Judul Program/Kegiatan Tahun 2023

 Judul/Program Kegiatan Tahun 2023 dapat dilihat di sini

Read More

Kartika Winta Apriliany

Read More

INFORMASI SETIAP SAAT

Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP)

• RUP TA 2012 - Versi Web
• RUP TA 2013 - Versi Web
• RUP TA 2014
• RUP TA 2015 (WEB RUP LKPP)
• RUP TA 2016
• RUP TA 2017  ---- Versi Web Sistem RUP LKPP di sini
• RUP TA 2018
• RUP TA 2019 (WEB RUP LKPP)
• RUP TA 2020
• RUP TA 2021
• RUP TA 2022
• RUP TA 2023

Renstra LRMPHP

• Renstra LRMPHP 2015 - 2019
• Renstra LRMPHP 2015 - 2019 ttd
• SK Renstra LRMPHP 2015 - 2019
• Renstra LRMPHP 2015 - 2019 Review 2019
• SK Renstra LRMPHP 2015 - 2019 Review 2019
• Renstra LRMPHP 2020 - 2024
• Review Renstra  LRMPHP 2020 - 2024
• Renstra LRMPHP 2021 - 2024
• Review Renstra LRMPHP 2021 - 2024
• Review Renstra LRMPHP 2021 - 2024 update 2022
• Review Renstra LRMPHP 2021 - 2024 update 2023

Read More

INFORMASI WAJIB BERKALA

 Profil LRMPHP :

• Sejarah, tugas dan fungsi, alamat, struktur organisasi
• Staff dan Alumni
• Sumber Daya Manusia

Informasi Keuangan LRMPHP :

• Laporan keuangan
• Rencana umum pengadaan
• Dokumen kontrak
• DIPA
• Dokumen PBJ

Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan :

• Renstra
• Perjanjian Kinerja
• Laporan Kinerja

Tata Cara Memperoleh Informasi Publik :

• Tata Cara Mengajukan Keberatan atas Permohonan Informasi Publik
• Form Permohonan Informasi
• Form Keberatan

Read More

KKP Gelar Wisuda Nasional Pertama di Monas

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar wisuda nasional pertama pada Selasa (29/8), di Lapangan Timur Monumen Nasional, Jakarta Pusat. Sebanyak 1.999 wisudawan yang berasal dari 11 satuan pendidikan tinggi padal 15 kampus yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia diwisuda oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Dalam wisuda tersebut, 968 orang hadir secara langsung dan 1.031 orang hadir secara daring. Adapun bidang  keahlian wisudawan antara lain pemanfaatan sumber daya perairan, penangkapan ikan, permesinan/mekanisasi perikanan, pengolahan hasil perikanan, akuakultur/budi daya ikan, pengelolaan sumber daya perairan, penyuluhan, teknologi kelautan, konservasi, dan ekowisata bahari.

"Bagaimana pemerintah memberikan peran yang begitu besar untuk membuat bangsanya menjadi bangsa yang unggul melalui satuan pendidikan dengan biaya yang tidak sedikit. Pendidikan yang kalian dapatkan adalah pendidikan vokasi yang menjadikan orang-orang yang ahli dan profesional pada bidangnya, yang mengisi kemerdekaan ini untuk bisa berperan aktif, dan sekaligus menunjukkan kepada dunia bahwa Anda-Anda semua adalah profesional ke depan yang bisa bersaing dan berkompetisi tingkat dunia," ujar Menteri Trenggono.

"Wisudawan dan taruna baru untuk terus belajar, agar di masa yang akan datang kita menguasai sektor budidaya yang berkelanjutan, tidak hanya bagaimana cara berbudidaya tapi sekaligus mampu menciptakan jenis-jenis pakan yang berkelanjutam dan menciptakan spesies-spesies perikanan budidaya yang memiliki nilai tambah yang tinggi. Itulah salah satu tujuan saudara dididik di sini tidak hanya menangkap ikan di laut tapi juga bagaimana pengembangan budidaya Indonesia dalam kurun waktu 5-10 tahun ke depan bisa menjadi champion atau juara di perikanan budidaya," tambahnya.

Menteri Trenggono juga menyampaikan, kualitas SDM unggul merupakan faktor penentu dan terpenting dalam mencapai keberhasilan program dan kebijakan ekonomi biru. Untuk itu, kualitas SDM harus menjadi yang utama untuk ditingkatkan dan dikembangkan.

"Arah kebijakan tinggi vokasi di KKP, diutamakan untuk tingkatkan kualitas SDM unggul, berintegritas, produktif, inovatif dan bertalenta global dalam bidang kelautan dan perikanan dengan penguatan karakter dan kedisiplinan, lulusan harus dapat ciptakan peluang usaha serta tingkatkan nilai kompetitif produk yang bisa diterima secara global. Lulusan satuan pendidikan adalah garda terdepan untuk memakmurkan Indonesia," tuturnya.

"Penerapan standar pendidikan tinggi kelas dunia harus diupayakan untuk mencapai status unggul sehingga lulusan dapat diakui di berbagai negara. Dengan diakui dari berbagai negara, lulusan satuan pendidikan KKP harus dapat mengubah lingkungannya, bermanfaat untuk lingkungannya, menciptakan pelaku utama yang unggul, andal, dan kompeten," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan (BRSDM) I Nyoman Radiarta dalam laporannya mengatakan, satuan pendidikan tinggi lingkup KKP menyelenggarakan Program Magister Terapan, Sarjana Terapan, Diploma III dan Diploma I. Jumlah peserta didik yang menempuh pendidikan saat ini sebanyak 8.291 orang, yang didominasi anak pelaku utama kelautan dan perikanan, antara lain nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pemasar ikan, serta petambak garam.

Para wisudawan tak hanya menerima ijazah tapi juga sertifikat kompetensi, seperti Sertifikat Basic Safety Training, ahli nautika dan teknika kapal penangkap ikan, keahlian teknik penangkapan ikan, keahlian permesinan perikanan, Cara Budidaya Ikan yang Baik, Manager Pengendali Mutu, Cara Pembenihan Ikan yang Baik, pembesaran dan pembenihan ikan, Hazard Analysis Critical Control Point, dan keahlian pengolahan hasil perikanan. 

"Hal ini, merupakan bukti komitmen KKP melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dalam mencetak lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi Kelautan dan Perikanan, siap kerja dan mampu bersaing secara nasional maupun Global. Komitmen dan keseriusan BPPSDM KP dilakukan melalui Transformasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang diintegrasikan melalui dua program terobosan yaitu VOGA atau Vocational Goes to Actors dan SFV atau Smart Fisheries Village," tutur Nyoman.

Ia juga mengatakan, wisudawan saat ini  sudah ada yang menjadi penggerak masyarakat dan berhasil mengembangkan inisiasi positif di sektor kelautan dan perikanan. Lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi Kelautan dan Perikanan sampai saat ini berjumlah 11.678 orang telah terserap di dunia kerja sebesar 8.303 orang (71,10%), Aparatur Sipil Negara sebesar 210 orang (1,80%), Lembaga Pendidikan 981 orang (8,40%), Wirausaha 1.168 orang (8,70%), dan sektor lainnya 1.016 orang (8,70%). 

Adapun para wisudawan yang mengikuti prosesi wisuda nasional tersebut berasal dari Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) Kampus Utama Jakarta 430 wisudawan, Politeknik Kelautan dan Perikanan (Politeknik KP) Sidoarjo 152 wisudawan, Politeknik KP Bitung 131 wisudawan, Politeknik KP Sorong 86 wisudawan, Politeknik KP Bone 229 wisudawan, Politeknik KP Karawang 94 wisudawan, Politeknik KP Kupang 145 wisudawan, Politeknik KP Pangandaran 90 wisudawan, Politeknik KP Dumai 83 wisudawan, Politeknik KP Jembarana 87 wisudawan, Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi 48 wisudawan, Politeknik AUP Kampus Aceh 98 wisudawan, Kampus Maluku 155 wisudawan, Kampus Pariaman 140 wisudawan, dan Kampus Lampung 31 wisudawan.

 

 

Sumber : kkp

Read More

KKP-Mozambik Sepakati Rencana Aksi Kerja Sama Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia (RI) dan Kementerian Laut, Perairan Darat dan Perikanan Republik Mozambik menyepakati Rencana Aksi sebagai implementasi Memorandum of Understanding (MoU) Kerja Sama Kelautan dan Perikanan termasuk di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia.

Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan (BRSDM) I Nyoman Radiarta, mewakili Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Interim Permanent Secretary Eugénio De Amarante António, mewakili Kementerian Laut, Perairan Darat, dan Perikanan dari pihak Mozambik, Senin (21/8), di Maputo, Mozambik.

PoA ini merupakan implementasi dari MoU yang telah ditandatangani antara KKP RI dan Kementerian Laut, Perairan Darat dan Perikanan Mozambik pada 2018, yang telah diperpanjang pada 2021, dan berlaku selama tiga tahun hingga 2024.

Ruang lingkup PoA meliputi pengembangan perikanan budidaya yang berkelanjutan; perencanaan tata ruang laut; pengolahan hasil perikanan dan komersialisasi; pencegahan, penghalangan, dan pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF) atau Penangkapan Ikan Ilegal, Tidak Dilaporkan dan Tidak Diatur; konservasi laut dan eko wisata bahari; serta peningkatan kapasitas di bidang kelautan dan perikanan.

Setelah penandatanganan PoA, delegasi RI melakukan pertemuan dan diskusi dengan para pejabat dari Kementerian Laut, Perairan Darat, dan Perikanan Mozambik yang membahas tentang kerja sama kelautan dan perikanan khususnya terkait peningkatan kapasitas SDM. Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta mengatakan, hubungan Indonesia dan Mozambik telah terjalin kuat terutama dalam bidang peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) sejak 2011. 

"Kegiatan peningkatan kapasitas SDM yang pernah dikerjasamakan dan diberikan oleh Pemerintah RI kepada Mozambik dalam bentuk pelatihan-pelatihan di sektor kelautan dan perikanan yang dilaksanakan di Indonesia serta pengiriman tenaga ahli Indonesia ke Mozambik," ujar Nyoman.

Ia berharap, kegiatan peningkatan kapasitas tersebut dapat memberikan manfaat antara lain pemanfaatan resource center Indonesia berupa Balai Pelatihan Perikanan dalam rangka meningkatkan hubungan dan kerja sama dengan negara-negara Afrika.

Peningkatan kapasitas dalam kerangka KSS yang diberikan Pemerintah RI kepada Mozambik antara lain International Training Program for African Countries on Marine Fisheries 2011 di Balai Budidaya Air Payau Situbondo; International Training Program on Freshwater Aquaculture for Asian, Pacific and African Countries 2012 di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi; International Workshop on Community Based Freshwater Aquaculture for Pacific and African Countries 2015 di Sukabumi; International Training on Sustainable Fishery Product Development for African Countries 2016 di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi; International Training on Fisheries for African and Middle East Countries 2017 di BPPP Ambon; Workshop on Review of the Implementation of National Plan of Action to Prevent and Combat IUUF 2017 di Bali; IFFAI Regional Training for Prosecutors 2019 di Jakarta; serta Workshop on Integrated Fish Information System for Mozambique: Towards Responsible Fish Production 2019 di Mozambik.

Sebelum melakukan pertemuan dengan Kementerian Laut, Perairan Darat, dan Perikanan Mozambik, Kepala BRSDM terlebih dahulu diterima oleh Duta Besar RI untuk Mozambik H.E Herry Sudrajat. Turut hadir mendampingi pada kunjungan kerja ke Mozambik ini antara lain Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Planologi Ruang Laut Dyah Erowati serta perwakilan dari Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri KKP dan Sekretariat BRSDM.

Sementara itu, diberitakan sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pihaknya mendorong kerja sama sektor perikanan dalam kerangka Selatan-Selatan.

"Kepentingan untuk menyeimbangkan antara perlindungan ekologi, kesehatan lingkungan laut, dan pembangunan ekonomi mutlak memerlukan adanya kerja sama. Untuk itu Indonesia mendorong negara-negara yang menguasai teknologi perikanan sebagai mitra pembangunan, untuk memberikan dukungan teknis terhadap Negara Selatan-Selatan, dalam bentuk talent training dan capacity building," ujar Menteri Trenggono.

Sumber : kkp

Read More

Empat ASN Inovatif KKP Terima Tanda Kehormatan dari Presiden Jokowi di HUT Ke-78 RI

Empat aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerima tanda kehormatan Satyalencana Wira Karya dari Presiden Joko Widodo di hari ulang tahun (HUT) kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia.

Keempatnya melakukan sejumlah inovasi untuk mendukung pengembangan subsektor perikanan budidaya yang ramah lingkungan di Tanah Air, dan mendorong para pembudidaya semakin produktif.

"Saya berharap dedikasi, pengabdian dan prestasi ini dapat menjadi penyemangat dan motivasi bagi pegawai yang lain, dan berdampak positif pada pencapaian kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Kamis (17/8/2023).

Satyalencana Wira Karya merupakan tanda kehormatan yang diberikan Pemerintah Indonesia kepada warganya yang sudah memberikan darma bakti besar kepada negara dan bangsa sehingga bisa menjadi teladan bagi orang lain. Menteri Trenggono mewakili Presiden Jokowi memberikan tanda kehormatan tersebut kepada empat pegawai saat upacara memperingati HUT RI ke-78 lingkup KKP di Gedung Mina Bahari I, Jakarta. 

Keempat ASN penerima Satyalencana Wira Karya yakni Rohana Hidayati dari Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin, yang telah berperan aktif menerapkan dan melakukan diseminasi model pembenihan dan pembesaran ikan gabus haruan yang ramah lingkungan menggunakan zooplankton.

Selanjutnya Hamsah Amiruddin dari Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon, atas perannya menerapkan sistem manajemen pengelolaan induk, larva rearing, pendistribusian benih, monitoring dan pendampingan terhadap pembudidaya ikan bubara (Caranxignobilis) di wilayah Provinsi Maluku dan kawasan Indonesia bagian timur lainnya.

Lalu Faidar yang sehari-hari bertugas sebagai Pengawas Perikanan Penyelia di Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar, Sulawesi Selatan. Faidar mencetuskan metode Solusi Pemeliharaan Secara Individual Terkontrol Efektif Ramah Lingkungan Untuk Produksi Benih Rajungan Unggul (SOLITER BIRU). Dengan metode ini mengisolasi calon benih rajungan agar terlindung dari kanibalisme antar sesama sehingga meningkatkan produksi benih rajungan bermutu.

Serta Marwa, Pengawas Perikanan Ahli Madya pada Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon, dengan inovasi Planlet rumput laut kotoni (Kappaphycus Alvarezii) dan optimalisasi metode kultur jaringan yang dapat mempercepat waktu panen dan meminimalisir biaya operasional pembudidaya.

"Tetap jaga semangat pengabdian dan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia," pungkas Trenggono.

Dirjen Perikanan Budidaya, Tb Haeru Rahayu turut mengapresiasi inovasi yang dilakukan empat pegawainya. Dengan inovasi-inovasi tersebut, Tebe -sapaan Tb Haeru Rahayu- optimis dapat mendongkrak produktivitas perikanan budidaya nasional, khususnya komoditas rumput laut yang masuk jajaran andalan ekspor produk perikanan.

Dia juga berharap tanda kehormatan dari Presiden RI Joko Widodo dapat menstimulus pegawai lainnya untuk melakukan inovasi, dengan mengoptimalkan fasilitas dan sarana prasana di tempat bertugas, maupun secara mandiri.

"Seperti yang sudah disampaikan Bapak Menteri, budidaya adalah masa depan perikanan, maka dari itu inovasi itu keharusan agar kegiatan budidaya dapat dilakukan secara berkelanjutan untuk ekologi dan juga kesejahteraan masyarakat," bebernya.

Selain Satyalancana Wira Karya bagi empat pegawai inovatif, Presiden Joko Widodo juga memberikan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada pegawai KKP yang telah mengabdi selama 10, 20 dan 30 tahun.

Sumber : kkp

Read More