PELATIHAN

LRMPHP telah banyak melakukan pelatihan mekanisasi perikanan di stakeholder diantaranya yaitu Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR), Kelompok Pembudidaya Ikan, Pemerintah Daerah/Dinas Terkait, Sekolah Tinggi/ Universitas Terkait, Swasta yang memerlukan kegiatan CSR, Masyarakat umum, dan Sekolah Menengah/SMK

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

LRMPHP sebagai UPT Badan Riset dan SDM KP melaksanakan riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 81/2020

Tugas Pokok dan Fungsi

Melakukan tugas penelitian dan pengembangan strategis bidang mekanisasi proses hasil perikanan di bidang uji coba dan peningkatan skala teknologi pengolahan, serta rancang bangun alat dan mesin untuk peningkatan efisiensi penanganan dan pengolahan hasil perikanan

Kerjasama

Bahu membahu untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dengan berlandaskan Ekonomi Biru

Sumber Daya Manusia

LRMPHP saat ini didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 20 orang dengan latar belakang sains dan engineering.

Selasa, 03 Mei 2022

Menteri Trenggono Bawa Sektor Kelautan dan Perikanan Catat Kinerja Positif di Triwulan I 2022

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berhasil membawa sektor kelautan dan perikanan mencatatkan kinerja positif pada triwulan I 2022. Neraca perdagangan produk perikanan mengalami surplus sebesar USD1,39 miliar, sekaligus naik 21,78% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. 

"Tentu ini kabar baik di momen Lebaran, karena ini menunjukkan kinerja ekspor yang meningkat di bawah kepemimpinan Menteri Trenggono," ujar Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Artati Widiarti, Sabtu (30/4/2022). 

Berdasarkan data sementara Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor produk perikanan pada Maret 2022 mencapai USD548,35 juta atau setara Rp7,87 triliun. Angka ini naik 22,48% dibanding Februari 2022, dan meningkat 14,87% dibanding nilai ekspor bulan Maret tahun sebelumnya. 

Artati memaparkan, secara kumulatif pada periode Januari – Maret 2022 atau triwulan 1 tahun 2022, nilai ekspor produk perikanan mencapai USD1,53 miliar, naik 21,63% dibanding periode yang sama tahun 2021. "Ini setara dengan Rp21,95 triliun dan kenaikannya luar biasa dibanding periode yang sama tahun lalu. Artinya, produk kita semakin diminati di pasar ekspor,"  katanya. 

Pada periode tersebut, Amerika Serikat menjadi negara tujuan ekspor utama dengan nilai sebesar USD727,27 juta. Kemudian disusul Tiongkok sebesar USD214,39 juta, Jepang sebesar USD151,62 juta, ASEAN sebesar USD151,26 juta, dan Uni Eropa sebesar USD78,17 juta. 

Dari sisi komoditas, Udang menjadi favorit dengan nilai sebesar USD621,92 juta atau 40,64% terhadap nilai ekspor total, disusul Tuna-Cakalang-Tongkol USD189,53 juta (12,39%), Rajungan-Kepiting USD172,56 juta (11,28%), Cumi-Sotong-Gurita USD154,53 juta (10,10%), Rumput Laut USD114,26 juta (7,47%), dan Tilapia USD14,86 juta (0,97%). 

"Angka sebesar 47,53% nilai ekspor kita dihasilkan dari pasar Amerika Serikat," sambung Artati. 

Di tengah peningkatan ekspor, nilai impor perikanan Indonesia di triwulan 1 2022 hanya 9,14% dari nilai ekspor. BPS mencatat nilai impor USD139,89 juta sejak Januari-Maret tahun ini. 

Melihat data tersebut, Artati optimis sektor kelautan dan perikanan akan terus tumbuh. Terlebih tahun ini, Ditjen PDSPKP berpartisipasi dalam sejumlah pameran dagang seafood internasional, seperti Seafood Expo North America (SENA) di Boston, Amerika Serikat pada Maret dan Seafood Expo Global (SEG) di  Barcelona, Spanyol akhir April ini. 

"Alhamdulillah, nilai impor kita masih di bawah 10% terhadap nilai ekspor, ini mengukuhkan Indonesia sebagai negara net exporter produk perikanan. Kita optimis nilai ekspor akan terus meningkat," tutupnya. 

Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto mengatakan sinyal positif di triwulan 1 menunjukkan program-program unggulan yang dirancang oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sudah dalam jalur yang benar.

"Meningkatkan produksi ekspor memang menjadi salah satu prioritas dari program Menteri Trenggono. Berkat kebijakan yang diambil berbasis data dan melibatkan semua pemangku kepentingan, terlihat hasil yang positif di triwulan 1 ini," katanya.


Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah menetapkan tiga program prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. 

Pertama, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota di setiap WPP untuk keberlanjutan ekologi. Kedua, pengembangan perikanan budidaya berorientasi ekspor berbasis komoditas unggulan di pasar global, antara lain udang, kepiting, lobster, dan rumput laut. Ketiga, pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal.



Sumber : kkp

 

Minggu, 01 Mei 2022

SELAMAT IDUL FITRI 1 SYAWAL1443 H

 


Segenap pimpinan dan pegawai Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan - BRSDM KKP mengucapkan

SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1 SYAWAL 1443 H

Taqabbalallahu minna wa minkum

Selasa, 19 April 2022

LAPORKAN !!! JANGAN MALU MALU


LAPORKAN !!! JANGAN MALU MALU

 

KERJA PRIMA TANPA BENTURAN KEPENTINGAN !! YESSS...


KERJA PRIMA TANPA BENTURAN KEPENTINGAN !! YESSS...


 

Senin, 18 April 2022

LARANGAN PEMBERIAN HADIAH KEPADA SELURUH JAJARAN LRMPHP

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) berkomitmen untuk menjaga prinsip tata kelola yang baik dan menerapkan Program Pengendalian Gratifikasi, termasuk saat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 H/2022.

Berkaitan dengan hal tersebut kami memberitahukan kepada seluruh stakeholders/rekanan dan mitra kerja LRMPHP agar tidak memberikan hadiah dalam bentuk apapun kepada seluruh jajaran LRMPHP.

Dukungan dari seluruh stakeholders sangat kami harapkan demi terwujudnya tata kelola LRMPHP yang baik dan berintegritas.


 

Senin, 11 April 2022

Inovasi Bioplastik Untuk Bumi

Laut Indonesia memiliki permasalahan serius terkait pencemaran lingkungan akibat sampah plastik. Sampah yang berasal dari darat ini membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan bisa sampai ratusan tahun, untuk bisa terurai. Hal tersebut tidak saja menjadi permasalahan Indonesia tapi juga seluruh negara. 

Untuk itu Kementerian Kelautan dan Perikanan hadir menawarkan alternatif sebagai solusinya. Salah satunya melalui penelitian yang dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis BRSDM, yakni Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (BBRP2BKP) dan Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP). 

Penelitian tersebut menawarkan solusi alternatif untuk mengatasi permasalahan sampah plastik, yaitu dengan bioplastik berbahan dasar rumput laut, yang selengkapnya dapat disaksikan melalui Maxstream di link https://maxstream.tv/movies/0_2gosguak dan Youtube di link https://t.co/lQfp2jAsFR


Jumat, 08 April 2022

Pendampingan Pembuatan Dokumen ZI WBK LRMPHP

Pendampingan Pembuatan Dokumen ZI WBK di LRMPHP

Pendampingan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) Bantul, Provinsi DIY oleh tim Inspektorat I Itjen KKP pada tanggal 5 - 9 April 2022. Pendampingan Pembangunan Zona Integritas dilakukan melalui penilaian di Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Hasil pemantauan dan pendampingan oleh tim itjen KKP tersebut diantaranya terdapat peningkatan nilai sementara WBK dari pemantauan sebelumnya pada periode Januari 2022 ke  periode April 2022 (setelah penyesuaian Permen PAN RB No. 90 Tahun 2021). Namun demikian masih terdapat beberapa area pengungkit yang belum memenuhi persyaratan lulus WBK sebesar 60% di Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, dan Penguatan Pengawasan.

Berkenaan dengan permasalahan yang ditemui saat pendampingan tersebut disarankan kepada Kepala LRMPHP Bantul agar memperhatikan Simulasi Penilaian Sementara LKE Pembangunan Zona Integritas dan melengkapi bukti dokumen pendukung yang memadai pada komponen pengungkit sampai dengan periode Tahun 2022.