PELATIHAN

LRMPHP telah banyak melakukan pelatihan mekanisasi perikanan di stakeholder diantaranya yaitu Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR), Kelompok Pembudidaya Ikan, Pemerintah Daerah/Dinas Terkait, Sekolah Tinggi/ Universitas Terkait, Swasta yang memerlukan kegiatan CSR, Masyarakat umum, dan Sekolah Menengah/SMK

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

LRMPHP sebagai UPT Badan Riset dan SDM KP melaksanakan riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 81/2020

Tugas Pokok dan Fungsi

Melakukan tugas penelitian dan pengembangan strategis bidang mekanisasi proses hasil perikanan di bidang uji coba dan peningkatan skala teknologi pengolahan, serta rancang bangun alat dan mesin untuk peningkatan efisiensi penanganan dan pengolahan hasil perikanan

Kerjasama

Bahu membahu untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dengan berlandaskan Ekonomi Biru

Sumber Daya Manusia

LRMPHP saat ini didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 20 orang dengan latar belakang sains dan engineering.

Senin, 19 Juni 2023

Kunjungan Kepala BRSDM KP di LRMPHP

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, I Nyoman Radiarta mengunjungi Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan 17 Juni 2023. Kehadiran Kepala BRSDM KP disambut oleh Kepala LRMPHP, Luthfi Assadad beserta seluruh pegawai LRMPHP.

Pada kunjungannya tersebut, Kepala BRSDM KP berkesempatan melihat kondisi sarana dan prasarana, penataan aset dan berdiskusi dengan para pegawai LRMPHP. Kepala BRSDM KP juga meninjau progres penataan ruang pelayanan publik LRMPHP. Penataan ruang pelayanan ini menindaklanjuti arahan Kepala BRSDM KP diacara Rakernis BRSDM KP di Bali. 

Penataan ruang pelayanan publik ini merupakan salah satu upaya untuk mendukung kinerja UPT serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima dengan tersedianya prasarana dan sarana yang memadai sesuai Peraturan Menteri  KKP Nomor 15 tahun 2021 tentang pelayanan publik di lingkungan KKP.

Dalam diskusi dengan para pegawai LRMPHP, Kepala BRSDM KP menyampaikan perlunya mencermati perubahan struktur organisasi terkini pasca terbitnya Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2023. “Transformasi BRSDM KP menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) ini berdampak pada tugas dan fungsi utama pada UPT, khususnya UPT yang berbasis riset. Oleh karena itu, perlunya penguatan setiap UPT dalam mendukung implementasi program prioritas KKP seperti Smart Fisheries Village (SFV), Vocational Goes to Actors (VOGA), pelatihan dan sertifikasi, serta Ocean Institute of Indonesia (OII), " jelasnya. 


Minggu, 18 Juni 2023

KKP Tetapkan 22 Lokasi Smart Fisheriess Village

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) menetapkan 22 lokasi Smart Fisheries Village (SFV) di beberapa wilayah di Indonesia untuk mendukung implementasi program prioritas berbasis ekonomi biru.

Penetapan lokasi SFV BRSDM terlaksana berdasarkan Surat Keputusan Kepala BRSDM Nomor 156 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Desa Perikanan Cerdas/ Smart Fisheries Village BRSDM Tahun 2023.

“Pada tahun 2023, BRSDM telah menetapkan 10 lokasi SFV berbasis desa dan 12 lokasi SFV berbasis UPT yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia, dengan mengangkat komoditas unggulan dari masing-masing wilayah tersebut,” terang Kepala BRSDM, I Nyoman Radiarta.

Disampaikan bahwa SFV merupakan konsep pembangunan desa perikanan berbasis teknologi informasi dan manajemen tepat guna. Terdapat dua konsep pembangunan SFV yakni SFV berbasis Desa dan SFV berbasis Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pembangunan SFV tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga pada tatanan sosial dan kelembagaannya sehingga daya saing desa meningkat dan terjadi peningkatan kapasitas SDM. Melalui program ini, BRSDM menargetkan peningkatan ekonomi masyarakat, serta kegiatan produksi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Lebih lanjut Nyoman menerangkan, sepuluh lokasi SFV berbasis desa tersebut berada di Desa Linau, Maje, Kota Kaur, Bengkulu, dengan komoditas utama Gurita; Desa Mangunegara, Mrebet, Kab. Purbalingga, Jateng,  dengan komoditas utama Nila; Desa Ajakkang, Soppeng Riaja, Kab. Barru, Sulsel, dengan komoditas utama Udang dan Bandeng; Desa Poka, Teluk Ambon, Maluku, dengan komoditas utama Kuwe; serta Desa Nagari Ranah Koto Tinggi, Koto Balingka, Kab. Pasaman Barat, Sumbar, dengan kegiatan usaha Wisata Bahari.

Selain itu terdapat di Desa Sumberdodol, Panekan, Kab. Magetan, Jatim, dengan komoditas utama Koi; Desa Panembangan, Cilongok, Kab. Banyumas, Jateng, dengan komoditas utama Mina Padi; Desa Kendalbulur, Boyolangu, Kab. Tulungagung, Jatim, dengan komoditas utama Patin; Desa Sungai Dua, Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Kalsel, dengan komoditas utama Patin; dan Desa Kawali, Kab. Ciamis, Jabar dengan komoditas utama Nila dan Nilem.

Sementara itu 12 lokasi SFV berbasis UPT berada di lnstalasi Pengembangan Sumber Daya Air Laut (IPSAL) Pamekasan, UPT Pusat Riset Kelautan, dengan kegiatan utama Usaha Garam; Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) di Desa Mariana, Banyuasin, dengan komoditas utama Nila dan Gabus; BRPPUPP di Desa Patra Tani, Muara Enim, dengan kegiatan utama Konservasi Ikan Lokal; Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan (BBRBLPP) Gondol, dengan kegiatan usaha Marikultur; serta Balai Riset Pemulaiaan Ikan (BRPI) Sukamandi, dengan kegiatan utama Pemuliaan Ikan Budidaya.

Lokasi lainnya, terdapat di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) Bogor, dengan kegiatan utama Budidaya Ikan Air Tawar; Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK) Wakatobi, dengan kegiatan utama Teknologi Kelautan Terintegrasi; Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) Depok, dengan komoditas utama Ikan Hias; Loka Riset Budidaya Rumput laut (LRBRL) Gorontalo, dengan komoditas utama Rumput Laut; Politeknik KP Jembrana, dengan komoditas utama Udang Vaname; dan Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) Kampus Serang, dengan komoditas utama Udang Vaname.

Nyoman menjelaskan Program SFV sendiri telah dirilis Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono sejak tahun 2022. Program ini dilatarbelakangi oleh upaya  mengimplementasikan tugas dan fungsi BRSDM di masyarakat. Karenanya, dalam SFV mengkolaborasikan seluruh konsep, tugas dan fungsi BRSDM, dari pendidikan melalui kegiatan Teaching Factory (TEFA), pelatihan, penyuluhan, sertifikasi, serta penerapan inovasi, teknologi dan digitalisasi.

“Dalam mengembangkan SFV Desa, kami berkolaborasi dengan seluruh perangkat desa, masyarakat, pemerintah daerah, stakeholder serta civitas akademika. Jadi tidak hanya KKP yang masuk. Karena kami menghindari image membawa bantuan, tapi kami membawa suatu pengungkit untuk membangun desa menjadi desa cerdas atau desa pintar bersama-sama guna meningkatkan perekonomian desa,” lanjutnya.

Sementara itu, dalam pengembangan SFV UPT, optimalisasi aset menjadi kunci utama. Tujuannya yakni mengoptimalkan aset yang dimiliki, agar dapat dimanfaatkan masyarakat luas, untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dalam pelaksanaanya, pengembangan SFV Desa, contohnya di Desa Panembangan sebagai pilot project, BRSDM tidak hanya fokus pada pengembangan mina padi dari hulu ke hilir, tapi juga melihat potensi penggerak ekonomi menjadi kawasan wisata. Dengan mengusung nama wisata Svarga Minapadi, SFV Desa Panembangan kini tengah merasakan dampak meningkatnya perekonomian desa.

 


Sumber : kkp


Sabtu, 17 Juni 2023

Perwakilan LRMPHP Hadiri Rapat Koordinasi Kegiatan Saka Bahari DIY Tahun 2023

Perwakilan LRMPHP menghadiri rapat koordinasi kegiatan Saka Bahari Tahun 2023 di Dinas Kelautan dan Perikanan D.I. Yogyakarta, 16 Juni 2023. Kegiatan yang dihadiri seluruh anggota Saka Bahari DIY dibuka oleh Sekertaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi D.I. Yogyakarta, Fitrianto Noorcahyo. 

Dalam paparannya beliau menjelaskan hasil program dan kegiatan Saka Bahari DIY dari Dinas Kelautan dan Perikanan D.I. Yogyakarta yang telah berhasil dicapai sepanjang tahun 2022 dan rencana keseluruhan dari masing-masing satker yang telah dipaparkan pada pertemuan sebelumnya. Beberapa rencana kegiatan Saka Bahari 2023 dengan PIC dari DKP Provinsi D.I. Yogyakarta diantaranya rapat koordinasi dengan Pinsaka Daerah, kegiatan kolaborasi antar saka untuk pengembangan kampung pramuka di masing-masing kwarcab, karang Pamitan Nasional Tahun 2023, temu Saka daerah Kwarda DIY, pendampingan kegiatan internal Saka ditingkat daerah, penyegaran Mabisaka dan Pinsaka tingkat daerah Kwarda DIY berupa Giat Family Gathering Saka Bahari, Festival Pramuka Jogja di Bumi Perkemahan Babarsari, dan Gita Laut di Gunungkidul.


Pada kesempatan ini, seluruh anggota Saka Bahari yang hadir diminta kontribusi, ide, dan pendapatnya terkait rencana kegiatan tersebut. LRMPHP yang diwakili oleh Tri Nugroho Widianto dan Afris Syahada memberikan masukannya terkait kegiatan kolaborasi antar saka untuk pengembangan kampung pramuka di masing-masing Kwarcab. "Rencana kegiatan kolaborasi Ini merupakan peluang bagi Instruktur LRMPHP untuk melakukan pelatihan dengan materi kegiatan disesuaikan dengan yang dimiliki oleh LRMPHP Bantul, " jelasnya.

Kontribusi lainnya yang diusulkan LRMPHP yaitu dalam pelaksanaan pameran  dan juga pelatihan kegiatan untuk kegiatan Festival Pramuka Jogja dan Gita Laut. Alat-alat riset LRMPHP akan dibawa ke pameran disesuaikan dengan tema kegiatan pameran, sedangkan beberapa tema pelatihan yang  diusulkan oleh LRMPHP diantaranya pelatihan pembuatan nori dari rumput laut, pelatihan pengolahan produk hasil kelautan dan perikanan. Selain itu LRMPHP juga mengusulkan beberapa alat peraga pameran, seperti alat uji kesegaran ikan berbasis android, alat transportasi ikan hidup (ALTIH) dan alat transportasi ikan segar (ALTIS)

Fitrianto Noorcahyo sebagai pimpinan rapat mengharapkan kontribusi maksimal dari LRMPHP Bantul demi suksesnya kegiatan. Sebelum rapat koordinasi diakhiri, pimpinan rapat mengingatkan kembali updating kepengurusan Pinsaka dan Minsaka Saka Bahari Yogyakarta untuk mengantisipasi pegawai mutasi, pension dan promosi. Pada satker LRMPHP hingga Juni 2023, belum ada perubahan anggota kepengurusan di Pinsaka dan Minsaka tersebut sehingga tidak dimintakan nama baru.

Rabu, 14 Juni 2023

Perwakilan LRMPHP Hadiri Pertemuan MPHPI di Yogyakarta

Perwakilan LRMPHP menghadiri pertemuan dengan anggota Masyarakat Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia (MPHPI) di Departemen Perikanan Fakultas Pertanian UGM, 14 Juni 2023. Kegiatan dalam rangka rapat koordinasi anggota MPHPI wilayah D.I.Yogyakarta, dihadiri Ketua Umum MPHPI, Prof. Dr.  Nurjannah dari Institut Perikanan Bogor, Wakil Sekjen MPHPI, Taufik Hidayat, S.Pi, M.Si, Staf Pengajar Departemen Perikanan UGM, Prof. Amir Husni, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat, staf pengajar Universitas Ageng Tirtayasa, dan perwakilan LRMPHP.

Pada kesempatan tersebut, Ketua MPHPI kembali menyampaikan kilas balik pendirian MPHPI, dimana pada awal pendirian ada tiga institusi terkait bidang pengolahan perikanan yang terlibat yaitu dari akademisi (IPB, UGM, UNPAD, UNSRI, Unibraw, UN Gorontalo), lembaga riset (BRKP) dan pemerintahan (Ditjen P2HP). Hingga saat ini MPHPI telah berkembang menjadi organisasi profesi yang menaungi bidang pengolahan dari hulu hingga ke hilir. 

Beberapa poin penting yang dibahas dalam pertemuan ini terkait pencapaian kerja MPHPI, seperti kegiatan ngobar (ngobrol bareng) menjadi kegiatan favorit dengan pembahasan yang tepat sasaran selama masa pandemi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya seri ngobar yang telah dilaksanakan dan antusiasme peserta selama kegiatan. Anggota MPHPI yang hadir juga mendorong agar MPHPI memiliki peran dalam penentuan standardisasi kurikulum pengajaran di Fakultas Perikanan di seluruh Indonesia.

Selain paparan hasil program dan kegiatan yang telah berhasil dicapai MPHPI, pertemuan juga membahas rencana kegiatan MPHPI tahun 2023 berupa seminar nasional dan internasional pada bulan September 2023 di Riau. Diharapkan para anggota dapat berkontribusi berupa penyampaian makalah internasional maupun nasional untuk penerbitan Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan (JPHPI) yang dikelola MPHPI sejak tahun 2010 dan saat ini dalam tahap proses akreditasi scopus 


Jumat, 09 Juni 2023

KKP Beri Penghargaan kepada Tiga Tokoh Inspirasi Ekonomi Biru

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan penghargaan kepada tiga tokoh inspirasi Ekonomi Biru pada puncak acara peringatan Hari Laut Sedunia di Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat (9/6/2023).

Penghargaan diberikan kepada Presiden Ke-4 Indonesia Alm KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Menteri Kelautan dan Perikanan pertama Alm Sarwono Kusmaatmadja, serta Prof. Hasjim Djalal, Diplomat dan Pakar Hukum Laut yang mewujudkan pengakuan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan.

"Penghargaan ini sebagai wujud terima kasih dan apresiasi KKP kepada tokoh inspirasi karena sangat berjasa dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia di tingkat nasional dan juga global," ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono usai menyerahkan penghargaan kepada keluarga para tokoh.

Menteri Trenggono mengutarakan kekagumannnya kepada tokoh-tokoh inspiratif tersebut. Semuanya dianggapnya sebagai guru, khususnya dalam melakukan transformasi tata kelola sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

"Saya menghormati betul kepada Gus Dur. Begitu juga dengan Pak Sarwono dan Prof Hasjim," akunya.

Putri Gusdur Yenny Wahid yang menerima penghargaan, menyampaikan apresiasinya kepada KKP. Semasa menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Gus Dur dikenal memiliki visi jauh ke depan dengan menggagas pembentukan sebuah departemen baru dalam Kabinet Persatuan Nasional yaitu Departemen Eksplorasi Laut pada tahun 1999 sebagai cikal bakal berdirinya Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Departemen ini bertugas mengawal tata kelola kelautan dan perikanan yang maju dan berkelanjutan. Hal tersebut merupakan gebrakan yang menggeser paradigma pembangunan yang waktu itu masih berorientasi terestrial. Keputusan Gusdur telah berdampak terhadap terangkatnya isu kelautan sebagai mainstream pembangunan ekonomi nasional.

"Ini hal yang sangat kami apresiasi dan menjadi semangat, menjadi sebuah bukti bahwa cita dan visi Gus Dur untuk mewujudkan sektor kemaritiman sebagai salah satu tongkak perekonomian Indonesia, juga tonggak strategi diplomasi baru bagi Indonesia. Sektor kemaritiman akan terus dikembangkan di Indonesia, dan menjadi kuatan dalam menjadikan Indonesia negara yang punya kekuatan ekonomi besar di dunia," ungkap Yenny.

Sementara itu Prof Hasjim melalui video juga menyampaikan rasa terima kasih atas pemberian penghargaan sebagai Tokoh Inspirasi Ekonomi Biru. Prof Hasjim dikenal sebagai pelaku sejarah yang tercatat sebagai salah satu arsitek UNCLOS yang disahkan PBB pada 10 Desember 1982.

Bersama dengan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, Prof Hasim Djalal turut memperjuangkan kepentingan Indonesia seperti yang diamanatkan oleh Deklarasi Juanda.

"Saya menghargai penghargaan yang diberikan kepada orang-orang yang dianggap berjuang kesatuan Nusantara. Nusantara itu tidak hanya darat, tapi juga laut, dan udara. Makanya selama puluhan terakhir ini, kita sudah sangat aktif sekali memperjuangkan kedaulatan kita di laut dan dan di permukaan. Itu sudah diakui oleh dunia internasional," ujarnya Prof. Hasjim.

Rasa terima kasih juga disampaikan putra almarhum Menteri Kelautan dan Perikanan pertama Sarwano Kusumaatmadja, Krisnan Kusumaatmadja. Ayahnya diakuinya sebagai sosok yang peduli dengan sektor kelautan dan perikanan yang ditunjukkan dengan berbagai aksi nyata.

"Apa yang beliau pedulikan ditunjukkan dengan aksi-aksi nyata. Beliau berani mengambil tindakan atau keputusan yang pada masanya mungkin baru, tapi bisa dipakai sampai di masa depan," ungkap Krisnan.

Sarwono Kusumaatmadja merupakan politisi sekaligus teknokrat lintas zaman yang mendorong pembahasan RUU Kelautan. UU Kelautan memberikan amanat pembangunan kelautan dan perikanan dengan pendekatan Ekonomi Biru.

Sebagai informasi, KKP menggelar sejumlah kegiatan di Kota Batam pada 8 dan 9 Juni 2023 untuk memperingati tiga hari besar di bidang kelautan dan perikanan, yakni Hari Laut Sedunia, Hari Perlawanan terhadap IUU Fishing, serta Hari Segitiga Terumbu Karang.

Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya FGD tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di laut. Lalu aksi penyegelan kegiatan reklamasi ilegal dan penyegelan 20 ton ikan impor yang peruntukannya menyalahi aturan, serta peninjauan lokasi pencemaran limbah di perairan Tanjung Bemban.


Sumber : kkp

 


Rabu, 07 Juni 2023

KKP Hadirkan Program SFV untuk Desa Produktif di Gelaran Penas XVI 2023

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) siap menghadirkan program Smart Fisheries Village (SFV) pada gelaran akbar Pekan Nasional (Penas) XVI di Padang, Sumatera Barat pada 10-15 Juni 2023. Desa-desa unggulan di Indonesia diharapkan dapat mengadaptasi program tersebut untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Penas merupakan ajang yang baik bagi KKP untuk mempromosikan dan menyosialisasikan Program Prioritas Berbasis Ekonomi Biru. BRSDM mencoba mengimplementasikannya melalui Program Strategis BRSDM KP yakni SFV dan Vocational Goes to Actors (Voga) dengan menghadirkan Mini SFV dan Balai Pelatihan SFV,” terang Kepala BRSDM, I Nyoman Radiarta, pada talkshow Bincang Bahari 'Menuju Penas Petani Nelayan XVI 2023 – Gelar Teknologi dan Aquaculture Expo’, di Media Center KKP, Selasa (6/6/2023).

Mini SFV yang KKP hadirkan pada Penas XVI 2023 mengadopsi pertanian dan perikanan serta komoditas lokal yang disebut minapadi atau mina holtikultura. Di samping itu juga terdapat Balai Pelatihan SFV yang menyajikan saung tematik berisi coaching clinic dalam hal budidaya, pengolahan produk, kesehatan ikan, dan beragam materi terkait lainnya. Balai Pelatihan SFV juga akan mengakomodir Program Kampung Nelayan Maju (Kalaju) dan Kampung Perikanan Budidaya (KPB), yang merupakan salah satu Program Prioritas KKP.

KKP juga memeriahkan acara yang berlangsung di Lanud Sutan Sjahrir itu melalui kegiatan humaniora berupa lomba mewarnai, menggambar, kuis berhadiah, dan kegiatan menarik lainnya, yang bertujuan untuk menyosialisasikan Program Strategis BRSDM serta Program Prioritas KKP.

Seluruh Eselon I juga akan terlibat bersama untuk menyukseskan peran KKP dalam Penas  2023. Dukungan Eselon I lainnya juga akan terimplementasi pada pelatihan tematik dan pameran yang terselenggara, yg menyajikan berbagai inovasi.

“Dengan hadirnya Mini SFV dan Balai Pelatihan SFV, tentunya kita berharap hal ini dapat menjadi satu percontohan dan pengungkit ketersedian pangan untuk masyarakat, pangan untuk desa,  dan pangan untuk keluarga,” tutur Nyoman.

Nyoman melanjutkan, SFV sudah berhasil diimplementasikan BRSDM KP di beberapa lokasi, contohnya di Desa Panembangan, Banyumas, dan sudah terbukti dapat memberikan pengungkit ekonomi, tidak hanya dari sisi perikanan ataupun pertanian tapi juga dari sisi pariwisata.

“Mari kita jalin kolaborasi bersama untuk melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan,” tegas Nyoman.

Pada Bincang Bahari KKP, Kepala Kesekretariatan Panitia Penyelenggara Penas Petani Nelayan XVI, Hermanto, menuturkan bahwa melalui Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) diharapkan ada peran besar KKP bersama Kementan secara bersama mendukung kegiatan KTNA. Pihaknya juga berharap KTNA terlibat dalam hal penyusunan kebijakan KP dan menjadi mitra dalam hal apapun berkait dengan sektor KP.

“Melalui Penas kita harap terwujud peningkatan kompetensi SDM, sehingga petani dan nelayan dapat lebih berkembang dan mandiri untuk dapat meningkatkan usaha, bisnis dan menguasai teknologi,” ucapnya.

Narasumber lainnya pada Bincang Bahari KKP yakni Lailina Zarmi Putri, yang merupakan Ketua Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) Riak Manapi. Dikatakan bahwa pihaknya akan ikut serta berperan aktif menyukseskan gelaran Penas XVI 2023 melalui keikutsertaan dalam mengisi stand bazar dengan menyajikan beragam produk olahan perikanan.

Pekan Nasional Petani Nelayan merupakan forum pertemuan petani nelayan dan petani hutan sebagai wadah kegiatan belajar mengajar, tukar menukar informasi, pengalaman serta pengembangan kemitraan dan jejaring kerjasama antara para petani nelayan dan petani hutan, peneliti, penyuluh, pihak swasta dan pemerintah sehingga dapat membangkitkan semangat, tanggungjawab serta kemandirian sebagai pelaku utama pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan kegairahan petani nelayan dan petani hutan serta masyarakat pelaku agribisnis dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan melalui kemitraan yang saling menguntungkan.



Sumber : kkp


Senin, 29 Mei 2023

KKP dan Case Western Reverse University Sepakati Kerja Sama Pengembangan SDM

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan perikanan (BRSDM) dan Case Western Reverse University (CWRU) menyepakati akan kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia. Kesepakatan kedua belah pihak dituangkan dalam penandatanganan Letter of Intent (LoI). 

LoI tentang kerja sama pendidikan, saintifik, dan pengembangan kapasitas SDM tersebut ditandatangani oleh Kepala BRSDM Dr. I Nyoman Radiarta dan Vice Provost for International Affairs CWRU Dr. David Fleshler, pada Selasa (23/5), di kampus CWRU, Cleveland, AS.

LoI menyepakati 7 ruang lingkup kerja sama diantara kedua belah pihak. Pertama, manajemen dan teknologi pendidikan. Kedua, pelatihan kewirausahaan dan penciptaan usaha. Ketiga, kajian akademik di bidang ilmu-ilmu sosial, kajian sosial-ekonomi, antropologi dan kajian budaya Asia. Keempat, ilmu dan teknik lingkungan, seperti oseanografi, kimia akuatik, kualitas air, dan teknik umum. Kelima, biologi dan bioteknologi, seperti biologi akuatik, parasitologi, ichthyology, dan genetika. Keenam, pertukaran pelajar dan sarjana melalui sekolah/program perkemahan musim panas di Indonesia dan AS. Terakhir, pengembangan dana bersama.

"BRSDM saat ini sedang gencar bermitra dengan berbagai lembaga pendidikan dalam dan luar negeri sebagai upaya transformasi kelembagaan, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan untuk mendukung program prioritas pembangunan KKP melalui Ekonomi Biru," ujar Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta.

Semenatara itu, David Fleshler menyambut baik niat dan komitmen kerja sama kedua belah pihak. David mengatakan bahwa sama seperti BRSDM, CWRU saat ini juga dalam proses mengembangkan pendidikan untuk memperluas bidang pendidikan yang ada saat ini. Walaupun CWRU selama ini fokus di bidang Public Health dan Engineering, CWRU sangat tertarik untuk bekerja sama dengan satuan pendidikan BRSDM untuk bidang kelautan dan perikanan, khususnya budaya dan sosio-ekonomi maritim di Indonesia.

Hasil diskusi kedua pihak juga menyepakati sejumlah langkah konkret yang akan dilakukan dalam pelaksanaan kerja sama ke depan. Hal tersebut termasuk kerja sama dalam manajemen dan teknologi pendidikan, pengembangan kurikulum dan modul akademik, jaringan antar siswa serta pengembangan kerja sama strategi link and match dengan entitas swasta, perusahaan pemangku kepentingan lainnya.

Selain melakukan penandatangan LoI dan diskusi pembahasan kerja sama, para delegasi BRSDM juga melakukan peninjauan lingkungan kampus CWRU. Kedua pihak melakukan pembahasan untuk menciptakan suasana kampus yang asri, kondusif, ramah lingkungan dan kekeluargaan guna memfasilitasi self-development para mahasiswa dan menumbuhkan rasa kecintaan terhadap almamater.

Kunjungan juga dilakukan ke Think Box, a full- service innovation center, di CWRU. Para delegasi BRSDM berdiskusi dengan Direktur Executive Larry Sears dalam rangka benchmarking pengembangan dan pengelolaan teaching factory yang mengakomodir kegiatan praktik nyata dan menstimulasi kreatifitas para mahasiswa dalam menciptakan inovasi.

Selain ke CWRU dan MSU, pada kunjungan kerja ke AS kali ini, delegasi BRSDM juga melakukan kunjungan ke universitas AS lainnya, yaitu Kent State University (KSU) untuk melakukan kerja sama. Pemilihan universitas-universitas tersebut didasarkan kepada keunggulan komparatif masing-masing universitas yang dapat menjadi pengungkit penyelenggaran pendidikan dan pelatihan di BRSDM.

Kerja sama dengan universitas-universitas tersebut sejalan dengan visi pengembangan SDM di era Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Sebelumnya Menteri Trenggono juga mendorong transformasi tata kelola pendidikan dan pengembangan SDM di KKP agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan nasional dan global.

 


Sumber : kkp