LARANGAN PEMBERIAN HADIAH KEPADA SELURUH JAJARAN LRMPHP

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) berkomitmen untuk menjaga prinsip tata kelola yang baik dan menerapkan Program Pengendalian Gratifikasi, termasuk saat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 H/2022.

Berkaitan dengan hal tersebut kami memberitahukan kepada seluruh stakeholders/rekanan dan mitra kerja LRMPHP agar tidak memberikan hadiah dalam bentuk apapun kepada seluruh jajaran LRMPHP.

Dukungan dari seluruh stakeholders sangat kami harapkan demi terwujudnya tata kelola LRMPHP yang baik dan berintegritas.

 

Read More

Inovasi Bioplastik Untuk Bumi

Laut Indonesia memiliki permasalahan serius terkait pencemaran lingkungan akibat sampah plastik. Sampah yang berasal dari darat ini membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan bisa sampai ratusan tahun, untuk bisa terurai. Hal tersebut tidak saja menjadi permasalahan Indonesia tapi juga seluruh negara. 

Untuk itu Kementerian Kelautan dan Perikanan hadir menawarkan alternatif sebagai solusinya. Salah satunya melalui penelitian yang dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis BRSDM, yakni Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (BBRP2BKP) dan Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP). 

Penelitian tersebut menawarkan solusi alternatif untuk mengatasi permasalahan sampah plastik, yaitu dengan bioplastik berbahan dasar rumput laut, yang selengkapnya dapat disaksikan melalui Maxstream di link https://maxstream.tv/movies/0_2gosguak dan Youtube di link https://t.co/lQfp2jAsFR

Read More

Pendampingan Pembuatan Dokumen ZI WBK LRMPHP

Pendampingan Pembuatan Dokumen ZI WBK di LRMPHP

Pendampingan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) Bantul, Provinsi DIY oleh tim Inspektorat I Itjen KKP pada tanggal 5 - 9 April 2022. Pendampingan Pembangunan Zona Integritas dilakukan melalui penilaian di Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Hasil pemantauan dan pendampingan oleh tim itjen KKP tersebut diantaranya terdapat peningkatan nilai sementara WBK dari pemantauan sebelumnya pada periode Januari 2022 ke  periode April 2022 (setelah penyesuaian Permen PAN RB No. 90 Tahun 2021). Namun demikian masih terdapat beberapa area pengungkit yang belum memenuhi persyaratan lulus WBK sebesar 60% di Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, dan Penguatan Pengawasan.

Berkenaan dengan permasalahan yang ditemui saat pendampingan tersebut disarankan kepada Kepala LRMPHP Bantul agar memperhatikan Simulasi Penilaian Sementara LKE Pembangunan Zona Integritas dan melengkapi bukti dokumen pendukung yang memadai pada komponen pengungkit sampai dengan periode Tahun 2022.

Read More

Tingkatkan Akuntabilitas Kinerja, Langkah BRSDM Kawal Program Terobosan KKP

Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM)  berhasil meraih predikat A dengan nilai 86,65 dari target nilai 86 dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) tahun 2021. Hasil tersebut ditetapkan berdasarkan evaluasi SAKIP yang dilakukan baik oleh internal (Evaluator Itjen Kementerian Kelautan dan Perikanan) maupun eksternal (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi). SAKIP sendiri merupakan integrasi yang terdiri dari perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

“SAKIP dibangun dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan struktur pemerintah yang bersih melalui transparansi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Saat ini, dinamika dalam lingkungan global menuntut implementasi manajemen kinerja dan tata pemerintahan yang baik, transparan serta bertanggung jawab pada setiap kebijakan,” tegas Kepala BRSDM, I Nyoman Radiarta, pada Kick Off Meeting Implementasi SAKIP Lingkup BRSDM Tahun 2022, yang terselenggara pada  6-8 April 2022. 

Implementasi SAKIP yang dilaksanakan oleh unit kerja BRSDM, dikatakan Nyoman tidak hanya diperuntukkan bagi kepentingan unit kerja itu sendiri, melainkan juga harus dapat langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden pada berbagai kesempatan yang menyampaikan bahwa instansi pemerintah harus berorientasi pada outcome, bukan lagi output. “Artinya, setiap unit kerja harus menjamin bahwa setiap rupiah yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk masyarakat, utamanya meningkatkan kesejahteraan,” ucapnya.

Melalui Kick off Meeting, pihaknya pun mendorong seluruh unit kerja lingkup BRSDM untuk fokus pada pencapaian prioritas pembangunan nasional, dalam hal ini melakukan upaya-upaya pengawalan kebijakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang mendukung pencapaian target program terobosan KKP.

Dalam laporannya, Sekretaris BRSDM Kusdiantoro menuturkan, dalam upaya peningkatan kualitas kinerja yang mendekati harapan publik, maka BRSDM secara preventif dan berkelanjutan mempelajari dan melakukan perbaikan-perbaikan pengelolaan SAKIP dengan fokus,  Penguatan Dokumen Perencanaan, Pengukuran Kinerja per Triwulan, Rekonsiliasi Data dan Bukti Dukung Kinerja per semester, Penyusunan dan Reviu LKJ, Pembinaan dan Penguatan Dokumen Evaluasi SAKIP di lingkup satker BRSDM, Fasilitasi penilaian dan Evaluasi, serta Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP.

Selain pencapaian nilai SAKIP BRSDM juga terlaksana perbaikan SAKIP di level unit kerja, di mana nilai hasil uji petik pada satker terpilih (18 satker) oleh tim evaluator Itjen KKP pada tiga tahun terakhir (2019 - 2021) berada pada kategori nilai A (di atas 80). Hasil uji petik evaluasi SAKIP oleh tim Itjen KKP pada tahun 2021 menetapkan nilai untuk 1. Politeknik KP Dumai (87,52); 2. SUPMN Waeheru (81,83); 3. BRBIH Depok (81,62); dan 4. BPPP Ambon (81,07). Di akhir kesempatan, Kepala BRSDM secara simbolis menyerahkan penghargaan atas Pencapaian Kinerja dan  Produktivitas Kerja Satker Lingkup BRSDM Terbaik kepada 4 satker tersebut.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan; Kepala Pusat Pendidikan KP; Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP; Kepala Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP; Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP; para Kepala UPT lingkup BRSDMKP; serta para Koordinator lingkup BRSDM.

Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan,  Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pentingnya evaluasi dan penguatan pengawasan untuk memastikan layanan dan program-program yang dilaksanakan oleh unit kerja KKP dapat berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Untuk itu, Menteri Trenggono meminta jajarannya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

 

Sumber : kkp

Read More

Salah Satu Pegawai LRMPHP Dikukuhkan Sebagai Pengurus FORIKAN Kab. Bantul

I Made Susi Erawan (kiri) bersama penyuluh perikanan Bantul L. Sulistyatmoko

I Made Susi Erawan, salah satu pegawai LRMPHP dikukuhkan sebagai anggota/pengurus Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) Kabupaten Bantul masa bakti 2022 - 2025. Pengukuhan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) pada Kamis (31/3/2022).

Melalui FORIKAN ini diharapkan dapat meningkatkan konsumsi ikan masyarakat Bantul dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 30,74 kg per kapita per tahun. Meskipun tingkat konsumsi ikan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan namun belum maksimal. Tercatat tingkat konsumsi ikan di DIY masih diangka 11 kilogram per kapita pertahun pada 2011, saat ini sudah di angka 32 kilogram per kapita per tahun. Angka tersebut menunjukkan tingkat konsumsi ikan di DIY masih jauh dari angka konsumsi ikan nasional sebesar 55,37 kilogram per kapita pertahun .

Rendahnya konsumsi ikan di DIY sebenarnya cukup ironi mengingat DIY memiliki potensi perikanan laut dan darat yang cukup besar dan melimpah. Hal ini disebabkan kesadaran untuk mengkomsumsi ikan masih rendah, dan belum membiasakan makan ikan  di keluarga, sehingga perlu mengubah pola pikir masyarakat untuk makan ikan dari kecil. 

Read More

Kapsul Obat dari Rumput Laut Dijamin Halal

Cangkang kapsul dari rumput laut (Foto: unair.ac.id)

Tidak hanya buat makanan atau minuman yang bergizi, rumput laut juga dapat diolah menjadi cangkang obat berbentuk kapsul. Karena terbuat dari bahan nabati, kapsul dari rumput laut dijamin kehalalannya. Ketersediaan rumput laut di Indonesia sangat melimpah mengingat garis pantai yang panjang dari Sabang sampai Merauke. Penggunaan rumput laut sebagai kapsul dapat mengurangi ketergantungan kapsul yang biasanya terbuat dari gelatin hewani seperti sapi dan babi. Tentunya kapsul tersebut sangat cocok bagi kaum vegetarian. Dilansir dari detik.com pada tahun 2019 industri cangkang kapsul berbahan rumput laut yang berbasis di Universitas Airlangga Surabaya mampu memproduksi tiga juta cangkang kapsul dalam sehari. Dan saat ini jika ditelusuri dalam dunia maya atau internet, kapsul dari rumput laut sudah banyak dijual di situs jual beli online terkemuka.

Rumput laut yang digunakan sebagai bahan kapsul adalah jenis Eucheuma cottonii yang banyak tumbuh di Indonesia. Jenis rumput laut tersebut mengandung polisakarida yang disebut sebagai karaginan. Sebelum di produksi massal, pembuatan kapsul dari rumput laut tentunya melalui penelitian terlebih dahulu. Rangkuman ringkas dari penelitian yang dilakukan Fauzi dari Universitas Airlangga tahun 2019 menyebutkan bahwa kekuatan gelling karaginan ditingkatkan dengan menambahkan bahan polimer lainnya seperti maltodekstrin hingga karaginan dan polimer tersebut mengalami cross-linking. Sedangkan untuk meningkatkan sifat elastisisitas karaginan rumput laut ditambahkan bahan plasticizer seperti sorbitol. Dengan penambahan bahan plastisasi dan proses cross-linking tersebut karaginan rumput laut dapat menjadi kapsul. Jika dilihat dari diagram alirnya cara pembuatan kapsul cukup sederhana. Dengan rasio tertentu bubuk karaginan dan maltodekstrin dicampurkan, secara terpisah sorbitol dilarutkan dalam aquades dengan rasio tertentu juga. Kemudian campuran bubuk karaginan dan maltodekstrin dituangkan ke dalam larutan sorbitol secara perlahan dan diaduk selama satu menit hingga membentuk campuran koloidal. Selanjutnya campuran dipanaskan pada suhu 82^oC selama kurang lebih 3 jam untuk membentuk gel. Kemudian dilakukan pencetakan dengan alat pencetak. Optimasi prosedur, perlakuan  dan rasio komposisi material dan pengujian juga dilakukan untuk mengetahui sifat kapsul dari rumput laut yang diinginkan.

Rumput laut (Foto : kkp.go.id)

Hamdan dkk, dari Malaysia dalam jurnal yang diterbitkan oleh Food Hydrocolloids for Health tahun 2021 mengemukakan bahwa mereka mampu meningkatkan kekuatan mekanik film dari karaginan rumput laut dengan pengisi nanokristal selulosa untuk aplikasi kapsul obat. Uji stabilitas pada tiga jenis antibiotik menunjukkan bahwa kapsul tersebut cocok digunakan untuk obat. Kapsul dari karaginan cocok dikomsumsi oleh manusia berdasarkan uji sitotoksisitas pada tubuh manusia dimana uji disintegrasi menunjukkan bahwa dalam waktu kurang dari 15 menit terjadi disintegrasi sempurna pada kondisi fisiologis. Nanokristal sendiri dalam laporannya Anjana dari Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya tahun 2016 disebutkan bahwa nanokristal selulosa merupakan sebuah bahan dari selulosa berukuran nano dengan ukuran panjang 10nm – 1 mikrometer dan lebarnya 5 – 20nm. Nanokristal selulosa diperoleh dari hidrolisa asam pada beragam tumbuhan yang mengandung serat selulosa seperti kapas, serat enceng gondok dan tandan kosong kelapa sawit.

Dalam keterangan di laman resminya, tim periset dari Pusat Teknologi Agroindustri (PTA) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga sudah berhasil menemukan formulasi yang tepat kapsul lunak berbasis rumput laut pada bulan Desember 2021 serta menghasilkan kapsul lunak dengan elastisitas tinggi, tidak bocor, tidak berbau serta memiliki daya rekat yang tinggi. Pada akhirnya, dengan adanya cangkang kapsul halal dari rumput laut dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya pembudidaya rumput laut. 

Penulis : Pamungkas, A. - LRMPHP

Read More

Menteri Trenggono Bawa KKP Terpopuler di Ajang PRIA 2022

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meraih penghargaan kategori Terpopuler di Media Cetak pada ajang Public Relations Indonesia Award (PRIA) 2022. 

KKP juga berhasil menjadi juara di tiga sub kategori kementerian, yakni Sub Kategori Aplikasi dengan raihan Gold Winner, E-magazine (Bronze Winner), dan Video Profile (Silver Winner). 

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku bangga dengan deretan prestasi yang diraih kementeriannya pada ajang PRIA 2022. Penghargaan tersebut membuktikan keberhasilan superteam di tubuh organisasi yang dipimpinnya. 

"Terima kasih atas kepercayaan dan apresiasi yang telah diberikan kepada KKP. Prestasi ini menunjukkan di KKP tidak ada superman melainkan superteam," ungkap Menteri Trenggono dalam siaran resmi KKP, Sabtu (26/3/22). 

Penghargaan disampaikan pada puncak acara the 7th PRIA di Semarang, Jumat (25/3/22), malam.

Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto menambahkan, penghargaan PRIA menjadi pemicu bagi tim KKP untuk lebih baik dalam menyampaikan informasi publik melalui berbagai program komunikasi.

Diungkapkannya, selama ini KKP memberikan literasi sektor kelautan dan perikanan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh publik. Misalnya berupa dokumenter pendek di NeptuneTV, KKP News di kanal Youtube, buku kinerja KKP,  hingga optimalisasi media sosial. 

"Semua berkat kepemimpinan dan arahan Bapak Menteri, serta kerja keras yang dibangun oleh seluruh tim Komunikasi di KKP. Saya berharap tim Komunikasi KKP terus menjaga amanah dan meningkatkan kinerja dalam menyampaikan informasi, serta kabar terkini dari KKP dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat luas,” katanya.

Sebagai informasi, PRIA merupakan kompetisi yang rutin diadakan PR Indonesia sejak tahun 2016. Kompetisi yang memasuki tahun ketujuh ini diselenggarakan untuk mengapresiasi upaya dan kinerja kehumasan public relations (PR) yang unggul dari korporasi/instansi di seluruh Indonesia. Sekaligus mencerminkan pencapaian tertinggi kinerja PR sepanjang tahun 2021. 

Tahun ini, PRIA mengusung tema sentral: “Kolaborasi untuk Kebangkitan Negeri”. Proses penjurian yang melibatkan para praktisi bidang komunikasi ini telah berlangsung sejak 16 - 25 Februari 2022.

Juri yang terlibat diantaranya Maria Wongsonagoro (PR INDONESIA Gurus), Magdalena Wenas (PR INDONESIA Gurus), Suharjo Nugroho (Ketua Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia), Emilia Bassar (CEO CPPROCOM), Fardilla Astari (Direktur Komunikasi Rajawali Foundation), Elvera Makki (Founder & CEO VMCS Advisory Indonesia dan President IABC Indonesia Chapter), dan masih banyak lagi. 

Ada 10 kategori yang dihadirkan tahun ini,  di antaranya Owned Media, Kanal Digital, Program PR, Program CSR, Penanganan Krisis, Manual (Pedoman) Tata Kelola Kehumasan, Departemen PR, Laporan Tahunan, Brand Visual Identity, hingga Terpopuler di Media Cetak.

Sumber : kkp

Read More