KKP Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun 2021. 

Dokumen hasil pemeriksaan diterima langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara penyerahan yang dilakukan oleh Anggota IV BPK Haerul Saleh di Kantor BPK RI Jakarta, Selasa (2/8/2022). 

"Alhamdulillah Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan tahun 2021," ujar Menteri Trenggono usai acara penyerahan. 

Atas capaian tersebut, Menteri Trenggono mengakui pihaknya masih terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan karena masih adanya rekomendasi perbaikan dari BPK, utamanya terkait Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. 

Rencana aksi yang dilakukan di antaranya mengoptimalkan pengawasan terhadap pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), melakukan pengawasan dan pengendalian, serta monitoring dan evaluasi terhadap pertanggungjawaban belanja secara cermat. 

Kemudian pihaknya segera membuat kebijakan akuntansi, antara lain terkait persediaan, hingga melaksanakan pengendalian terhadap pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap. 

"Predikat Wajar Tanpa Pengecualian bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan negara, melainkan agar bagaimana kita mampu menggunakan uang negara sebaik-baiknya, secara transparan dan akuntabel sehingga masyarakat merasakan manfaat dari implementasi kebijakan maupun program kerja KKP," ungkapnya. 

Di samping itu, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan tiap unit kerja KKP berjalan sesuai harapan, kementeriannya menerapkan manajemen risiko secara konsisten, serta melibatkan tim Inspektorat Jenderal untuk memberikan pemastian yang independen terhadap tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. 

"Saat ini kami sedang menyusun Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022 dan saya minta kepada seluruh jajaran Eselon I untuk memperhatikan hasil pemeriksaaan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2021 dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2022," pungkasnya.

Menteri Trenggono pun berterima kasih atas komitmen dan kerja keras seluruh jajarannya yang telah bekerja keras dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akuntabel dan transparan, seraya berharap agar predikat WTP ini akan terus bertahan untuk KKP ke depannya. 

Sementara itu, Anggota IV BPK Haerul Saleh dalam sambutannya memberikan apresiasi atas upaya perbaikan yang dilakukan oleh KKP di bawah kepemimpinan Menteri Sakti Wahyu Trenggono. 

“Kami mengapresiasi Menteri Kelautan dan Perikanan beserta jajaran atas upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara,” tutur Haerul Saleh dalam sambutannya. 

Sebagai informasi, LHP merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2021 yang bertujuan untuk memberikan opini dalam kewajaran laporan keuangan.

Sumber ; kkp

Read More

Potensi Industri Karaginan di Sulawesi Selatan

Ilustrasi (sumber : https://phys.org/news)

Potensi rumput laut di Indonesia sangat besar, karena Indonesia memiliki garis pantai yang panjang. Tetapi produksi rumput laut di Indonesia masih didominasi oleh produk rumput laut kering (raw material) sebesar 80% dan produk rumput laut olahan (Agar-agar dan Karaginan) hanya sebesar 20%. Padahal jika dibuat karaginan potensi pasar dan pemanfaatannya cukup luas. Karaginan dapat diaplikasikan dalam bidang industri pangan dan non-pangan, farmasi serta kosmetik. Menurut Campo et al (2009) dalam Carbohydrate Polymers, dalam industri pangan karaginan memiliki fungsi sebagai emulsifier, pengental dan pembentuk gel. Target pasar karaginan dapat digunakan sebagai bahan baku untuk banyak industri. Menurut Necas & Bartosikova (2013) yang dimuat dalam Veterinarni Medicina menyampaikan bahwa karaginan berguna untuk industri pangan seperti produk susu, keju, yogurt, permen, es krim dan produk cokelat. Selain itu juga digunakan pada produk kosmetik, produk farmasi dan produk lainnya. Berdasarkan informasi dari jasuda.net, menyatakan bahwa volume pasar produk karaginan mencapai 15.000-20.000 ton per tahun yang tersebar di Eropa (35%), Asia Pasifik (25%), Amerika Utara (25%), dan Amerika Selatan (15%).

Bersumber dari Satu Data KKP, salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi besar adalah Sulawesi Selatan yang menjadi produsen rumput laut terbesar di Indonesia dengan produksi mencapai sekitar 2.92 juta  ton pada tahun 2014 dan meningkat menjadi 3.28 juta ton pada tahun 2018. Secara demografi, Sulawesi Selatan sendiri terdiri dari 24 wilayah dengan luas 46.717 km². Jumlah penduduk pada tahun 2021 adalah 8.956.181, dengan jumlah penduduk terbanyak di Makassar yaitu 1.555.088. Pendapatan Penduduk Rata-rata Perbulan tahun 2020 – 2021 pada kisaran Rp. 1.300.000,- sd. Rp.  1.755.000,-.

Melihat potensi tersebut maka perlu dianalisis potensi industrialisasi rumput laut di daerah tersebut untuk meningkatkan nilai ekspor rumput laut, dari bahan mentah menjadi produk Alkali Treated Cottonii (ATC), Semi Refined Carrageenan (SRC) dan Refined Carageenan (RC) yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan bahwa industry karaginan masih prospektif dan memberikan benefit bagi investor, pemerintah pusat, daerah, dan juga masyarakat sekitar, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan benefit tersebut maka dapat meningkatkan ekonomi negara dan juga pemerintah daerah dan masyarakat sekitar industri tersebut, dalam kasus ini adalah pemerintah daerah dan masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan.

Analisis dilakukan dengan beberapa asumsi diantaranya yaitu kapasitas produksi 1 ton/hari dengan operasional 300 hari/tahun, harga bahan baku rumput laut E. Cottonii kering Rp. 10.500,-/Kg dan harga jual SRC Rp. 98.000,- /kg, dan beberapa asumsi lainnya. Hasil analisis diperoleh bahwa keberadaan industri karaginan dapat meningkatkan nilai tambah dan perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dampak ekonomi di lingkungan industri salah satunya adalah penerimaan negara dalam bentuk pajak PPH 20% dan PPN 10% dari pendapatan yaitu sekitar Rp. 2.124.600.000,00 per tahun (sesuai Pasal 2 PP No. 30/2020 yang sudah ditetapkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020 adalah 20%). Penyerapan karyawan dari lingkungan industri yaitu sekitar 12 orang dari masyarakat lokal yang akan meningkatkan pendapatan penduduk sekitar yang terdampak. Selain itu juga dapat meningkatkan perekonomian daerah yaitu dengan semakin meningkatnya jumlah pembudidaya rumput laut yang mensuplai kebutuhan industri. Bersadarkan data dari WWF 2014 satu siklus panen rumput laut E. Cottonii (40 – 45 hari) dengan metode long line (2 ton kering) memperoleh keuntungan sebesar Rp. 4.750.000,-. Jika pembudidaya memperkerjakan 2 orang dengan gaji harian (saat tanam, perawatan dan panen) dapat diperoleh pendapatan bersih sekitar Rp. 3.750.000 dalam satu siklus. Dengan asumsi kapasitas produksi 1 ton per hari, maka kebutuhan bahan baku per hari sekitar 4 ton rumput laut kering (rendemen karaginan 25%), untuk memenuhinya memerlukan sekitar 180 ton dalam satu siklus panen. Sekali panen pembudidaya mampu menghasilkan 2 ton, maka diperlukan 90 pembudidaya rumput laut. Jika masing-masing pembudidaya mempekerjakan 2 orang maka akan menyerap tenaga kerja 180 orang.

Penulis : Wahyu Tri Handoyo - LRMPHP

Read More

Menteri Trenggono Bawa KKP Raih Dua Penghargaan di BKN Award 2022

Kementerian Kelautan dan Perikanan menyabet dua penghargaan dalam acara BKN Award 2022 yang berlangsung secara hybrid dari Batam, Kepulauan Riau pada Kamis (21/7/2022). 

Penghargaan meliputi juara kedua kategori Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian, dan juara ketiga  kategori Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja pada kemeterian tipe besar. Perolehan inipun menambah daftar panjang rentetan penghargaan yang diterima KKP di bawah kepemimpinam Menteri Sakti Wahyu Trenggono. 

"Alhamdulillah dan terima kasih atas penghargaan yang diberikan KKP. Ini menjadi pendorong semangat untuk kami bekerja lebih baik lagi, utamanya dalam pelayanan kepada masyarakat dan menghasilkan inovasi di bidang kelautan dan perikanan," ungkap Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar dalam rilis resmi KKP, Jumat (22/7/2022). 

Antam menambahkan, penghargaan ini membuktikan berjalannya reformasi birokrasi di tubuh kementeriannya. Harapannya prestasi tersebut dibarengi dengan semakin meningkatnya produktivitas dan kualitas hasil perikanan Indonesia, sehingga kesejahteraan masyarakat di dalamnya juga meningkat.

Menurutnya, teknologi informasi dan penguatan pengawasan menjadi kunci penerapan manajemen kinerja yang semakin baik di tubuh KKP. Para pegawai diajak untuk cepat beradaptasi dan mampu menghadirkan solusi dalam setiap kondisi, khususnya di masa pandemi Covid-19 di mana pergerakan terbatas namun pelayanan harus tetap optimal. 

"Penghargaan ini menjadi kemenangan seluruh pegawai karena telah bekerja keras melayani masyarakat dan mengimplementasikan program-program prioritas yang telah ditetapkan kementerian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan ekosistem perairan," pungkasnya. 

Sementara itu, Rakornas BKN bertemakan "Birokrasi dan Manajemen ASN di Masa Depan" digelar salam rangka memperkuat konsolidasi dalam pembinaan Manajemen Kepegawaian dengan seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian dan membangun komitmen bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Sumber : kkp

Read More

Kepala LRMPHP Hadiri FGD Monev Desa Maritim Tahun 2022 di Gunung Kidul

Memenuhi undangan dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DI Yogyakarta nomor 896/03384 tanggal 18 Juli 2022, Kepala LRMPHP dan tim menghadiri FGD monev Desa Maritim tahun 2022 di Balai Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Gunungkidul pada hari Kamis, 21 Juli 2022.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk diskusi dan monitoring-evaluasi pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Maritim 2022 yang bersumber dari Dana Keistimewaan. Program BKK bertujuan untuk pengembangan potensi dan pemberdayaan desa dan percepatan program prioritas Gubernur DI Yogyakarta.

FGD dihadiri oleh Paniradya Kaistimewaan/Pati (Bapak Sugiyarto), Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan DI Yogyakarta (Bapak Hery Sulistio) dan jajaran DKP DIY,  Perwakilan OPD Pemda DIY, Lurah Tileng (Bapak Suwardi) dan perangkat desa, Lurah Girikarto, Panewu Girisubo, Tenaga Ahli DKP DIY dari Departemen Perikanan UGM (Dr. Amir Husni), Kepala LRMPHP, dan  pelaku usaha kelautan dan perikanan serta masyarakat Tileng.

Rangkaian acara dalam kegiatan FGD meliputi pembukaan dan pengantar acara oleh Sekretaris Dinas KP DIY yang memaparkan kebijakan dan strategi pengembangan desa Maritim di DIY dan teknis monev BKK Desa Maritim, paparan progress/capaian pelaksanaan kegiatan oleh Lurah Tileng (Bapak Suwardi) dan Lurah Girikarto (yang diwakili oleh Ulu-ulu dan Dukuh Gesing), tanggapan dan konfirmasi dari Sekretaris Dinas KP DIY dan Paniradya Pati, tanggapan dan evaluasi dari Dr. Amir Husni dari Departemen Perikanan UGM sebagai Tenaga Ahli.

Kepala LRMPHP, Luthfi Assadad dalam kesempatan ini memaparkan materi berjudul IMPLEMENTASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA ~ Guna Mendorong Produktivitas Usaha Pengolahan Hasil Perikanan skala UMKM. Substansi penting dari paparan ini adalah ketersediaan paket teknologi di LRMPHP dan format/metode yang disediakan oleh LRMPHP untuk memfasilitasi pelaku usaha.

Rangkaian kegiatan FGD dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, serta kunjungan ke lapangan di wilayah Tileng, diantaranya akses jalan menuju ke sekolah alam, sekolah alam Desa Tileng, gedung sentra pengolahan Desa Tileng, ruko/kios sebanyak 5 (lima) unit.

Read More

Smart Fisheries Village KKP Jadikan Desa Mandiri dan Go Global

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan inovasi Smart Fisheries Village (SFV) untuk memperkuat kemandirian kampung perikanan di Indonesia agar lebih modern dan produktif.  Melalui penguatan teknologi digital SFV digadang-gadang bisa go global.

Dalam merealisasikan SFV, kolaborasi dengan lintas sektor digalakkan KKP untuk menyukseskan program inovasi yang sejalan dengan prinsip ekonomi biru tersebut.

"Smart Fisheries Village atau kampung perikanan pintar ini dalam pelaksanaan programnya ingin memadukan pertumbuhan ekonomi, kemudian bekerja bersama masyarakat, tetap memerhatikan kelestarian lingkungan, dan berbasis digital teknologi kekinian," ungkap Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) KKP I Nyoman Radiarta dalam talkshow Bincang Bahari mengupas SFV secara hibrid, Kamis (21/7/2022).

Nyoman menerangkan program SFV akan mengubah wajah kampung perikanan menjadi lebih berdaya saing karena kegiatan ekonomi di dalamnya menjadi lebih beragam, seperti adanya spot wisata hingga produksi produk UMKM. Pengembangan pilot project SFV sudah dilakukan di Desa Panembangan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Selain mengandalkan sumber daya internal salah satunya para penyuluh, pihaknya juga menggandeng kementerian lembaga, perbankan, akademisi, hingga industri teknologi dan telekomunikasi. Nyoman menambahkan, inovasi SFV diciptakan untuk mendukung akselerasi program prioritas KKP yakni pembangunan kampung budidaya berbasis kearifan lokal serta kampung nelayan maju. 

"Dengan kolaborasi yang baik, menjadi satu kesatuan, tentunya inovasi ini dapat melahirkan inkubasi bisnis umkm modern berbasis teknologi informasi yang ada saat ini. Bagaimana mentransfer skil dan kemampuan kepada masyarakat desa sehingga bisa lebih berkembang. Dan teknologi menjadi kunci pemanfaatan SFV ini," katanya. 

Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto mengatakan nantinya akan dibangun sebuah portal atau website yang memudahkan para pengelola desa untuk mendaftarkan desanya secara mandiri ikut dalam program SFV. 

“Kita akomodasi desa yang sudah siap go digital untuk self registration melalui portal agar memudahkan verifikasinya. Dengan minim kontak manusia di tahap awal akan membuat verifikasi menjadi lebih kredibel,” katanya.

Direktur Perencanaan Teknis, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kemendes Dewi Yuliani menilai SFV merupakan solusi tepat untuk meningkatkan produktivitas masyarakat desa berbasis perikanan. Dengan inovasi, pengembangan potensi perikanan yang ada di desa menjadi lebih optimal. 

Pihaknya bahkan siap terlibat dalam implementasi SFV di Indonesia. Menurutnya membangun desa memang butuh kolaborasi karena banyaknya tantangan, di antaranya kualitas sumber daya manusia, akses permodalan, hingga infrastruktur. 

"Untuk bisa membangun desa kita perlu melakukan kolaborasi, dan sudah berapa kali kami melakukan pertemuan dengan KKP untuk membahas kerjasama ke depan seperti apa. Kami juga punya program dana desa yang mungkin bisa dielaborasi," terangnya. 

Dukungan juga datang dari perbankan yang siap memberikan literasi keuangan dan akses permodalan kepada masyarakat. Di samping itu, program SFV dinilai mendukung lahirnya ekosistem digital di pedesaan yang juga menjadi target pengembangan perbankan saat ini. 

"Ketika ekosistem tersebut terbentuk, harapannya harapannya para pembudidaya, nelayan, dan masyarakat di sana, ibu-ibu bisa mendapatkan pendapatan yang meningkat," terang Asistance VP Division of Small Business and Programs BNI Chandra Bagus Sulistyo, yang juga menjadi narasumber dalam program Bincang Bahari KKP tersebut. 

Tribe Leader Aquaculture & Fisheries Telkom Indonesia Ahmad Rosadi Djakarsih mendukung penuh implementasi SFV untuk pertumbuhan ekonomi sekaligus solusi ketahanan pangan. Program SFV juga sejalan dengan program kerja berbasis perikanan dan pertanian yang telah dilakukan pihaknya selama ini. 

"Harapan kami dari kerja sama ini bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi," ujar Ahmad Rosadi.

Sementara itu, Chief Corporate Affairs XL Axiata Marwan O Baasir mengaku siap mengintegrasikan platform yang ada di perusahaannya untuk mendukung penerapan SFV di desa-desa tujuan. Dua belah pihak sudah menjalin kerjasama yang baik selama ini, di antaranya dalam menghadirkan aplikasi Laut Nusantara.

Marwan turut memberi masukan pentingnya analisis berbasis data dalam implementasi program SFV di lapangan, sehingga target pembentukan ekosistem digital, pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Program yang dibangun juga menjadi lebih tepat sasaran.  

"Secara sistem dan platform kami sudah ada Desa Digital dan Laut Nusantara, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan SFV. Tantangannya mengintregasikan sehingga saling mendukung, dan ini bisa dilakukan. Mudah-mudahan kita bisa mempercepat apa yang bisa kita lakukan," terangnya.

Sumber : kkp

Read More

Partisipasi LRMPHP Pada Festival Penyu Pesisir 2022 di Pantai Pelangi Bantul

Coaching clinic produksi tahu tuna dengan teknologi ALPINDEL

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan, LRMPHP Bantul mengikuti Festival Penyu Pesisir dengan tema “Lestarikan Penyu, Selamatkan Pesisir” yang diselenggarakan  oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, di Pantai Pelangi Bantul, 17 Juli 2022. 

Hadir dalam kegiatan ini, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Ir. Bayu Mukti Sasongka, M.Si., Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka DIY GKR Mangkubumi, Danlanal Yogyakarta Kolonel Laut (KH/W) Damayanti, SH., MM, sekaligus memberikan sambutannya.

Serangkaian agenda dalam festival penyu pesisir 2022 berupa pameran, gemar ikan berupa live cooking pengolahan ikan, ATI (Alih Teknologi Informasi), seminar tentang kebaharian, konservasi penyu, dan diakhiri dengan pelepasan tukik.

Seminar Festival Penyu menghadirkan beberapa narasumber yang mengusung tema Lautku Masa Depanku oleh Danlanal DIY, Kembali ke Laut dengan Lestarikan Penyu oleh Suadi, Ph.D dari Departemen Perikanan UGM, Pramuka Istimewa “Generasi Milenial Generasi Cinta Penyu” oleh Kak Duta dari Kapal Pemuda Nusantara, dan Bijak Mengelola Laut oleh Kepala Loka PSPL Serang. 

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan festival penyu ini, LRMPHP menampilkan display teknologi ALTIH (mobil alat transportasi ikan hidup) dan ALTIS-2 (alat transportasi ikan segar dengan kendaraan roda 2). Pada sesi gemar ikan, LRMPHP melaksanakan coaching clinic dalam pembuatan tahu tuna sekaligus memperkenalkan teknologi ALPINDEL (alat pengisi adonan sistem handel). Coaching clinic dipandu oleh I Made Susi Erawan dihadapan ratusan peserta festival penyu yang hadir. Dalam penjelasaanya disampaikan bahwa ALPINDEL digunakan untuk membantu pengisian adonan produk fish jelly yang sehat, aman, dan bergizi karena terbuat dari material food grade. Beberapa peserta yang mencoba pengujian ALPINDEL ini mengaku cukup mudah menggunakan alat ini dan membantu dalam pengisian adonan tahu tuna. 

Peserta coaching clinic menyampaikan testimoninya setelah mencoba ALPINDEL

Read More

LRMPHP Terima PKL SMK N 1 Temanggung

Penerimaan siswa/i PKL SMK N 1 Temanggung di Aula LRMPHP

Sebagai salah satu bentuk pelayanan publik, Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan kembali menerima siswa/i PKL dari SMK Negeri 1 Temanggung, 4 Juli 2022. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara LRMPHP dan SMK N 1 Temanggung pada tanggal 25 Mei 2022 tentang rencana pelaksanaan magang di LRMPHP untuk mendukung pengembangan sekolah menengah kejuruan berbasis kompetensi yang link and match dengan industri dan instansi pemerintah. 

Kegiatan PKL diikuti oleh 6 siswa/i Kelas XIII/Tingkat IV Kompetensi Keahlian Agroindustri dan Kompetensi Keahlian Kimia Analisis. Siswa/i tersebut dijadwalkan melaksanakan kegiatan PKL selama 6 bulan terhitung mulai tanggal 4 Juli – 31 Desember 2022.

Kepala LRMPHP, Luthfi Assadad dalam sambutan penerimaan siswa/i PKL ini berharap kegiatan PKL berjalan dengan lancar dan dapat dijadikan bekal untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi maupun bekerja. Sementara itu Kepala Tata Usaha LRMPHP, Afris Syahada berpesan untuk selalu mematuhi tata tertib dan memanfaatkan fasilitas yang diperolah selama pelaksanaan PKL. “Selama PKL, siswa/i akan mendapatkan berbagai fasilitas sepert ruang untuk beraktivitas, akses internet, computer, printer, fotokopi dan juga tempat tinggal di guest house LRMPHP, ” jelasnya.

Dalam penerimaan kegiatan PKL ini juga disampaikan sosialisasi layanan magang/penelitian nol rupiah/tidak dipungut beaya. Ketua Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) LRMPHP, Tri Nugroho Widianto menyampaikan hal ini sebagai salah satu wujud nyata terhadap pembangunan ZI WBK/WBBM di lingkungan LRMPHP sekaligus implementasi KEPUTUSAN PIMPINAN PENYELENGGARA PELAYANAN LRMPHP NOMOR: 27/BRSDMKP-LRMPHP/OT.210/II/2022 TENTANG STANDAR PELAYANAN MAGANG DAN PENELITIAN SISWA/MAHASISWA.Tim UPG dibentuk dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi di lingkungan Kementerian Keluatan dan Perikanan (KKP), serta melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Siswa/i PKL selanjutnya berkeliling melihat sarpras yang ada di LRMPHP diantaranya laboratorium kimia, pengolahan, sensori, workshop, ruang display alsinkan hasil riset LRMPHP, sekaligus orientasi pengenalan peralatan dan fungsi serta mekanisme kerjanya.

Orientasi siswa/i PKL SMK N 1 Temanggung di LRMPHP

Read More