Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan penghargaan kepada tiga tokoh inspirasi Ekonomi Biru pada puncak acara peringatan Hari Laut Sedunia di Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat (9/6/2023).
Penghargaan diberikan kepada Presiden Ke-4 Indonesia Alm KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Menteri Kelautan dan Perikanan pertama Alm Sarwono Kusmaatmadja, serta Prof. Hasjim Djalal, Diplomat dan Pakar Hukum Laut yang mewujudkan pengakuan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan.
"Penghargaan ini sebagai wujud terima kasih dan apresiasi KKP kepada tokoh inspirasi karena sangat berjasa dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia di tingkat nasional dan juga global," ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono usai menyerahkan penghargaan kepada keluarga para tokoh.
Menteri Trenggono mengutarakan kekagumannnya kepada tokoh-tokoh inspiratif tersebut. Semuanya dianggapnya sebagai guru, khususnya dalam melakukan transformasi tata kelola sektor kelautan dan perikanan Indonesia.
"Saya menghormati betul kepada Gus Dur. Begitu juga dengan Pak Sarwono dan Prof Hasjim," akunya.
Putri Gusdur Yenny Wahid yang menerima penghargaan, menyampaikan apresiasinya kepada KKP. Semasa menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Gus Dur dikenal memiliki visi jauh ke depan dengan menggagas pembentukan sebuah departemen baru dalam Kabinet Persatuan Nasional yaitu Departemen Eksplorasi Laut pada tahun 1999 sebagai cikal bakal berdirinya Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Departemen ini bertugas mengawal tata kelola kelautan dan perikanan yang maju dan berkelanjutan. Hal tersebut merupakan gebrakan yang menggeser paradigma pembangunan yang waktu itu masih berorientasi terestrial. Keputusan Gusdur telah berdampak terhadap terangkatnya isu kelautan sebagai mainstream pembangunan ekonomi nasional.
"Ini hal yang sangat kami apresiasi dan menjadi semangat, menjadi sebuah bukti bahwa cita dan visi Gus Dur untuk mewujudkan sektor kemaritiman sebagai salah satu tongkak perekonomian Indonesia, juga tonggak strategi diplomasi baru bagi Indonesia. Sektor kemaritiman akan terus dikembangkan di Indonesia, dan menjadi kuatan dalam menjadikan Indonesia negara yang punya kekuatan ekonomi besar di dunia," ungkap Yenny.
Sementara itu Prof Hasjim melalui video juga menyampaikan rasa terima kasih atas pemberian penghargaan sebagai Tokoh Inspirasi Ekonomi Biru. Prof Hasjim dikenal sebagai pelaku sejarah yang tercatat sebagai salah satu arsitek UNCLOS yang disahkan PBB pada 10 Desember 1982.
Bersama dengan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, Prof Hasim Djalal turut memperjuangkan kepentingan Indonesia seperti yang diamanatkan oleh Deklarasi Juanda.
"Saya menghargai penghargaan yang diberikan kepada orang-orang yang dianggap berjuang kesatuan Nusantara. Nusantara itu tidak hanya darat, tapi juga laut, dan udara. Makanya selama puluhan terakhir ini, kita sudah sangat aktif sekali memperjuangkan kedaulatan kita di laut dan dan di permukaan. Itu sudah diakui oleh dunia internasional," ujarnya Prof. Hasjim.
Rasa terima kasih juga disampaikan putra almarhum Menteri Kelautan dan Perikanan pertama Sarwano Kusumaatmadja, Krisnan Kusumaatmadja. Ayahnya diakuinya sebagai sosok yang peduli dengan sektor kelautan dan perikanan yang ditunjukkan dengan berbagai aksi nyata.
"Apa yang beliau pedulikan ditunjukkan dengan aksi-aksi nyata. Beliau berani mengambil tindakan atau keputusan yang pada masanya mungkin baru, tapi bisa dipakai sampai di masa depan," ungkap Krisnan.
Sarwono Kusumaatmadja merupakan politisi sekaligus teknokrat lintas zaman yang mendorong pembahasan RUU Kelautan. UU Kelautan memberikan amanat pembangunan kelautan dan perikanan dengan pendekatan Ekonomi Biru.
Sebagai informasi, KKP menggelar sejumlah kegiatan di Kota Batam pada 8 dan 9 Juni 2023 untuk memperingati tiga hari besar di bidang kelautan dan perikanan, yakni Hari Laut Sedunia, Hari Perlawanan terhadap IUU Fishing, serta Hari Segitiga Terumbu Karang.
Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya FGD tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di laut. Lalu aksi penyegelan kegiatan reklamasi ilegal dan penyegelan 20 ton ikan impor yang peruntukannya menyalahi aturan, serta peninjauan lokasi pencemaran limbah di perairan Tanjung Bemban.
Sumber : kkp