Neptune Tv KKP Hadir di Biznet IPTV

Program dokumenter Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Neptune Tv kini hadir di layanan televisi interaktif Biznet IPTV. Kolaborasi KKP dan Biznet semakin mengoptimalkan penyebarluasan informasi sektor kelautan dan perikanan kepada masyarakat luas.

"Kerja sama KKP dan Biznet ini merupakan langkah maju dalam upaya penyebarluasan informasi sektor kelautan dan perikanan ke tengah masyarakat," ungkap Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik Doni Ismanto dalam siaran resmi KKP di Jakarta. 

Neptune Tv merupakan satu dari berbagai program publikasi yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai sarana penyebarluasan informasi. Program ini berupa tayangan dokumenter yang dikemas semenarik mungkin dengan durasi minimal 26 menit. 

Sepanjang tahun 2022, KKP sudah memproduksi 76 tayangan yang dapat disaksikan di akun Youtube resmi kementerian, Maxstream, dan channel IndiHome.

Doni menambahkan, kehadiran Neptune Tv di Biznet IPTV yang akan tayang perdana pada 3 Agustus nanti diharapkan menjadi pilihan program informasi maupun literasi bagi masyarakat, khususnya pelanggan Biznet.

Kerja sama ini menurutnya, sekaligus menjadi tantangan bagi KKP dalam menyajikan tayangan dokumenter yang berkualitas, baik dari sisi visual maupun materi yang disampaikan.

"Seperti yang disampaikan Pak Menteri, sektor kelautan dan perikanan itu besar sekali potensinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, bahkan yang kaitannya dengan masalah-masalah global seperti perubahan iklim dan ketahanan pangan. Jadi sudah seyogyanya informasi di sektor ini disampaikan seluas-luasnya kepada masyarakat, entah itu mengenai kehidupan nelayan, pembudidaya sampai ke bagaimana sih tata kelola kelautan dan perikanan itu sendiri," paparnya.

Dokumenter Neptune Tv akan tayang di Channel Lifestyle HD Biznet IPTV setiap hari Kamis pukul 20.00 WIB dengan episode baru setiap minggunya. Kehadiran program Neptune Tv juga diharapkan dapat memperluas jangkuan pelanggan Biznet di Indonesia.

“Kami mendukung upaya Kemetrian Kelautan dan Perikanan khususnya dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Karena itu, Biznet sebagai perusahaan infrastruktur digital terintegrasi di Indonesia sangat mengapresiasi kehadiran program dokumenter Neptune Tv KKP di Biznet IPTV, karena program ini tidak hanya merupakan karya anak bangsa, namun juga merupakan program yang mengedukasi masyarakat khususnya mengenai sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Selain itu, kehadiran program Neptune Tv KKP ini juga dapat menambah variasi program di Biznet IPTV yang telah ada sebelumnya. Kami berharap kerja sama ini dapat menjadi suatu usaha dalam menghadirkan program yang berkualitas, informatif dan juga edukatif baik bagi pelanggan Biznet IPTV maupun masyarakat Indonesia,” ujar Adi Kusma, President Director Biznet.

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI 

Tentang Biznet

Biznet merupakan perusahaan infrastruktur digital terintegrasi di Indonesia, menyediakan layanan Internet, Data Center, Cloud Computing dan IPTV. Kami memiliki komitmen untuk membangun infrastruktur modern dengan tujuan mengurangi kesenjangan digital Indonesia dengan negara berkembang lainnya. Biznet memiliki dan mengoperasikan jaringan Fiber Optic tercanggih dan data center terbesar di Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut mengenai perusahaan silakan kunjungi biznetnetworks.com.

Tentang Biznet IPTV

Layanan TV interaktif yang menghadirkan program hiburan terkini dengan kualitas 4K terbaik dan dapat diakses menggunakan jaringan The New Biznet Fiber. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Biznet IPTV silakan kunjungi biznetiptv.com.

Sumber ; kkp

Read More

KKP & Prefektur Miyagi Jepang Jalin Kerja Sama Pengembangan SDM

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Prefektur Miyagi Jepang menyatakan ketertarikannya untuk bekerja sama dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) kelautan dan perikanan dengan fokus penyiapan Specified Skilled Workers (SSW) atau pekerja terampil khusus.

Kedua pihak sepakat untuk menandatangani kerja sama tersebut di tahun ini. Hal tersebut diungkapkan saat KKP melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) menerima audiensi Gubernur Prefektur Miyagooi Yoshihiro Murai, di Kantor Pusat BPPSDM, Gambir, Jakarta.

Pada audiensi tersebut dibahas mengenai perkenalan dari Prefektur Miyagi, termasuk gambaran pekerja Indonesia di sana, dan rencana pemberian dukungan Pemerintah Prefektur Miyagi untuk peningkatan kapasitas SDM Indonesia hingga berstatus Specified Skilled Workers (SSW) atau pekerja terampil khusus yang siap bekerja di Prefektur Miyagi dengan hak, keselamatan kerja dan perlindungan hukum.

"Indonesia dan Jepang, khususnya Prefektur Miyagi, dari sisi potensi sektor perikanan memiliki kesamaan karakteristik termasuk penangkapan ikan komersial, akuakultur, dan pengelolaan sumber daya kelautan yang menyediakan beragam produk untuk pasar domestik dan internasional. Kesamaan ini menjadi kekuatan Indonesia dan Prefektur Miyagi untuk bekerja sama di bidang pertukaran tenaga kerja untuk membantu mempertahankan industri perikanan di Jepang dan mendukung pengembangan SDM di sektor perikanan Indonesia," ujar Kepala Badan I Nyoman Radiarta.

"Hal ini pula menjadi faktor pendukung yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari delapan negara ASEAN yang mendapat prioritas pengiriman tenaga kerja terampil tertentu ke Jepang. Hal ini tentu menjadi peluang yang baik bagi Indonesia sebagai negara dengan jumlah SDM usia produktif yang besar," tambah Nyoman.

Nyoman mengatakan, pihaknya telah menghasilkan banyak lulusan yang telah tersebar di luar negeri, seperti Amerika Serikat, Panama, Peru, Argentina, Portugal, Arab Saudi, Sri Lanka, Malaysia, Taiwan, Jepang, Korea, Brunei Darussalam, Timor Leste, dan Australia. Sebanyak 982 orang di antaranya bekerja di sektor perikanan di Jepang. 

"Angka ini menunjukkan besarnya permintaan Jepang terhadap pekerja SSW Indonesia. Di sisi lain, hal ini juga mengharuskan kita untuk mengetahui keberadaan, kondisi, kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi mereka," ungkap Nyoman. 

Karena itu, Nyoman juga mengusulkan kerja sama terutama bagi pencapaian kelayakan lulusan untuk bekerja di Jepang level 1 dan 2 SSW meliputi pelatihan bahasa dan budaya Jepang, magang di perusahaan Jepang agar memenuhi persyaratan menjadi SSW. Diusulkan juga dalam kerja sama ini mekanisme ketertelusuran berdasarkan data base bagi Warga Negara Indonesia di sektor perikanan Jepang untuk memberikan perlindungan hukum dan menjamin keselamatan selama bekerja di Jepang, serta link and match strategi dengan universitas, entitas swasta, perusahaan, pemangku kepentingan lainnya untuk mempromosikan bisnis, ilmiah, dan kemitraan.

Nyoman juga mendorong penandatanganan kesepakatan dengan Prefektur Miyagi dan mendorong implementasi pertukaran pelajar, dosen dan tenaga kependidikan melalui program Summer School dari Jepang ke Indonesia dan sebaliknya.

Hal senada juga diungkapkan Gubernur Prefektur Miyagi, Yoshihiro Murai yang menyampaikan bahwa pihaknya membutuhkan SDM Indonesia untuk bekerja di sektor perikanan di Jepang. Disampaikannya, saat ini peserta magang di Jepang yang terbanyak adalah Vietnam dan Indonesia, dengan jumlah yang hampir sama. Ke depannya, Indonesia dapat menyusul melebihi Vietnam. 

Karena itu pihaknya menyampaikan ketertarikannya untuk bermitra dengan BPPSDM, baik dalam jangka pendek, menegah, maupun panjang. Ia juga mendorong percepatan penandatangan kerja sama dengan BPPSDM dalam waktu dekat.

Sementara itu, Anggota DPRD Prefektur Miyagi Kazuyoshi Hatakeyama mengatakan, Jepang memiliki teknologi canggih di sektor perikanan, akan tetapi memiliki jumlah SDM yang sangat terbatas, terutama untuk usia muda. Sementara Indonesia, dikatakannya memiliki jumlah SDM perikanan yang banyak, sehingga diharapkan SDM Indonesia tersebut dapat bekerja di sektor perikanan Jepang, khususnya di Prefektur Miyagi.

Menurut Yoshihiro Murai, turut serta pada pertemuan ini tiga orang Anggota DPRD Prefektur Miyagi, yang seharusnya tidak dapat hadir karena kesibukan yang sangat padat menjelang pemilihan dewan legislatif. Namun demikian, mereka meninggalkan kesibukan tersebut, karena sangat ingin berkunjung ke Indonesia guna membahas kerja sama ini. 

Sevanyak 17 delegasi Prefektur Miyagi tampak antusias mengikuti audiensi dengan KKP. Perwakilan tersebut terdiri dari Gubernur Prefektur Miyagi beserta jajaran pemerintah dan DPRD Prefektur Miyagi, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia, dan PT. OS Selnajaya. Setelah pertemuan audiensi tersebut, selanjutnya kedua pihak akan mendiskusikan secara internal dan saling berkoordinasi untuk segera menyusun naskah kerja sama beserta rencana aksinya guna ditandatangani di tahun ini.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendukung kerja sama antara KKP dengan Jepang bagi sektor kelautan dan perikanan. "Jepang-Indonesia punya kesamaan sebagai negara bahari. Jepang punya keunggulan dari sisi teknologi yang bisa kita kerjasamakan," ungkap Menteri Trenggono.

Sumber : kkp

Read More

LRMPHP Terima Siswa PKL SMK N 1 Tanjungsari

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan menerima siswa Praktek Kerja Lapangan (PKL) dari SMK Negeri 1 Tanjungsari Gunungkidul, 1 Agustus 2023. Penerimaan PKL ini menindaklanjuti  Surat Nomor : 421/359 tanggal 4 Mei 2023 tentang Permohonan Tempat PKL di LRMPHP, sekaligus tindak lanjut implementasi kesepakatan bersama yang diinisiasi kedua belah pihak tentang kemitraan dalam rangka pelatihan dan pengembangan sekolah menengah kejuruan berbasis kompetensi yang link and match dengan industri.

Pada tahun 2023 ini, SMK N 1 Tanjungsari mengirimkan 2 siswanya dari Program Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan (TPHPi) atas nama Aulia Pramesti Damarwati (NIS. 211214) dan  Choirul Iqhbal Hanafi (NIS. 211212)  selama 2 bulan mulai 1 Agustus hingga 30 September 2023.

Koordinator Pelayanan Teknis LRMPHP, Tri Nugroho Widianto mewakili Kepala LRMPHP menyambut baik kegiatan ini sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sejalan dengan program prioritas Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP). 

Sementara itu Kepala Tata Usaha LRMPHP, Afris Syahada yang ikut hadir dalam penerimaan siswa PKL ini berpesan agar selalu mematuhi tata tertib di LRMPHP dan memanfaatkan berbagai fasilitas yang diperoleh selama kegiatan.

Dalam rangkaian penerimaan siswa PKL ini, para siswa  selanjutnya diajak berkeliling melihat sarpras LRMPHP seperti perpustakaan, laboratorium kimia, laboratoium pengolahan, laboratorium sensori, workshop, ruang display alsinkan, sekaligus orientasi pengenalan peralatan dan fungsi serta mekanisme kerjanya.

Read More

KKP dan Jeju National University Korea Siapkan Sister Program Pendidikan Vokasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) dan Jeju National University (JNU) membahas Sister Program pendidikan vokasi perikanan. Hal tersebut sebagai tindak lanjut implementasi Memorandum of Understanding (MoU) atau Kesepakatan Bersama diantara kedua belah pihak.

“Mengingat BPPSDM dan JNU memiliki MoU yang aktif dan bahwa Korea telah lama menjadi mitra Indonesia di sektor kelautan dan perikanan serta mengingat fakta bahwa kelautan dan perikanan adalah industri yang berkembang di kedua negara, kami sangat tertarik untuk menindaklanjuti MoU kami dengan kemungkinan area yang dapat kami jelajahi lebih lanjut,” ujar Kepala Badan I Nyoman Radiarta saat menandatangani Minutes of Meeting dengan Dean Office of International Affairs JNU Moonjae Cho di JNU. 

Nyoman juga menyampaikan kedua pihak ingin bekerja sama dalam pengembangan manajemen pendidikan vokasi kelautan dan perikanan, Ocean Institute of Indonesia, serta program pelatihan Bahasa Korea. Kedua pihak sepakat untuk membahas lebih lanjut kemungkinan Sister Program untuk menjadi satuan pendidikan vokasi perikanan global dan profesional. 

"Salah satu yang ingin kita ingin dorong adalah rencana pembentukan program Young Students Collaboration for Research (Kerja Sama Pemuda untuk Penelitian) bagi jenjang sarjana dan magister melalui program double degree atau sister program", terang Nyoman. 

Lebih lanjut Nyoman mengatakan terkait penyelenggaran program double degree di Korea dan Indonesia maupun pertukaran pelajar dan tenaga pengajar. Para Pihak akan melanjutkan diskusi secara lebih rinci untuk menentukan kegiatan praktis bagi kerja sama tersebut dan merundingkan syarat dan ketentuan kerja sama di bawah MoU yang telah ditandatangani. 

Selain itu, melalui sister program ini Nyoman juga berharap para peserta didik dan alumni satuan pendidikan KKP dapat melakukan magang dan bekerja di perusahaan Korea dengan terlebih dahulu dibekali pelatihan Bahasa Korea. Sementara itu, Korea membutuhkan tenaga teknis di lapangan untuk kegiatan budidaya perikanan dari Indonesia. 

“Kami mengundang Profesor Lee, Profesor Cho, dan Profesor Hanil ke Indonesia untuk berdiskusi lebih rinci tentang keberlanjutan kerja sama ini,” Pungkas Nyoman. 

Sebagai informasi, MoU antara BPPSDM dan JNU ditandatangani pada 14 September 2022 di Jeju, yang disaksikan secara langsung oleh Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko, Duta Besar Indonesia untuk Korea Gandi Sulistiyanto, serta Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri. 

Dalam kegiatan di JNU, Kepala BBPSM melakukan pertemuan dengan Dean Office of International Affairs dan Dean Office of Education Innovation serta Dean of Office of Industry-Academic Research Young-Don Lee. Director General of JNU Technology Licensing and Commercialization Center June-Ho Kim. 

Upaya peningkatan kualitas SDM terus digeber di era kepemimpinan Menteri Sakti Wahyu Trenggono. KKP telah melakukan sejumlah kerja sama dengan universitas terkemuka untuk memperkuat pengembangan SDM dan pembentukan OII.

Sumber : kkp

Read More

KKP Kawal Standar Keamanan Pangan Produk Perikanan Melalui Codex

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengawal standar keamanan pangan produk perikanan melalui Codex Indonesia untuk dirumuskan dalam Codex International berdasarkan Joint FAO/WHO Food Standards Programme.

Hal tersebut dilakukan mengingat 5 program prioritas KKP sesuai dengan semangat Codex International yang mendorong penguatan standar internasional untuk keamanan pangan.

"Blueprint the future of Codex yang mencakup perubahan strategis Codex, khususnya tentang food safety dan fair trade sangat penting untuk dibahas," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya, Jumat (28/7/2023).

Sebagai organisasi internasional yang menangani standar pangan, Codex memiliki mandat untuk mengembangkan standar pangan internasional dalam rangka melindungi kesehatan konsumen dan memastikan terjadinya praktik yang adil. Standar Codex secara umum telah menjadi acuan bagi perdagangan internasional sebagai pemenuhan jaminan mutu dan keamanan pangan.

Di Indonesia sendiri, standar Codex telah diadopsi dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) dan peraturan perundang-undangan. Khusus di sektor perikanan tertuang dalam Undang-Undang Perikanan (UU No 31 Tahun 2004, UU No 45 Tahun 2009, UU No 11 Tahun 2020, UU No 6 Tahun 2023), Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2015 dan No 27 Tahun 2021, serta SNI Produk Perikanan.

Dalam mendukung implementasi Codex, telah dibentuk Komite Nasional (Komnas) Codex untuk merumuskan dan menyusun kebijakan makro pengelolaan Codex Indonesia sebagai bahan rekomendasi kebijakan strategis bagi Indonesia. "Terutama terkait dengan isu keamanan pangan yang dibahas dalam forum Codex," tutur Budi.

Budi menegaskan keamanan pangan menjadi prasyarat pangan, sehingga manfaat pangan akan dirasakan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan gizi agar hidup lebih aktif dan sehat, serta dapat membantu tumbuh-kembangnya anak-anak.

"Karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia jadi keamanan pangan sangatlah penting," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Budi mengajak Kementerian/Lembaga dan para pakar untuk bersama – sama mengawal program kebijakan hilirisasi yang digagas pemerintah. Karena hal ini sangat penting mengingat terdapat perubahan proses bisnis dari yang selama ini secara umum bahan baku langsung diekspor menjadi produk yang telah diolah dan/atau memiliki nilai tambah terlebih dahulu baru dijual.

"Ini tentu membutuhkan pengawalan dari segi keilmuan dan standardisasi," urai Budi.

Sebagai informasi, KKP menjadi tuan rumah pertemuan Rapat Komnas Codex Indonesia yang ke-2 yang berlangsung pada 20 Juli 2023 dan dihadiri 100 orang yang terdiri dari anggota Komnas Codex, Mirror Committee dan perwakilan dari Kementerian/Lembaga. Kegiatan tersebut dibuka oleh Dirjen PDSPKP dan selanjutnya rapat dipimpin oleh kepala BSN selaku ketua Komnas Codex Indonesia.

Sebelumya, Menteri kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut penjaminan mutu produk perikanan harus dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari produksi hingga produk sampai ke tangan konsumen.

Sumber : kkp

Read More

KKP Cetak Hattrick di Top GPR Award

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencetak hattrick di ajang TOP GPR Award, setelah kembali meraih penghargaan tersebut pada acara penanugerahan yang berlangsung Rabu 26 Juli 2023.

KKP membawa pulang Top GPR Award 2023 pada kategori Kementerian, atas prestasi membangun digital public relations.

"Alhamdulillah KKP kembali dipercaya mendapat penghargaan dari GPR Institute. Ini yang ketiga kalinya secara beruntun atau hattrick dari tahun 2021," ungkap Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto dalam siaran resmi KKP, Kamis (27/7/2023).

Doni mengatakan, public relation memiliki peran besar dalam mendukung percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Untuk itu, KKP selalu melakukan inovasi, termasuk mengoptimalkan keberadaan teknologi digital dalam menyebarluaskan informasi sektor kelautan dan perikanan ke tengah masyarakat.

Pihaknya juga terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang public relation, sehingga program-program komunikasi yang dirancang berkualitas dan menjawab kebutuhan. Begitu pun dengan informasi yang disajikan kepada pihak eksternal maupun internal KKP menjadi lebih menarik dan kekinian sehingga bisa menjangkau lintas usia dan kalangan.

"Keberhasilan ini tentu tidak lepas dari kerja tim yang solid di KKP. Mudah-mudahan prestasi ini bisa kami pertahankan, tentunya dengan terus melakukan inovasi-inovasi," pungkas Doni.

Sementara itu, Director GPR Institute Arief Munajad SE menerangkan tujuan penyelenggaraan Top GPR Award 2023 untuk memberikan apresiasi kepada humas pemerintah yang telah berhasil menjalankan program kehumasan untuk membangun komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.

Penghargaan Top GPR Award diharapkannya dapat meningkatkan citra, reputasi dan kepercayaan terhadap penerima penghargaan di ranah publik, serta mendorong insan humas pemerintah menghasilkan program-program yang memberi dampak positif bagi masyarakat.

“Saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah meraih penghargaan 3rd Top GPR Award 2023. Acara ini upaya kami mengembangkan humas pemerintah yang adaptif, kolaboratif dan inovatif dalam peradaban negara-negara maju," terang Arief.

Penilaian pemberian penghargaan Top GPR Award 2023 dilaksanakan pada Maret hingga Mei 2023. Penilaian mengacu kepada tiga parameter penilaian, yaitu Digital Awareness Aspect, Digital Media & Website Aspect, dan Social Media Aspect.

 

Sumber : kkp

Read More

KKP dan Pukyong National University Kerja Sama Kembangkan Ocean Institute of Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) menggandeng Pukyong National University (PKNU) dalam pengembangan Ocean Institute of Indonesia (OII). Kerja sama tersebut juga merupakan salah satu upaya mendukung implementasi program ekonomi biru. 

Kolaborasi tersebut tertuang dalam penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Kepala Badan, I Nyoman Radiarta dengan President of PKNU, Jang Young-soo, dan penandatanganan dan Implementing Arrangement (IA) sebagai dokumen tindaklanjut kerja sama oleh Kepala Badan dengan Dean College of Fisheries PKNU, Park Wongyu, pada 24 Juli 2023, di PKNU, Busan, Korea Selatan. 

Nyoman menyampaikan bahwa OII merupakan transformasi Satuan Pendidikan (Satdik) KKP yang menjadi salah satu program strategis BPPSDM KP. OII diharapkan dapat meningkatkan standar layanan dan fasilitas belajar, standar mutu, pertukaran pelajar dan pengajar antar perguruan tinggi, kerja sama dan kemitraan dengan lembaga pendidikan, serta meningkatkan akreditas institusi pendidikan.

“Korea telah lama menjadi mitra Indonesia di sektor kelautan dan perikanan dan mengingat fakta bahwa kelautan dan perikanan merupakan industri yang berkembang di kedua negara, tentu kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk mengembangkan manajemen pendidikan dan teknologi serta mengembangkan kurikulum dan modul akademik yang menjawab kebutuhan industri perikanan untuk lulusan yang terampil, kompetitif dan berwawasan lingkungan,” terang Nyoman.

“Kolaborasi ini juga sejalan dalam membangun kurikulum interaktif kegiatan ekstrakurikuler dan merangsang pengembangan diri siswa, termasuk pertukaran budaya Indonesia – Korea dan pembelajaran bahasa. Di samping itu juga dapat memperluas strategi dengan entitas swasta, perusahaan pemangku kepentingan lainnya untuk mempromosikan perihal bisnis, objek ilmiah hingga kemitraan,” lanjutnya.

Nyoman pun berharap lulusan Satdik KKP dapat terserap lebih banyak memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri Korea Selatan. Di mana hingga tahun 2023, terdapat 45 lulusan Satdik KP yang bekerja di Korea.

“Kami berharap jumlah ini dapat meningkat di masa mendatang, karena kami yakin Indonesia dan Korea memiliki banyak kesamaan karakteristik dalam industri perikanan,” tegasnya.

President of PKNU, Jang Young-Soo, pun menyambut baik dan mendukung rencana BPPSDM dalam upaya mengembangkan OII dan siap dalam melakukan sinergi bersama ke depannya.

“Kerja sama ini merupakan upaya positif guna meningkatkan sektor pendidikan yang akan berujung pada peningkatan kualitas SDM. Selain itu, juga sebagai wujud kolaborasi akademisi dan pemerintah dalam menyelesaikan setiap persoalan pembangunan,” ucap Jang Young-soo.

Penandatanganan MoU dihadiri Provost of international Affairs PKNU, Kim Hyun-Woo; Vice Provost of International Affairs, Kim Seon-Joo; Director of Office of International Affairs, Ha Byung-Jeom; Tem Manager of International Relations Team, Jeong Ji-Yoon; Emeretus Professor of PKNU; hingga perwakilan dari BPPSDM KP.

Sementara itu, dalam penandatangan Implementing Arrangement dengan Dean College of Fisheries Science PKNU, Kepala Badan menuturkan, kolaborasi yang terlaksana dapat berbentuk sister programs; sister classes; training for trainers; dan pertukaran kuliah dengan topik khusus di berbagai bidang, seperti Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, Mesin Perikanan dan Teknologi Penangkapan Ikan, Penyuluhan Perikanan, Teknologi Budidaya dan Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan, Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Pengelolaan perhotelan, rekreasi dan wisata bahari, Studi sosial budaya dan bahasa Korea – Indonesia, Desain komunikasi visual dan jurnalisme visual termasuk desain dan pengembangan web, Program pertukaran pelajar/cendekiawan, dan Pengembangan dana bersama.

Kolaborasi BPPSDM KP dan The College of Fisheries Sciences ini juga diharap dapat membuka peluang kerja sama baru dengan Korea Selatan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan Institusi Pendidikan KP di Indonesia dengan skema Official Development Assistance (ODA) framework.

“Dengan kiprah PKNU yang telah berhasil mengembangkan World Fisheries University dan International Graduates Fisheries Science serta rekam jejak dukungan kepada negara sahabat melalui program ODA Sustainable Fisheries, dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan tidak hanya untuk pengembangan SDM, namun juga bagi peningkatan standardisasi mutu pendidikan pada satuan pendidikan lingkup KKP,” ucap Nyoman.

Hadir dalam pertemuan tersebut Professor KOICA-PKNU International Graduate Program of. Fisheries Science (IGFS), dalam rangka diskusi benchmarking program pertukaran pelajar dan magang satuan pendidikan lingkup KKP dan ASEAN. Sebagai tindak lanjut dari kerja sama tersebut, Kepala Badan turut mengudang pihak PKNU untuk dapat datang ke Indonesia, melihat langsung pengembangan SDM di Ocean Institute of Indonesia, guna meningkatkan pengembangan Insitusi Pendidikan KKP. 

Di akhir kesempatan, Kepala Badan I Nyoman Radiarta, beserta rombongan, berkesempatan meninjau fasilitas pendidikan yang dimiliki PKNU, seperti asrama mahasiswa, perpustakaan, dan fasilitas olahraga, yang sekiranya dapat diadopsi dan diterapkan di Indonesia.

Sebagai informasi, The College of Fisheries Sciences, PKNU, telah lama menjadi motor penggerak untuk kemajuan ilmu dan budidaya perikanan sejak didirikan pada tahun 1941. Selama bertahun-tahun, perguruan tinggi tersebut telah memfasilitasi pemanfaatan dan distribusi pengetahuan Ilmu Perikanan. Fakultas Ilmu Perikanan memupuk para pemimpin dunia ilmu perikanan yang akan berkontribusi pada kemajuan ilmu perikanan melalui penelitian dan teoretis, studi teknologi, yang mencakup seluruh jajaran ilmu perikanan.

 

Sumber : kkp

Read More