tinggi memberikan nilia sebesar 186,4±53,7, 172,9±47,8, dan 139,9±38,9 masing-masing untuk tipe media MB3, AMB, dan K1 Kaldness. Konsentrasi pembentukan TAN sangat dipengaruhi oleh tingkat pemberian pakan dan nilainya berkisar antara 0,55 hingga 0,93 mg/L tingkat pemberian pakan yang lebih rendah dan 0,83 hingga 1,87 mg/L tingkat pemberian pakan yang lebih tinggi. Dari tiga media MBBR yang diuji untuk persentase tingkat penurunan TAN tertinggi dihasilkan oleh MB3 dengan nilai sebesar 12,3% pada tingkat pemberian pakan yang lebih rendah dan 14,4% masing-masing pada tingkat pemberian pakan yang lebih tinggi. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa MB3 sangat potensial digunakan pada biofilter moving bed (dinamis) karena hasil uji efisiensi penurunan TAN dan TVR yang besar pada aplikasi MBBR dari sistem RAS unit pembenihan (hatchery) bersalinitas rendah. 

Penulis: I Made Susi Erawan - LRMPHP

Read More

Sosialisasi Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan mengikuti Sosialisasi Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2022 secara daring, 11 Maret 2022. Kegiatan ini diselenggakan oleh Pusat Data, Statistik dan Informasi (Pusdatin) dan diikuti oleh semua satker Kementerian Kelautan dan Perikanan.

KIPP 2022 merupakan upaya pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dalam menjaring inovasi terbaik pelayanan publik di lingkungan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, maupun BUMD dengan tujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Tema KIPP 2022 yaitu Percepatan Reformasi Birokrasi melalui Implementasi Transformasi Kelembagaan, Transformasi SDM Aparatur, dan Transformasi Digital yang diwujudkan dalam inovasi pelayanan publik menuju pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. KIPP 2022 dibagi dalam dua kelompok, yaitu Kelompok Umum dan Kelompok Khusus, dengan 3 kategori, yakni pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan (kategori 1), efektivitas institusi publik untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)/SDGs (kategori 2), serta ketahanan institusi publik di masa pandemi dan antisipasi pasca-pandemi (kategori 3). 

Pembukaan sosialisasi pelaksanaan KIPP 2022 Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh Ibu Mareta Nirmalanti, Koordinator Tata Usaha dan Perizinan Terpadu, Pusat Data, Statistik dan Informasi (Pusdatin). Dalam sambutannya disampaikan timeline penilaian proposal inovasi lingkup KKP yang diawali dengan sosialisasi IKU inovasi pelayanan publik hingga proses submit proposal inovasi KKP ke aplikasi sinovik KemenPAN-RB. 

Sosialisasi KIPP 2022 menghadirkan narasumber Bapak Hendri dari Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanaan Hasil Perikanan (BKIPM). Narasumber menyampaikan materi penyusunan proposal inovasi pelaksanaan KIPP 2022 sesuai KepmenPAN-RB Nomor 50 Tahun 2022. Dalam penyusunan proposal KIPP 2022 ini harus memenuhi seluruh kriteria inovasi, selaras dengan tema KIPP 2022, relevan dengan salah satu kelompok dan kategori inovasi, menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepantasan, telah diimplementasikan paling singkat 2 tahun bagi inovasi yang diajukan dikategori 1 dan 2, serta 1 tahun bagi inovasi yang diajukan dikategori 3, menyertakan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang, apakah inovasi ini digagas oleh perorangan atau tim, dan membuat video singkat yang berdurasi maksimal 3 menit yang menggambarkan inovasi dan disimpan di kanal youtube. Tautan video tersebut kemudian disertakan dalam proposal. Untuk aspek penilaian proposal inovasi KIPP 2022 ada tujuh aspek utama dari kelompok umum yaitu ringkasan, ide inovatif, signifikansi, kontribusi terhadap capaian TPB, adaptabilitas, keberlanjutan dan kolaborasi pemangku kepentingan. 

Read More

Materi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

 

Read More

Menteri Trenggono Raih Penghargaan Pembina Pelayanan Publik 2021 Kategori Prima dari Kemen PANRB

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendapat penghargaan sebagai Pembina Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima Tahun 2021 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Penghargaan ini menambah deretan prestasi yang diterima Menteri Trenggono selama memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2021.

Selain itu, kementerian yang ia pimpin melalui Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Mataram juga berhasil meraih predikat A (Pelayanan Prima) di lingkup Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah pada kegiatan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2021.

Penghargaan disampaikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo dalam acara penghargaan yang digelar secara luring dan daring, pada Selasa (8/3/2022).

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berterima kasih atas semangat yang terus digelorakan seluruh pegawai KKP dalam melayani kebutuhan masyarakat sektor kelautan dan perikanan, sehingga KKP berhasil mendapatkan penghargaan tersebut.

"Inovasi pelayanan publik harus terus dilakukan, seiring dengan semangat akselerasi program prioritas KKP, penghargaan ini kembali menjadi bukti nyata kerja KKP yang berkomitmen penuh memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," ujar Menteri Trenggono dalam rilis resmi KKP, Rabu (9/3/2022).

Kepala BKIPM Mataram Suprayogi yang hadir langsung di Intercontinental Jakarta Pondok Indah Hotel Jakarta Selatan menerima penghargaan tersebut, mengaku sangat bersyukur bahwa kinerja KKP, melalui pelayanan publik BKIPM Mataram  khususnya penggunaan aplikasi SiChupang terus mendapatkan apresiasi. 

"Kita memperoleh penghargaan dengan predikat A atau Pelayanan Prima antar Kementerian Tahun 2021, ini sangat membanggakan dan harus terus dipertahankan," ujar Suprayogi. 

Evaluasi tersebut telah melalui serangkaian proses, BKIPM Mataram telah mengisi tiga formulir evaluasi secara daring sebagai persyaratan penilaian dari Kemenpan RB.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB Diah Natalisa menyampaikan bahwa penyampaian penghargaan ini bertujuan untuk mempublikasikan secara luas prestasi yang sudah dicapai oleh unit penyelenggara pelayanan publik di Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

"Diharapkan hal ini akan memicu persaingan positif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik," ujar Diah Natalisa di Jakarta.

Sebagai informasi, pada tahun 2021, Kemenpan RB telah dilaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap 548 instansi pemerintah daerah baik kabupaten/kota dan provinsi, serta 84 kementerian/lembaga.

"Dari 85 Kementerian/Lembaga yang telah dievaluasi, terdapat 17 Kementerian/Lembaga yang mendapatkan predikat A (Pelayanan Prima), 30 K/L mendapat predikat A-, 25 K/L mendapat predikat B, 10 K/L predikat B-, dan 2 K/L dengan predikat C," jelas Diah dalam laporan kegiatan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2021. 

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor  17 Tahun 2017, penilaian ditekankan pada 6 aspek, di antaranya kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan publik.

Dalam acara tersebut, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan sambutannya secara daring. Presiden menyampaikan bahwa diperlukan ikhtiar yang berkelanjutan dan mewujudkan pelayanan publik yang prima. 

"Pelayanan publik adalah wajah konkret kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, negara disebutkan hadir jika mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, yang cepat, profesional dan berkeadilan, mewujudkannya perlu ikhtiar yang berkelanjutan, transformasi sistem, tata kelola, perubahan mindset, budaya kerja birokrasi, dari budaya senang dilayani, menjadi budaya melayani," tegas Presiden Jokowi.

 

Sumbr : kkp

Read More

LRMPHP Ikuti Sosialisasi PPID Lingkup BRSDM

Kepala Plt. BRSDM sampaikan  arahannya

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan mengikuti kegiatan sosialisasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 87/SJ Tahun 2021, tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan serta tugas dan fungsi PPID BRSDM. Kegiatan ini diselenggarakan secara daring melalui aplikasi zoom meeting pada 4 Maret 2022.

Sosialisasi PPID lingkup BRSDM dibuka oleh Plt. Kepala BRSDM Kusdiantoro sekaligus memberikan arahannya. Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan Januarli Marino, Prahum Madya BHKLN sebagai narasumber dan dihadiri oleh seluruh Kepala Satuan Kerja dan Pengelola PPID serta pranata humas maupun pengelola kehumasan lingkup BRSDM.

Kepala Plt. BRSDM dalam arahannya menyampaikan harapannya agar kegiatan sosialisasi ini dapat meningkatkan kapabilitas dan kapasitas SDM dan Lembaga PPID serta menghasilkan komitmen bersama terhadap peningkatan kinerja pelayanan informasi publik. 

Presentasi sosialisasi PPID oleh narasumber

Sementara itu narasumber sosialisasi kegiatan ini mempresentasikan tata kelola keterbukaan informasi publik Kementerian Kelautan dan Perikanan, diantaranya dasar hukum pengelolaan keterbukaan informasi publik di KKP, kilas PPID KKP saat ini, pelayanan informasi KKP berbasis digital dan agenda PPID KKP tahun 2022.

Read More

Menteri Trenggono Lantik Dirjen PRL dan Kepala BRSDM KKP yang Baru

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melantik sembilan pejabat baru lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Ballroom Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat, Jumat (4/3/2022). Pelantikan ini sebagai salah satu upaya KKP mengakselerasi program-program prioritas untuk menjaga kesehatan dan ketahanan laut dalam jangka panjang, memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. 

"Saya mengucapkan selamat bertugas untuk sembilan pejabat yang dilantik di amanah yang baru, bekerjalah dengan profesional dan berintegritas tinggi. Seperti yang sering saya sampaikan, bahwa tidak ada super-man, yang ada adalah super-team," ujar Menteri Trenggono dalam sambutannya pada upacara pelantikan. 

Sembilan pejabat baru tersebut terdiri dari dua jabatan Pimpinan Tinggi Madya, enam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, serta Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).

Dua nama yang dilantik mengisi jabatan Pimpinan Tinggi Madya adalah Irjen Pol. Drs. Victor Gustaaf Manoppo, M.H sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL), dan Dr. I Nyoman Radiarta, S.Pi, M.Sc sebagai Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP). 

Sedangkan yang dilantik sebagai Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing Erwin Dwiyana, S.Pi, M.Sc sebagai Direktur Pemasaran, Dr. Ady Candra, S.Pi, M.Si sebagai Kepala PPS Bitung, Syahril Abd Raup, STi., M.Si sebagai Kepala PPS Kendari, Fernando Jongguran Simanjuntak, S.St.Pi., M.Pi sebagai Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi, Supito, S.Pi., M.Si sebagai Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara, Mulyanto, S.Pi., M.Si sebagai Kepala BBPBL Lampung, dan Ir. I Nengah Putra Winata, M.B.A, sebagai Direktur LPMUKP.

Pengangkatan para pejabat tersebut berdasarkan Keppres 17/TPA Tahun 2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepmen KP No. 07/MEN-KP/KP.430/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kepmen KP No. 08/MEN-KP/KP.430/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perinanan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Menteri Trenggono menjelaskan, tiga program prioritas KKP meliputi penerapan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya perikanan yang berorientasi ekspor dengan komoditas unggulan antara lain udang, lobster, kepiting, dan rumput laut. Kemudian pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal untuk menjaga komoditas perikanan bernilai ekonomis tinggi dari kepunahan serta untuk pengentasan kemiskinan.

"Saya berharap semua Pejabat Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik pada hari ini dapat mengawal tiga Program Prioritas dengan baik dan saling bersinergi dan berkolaborasi untuk mencapai target kinerja utama yang telah ditetapkan," terang Menteri Trenggono.

Menteri Trenggono menyampaikan pesan khusus kepada para pejabat yang dilantik, mulai dari pemantauan optimal terhadap aktivitas menetap di ruang laut, pengawalan revisi UU Cipta Kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama pendidikan vokasi yang ditujukan kepada nelayan, hingga penguatan kolaborasi untuk memajukan usaha nelayan, pembudidaya, pengolah, pemasar, dan petambak garam, serta mengoptimalkan aset-aset yang telah dibangun oleh KKP.

"Kita harus segera berlari kencang, kita harus dapat menunjukkan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah kementerian yang besar, yang dapat membuktikan kontribusi positif yang signifikan kepada negara," tegas Menteri Trenggono.

Upacara ini dihadiri oleh Pimpinan Komisi IV DPR RI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup KKP, Penasihat Dharma Wanita Persatuan KKP yang hadir melalui virtual, Penasihat, Staf Khusus dan Asisten Khusus Menteri, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup KKP, serta rohaniwan dan para saksi yang mendampingi.

Sumber : kkp

Read More