Instruktur LRMPHP Menjadi Narasumber Kegiatan Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan di Gunungkidul

Instruktur Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan menghadiri  kegiatan Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan Angkatan VII (POKIR) tahun 2023 di Desa Betoro Lor, Karangasem, Ponjong, Gunungkidul. Kegiatan yang diadakan pada 2 Agustus 2023 merupakan Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam Satu Daerah Kab/Kota yang diadakan oleh dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Kegiatan dihadiri oleh Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul, Noor Ichsan, Penyuluh Perikanan Kab. Gunungkidul, Danang Suryo Kusuma Aji, dan para peserta pelatihan dari Dusun Betoro Lor, Kalurahan Karangasem. 

Pelatihan pengolahan hasil perikanan tentang pembuatan olahan patin yaitu ikan patin bakar dan soup ikan patin menghadirkan narasumber Ibu Yosef dari Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia (PPJI). Selain pelatihan dalam bentuk praktek, pada kesempatan ini juga diberikan sosialisasi Perda No 3 Tahun 2016 tentang Keamanan Pangan, Kandungan Gizi Ikan dan Manfaatnya, Potensi Perikanan dan Rencana Kerja Penyuluhan.

LRMPHP menghadirkan  Instruktur Muda, Koko Kurniawan sebagai narasumber yang menyampaikan paparan tentang Peranan Riset dan Mekanisasi dalam Pengembangan Hasil Perikanan. Dalam paparannya disampaikan dinamika reorganisasi terkini pasca terbitnya Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2023 dimana Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) bertransformasi menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) yang berdampak pada tugas dan fungsi utama pada UPT, khususnya UPT yang berbasis riset seperti LRMPHP. Tugas dan fungsi LRMPHP yang awalnya melakukan riset mekanisasi dibawah BRSDM KP, bertransformasi menuju fungsi pelatihan dibawah BPPSDM KP. “Kegiatan pelatihan ini sejalan dengan salah satu program prioritas KKP dalam mendukung implementasi program prioritas tersebut " jelasnya.  

Instruktur LRMPHP ini juga memaparkan tentang fungsi dan peran teknologi dalam pengolahan hasil perikanan. “Teknologi dibidang pengolahan hasil perikanan akan membantu pelaku usaha perikanan dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi dan kualitas produk yang dihasilkan, ”jelasnya. Selama paparan terlihat peserta sangat antusias terutama pada materi peralatan tepat guna hasil inovasi LRMPHP seperti mesin pemisah daging ikan, dan teknologi pengolahan fish jelly.

Read More

Neptune Tv KKP Hadir di Biznet IPTV

Program dokumenter Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Neptune Tv kini hadir di layanan televisi interaktif Biznet IPTV. Kolaborasi KKP dan Biznet semakin mengoptimalkan penyebarluasan informasi sektor kelautan dan perikanan kepada masyarakat luas.

"Kerja sama KKP dan Biznet ini merupakan langkah maju dalam upaya penyebarluasan informasi sektor kelautan dan perikanan ke tengah masyarakat," ungkap Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik Doni Ismanto dalam siaran resmi KKP di Jakarta. 

Neptune Tv merupakan satu dari berbagai program publikasi yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai sarana penyebarluasan informasi. Program ini berupa tayangan dokumenter yang dikemas semenarik mungkin dengan durasi minimal 26 menit. 

Sepanjang tahun 2022, KKP sudah memproduksi 76 tayangan yang dapat disaksikan di akun Youtube resmi kementerian, Maxstream, dan channel IndiHome.

Doni menambahkan, kehadiran Neptune Tv di Biznet IPTV yang akan tayang perdana pada 3 Agustus nanti diharapkan menjadi pilihan program informasi maupun literasi bagi masyarakat, khususnya pelanggan Biznet.

Kerja sama ini menurutnya, sekaligus menjadi tantangan bagi KKP dalam menyajikan tayangan dokumenter yang berkualitas, baik dari sisi visual maupun materi yang disampaikan.

"Seperti yang disampaikan Pak Menteri, sektor kelautan dan perikanan itu besar sekali potensinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, bahkan yang kaitannya dengan masalah-masalah global seperti perubahan iklim dan ketahanan pangan. Jadi sudah seyogyanya informasi di sektor ini disampaikan seluas-luasnya kepada masyarakat, entah itu mengenai kehidupan nelayan, pembudidaya sampai ke bagaimana sih tata kelola kelautan dan perikanan itu sendiri," paparnya.

Dokumenter Neptune Tv akan tayang di Channel Lifestyle HD Biznet IPTV setiap hari Kamis pukul 20.00 WIB dengan episode baru setiap minggunya. Kehadiran program Neptune Tv juga diharapkan dapat memperluas jangkuan pelanggan Biznet di Indonesia.

“Kami mendukung upaya Kemetrian Kelautan dan Perikanan khususnya dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Karena itu, Biznet sebagai perusahaan infrastruktur digital terintegrasi di Indonesia sangat mengapresiasi kehadiran program dokumenter Neptune Tv KKP di Biznet IPTV, karena program ini tidak hanya merupakan karya anak bangsa, namun juga merupakan program yang mengedukasi masyarakat khususnya mengenai sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Selain itu, kehadiran program Neptune Tv KKP ini juga dapat menambah variasi program di Biznet IPTV yang telah ada sebelumnya. Kami berharap kerja sama ini dapat menjadi suatu usaha dalam menghadirkan program yang berkualitas, informatif dan juga edukatif baik bagi pelanggan Biznet IPTV maupun masyarakat Indonesia,” ujar Adi Kusma, President Director Biznet.

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI 

Tentang Biznet

Biznet merupakan perusahaan infrastruktur digital terintegrasi di Indonesia, menyediakan layanan Internet, Data Center, Cloud Computing dan IPTV. Kami memiliki komitmen untuk membangun infrastruktur modern dengan tujuan mengurangi kesenjangan digital Indonesia dengan negara berkembang lainnya. Biznet memiliki dan mengoperasikan jaringan Fiber Optic tercanggih dan data center terbesar di Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut mengenai perusahaan silakan kunjungi biznetnetworks.com.

Tentang Biznet IPTV

Layanan TV interaktif yang menghadirkan program hiburan terkini dengan kualitas 4K terbaik dan dapat diakses menggunakan jaringan The New Biznet Fiber. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Biznet IPTV silakan kunjungi biznetiptv.com.

Sumber ; kkp

Read More

KKP & Prefektur Miyagi Jepang Jalin Kerja Sama Pengembangan SDM

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Prefektur Miyagi Jepang menyatakan ketertarikannya untuk bekerja sama dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) kelautan dan perikanan dengan fokus penyiapan Specified Skilled Workers (SSW) atau pekerja terampil khusus.

Kedua pihak sepakat untuk menandatangani kerja sama tersebut di tahun ini. Hal tersebut diungkapkan saat KKP melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) menerima audiensi Gubernur Prefektur Miyagooi Yoshihiro Murai, di Kantor Pusat BPPSDM, Gambir, Jakarta.

Pada audiensi tersebut dibahas mengenai perkenalan dari Prefektur Miyagi, termasuk gambaran pekerja Indonesia di sana, dan rencana pemberian dukungan Pemerintah Prefektur Miyagi untuk peningkatan kapasitas SDM Indonesia hingga berstatus Specified Skilled Workers (SSW) atau pekerja terampil khusus yang siap bekerja di Prefektur Miyagi dengan hak, keselamatan kerja dan perlindungan hukum.

"Indonesia dan Jepang, khususnya Prefektur Miyagi, dari sisi potensi sektor perikanan memiliki kesamaan karakteristik termasuk penangkapan ikan komersial, akuakultur, dan pengelolaan sumber daya kelautan yang menyediakan beragam produk untuk pasar domestik dan internasional. Kesamaan ini menjadi kekuatan Indonesia dan Prefektur Miyagi untuk bekerja sama di bidang pertukaran tenaga kerja untuk membantu mempertahankan industri perikanan di Jepang dan mendukung pengembangan SDM di sektor perikanan Indonesia," ujar Kepala Badan I Nyoman Radiarta.

"Hal ini pula menjadi faktor pendukung yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari delapan negara ASEAN yang mendapat prioritas pengiriman tenaga kerja terampil tertentu ke Jepang. Hal ini tentu menjadi peluang yang baik bagi Indonesia sebagai negara dengan jumlah SDM usia produktif yang besar," tambah Nyoman.

Nyoman mengatakan, pihaknya telah menghasilkan banyak lulusan yang telah tersebar di luar negeri, seperti Amerika Serikat, Panama, Peru, Argentina, Portugal, Arab Saudi, Sri Lanka, Malaysia, Taiwan, Jepang, Korea, Brunei Darussalam, Timor Leste, dan Australia. Sebanyak 982 orang di antaranya bekerja di sektor perikanan di Jepang. 

"Angka ini menunjukkan besarnya permintaan Jepang terhadap pekerja SSW Indonesia. Di sisi lain, hal ini juga mengharuskan kita untuk mengetahui keberadaan, kondisi, kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi mereka," ungkap Nyoman. 

Karena itu, Nyoman juga mengusulkan kerja sama terutama bagi pencapaian kelayakan lulusan untuk bekerja di Jepang level 1 dan 2 SSW meliputi pelatihan bahasa dan budaya Jepang, magang di perusahaan Jepang agar memenuhi persyaratan menjadi SSW. Diusulkan juga dalam kerja sama ini mekanisme ketertelusuran berdasarkan data base bagi Warga Negara Indonesia di sektor perikanan Jepang untuk memberikan perlindungan hukum dan menjamin keselamatan selama bekerja di Jepang, serta link and match strategi dengan universitas, entitas swasta, perusahaan, pemangku kepentingan lainnya untuk mempromosikan bisnis, ilmiah, dan kemitraan.

Nyoman juga mendorong penandatanganan kesepakatan dengan Prefektur Miyagi dan mendorong implementasi pertukaran pelajar, dosen dan tenaga kependidikan melalui program Summer School dari Jepang ke Indonesia dan sebaliknya.

Hal senada juga diungkapkan Gubernur Prefektur Miyagi, Yoshihiro Murai yang menyampaikan bahwa pihaknya membutuhkan SDM Indonesia untuk bekerja di sektor perikanan di Jepang. Disampaikannya, saat ini peserta magang di Jepang yang terbanyak adalah Vietnam dan Indonesia, dengan jumlah yang hampir sama. Ke depannya, Indonesia dapat menyusul melebihi Vietnam. 

Karena itu pihaknya menyampaikan ketertarikannya untuk bermitra dengan BPPSDM, baik dalam jangka pendek, menegah, maupun panjang. Ia juga mendorong percepatan penandatangan kerja sama dengan BPPSDM dalam waktu dekat.

Sementara itu, Anggota DPRD Prefektur Miyagi Kazuyoshi Hatakeyama mengatakan, Jepang memiliki teknologi canggih di sektor perikanan, akan tetapi memiliki jumlah SDM yang sangat terbatas, terutama untuk usia muda. Sementara Indonesia, dikatakannya memiliki jumlah SDM perikanan yang banyak, sehingga diharapkan SDM Indonesia tersebut dapat bekerja di sektor perikanan Jepang, khususnya di Prefektur Miyagi.

Menurut Yoshihiro Murai, turut serta pada pertemuan ini tiga orang Anggota DPRD Prefektur Miyagi, yang seharusnya tidak dapat hadir karena kesibukan yang sangat padat menjelang pemilihan dewan legislatif. Namun demikian, mereka meninggalkan kesibukan tersebut, karena sangat ingin berkunjung ke Indonesia guna membahas kerja sama ini. 

Sevanyak 17 delegasi Prefektur Miyagi tampak antusias mengikuti audiensi dengan KKP. Perwakilan tersebut terdiri dari Gubernur Prefektur Miyagi beserta jajaran pemerintah dan DPRD Prefektur Miyagi, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia, dan PT. OS Selnajaya. Setelah pertemuan audiensi tersebut, selanjutnya kedua pihak akan mendiskusikan secara internal dan saling berkoordinasi untuk segera menyusun naskah kerja sama beserta rencana aksinya guna ditandatangani di tahun ini.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendukung kerja sama antara KKP dengan Jepang bagi sektor kelautan dan perikanan. "Jepang-Indonesia punya kesamaan sebagai negara bahari. Jepang punya keunggulan dari sisi teknologi yang bisa kita kerjasamakan," ungkap Menteri Trenggono.

Sumber : kkp

Read More

LRMPHP Terima Siswa PKL SMK N 1 Tanjungsari

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan menerima siswa Praktek Kerja Lapangan (PKL) dari SMK Negeri 1 Tanjungsari Gunungkidul, 1 Agustus 2023. Penerimaan PKL ini menindaklanjuti  Surat Nomor : 421/359 tanggal 4 Mei 2023 tentang Permohonan Tempat PKL di LRMPHP, sekaligus tindak lanjut implementasi kesepakatan bersama yang diinisiasi kedua belah pihak tentang kemitraan dalam rangka pelatihan dan pengembangan sekolah menengah kejuruan berbasis kompetensi yang link and match dengan industri.

Pada tahun 2023 ini, SMK N 1 Tanjungsari mengirimkan 2 siswanya dari Program Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan (TPHPi) atas nama Aulia Pramesti Damarwati (NIS. 211214) dan  Choirul Iqhbal Hanafi (NIS. 211212)  selama 2 bulan mulai 1 Agustus hingga 30 September 2023.

Koordinator Pelayanan Teknis LRMPHP, Tri Nugroho Widianto mewakili Kepala LRMPHP menyambut baik kegiatan ini sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sejalan dengan program prioritas Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP). 

Sementara itu Kepala Tata Usaha LRMPHP, Afris Syahada yang ikut hadir dalam penerimaan siswa PKL ini berpesan agar selalu mematuhi tata tertib di LRMPHP dan memanfaatkan berbagai fasilitas yang diperoleh selama kegiatan.

Dalam rangkaian penerimaan siswa PKL ini, para siswa  selanjutnya diajak berkeliling melihat sarpras LRMPHP seperti perpustakaan, laboratorium kimia, laboratoium pengolahan, laboratorium sensori, workshop, ruang display alsinkan, sekaligus orientasi pengenalan peralatan dan fungsi serta mekanisme kerjanya.

Read More

KKP dan Jeju National University Korea Siapkan Sister Program Pendidikan Vokasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) dan Jeju National University (JNU) membahas Sister Program pendidikan vokasi perikanan. Hal tersebut sebagai tindak lanjut implementasi Memorandum of Understanding (MoU) atau Kesepakatan Bersama diantara kedua belah pihak.

“Mengingat BPPSDM dan JNU memiliki MoU yang aktif dan bahwa Korea telah lama menjadi mitra Indonesia di sektor kelautan dan perikanan serta mengingat fakta bahwa kelautan dan perikanan adalah industri yang berkembang di kedua negara, kami sangat tertarik untuk menindaklanjuti MoU kami dengan kemungkinan area yang dapat kami jelajahi lebih lanjut,” ujar Kepala Badan I Nyoman Radiarta saat menandatangani Minutes of Meeting dengan Dean Office of International Affairs JNU Moonjae Cho di JNU. 

Nyoman juga menyampaikan kedua pihak ingin bekerja sama dalam pengembangan manajemen pendidikan vokasi kelautan dan perikanan, Ocean Institute of Indonesia, serta program pelatihan Bahasa Korea. Kedua pihak sepakat untuk membahas lebih lanjut kemungkinan Sister Program untuk menjadi satuan pendidikan vokasi perikanan global dan profesional. 

"Salah satu yang ingin kita ingin dorong adalah rencana pembentukan program Young Students Collaboration for Research (Kerja Sama Pemuda untuk Penelitian) bagi jenjang sarjana dan magister melalui program double degree atau sister program", terang Nyoman. 

Lebih lanjut Nyoman mengatakan terkait penyelenggaran program double degree di Korea dan Indonesia maupun pertukaran pelajar dan tenaga pengajar. Para Pihak akan melanjutkan diskusi secara lebih rinci untuk menentukan kegiatan praktis bagi kerja sama tersebut dan merundingkan syarat dan ketentuan kerja sama di bawah MoU yang telah ditandatangani. 

Selain itu, melalui sister program ini Nyoman juga berharap para peserta didik dan alumni satuan pendidikan KKP dapat melakukan magang dan bekerja di perusahaan Korea dengan terlebih dahulu dibekali pelatihan Bahasa Korea. Sementara itu, Korea membutuhkan tenaga teknis di lapangan untuk kegiatan budidaya perikanan dari Indonesia. 

“Kami mengundang Profesor Lee, Profesor Cho, dan Profesor Hanil ke Indonesia untuk berdiskusi lebih rinci tentang keberlanjutan kerja sama ini,” Pungkas Nyoman. 

Sebagai informasi, MoU antara BPPSDM dan JNU ditandatangani pada 14 September 2022 di Jeju, yang disaksikan secara langsung oleh Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko, Duta Besar Indonesia untuk Korea Gandi Sulistiyanto, serta Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri. 

Dalam kegiatan di JNU, Kepala BBPSM melakukan pertemuan dengan Dean Office of International Affairs dan Dean Office of Education Innovation serta Dean of Office of Industry-Academic Research Young-Don Lee. Director General of JNU Technology Licensing and Commercialization Center June-Ho Kim. 

Upaya peningkatan kualitas SDM terus digeber di era kepemimpinan Menteri Sakti Wahyu Trenggono. KKP telah melakukan sejumlah kerja sama dengan universitas terkemuka untuk memperkuat pengembangan SDM dan pembentukan OII.

Sumber : kkp

Read More

KKP Kawal Standar Keamanan Pangan Produk Perikanan Melalui Codex

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengawal standar keamanan pangan produk perikanan melalui Codex Indonesia untuk dirumuskan dalam Codex International berdasarkan Joint FAO/WHO Food Standards Programme.

Hal tersebut dilakukan mengingat 5 program prioritas KKP sesuai dengan semangat Codex International yang mendorong penguatan standar internasional untuk keamanan pangan.

"Blueprint the future of Codex yang mencakup perubahan strategis Codex, khususnya tentang food safety dan fair trade sangat penting untuk dibahas," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya, Jumat (28/7/2023).

Sebagai organisasi internasional yang menangani standar pangan, Codex memiliki mandat untuk mengembangkan standar pangan internasional dalam rangka melindungi kesehatan konsumen dan memastikan terjadinya praktik yang adil. Standar Codex secara umum telah menjadi acuan bagi perdagangan internasional sebagai pemenuhan jaminan mutu dan keamanan pangan.

Di Indonesia sendiri, standar Codex telah diadopsi dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) dan peraturan perundang-undangan. Khusus di sektor perikanan tertuang dalam Undang-Undang Perikanan (UU No 31 Tahun 2004, UU No 45 Tahun 2009, UU No 11 Tahun 2020, UU No 6 Tahun 2023), Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2015 dan No 27 Tahun 2021, serta SNI Produk Perikanan.

Dalam mendukung implementasi Codex, telah dibentuk Komite Nasional (Komnas) Codex untuk merumuskan dan menyusun kebijakan makro pengelolaan Codex Indonesia sebagai bahan rekomendasi kebijakan strategis bagi Indonesia. "Terutama terkait dengan isu keamanan pangan yang dibahas dalam forum Codex," tutur Budi.

Budi menegaskan keamanan pangan menjadi prasyarat pangan, sehingga manfaat pangan akan dirasakan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan gizi agar hidup lebih aktif dan sehat, serta dapat membantu tumbuh-kembangnya anak-anak.

"Karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia jadi keamanan pangan sangatlah penting," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Budi mengajak Kementerian/Lembaga dan para pakar untuk bersama – sama mengawal program kebijakan hilirisasi yang digagas pemerintah. Karena hal ini sangat penting mengingat terdapat perubahan proses bisnis dari yang selama ini secara umum bahan baku langsung diekspor menjadi produk yang telah diolah dan/atau memiliki nilai tambah terlebih dahulu baru dijual.

"Ini tentu membutuhkan pengawalan dari segi keilmuan dan standardisasi," urai Budi.

Sebagai informasi, KKP menjadi tuan rumah pertemuan Rapat Komnas Codex Indonesia yang ke-2 yang berlangsung pada 20 Juli 2023 dan dihadiri 100 orang yang terdiri dari anggota Komnas Codex, Mirror Committee dan perwakilan dari Kementerian/Lembaga. Kegiatan tersebut dibuka oleh Dirjen PDSPKP dan selanjutnya rapat dipimpin oleh kepala BSN selaku ketua Komnas Codex Indonesia.

Sebelumya, Menteri kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut penjaminan mutu produk perikanan harus dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari produksi hingga produk sampai ke tangan konsumen.

Sumber : kkp

Read More

KKP Cetak Hattrick di Top GPR Award

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencetak hattrick di ajang TOP GPR Award, setelah kembali meraih penghargaan tersebut pada acara penanugerahan yang berlangsung Rabu 26 Juli 2023.

KKP membawa pulang Top GPR Award 2023 pada kategori Kementerian, atas prestasi membangun digital public relations.

"Alhamdulillah KKP kembali dipercaya mendapat penghargaan dari GPR Institute. Ini yang ketiga kalinya secara beruntun atau hattrick dari tahun 2021," ungkap Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto dalam siaran resmi KKP, Kamis (27/7/2023).

Doni mengatakan, public relation memiliki peran besar dalam mendukung percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Untuk itu, KKP selalu melakukan inovasi, termasuk mengoptimalkan keberadaan teknologi digital dalam menyebarluaskan informasi sektor kelautan dan perikanan ke tengah masyarakat.

Pihaknya juga terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang public relation, sehingga program-program komunikasi yang dirancang berkualitas dan menjawab kebutuhan. Begitu pun dengan informasi yang disajikan kepada pihak eksternal maupun internal KKP menjadi lebih menarik dan kekinian sehingga bisa menjangkau lintas usia dan kalangan.

"Keberhasilan ini tentu tidak lepas dari kerja tim yang solid di KKP. Mudah-mudahan prestasi ini bisa kami pertahankan, tentunya dengan terus melakukan inovasi-inovasi," pungkas Doni.

Sementara itu, Director GPR Institute Arief Munajad SE menerangkan tujuan penyelenggaraan Top GPR Award 2023 untuk memberikan apresiasi kepada humas pemerintah yang telah berhasil menjalankan program kehumasan untuk membangun komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.

Penghargaan Top GPR Award diharapkannya dapat meningkatkan citra, reputasi dan kepercayaan terhadap penerima penghargaan di ranah publik, serta mendorong insan humas pemerintah menghasilkan program-program yang memberi dampak positif bagi masyarakat.

“Saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah meraih penghargaan 3rd Top GPR Award 2023. Acara ini upaya kami mengembangkan humas pemerintah yang adaptif, kolaboratif dan inovatif dalam peradaban negara-negara maju," terang Arief.

Penilaian pemberian penghargaan Top GPR Award 2023 dilaksanakan pada Maret hingga Mei 2023. Penilaian mengacu kepada tiga parameter penilaian, yaitu Digital Awareness Aspect, Digital Media & Website Aspect, dan Social Media Aspect.

 

Sumber : kkp

Read More