Penerimaan PKA Taruna PKKP Pangandaran di LRMPHP

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan menerima taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran (PKPP), 1 Februari  2024 di Ruang Aula LRMPHP. Taruna PKPP Pangandaran dari Program Studi Teknologi Kelautan akan melakukan Praktek Kerja Akhir (PKA) selama 3 bulan dibawah supervisi instruktur LRMPHP. 

Kepala LRMPHP Kartika Winta Apriliany menyambut baik kegiatan ini sebagai bentuk dukungan dan komitmen LRMPHP dalam mendukung pengembangan SDM melalui pemanfaatan peralatan mekanisasi untuk kegiatan praktek kerja akhir bagi taruna PKPP Pangandaran. Harapannya kegiatan KPA dapat berjalan dengan lancar sehingga proses penyusunan laporan KPA dapat selesai tepat waktu dan dapat dipresentasikan dengan baik.

Pada kesempatan ini, Taruna PPKP Pangandaran Wingga Wilantara memaparkan proposal KPA dengan tema pembuatan alat desalinasi sederhana berbasis pembakaran sampah laut. Alat desalinasi berbasis pembakaran sampah laut tersebut diharapkan mampu menghasilkan air minum dengan efisiensi yang optimal, sekaligus dapat mengurangi sampah di laut.

Dalam pemaparan singkat proposal PKA, Tri Nugroho Widianto beserta tim instruktur lainnya memberikan masukan terkait penyesuaian proposal kegiatan yang diajukan dengan kelayakan ilmiah dan kepraktisan alat yang dihasilkan, kemampuan taruna dalam mengkonstruksi alat, RAB yang diajukan dan waktu pelaksanaan praktik kerja akhir.

Read More

SFV Dongkrak PNBP Pada Subsektor Pengembangan SDMKP

Program terobosan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) Smart Fisheries Village (SFV) atau desa perikanan cerdas serta kegiatan-kegiatan lainnya berhasil mendongkrak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Subsektor Pengembangan SDMKP yang mencapai total Rp32,05 miliar atau melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp24,76 miliar pada tahun 2023. Kenaikan capaian PNBP setara 129,4% tersebut dilakukan salah satunya melalui pemanfaatan aset pada SFV Unit Pelaksana Teknis (UPT).

"Terkait dengan pengelolaan PNBP melalui program terobosan SFV yang telah kita lakukan dua tahun, khususnya tahun lalu 2023 ini menjadi pendongkrak utama dalam rangka pencapaian PNBP di seluruh lini seluruh satuan kerja di bawah BPPSDM. Saya cukup berbangga dan sangat mengapresiasi atas komitmen-komitmen pencapaian PNBP tersebut. Intinya Bapak Ibu sekalian tidak hanya PNBP yang ingin kita raih namun yang ingin kita pertahankan adalah bagaimana memanfaakan aset-aset yang dimiliki oleh BPPSDM," ujar Kepala BPPSDM I Nyoman Radiarta pada Rapat Koordinasi (Rakor) Kepegawaian, PNBP, Rekon Data Sakti, serta Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Lingkup BPPSDM Tahun 2024, yang diselenggarakan, 24-26 Januari 2024, di Solo, Jawa Tengah.

Lebih lanjut, Nyoman menyampaikan pihaknya terus melakukan optimalisasi aset  di UPT BPPSDM. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung implementasi program prioritas ekonomi biru, dan pada gilirannya ternyata berhasil meningkatkan PNBP. 

"Kalau aset itu kita bisa optimalkan dan fungsikan secara baik, dengan tugas fungsi, sesuai dengan peran dan peruntukannya di masing-masing satuan kerja, saya kira ini nanti pasti ada benefit yang akan diperoleh oleh negara dalam bentuk PNBP, dan ini sangat terbukti, tahun lalu pada 2023 komitmen BPPSDM untuk mencapai PNBP berdasarkan kontrak kinerja IKU yaitu sebesar Rp24 miliar, dengan kerja keras dukungan program prioritas BPPSDM melalui SFV yang ada di UPT kita berhasil melampaui target PNBP dari Rp24,76 miliar tersebut dan berhasil menyetor sebesar Rp32,05 miliar," tambahnya. 

Ia mengatakan, pihaknya akan berupaya keras mempertahankan atau bahkan meningkatkan capaian PNBP tersebut pada 2024. Untuk itu, pada Rakor tersebut, dilakukan pembahasan mendalam bagaimana strategi BPPSDM dalam meningkatkan capaian PNBP tersebut bersama narasumber-narasumber kompeten. Selain itu juga dilakukan penandatanganan kontrak kinerja terkait target PNBP BPPSDM pada 2024 sebesar Rp35,6 miliar.

"Harapan saya, paling tidak kita bisa melampaui target lagi di tahun ini," ungkap Nyoman. 

Untuk mengapresiasi capaian PNBP pada Satuan Kerja lingkup BPPSDM, pada Rakor tersebut dilakukan penyerahan penghargaan pengelolaan PNBP terbaik dengan target di atas Rp500 juta per Satker, terdiri dari Juara 1 Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau Dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP) Maros, Sulawesi Selatan; Juara 2 Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan (BBRBLPP) Gondol, Bali; dan Juara 3 Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Kotaagung, Lampung.

Sementara itu diberitakan sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan KKP adalah salah satu kementerian yang mencatatkan perolehan PNBP tinggi, setidaknya enam dari sembilan Unit Eselon I di KKP, termasuk BPPSDM, mencatat PNBP di atas angka 100%. Ia lantas membeberkan resep agar hal itu bisa tercapai.

"Pertama, perbaikan tata kelola. Kedua, kerja serius," ucap Menteri Trenggono pada kegiatan Puncak Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan, akhir tahun lalu, di Jakarta.

Rangkaian Kegiatan Lain 

Sebagai rangkaian kegiatan Rakor dilakukan juga penandatanganan kerja sama antara BPPSDM dengan Politeknik Negeri Bandung dan PT Buana Makmur Wisesa tentang peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan. Ruang lingkupnya meliputi pengembangan SDM; penyelenggaraan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; peningkatan kapasitas dan kuantitas sarana/prasarana;  pengembangan tata kelola; dan kegiatan lain yang disepakati oleh para pihak. 

Diselenggarakan juga paparan narasumber, antara lain Inspektur Jenderal KKP Tornanda Syaifullah tentang Integritas ASN, Assesor SDM Ahli Utama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Supranawa Yusuf tentang Internalisasi Core Value "BerAKHLAK" dalam tugas ASN, serta Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi (SDMAO) Riza Trianzah tentang Netralitas ASN.

Tak hanya itu, selain penghargaan capaian PNBP terbaik, diberikan juga penghargaan lain berupa Penghargaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terbaik, yakni Juara 1 Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan, Sumatra Utara; Juara 2 Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) Palembang, Sumatra Selatan; dan Juara 3 Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi, Jawa Timur.

Penghargaan Capaian IP-ASN Tertinggi, terdiri dari Juara 1 Balai Diklat Aparatur (BDA) Sukamandi, Jawa Barat; Juara 2 Politeknik Kelautan dan Perikanan (PKP) Dumai, Riau; dan Juara 3 Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penghargaan Capaian Nilai Rekonsiliasi Kinerja Tertinggi, yakni Juara 1 PKP  Dumai; Juara 2 BPPP Medan; dan Juara 3 Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI) Sukamandi, Jawa Barat. 

Penghargaan Media Sosial teraktif, yaitu Juara 1 BRPBAPPP Maros; Juara 2 PKP Sorong, Papua Barat; dan Juara 3 Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) Ancol, Jakarta. Kategori Media Sosial Inovatif Kreatif diraih pada Juara 1 oleh Pusat Pelatihan Dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (PUSLATLUH KP); Juara 2 Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) Depok, Jawa Barat; Juara 3 BRPPUPP Palembang. Terakhir terdapat Kategori Media Sosial SFV Terbaik yang diraih oleh SFV Desa Panembangan, BPPP Tegal, Jawa Tengah.

Sumber ; kkp

Read More

LRMPHP Raih Juara III Capaian IP ASN Lingkup BPPSDM KP Tahun 2023

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) mendapatkan penghargaan Juara III - Kategori Capaian Tertinggi IP ASN (Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil) lingkup BPPSDM tahun 2023. Penghargaan ini diberikan pada rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Kepegawaian, PNBP, Rekon Data Sakti, serta Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Lingkup BPPSDM Tahun 2024, 24-26 Januari 2024, di Solo, Jawa Tengah.

Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. IP ASN sendiri dinilai dengan menggunakan formula yang diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 8/2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. 

Berdasarkan kedua aturan tersebut, IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu: kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Pengukuran IP ASN di Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri, dapat dipantau secara online (daring) dan real time melalui dashboard IP ASN yang beralamat di http://ropeg.kkp.go.id:4080/?#/ip-asn/eselon

Selain mengapresiasi capaian IP ASN pada Satuan Kerja lingkup BPPSDM, pada Rakor tersebut dilakukan penyerahan penghargaan pengelolaan PNBP terbaik, Penghargaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terbaik, Penghargaan Capaian Nilai Rekonsiliasi Kinerja Tertinggi, dan Penghargaan Media Sosial teraktif, 

Kepala LRMPHP Kartika Winta Apriliany yang hadir secara langsung menerima penghargaan ini menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pegawai LRMPHP dan berharap seluruh pegawai lebih termotivasi untuk meningkatkan capaian di masa mendatang.

Read More

KKP Optimalkan Program Merdeka Belajar Untuk Kembangkan SDM

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) terus mengoptimalkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada satuan pendidikan vokasi lingkup KKP sebagai upaya peningkatan kapasitas SDM.

Hal tersebut dilakukan salah satunya melalui kegiatan  praktik yang dilaksanakn oleh Politeknik Kelautan dan Perikanan (Politeknik KP) Sidoarjo, Jawa Timur, di Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pelaksanaan sistem pendidikan vokasi, KKP memang menerapkan porsi praktik 70% dan teori 30%.

Kepala BPPSDM I Nyoman Radiarta mengatakan sebagai bentuk dukungan implementasi MBKM, LRMPHP menerima 29 taruna-taruni Politeknik KP Sidoarjo. Hal ini juga merupakan bagian dari upaya mengoptimalkan aser-aset eks riset untuk mendukung pengembangan SDM.

“BPPSDM berkomitmen untuk meningkatkan standar mutu satuan pendidikan KP, dengan mengadopsi skema  MBKM. Di mana kegiatan belajar mengajar tidak hanya terlaksana di kampus ataupun ruang kelas namun juga terlaksana melalui kegiatan praktik di UPT lingkup BPPSDM serta Magang di Dunia Usaha dan Dunia Industri Kelautan dan Perikanan," kata Nyoman.

Nyoman menjelaskan, MBKM merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil.

“Sinergitas dan kolaborasi seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPSDM menjadi poin penting dalam menyukseskan Program Strategis BPPSDM dan Program Prioritas KKP berbasis ekonomi biru,” ujarnya.

Para taruna Politeknik KP Sidoarjo yang melakukan praktik dalam rangka MBKM di LRMPHP tersebut berasal dari Program Studi Mekanisasi Perikanan Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 yang akan melakukan kegiatan praktik selama enam bulan ke depan.

Mereka akan belajar bersama dosen dan instruktur secara langsung di ruang kelas dan hands-on experience di workshop dan bengkel konstruksi yang dimiliki LRMPHP.

Kepala LRMPHP Kartika Winta Apriliany menyambut baik kolaborasi kegiatan dengan Politeknik KP Sidoarjo ini.

“Kami senang jika SDM dan aset LRMPHP berupa ruang workshop, bengkel konstruksi, laboratorium, dan prototipe alat mesin perikanan yang sudah kami kembangkan dapat dimanfaatkan sebagai media edukasi sekaligus memberikan hands-on experience bagi taruna-taruni untuk menambah pengetahuan di bidang mekanisasi perikanan,” ujarnya.

Winta berharap dengan belajar di Di Yogyakarta yang merupakan Kota Pelajar,  para taruna bersemangat untuk meningkatkan hard dan soft skills-nya, mengasah kemampuan sosial untuk beradaptasi di lingkungan belajar yang berbeda, dan menyerap nilai-nilai baru yang baik yang mungkin berbeda dari tempat belajar sebelumnya.

Di samping itu, menurut Winta, kegiatan MBKM ini juga memberikan ruang bagi instruktur untuk terlibat dalam kegiatan belajar mengajar dan mengasah kemampuan komunikasi publik. Dengan demikian, lanjutnya, kolaborasi ini memang merupakan simbiosis yang sama-sama memberikan kebermanfaatan bagi kedua institusi.

“Kolaborasi LRMPHP dan Politeknik KP Sidoarjo merupakan bentuk komitmen BPPSDM mencetak SDM unggul dengan optimalisasi sumber daya dan aset yang dimiliki,” ungkap Winta.

Sementara itu, Direktur Politeknik KP Sidoarjo Yaser Krisnafi mengatakan, pembelajaran para taruna di LRMPHP merupakan kegiatan yang fundamental, dikarenakan update pengetahuan terkait mekanisasi berteknologi sangat diharapkan oleh para peserta didik.

“Dengan adanya pemanfaatan fasilitas perlatan mekanisasi di LRMPHP diharapkan para taruna mendapatkan pengayaan teknologi mekanisasi pada industri kelautan dan perikanan terutama industri pengolahan hasil perikanan. Harapan ke depan juga kompetensi para taruna dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan industri melalui kegiatan pembelajaran di LRMPHP pada semester genap ini,” pungkas Yaser. 

Mata kuliah yang diajarkan pada kegiatan MBKM di LRMPHP ini antara lain Mekanisasi Pengolahan, Dinas Jaga Mesin, Mesin Refrigerasi, Sistem Pengendalian dan Otomatisasi, Mekanisasi Budidaya, Teknik Pengelasan, serta Perawatan dan Perbaikan Motor Bakar.

Sumber : kkp

Read More

Kick Off Meeting Tahun Anggaran 2024 LRMPHP

Mengawali tahun 2024, Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan menyelenggarakan pertemuan setiap awal tahun di ruang aula LRMPHP, 10 Januari 2024. Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh pegawai LRMPHP ini bertujuan untuk mensosialisasikan program dan kegiatan serta penugasan yang diemban oleh LRMPHP TA 2024.

Pada kesempatan ini, Kepala LRMPHP Kartika Winta Aprilliany memaparkan refleksi pelaksanaan tahun anggaran 2023 beserta tindak lanjutnya dan langkah strategis pelaksanaan tahun anggaran 2024. Dalam paparannya, Kepala LRMPHP mencatat beberapa poin penting yang dapat dirangkum sebagai refleksi pelaksanaan anggaran di tahun 2023 diantaranya capaian 10 indikator kinerja kegiatan, dukungan SFV (Smart Fisheries Village), pelatihan/bimtek/magang, capaian IP ASN dan pelayanan publik. Keseluruhan target indikator kinerja tersebut telah dapat dipenuhi dan juga dilampaui sehingga diperoleh nilai kinerja LRMPHP dengan status kinerja baik pada Aplikasi Pengelolaan Kinerja KKP. Pencapaian kinerja tersebut tak lain merupakan hasil kerja dari seluruh pegawai LRMPHP.

Sementara itu dalam pemaparan rencana tahun anggaran 2024 disampaikan keragaan SDM LRMPHP TA 2024 dan dukungan anggaran 2024. Kegiatan TA 2024 berupa layanan dukungan manajerial internal dan dukungan program terobosan BBPSDM yaitu program kegiatan SVF dan dukungan MBKM (merdeka belajar kampus merdeka) untuk meningkatkan kompetensi lulusan satuan pendidikan KP. Selain itu sebagai tindak lanjut 2024 akan dilaksanakan penyusunan PK 2024, matrik peran hasil dan SKP, penetapan konkin PNBP, dan penguatan kerjasama serta branding institusi.

Dalam rangkaian kegiatan Kick Off Meeting ini, Kepala LRMPHP memberikan apresiasinya kepada pegawai berprestasi lingkup LRMPHP tahun 2023. Penghargaan kepada pegawai berprestasi dengan kriteria capaian IP ASN tertinggi diberikan kepada Nur Fitriana, pegawai teraktif keikutsertaan dalam seminar/diklat diberikan kepada Gilang Ramadan Israwan dan pegawai teraktif dalam media sosial LRMPHP diberikan kepada Wahyu Tri Handoyo. Kepala LRMPHP berharap penghargaan ini menjadi pemacu semangat seluruh pegawai LRMPHP untuk berprestasi lebih baik lagi di masa mendatang.

Read More

Kolaborasi LRMPHP - Politeknik KP Sidoarjo Dukung Implementasi MBKM

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan menerima 29 taruna Program Studi Mekanisasi Perikanan Politeknik KP Sidoarjo, 9 Januari 2024. Penerimaan para taruna ini dalam rangka kegiatan kuliah praktik di LRMPHP sebagai implementasi program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) pada Politeknik KP Sidoarjo di LRMPHP.  

Program MBKM merupakan program yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar mahasiswa memiliki kompetensi sebagai bekal memasuki dunia kerja. Program MBKB pada Politeknik KP Sidoarjo di LRMPHP sekaligus menindaklanjuti arahan Kepala BPPSDM KP, I Nyoman Radiarta bahwa sinergitas dan kolaborasi seluruh UPT BPPSDM KP menjadi poin penting dalam menyukseskan program strategis BPPSDM KP dan program prioritas KKP. Kolaborasi LRMPHP dan Politeknik KP Sidoarjo ini merupakan bentuk komitmen BPPSDM KP dalam mencetak SDM yang unggul dengan optimalisasi SDM KP dan aset yang dimiliki.

Pelaksanaan MBKM di LRMPHP, para taruna akan belajar bersama selama 6 bulan bersama dosen pendamping Politeknik KP Sidoarjo dan Instruktur LRMPHP secara langsung di ruang kelas, serta hands on experience di workshop dan bengkel konstruksi yang dimiliki LRMPHP. 

Kepala LRMPHP, Kartika Winta Apriliany menyambut baik kolaborasi ini dan berharap para taruna dapat belajar dengan fokus dan nyaman, serta memanfaatkan berbagai fasilitas penunjang dengan sebaik-baiknya. Adanya berbagai fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kompetensi bagi para taruna.

Read More

KKP Sukses Pertahankan Predikat Badan Publik Informatif

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali meraih predikat Badan Publik Informatif dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/12/2023). Sejak 2018, KKP mendapatkan Predikat Informatif dengan nilai Keterbukaan Informasi Publik yang meningkat dari tahun sebelumnya 91,55 menjadi 94,51.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengucapkan terimakasih kepada seluruh lingkup kerja KKP terutama yang membidangi pelayanan publik yang terus meningkatkan kinerjanya dengan keterbukaan informasi.

"Tentunya ini kabar baik, khususnya dalam suasana HUT KKP yang ke-24. Prestasi ini menjadi penyemangat kami untuk terus memberikan informasi program dan kebijakan secara transparan serta berinovasi dalam melayani masyarakat kelautan dan perikanan," kata Menteri Trenggono, Selasa (19/12/2023).

Dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, KKP telah melakukan berbagai upaya, antara lain: Membentuk Struktur dan Kelembagaan PPID; Melakukan Pemutakhiran Klasifikasi Informasi Publik; Melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Yang Dikecualikan (informasi yang terbatas); Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi yang dinamakan portal e-PPID Kementerian yang terintegrasi dengan 157 PPID Pelaksana di lingkungan KKP dan terkoneksi di website utama KKP; Meningkatkan kualitas layanan informasi publik dengan melengkapi aksesibilitas informasi bagi penyandang disabilitas; serta Melakukan pembaharuan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di lingkungan KKP. 

Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro mengatakan, untuk mengukur tingkat kepatuhan Badan Publik, Komisi Informasi Pusat bekerja sama dengan beberapa instansi terkait menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik secara nasional yang diikuti 369 badan publik dari seluruh kategori  meliputi kementerian, pemerintah provinsi, lembaga struktural, lembaga negara dan lembaga pemerintah non kementerian, perguruan tinggi, BUMN, dan partai politik. 

"Kami ucapkan selamat kepada badan publik yang informatif, semoga kedepannya kerjasama yang terjalin baik lebih dapat ditingkatkan," kata Donny dalam sambutannya di lokasi.

Sementara itu, Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik Doni Ismanto menegaskan, pencapaian  klasifikasi badan publik informatif dari KIP menunjukkan semakin optimalnya kinerja KKP dalam upaya menjalankan amanat UU Keterbukaan Informasi Publik.

“Dengan memperoleh penghargaan ini, tim komunikasi KKP semakin terpacu melaksanakan UU Keterbukaan Informasi Publik untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Sinergi dengan media massa, optimalisasi kanal-kanal informasi digital, akan terus ditingkatkan sebagai salah satu bentuk upaya diseminasi informasi agar prestasi dan kebijakan KKP semakin dikenal publik,” katanya.

Seperti diketahui, KKP mengikuti Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan informasi publik sejak tahun 2018  hingga sekarang dan mendapatkan Predikat Informatif dengan peningkatan nilai setiap tahunnya.

Sumber : kkp

 

 

Read More