Selamatkan Arsip Kemaritiman, KKP Terima Tiga Penghargaan dari Anri

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menerima penghargaan penyelamatan arsip statis dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Sedikitnya ada tiga Piagam Penghargaan dalam rangka Penyelamatan Arsip tersebut.

Penghargaan pertama yaitu, Arsip Statis Kemaritiman Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No B-KN.00.02/4964/2023 tanggal 1 November 2023, perihal Persetujuan Penyerahan Arsip Statis Kemaritiman Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah diserahkan sebanyak 55 berkas arsip.

Penghargaan ke dua yaitu Arsip Statis Hasil Penelitian Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan berdasarkan surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia nomor B-KN.00.02/4658/2023 tanggal 17 Oktober 2023 tentang Persetujuan Penyerahan Arsip Statis yang elah diserahkan sebanyak 769 berkas arsip.

Ke tiga penghargaan atas penyerahan 13 berkas Arsip Statis Eks Departemen Kelautan dan Perikanan berdasarkan surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia B-KN.00.02/5579/2023 tanggal 29 November 2023 tentang Persetujuan Penyerahan Arsip Statis.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Sekjen KKP), Komjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho mengatakan, KKP berterimakasih atas kepercayaan ANRI dalam penghargaan penyerahan arsip ini. 

“Penyelamatan Arsip ini merupakan wujud KKP dalam menjaga kemaritiman dan sebagai pertanggungjawaban menjaga nilai kesejarahan,” kata Rudy dalam siaran tertulisnya, Kamis (21/3/2024).

Kriteria arsip kemaritiman yang diselamatkan berdasarkan Surat Edaran Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelamatan Arsip Kemaritiman Untuk Memperkokoh Identitas dan Jati Diri Indonesia sebagai Negara Maritim itu memiliki sejumlah kriteria.

Di antaranya yaitu, arsip yang tercipta dalam rangka pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia; arsip yang tercipta dalam rangka pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut; arsip yang tercipta dalam rangka tata kelola dan kelembagaan laut; arsip yang tercipta terkait ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan; arsip yang tercipta dalam rangka pengelolaan ruang laut dan pelindungan lingkungan laut; arsip yang tercipta terkait budaya bahari; arsip yang tercipta dalam rangka diplomasi maritime.

Kementerian Kelautan dan Perikanan juga terlibat dalam kegiatan penyelamatan arsip kemaritiman sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025.

Sumber : kkp

Read More

KKP dan UGM Sepakati Kerja Sama Bidang Kelautan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) menyepakati kerja sama bidang kelautan. Kerja sama kedua belah pihak akan difokuskan pada pengelolaan informasi geospasial, penguatan kapasitas penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum, serta kolaborasi dalam seagrass mapping framework development and implementation project. 

Kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Direktorat Jenderal Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) dengan Fakultas Geografi dan Fakultas Hukum UGM. 

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo saat penandatanganan PKS yang berlangsung di Kampus UGM menjelaskankan bahwa KKP dan UGM telah memiliki Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan melalui Penerapan Tridharma Perguruan Tinggi, yang ditandatangani Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan Rektor UGM pada tahun 2021 lalu. 

“Perjanjian Kerjasama ini merupakan tindak lanjut Kesepakatan Bersama KKP dan UGM, sebagai salah satu bentuk komitmen bersama dalam mendukung pelaksanaan program prioritas ekonomi biru dan program kerja Ditjen PKRL sejalan dengan kondisi saat ini,” jelasnya. 

Sebagai informasi, Ditjen PKRL menyepakati beberapa kerjasama dengan UGM yaitu dengan Fakultas Geografi untuk Pengelolaan Informasi Geospasial Tematik Ekosistem Kawasan Konservasi, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Dukungan Penataan Ruang Laut. Sementara dengan Fakultas Hukum, DJPKRL menyepakati kerjasama tentang Peningkatan Kapasitas SDM, Penelitian, Dukungan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Advokasi Hukum di Bidang Kelautan dan Ruang Laut. Sedangkan kerjasama tentang Kegiatan National Seagrass Mapping Framework Development and Implementation Project in Indonesia ditandatangani bersama dengan UGM, Pusat Riset Oseanografi BRIN, Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik BIG dan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. 

Lebih lanjut Victor juga menerangkan KKP telah mencanangkan program dan lima kebijakan implementasi ekonomi biru yang mengedepankan keseimbangan ekologi dan ekonomi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Program ekonomi biru tersebut merupakan kerja besar yang memerlukan dukungan, kolaborasi dan kerja bersama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, para pemangku kepentingan serta peran strategis Perguruan Tinggi. 

“Saya mengajak para pakar, akademisi, mahasiswa dan civitas akademika UGM bersama-sama mengimplementasikan kepakaran, keilmuan, pengkajian dan penerapan Tridharma Perguruan Tinggi untuk bersinergi dalam percepatan pengelolaan kelautan melalui pengabdian kepada masyarakat, penelitian dan pengembangan, serta edukasi dan penyadartahuan,” ajaknya.

Victor juga mengapresiasi dan sangat mendukung implementasi Perjanjian Kerja Sama yang sudah berjalan dengan Fakultas Biologi dan selanjutnya dengan Fakultas Hukum dan Fakultas Geografi UGM, serta Perjanjian Kerja Sama antara KKP, BRIN, BIG, UGM dan UNHAS. 

Pada kesempatan yang sama, Rektor UGM Prof. Ova Emilia menegaskan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan KKP. Beberapa kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan sangat baik dilakukan oleh beberapa fakultas di lingkungan UGM. Ova pun mencontohkan salah satu kegiatan yang sedang berlangsung saat ini adalah pemetaan ekosistem karbon biru yaitu padang lamun di Indonesia yang merupakan kerjasama lintas sektor antara lain KKP, UGM, BRIN, BIG, dan Universitas Hasanuddin. 

“Kami percaya bahwa pengetahuan dan inovasi yang dihasilkan dari penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung upaya pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam konteks ekonomi biru di sektor kelautan dan perikanan,” pungkasnya.

Sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, kerjasama dengan mitra kerja KKP yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerjasama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dilaksanakan untuk mendukung kinerja KKP lebih implementatif khususnya dalam hal pengelolaan ruang laut yang mendukung program ekonomi biru.

Sumber : kkp

Read More

KKP Pastikan Stok Ikan Aman Selama Ramadan dan Lebaran

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan ketersediaan ikan selama Ramadhan dan Lebaran tahun ini tercukupi. Berdasarkan data analisis kebutuhan, diperkirakan permintaan ikan selama Maret dan April 2024 mencapai 2,46 juta ton. Sementara ketersediaan ikan dalam kurun waktu tersebut diperkirakan sebesar 3,10 juta ton.

"Stok ikan aman. Kita juga perkirakan ada peningkatan permintaan 10% saat Ramadhan dan 20% jelang Lebaran," terang Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya, Kamis (7/3/2024).

Peningkatan tersebut menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengonsumsi ikan selama Ramadhan. Selain mudah diolah dan harganya yang terjangkau, ikan juga mudah ditemui di berbagai pasar serta memiliki kandungan gizi luar biasa yang bermanfaat bagi kesehatan.

"Berbuka atau sahur dengan menu ikan itu simple, sehat dan ekonomis," tuturnya. 

Merujuk kajian praktisi pangan dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga, Budi menyebut asam lemak omega-3 yang terkandung dalam ikan tuna, tenggiri, sarden, belut, bandeng, patin dan jenis ikan lainnya, bisa mengontrol rasa lapar dalam tubuh. Karenanya, dia mengajak masyarakat untuk terus mengonsumsi sekaligus bangga makan ikan di bulan Ramadhan.

"Jadi ikan bisa juga dinikmati saat sahur maupun berbuka, harganya terjangkau, dan bermanfaat karena insya Allah jadi energi untuk beribadah di bulan penuh berkah," ujarnya. 

Budi memaparkan hasil pendataan di lapangan terhadap sekitar 200 gudang beku pada 2 bulan terakhir menunjukkan stok aman. Bahkan pada awal bulan Januari gudang beku mengalami penumpukan pasokan dengan tingkat keterisian mencapai 70-100% dan harga mengalami penurunan.  Namun saat ini pasokan berangsur mengalir keluar dengan meningkatnya permintaan menjelang Ramadhan, sehingga tingkat keterisian gudang beku berkisar 50-80% dengan harga kembali normal dan relatif stabil. 

Adapun stok ikan tangkapan yang tersimpan di gudang beku saat pemantauan didominasi lemadang sebesar 34,20%, disusul kerapu 21,74%, Tuna 6,90%, gabus 4,11%, layang 3,06%, cumi-cumi 2,72%, kakap 2,71%, Cakalang 2,56%, dan Bandeng 1,86%. Adapun harga rata-rata ikan tersebut per kg yakni lemadang Rp 27.444, Kerapu Rp 61.854, Tuna Rp 49.259, Gabus Rp. 14.987, Layang Rp 18.760, Cumi-cumi Rp. 64.923, Kakap Rp. 60.082kg, dan Bandeng Rp 30.024.

Sementara ikan budidaya yang juga diminati saat ramadan dan idul fitri yakni udang, bandeng, gurame, dan nila.

"Jadi, kondisi stok ikan saat ini memasuki bulan ramadhan hingga lebaran dapat diyakini mencukupi dengan harga terjangkau dan stabil." tutup Budi.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan peningkatan angka konsumsi ikan erat kaitannya dengan pemenuhan gizi masyarakat. Termasuk juga membantu kesejahteraan pelaku utama perikanan, seperti nelayan dan pembudidaya.   

“Ini sebagai satu pesan untuk peningkatan gizi, supaya gizi masyarakat meningkat dengan mengonsumsi ikan. Karena ikan ini bisa kita produksi di dalam negeri sendiri,” kata Menteri Trenggono.

 

 

Sumber : kkp

Read More

KKP Lakukan Transformasi Digital Pendidikan KP

Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan transformasi digital pendidikan melalui platform aplikasi akademik ‘e-LATAR’. Platform  tersebut diharapkan mampu meningkatkan mutu pembelajaran pada seluruh Satuan Pendidikan KKP.

Operasionalisasi 'e-LATAR' ini diintegrasikan dengan kartu taruna yang telah diluncurkan  Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono beberapa waktu lalu.

Platform aplikasi akademik ini juga selaras dengan transformasi tata kelola pendidikan kelautan dan perikanan melalui pembentukan Ocean Institute Of Indonesia, di mana tujuan dari kebijakan ini  terlaksana untuk mewujudkan peningkatan kualitas layanan pendidikan, kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, kualitas kurikulum, serta kualitas sarana dan prasarana pendidikan, serta menciptakan dan mengembangkan SDM unggul di sektor kelautan dan perikanan.

“Perkembangan teknologi informasi menuntut kita untuk melek teknologi, agar dapat terus berinovasi dan berkreasi dalam mengembangkan sebuah informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Saya berharap seluruh sivitas akademika Satuan Pendidikan KKP dapat memanfaatkan aplikasi yang telah dikembangkan, agar tujuan dalam meningkatkan kualitas pengembangan SDM melalui pendidikan dapat terwujud,” terang Kepala BPPSDM, I Nyoman Radiarta.

Aplikasi e-LATAR sendiri dikembangkan dengan beberapa fitur yang memudahkan, baik bagi para pengguna ataupun pemangku kebijakan pada Satuan Pendidikan KKP. Fitur yang terdapat pada aplikasi ini diantaranya profil taruna yang terintegrasi dengan aplikasi Pentaru, fitur akademik yang memudahkan peserta didik dan pendidik untuk memonitoring perkembangan akademik, fitur magang untuk memudahkan para taruna mendapatkan akses informasi pemagangan, fitur entrepreneurship yang memudahkan taruna untuk dapat mengembangkan jiwa kewirausahaannya dan fitur alumni yang memudahkan untuk melacak serta perkembangan alumni di berbagai bidang dunia usaha dan industri.

e-LATAR juga diintegrasikan dengan aplikasi yang telah dikembangkan oleh Direktorat Jendaral Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek, agar data yang telah terinput dapat selaras.

Sementara itu Kartu Taruna dapat dimanfaatkan sebagai kartu identitas multifungsi untuk taruna/i, staf dan dosen, yang dapat digunakan sebagai kartu identitas, absensi, parkir, akses, transaksi, administrasi dan sebagai e-money.

Secara terperinci, Kartu Taruna juga dapat mempermudah sistem transaksi yang dapat digunakan sebagai platform pembayaran digital yang efisien dan aman di lingkungan kampus untuk memudahkan transaksi dan pembayaran kegiatan kampus. Kartu Taruna juga berfungsi untuk sistem parkir dan akses sebagai solusi efisien untuk optimalisasi akses keluar masuk ruangan atau gedung, akses parkir dan absen mahasiswa.

Kartu ini juga dapat dimanfaatkan dalam layanan Go-food internal kampus atau layanan pemesanan makanan secara online yang terhubung dengan kantin di dalam kampus. Dalam pengembangan Kartu Taruna, KKP pun turut mengandeng aplikasi Closepay dan PT Bank Negara Indonesia (BNI) untuk menunjang transaksi cashless (non-tunai) dari penggunanya agar menjadi lebih praktis, cepat, serta dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun.

Sebelumnya, Menteri Trenggono menegaskan bahwa SDM yang berkualitas dan melek teknologi, merupakan salah satu kunci dalam memajukan sektor KP. BPPSDM KP sebagai unit kerja pelaksana pelatihan, penyuluhan, dan pembina dari sekolah tinggi perikanan KKP, berperan  besar dalam menghasilkan SDM yang unggul bagi pembangunan KP.

"SDM unggul berperan penting penting dalam mendukung pengelolaan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Pasalnya, kesehatan laut merupakan sebuah kejayaan untuk umat manusia, karenanya dibutuhkan SDM unggul untuk dapat menjaga keberlanjutan serta kesehatan sumber daya kelautan dan perikanan," tegas Trenggono.

 

 

Sumber : kkp

Read More

KKP Siapkan Strategi Pegembangan SDM Sektor Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) tengah menyusun strategi pembangunan SDM unggul sebagai roda penggerak utama Ekonomi Biru. Strategi pengembangan SDM tersebut akan bertumpu pada tiga pilar penting yaitu  pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.

Hal tersebut dilaksanakan sebagaimana arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) BPPSDM KP, yang terselenggara pada 19-21 Februari 2024, di Surabaya.

Trenggono menegaskan bahwa SDM yang berkualitas merupakan salah satu kunci dalam memajukan sektor KP. BPPSDM KP sebagai unit kerja pelaksana pelatihan, penyuluhan, dan pembina dari sekolah tinggi perikanan KKP, berperan  besar dalam menghasilkan SDM yang unggul bagi pembangunan KP.

"SDM unggul berperan penting penting dalam mendukung pengelolaan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Pasalnya, kesehatan laut merupakan sebuah kejayaan untuk umat manusia, karenanya dibutuhkan SDM unggul untuk dapat menjaga keberlanjutan serta kesehatan sumber daya kelautan dan perikanan," tegas Trenggono.

Pihaknya pun mendorong BPPSDM KP untuk mengatur strategi jangka panjang dalam membangun SDM KP khususnya terkait penyerapan lulusan pendidikan dan pelatihan pada dunia usaha dan dunia industri dalam dan luar negeri, serta meningkatkan sinergi dengan stakeholder terkait.

“Saya mengapresiasi BPPSDM KP atas terlaksananya Penerimaan 100 persen Anak Pelaku Utama KP pada satuan Pendidikan KP sejak tahun 2023. Harapannya, dengan diberikan bekal ilmu pengetahuan, kompetensi, dan pengalaman, mereka akan menjadi jawaban atas tantangan pembangunan sektor KP, melalui serapan dunia usaha/dunia industri dan menjadi pelaku utama pembangunan sektor KP yang maju, modern, tanpa mengenyampingkan keberlanjutan ekologi," ucap Trenggono.

Kepala BPPSDM KP I Nyoman Radiarta, menerangkan bahwa pihaknya berkomitmen dalam mencetak SDM sebagai roda penggerak utama Ekonomi Biru dengan mengawal terwujudnya pelaksanaan lima program terobosan KKP melalui Program Vocational Goes to Actors (VOGA) dengan SMART Fisheries Village sebagai implementasinya.

Sebagai Implementasi dalam mendukung SDM Unggul Ekonomi Biru untuk Indonesia sejahtera, Nyoman menuturkan bahwa BPPSDM KP melalui 16 satuan pendidikan (11 perguruan tinggi dan 5 sekolah menengah) dengan jumlah taruna sebanyak 8.292, telah melaksanakan beragam kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di berbagai lokasi.

Di samping itu, melalui dukungan 4.266 penyuluh perikanan, BPPSDM KP juga konsisten dalam menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan untuk penyiapan SDM  KP,  dan melaksanakan sertifikasi kompetensi SDM kelautan dan perikanan sehingga dapat diakui keahliannya baik di dalam maupun luar negeri sesuai dengan standard kompetensi yang berlaku secara internasional dan merujuk Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing cessel Personnel (Konvensi STCW-F 1995).

BPPSDM KP juga mengembangkan 22 SFV berbasis desa dan UPT dengan mengangkat potensi lokal daerah masing-masing, yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia.

BPPSDM KP juga mengembangkan Bale Pelatihan sebagai dukungan pada program Kampung Nelayan Modern (Kalamo), sebagai tempat berkumpul pelaku usaha, pengembangan kelompok/koperasi, pelatihan tematik KP, pengembangan digitalisasi, sertifikasi dan pendampingan penyuluh perikanan di lokasi-lokasi program prioritas KKP untuk secara langsung menyentuh masyarakat KP.

Pada Rakernis BPPSDM KP 2024, juga dilaksanakan launching Kartu Digital Taruna dan Penerimaan Taruna Baru KKP 2024, penghargaan SDM & UPT terbaik, serta pelepasan perwakilan lulusan satuan Pendidikan KP dan lulusan Pelatihan KP yang telah diterima bekerja di luar negeri.

Hadir pada Rakernis BPPSDM KP 2024, Pejabat Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono; Sekretaris Daerah Pemkot Surabaya, Ikhsan; Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Syamsi Hari; Direktur Sistim dan Strategi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik BP2MI, Servulus Bobo Riti; Praktisi Pendidikan Vokasi, Wikan Sakarinto; Kepala Divisi Institutional Banking 1, PT. BNI,  Iwan Ariawan; Direktur Utama PT. Teknologi Kartu Indonesia, Arif Arianto; Direktur Utama PT Jala Akuakultur Lestari Alamku, Raynalfie Budhy Rahardjo; Japan Tuna Fisheries Association, Katsuyama; serta pejabat lingkup KKP dan BPPSDM KP.

 

 

Sumber : kkp

Read More

Kepala LRMPHP Dampingi Tim BPPSDM dan BAPPENAS Kunjungi UKM di Bantul

Kepala LRMPHP Kartika Winta Apriliany mendampingi Tim BPPSDM dan BAPPENAS mengunjungi CV. Siluang Mina Nisa yang berada di Kapanewon Pundong, Bantul, 12 Februari 2024. CV. Siluang Mina Nisa merupakan stakeholder LRMPHP yang memproduksi berbagai jenis olahan ikan seperti tahu bakso, nugget, kaki naga, dimsum, ekado dan produk fish jelly lainnya.

Pada kunjungannya ini, Tim BPPSDM dan BAPPENAS berdiskusi secara langsung dengan pemilik CV. Siluang Mina Nisa, Bpk. Sudarisman terkait proses produksi olahan ikan mulai dari penyediaan bahan baku, jenis olahan, kapasitas produksi hingga pemasarannya. Tim BPPSDM dan BAPPENAS juga diajak melihat proses produksi dimsum dan ekado menggunakan Alat Pengisi Adonan Sistem Handel (ALPINDEL).

ALPINDEL merupakan hasil rancang bangun LRMPHP berupa alat untuk membantu pengisian adonan produk fish jelly yang terbuat dari material food grade, sehingga dapat meningkatkan higienitas produk dan menjamin keamanannya. Selama pengunaan ALPINDEL ini, pemilik CV. Siluang Mina Nisa menyampaikan pemanfaatan alat yang cukup praktis dan nyaman digunakan, instalasi dan perawatannya juga cukup mudah, serta menghasilkan produk yang higienis.

Read More

Penerimaan PKA Taruna PKKP Pangandaran di LRMPHP

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan menerima taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran (PKPP), 1 Februari  2024 di Ruang Aula LRMPHP. Taruna PKPP Pangandaran dari Program Studi Teknologi Kelautan akan melakukan Praktek Kerja Akhir (PKA) selama 3 bulan dibawah supervisi instruktur LRMPHP. 

Kepala LRMPHP Kartika Winta Apriliany menyambut baik kegiatan ini sebagai bentuk dukungan dan komitmen LRMPHP dalam mendukung pengembangan SDM melalui pemanfaatan peralatan mekanisasi untuk kegiatan praktek kerja akhir bagi taruna PKPP Pangandaran. Harapannya kegiatan KPA dapat berjalan dengan lancar sehingga proses penyusunan laporan KPA dapat selesai tepat waktu dan dapat dipresentasikan dengan baik.

Pada kesempatan ini, Taruna PPKP Pangandaran Wingga Wilantara memaparkan proposal KPA dengan tema pembuatan alat desalinasi sederhana berbasis pembakaran sampah laut. Alat desalinasi berbasis pembakaran sampah laut tersebut diharapkan mampu menghasilkan air minum dengan efisiensi yang optimal, sekaligus dapat mengurangi sampah di laut.

Dalam pemaparan singkat proposal PKA, Tri Nugroho Widianto beserta tim instruktur lainnya memberikan masukan terkait penyesuaian proposal kegiatan yang diajukan dengan kelayakan ilmiah dan kepraktisan alat yang dihasilkan, kemampuan taruna dalam mengkonstruksi alat, RAB yang diajukan dan waktu pelaksanaan praktik kerja akhir.

Read More