Stok Ikan Aman Menjelang Idul Fitri 1445 H

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjamin pasokan dan stok ikan nasional mencukupi permintaan menjelang Idul Fitri 1445 H. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan di 339 cold storage pada Bulan Maret 2024, stok ikan sebesar 68.039 ton. 

"Tidak usah kuatir tidak bisa berlebaran dengan ikan karena stoknya aman," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya, Jakarta (7 /4/2024) 

Budi mengurai stok tersebut didominasi ikan cakalang sebesar 16.513 ton (24,27%), kemudian tuna 9.014 ton (13,25%), cumi-cumi 7.011 ton (10,30%), udang 6.143 ton (9,03%), layang 6.142 ton (9,03%). Kemudian tongkol 4.432 ton (6,51%), kembung 2.064 ton (3,03%), lemuru 1.884 ton (2,77%), gurita 728 ton (1,07%), dan ikan-ikan lainnya.

Dikatakannya, stok Ikan terbesar berada di DKI Jakarta sebesar 23,26 ribu ton (34,19%), disusul Jawa Timur sebesar 16,21 ribu ton (23,82%), dan Jawa Tengah sebesar 7,08 ribu ton (10,40%), dan Provinsi Sumatera Utara sebesar 4,91 ribu ton (7,21%).

"Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 3,14 ribu ton (4,61%) dan Provinsi Lainnya sebesar 13,45 ribu ton (19,77%)," urainya. 

Sementara harga rata-rata ikan di tingkat produsen atau di cold storage, terpantau tersebut  stabil seperti Cakalang Rp19.818 per kilogram, Tuna Rp49.054. Kemudian Cumi-cumi Rp49.274, Udang Rp88.949, Layang Rp15.087, Tongkol Rp17.830, Kembung Rp22.383, dan Lemuru Rp9.339. 

"Kita merangkum informasi dari 34 Provinsi pada FGD Ketersediaan, Kebutuhan Dan Harga Ikan Pada Hari Besar Keagamaan Nasional Ramadhan dan Idul Fitri 1445 H pada tanggal 1 April 2024, hasilnya kondisi pasokan ikan menjelang Idul Fitri dalam kondisi aman," tegasnya. 

Dalam kesempatan ini, Budi menyebut permintaan ikan di beberapa daerah seperti Lampung, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Tenggara mengalami kenaikan 10-20% menjelang Lebaran. Terlebih di sejumlah daerah terdapat tradisi lebaran ikan seperti Lampung dan Sumatera Selatan yang biasa mengkonsumsi olahan ikan yakni pempek ikan pada saat Idul Fitri. 

"Sehingga terjadi kenaikan permintaan pempek ikan mencapai 2 kali lipat pada saat Lebaran yang berimbas pada kenaikan permintaan bahan baku pempek, berupa surimi (daging ikan yang dilumatkan) dari ikan gabus dan ikan tenggiri," tuturnya. 

Di daerah lain seperti Jawa Tengah, jenis olahan yang dominan dicari sejak H-7 Idul Fitri adalah bandeng presto. Budi juga menyebut preferensi permintaan ikan budidaya di Provinsi Jawa Barat mengalami pergesaran yang semula ikan mas menjadi ikan nila dan lele.

"Ada banyak tradisi yang berhubungan dengan ikan menjelang Lebaran, semoga tradisi ini tetap terjaga," tutupnya. 

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan peningkatan angka konsumsi ikan erat kaitannya dengan pemenuhan gizi masyarakat. Termasuk juga membantu kesejahteraan pelaku utama perikanan, seperti nelayan dan pembudidaya.   

“Ini sebagai satu pesan untuk peningkatan gizi, supaya gizi masyarakat meningkat dengan mengonsumsi ikan. Karena ikan ini bisa kita produksi di dalam negeri sendiri,” kata Menteri Trenggono.

Sumber : kkp

Read More

KKP Raih Peringkat Pertama Kelola Layanan Publik

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya meningkatkan layanan publik di lingkunganya.  Salah satunya melalui pengelolaan pengaduan melalui aplikasi LAPOR! yang sukses meraih peringkat pertama tingkat Kementerian Tahun 2023 di level nasional.

Irjen KKP, Tornanda Syaifullah mengatakan, pengelolaan pengaduan telah menjadi bagian yang wajib dalam penyelenggaraan pelayanan publik, untuk memberikan kepastian dan jaminan bagi setiap masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

“Keterlibatan masyarakat dalam layanan publik salah satunya adalah dengan melalui sarana pengaduan,” kata Irjen KKP, Tornanda Syaifullah dalam keteranganya, Jumat (5/4/2024).

Hasil pemantauan pengelolaan pengaduan tersebut juga menjadi instrumen dalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) untuk menghasilkan Indeks Pelayanan Publik dari tiap instansi.

“Terima kasih kepada Kementerian PANRB atas penilaiannya terhadap kinerja pengelolaan pengaduan atau LAPOR! di KKP. Tahun ini kami mendapat nilai tertinggi yaitu mencapai 99,9 % tindak lanjut dengan kualitas tindak lanjut sudah subtantif menyelesaikan permasalahan," ujarnya.

Prestasi tersebut merupakan hasil Evaluasi Pengelolaan Pengaduan SP4N-LAPOR! di Lingkup Kementerian/Lembaga Tahun 2023 yang diselenggarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). 

Adapun nilai yang diberikan dalam prestasi pengelolaan pengaduan yaitu, kecepatan yang terukur dalam menyelesaikan sebuah pengaduan.

Sebagai informasi, tujuan dan sasaran kegiatan evaluasi dilaksanakan untuk mendorong pengelolaan pengaduan pada instansi pemerintah dapat diproses secara cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Memastikan peran simpul (hub) pengelolaan SP4N-LAPOR! dapat berjalan dalam fungsi pemantauan dan evaluasi. Selain itu agar terbentuknya mekanisme pengelolaan pengaduan sehingga pola kerja dalam penyelesaian laporan terlembagakan serta pengawasan dan pendampingan secara berjenjang.

Sumber : kkp

 

Read More

LRMPHP Gelar Diseminasi dan Pelatihan ALSINKAN di Politeknik KP Pangandaran

LRMPHP berkomitmen penuh dalam mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada institusi pendidikan di lingkungan KKP. Dukungan terhadap MBKM salah satunya diimplementasikan melalui kegiatan  diseminasi dan pelatihan alat mesin perikanan (ALSINKAN) di Politeknik Kelautan dan Perikanan (Politeknik KP) Pangandaran, 22-23 Maret 2024. Kegiatan yang diselenggarakan di Ruang Teaching Factory (TEFA) Poltek KP Pangandaran ini diikuti sebanyak 30 taruna - taruni  Program Studi Pengolahan Hasil Laut (PHL).  

Kegiatan diseminasi dan pelatihan ini sekaligus bagian dari mata kuliah pengoperasian mesin pengolahan hasil perikanan pada Program Studi PHL di Politeknik KP Pangandaran. Program studi PHL dirancang khusus untuk memberikan wadah dan kesempatan dalam memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan kecakapan dibidang pengolahan hasil laut. 

Para taruna-taruni tidak hanya mendapatkan materi pelatihan secara teoritis namun juga dibekali dengan kemampuan teknis melalui kegiatan praktek langsung dibawah bimbingan para Instruktur LRMPHP. Materi yang diberikan adalah perakitan sistem pendingin thermo electric cooler dan pengasapan ikan dengan asap cair menggunakan oven sistem konveksi paksa. 

Kepala LRMPHP Kartika Winta Apriliany menyambut baik kolaborasi ini sebagai bagian dari  optimalisasi  SDM Instruktur dan diseminasi ALSINKAN LRMPHP bagi para taruna-taruni dalam meningkatkan kapabilitasnya dibidang mekanisasi perikanan. 

Sementara itu, Direktur Politeknik KP Pangandaran, Arpan Nasri Siregar yang hadir langsung dalam kegiatan ini menyampaikan apresiasinya atas keberlanjutan pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan bagian dari kompetensi para taruna-taruni dalam memasuki dunia industri dan diharapkan kolaborasi ini terus dapat dilanjutkan dan ditingkatkan dalam cakupan lebih luas.

Read More

Selamatkan Arsip Kemaritiman, KKP Terima Tiga Penghargaan dari Anri

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menerima penghargaan penyelamatan arsip statis dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Sedikitnya ada tiga Piagam Penghargaan dalam rangka Penyelamatan Arsip tersebut.

Penghargaan pertama yaitu, Arsip Statis Kemaritiman Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No B-KN.00.02/4964/2023 tanggal 1 November 2023, perihal Persetujuan Penyerahan Arsip Statis Kemaritiman Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah diserahkan sebanyak 55 berkas arsip.

Penghargaan ke dua yaitu Arsip Statis Hasil Penelitian Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan berdasarkan surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia nomor B-KN.00.02/4658/2023 tanggal 17 Oktober 2023 tentang Persetujuan Penyerahan Arsip Statis yang elah diserahkan sebanyak 769 berkas arsip.

Ke tiga penghargaan atas penyerahan 13 berkas Arsip Statis Eks Departemen Kelautan dan Perikanan berdasarkan surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia B-KN.00.02/5579/2023 tanggal 29 November 2023 tentang Persetujuan Penyerahan Arsip Statis.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Sekjen KKP), Komjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho mengatakan, KKP berterimakasih atas kepercayaan ANRI dalam penghargaan penyerahan arsip ini. 

“Penyelamatan Arsip ini merupakan wujud KKP dalam menjaga kemaritiman dan sebagai pertanggungjawaban menjaga nilai kesejarahan,” kata Rudy dalam siaran tertulisnya, Kamis (21/3/2024).

Kriteria arsip kemaritiman yang diselamatkan berdasarkan Surat Edaran Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelamatan Arsip Kemaritiman Untuk Memperkokoh Identitas dan Jati Diri Indonesia sebagai Negara Maritim itu memiliki sejumlah kriteria.

Di antaranya yaitu, arsip yang tercipta dalam rangka pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia; arsip yang tercipta dalam rangka pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut; arsip yang tercipta dalam rangka tata kelola dan kelembagaan laut; arsip yang tercipta terkait ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan; arsip yang tercipta dalam rangka pengelolaan ruang laut dan pelindungan lingkungan laut; arsip yang tercipta terkait budaya bahari; arsip yang tercipta dalam rangka diplomasi maritime.

Kementerian Kelautan dan Perikanan juga terlibat dalam kegiatan penyelamatan arsip kemaritiman sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025.

Sumber : kkp

Read More

KKP dan UGM Sepakati Kerja Sama Bidang Kelautan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) menyepakati kerja sama bidang kelautan. Kerja sama kedua belah pihak akan difokuskan pada pengelolaan informasi geospasial, penguatan kapasitas penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum, serta kolaborasi dalam seagrass mapping framework development and implementation project. 

Kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Direktorat Jenderal Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) dengan Fakultas Geografi dan Fakultas Hukum UGM. 

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo saat penandatanganan PKS yang berlangsung di Kampus UGM menjelaskankan bahwa KKP dan UGM telah memiliki Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan melalui Penerapan Tridharma Perguruan Tinggi, yang ditandatangani Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan Rektor UGM pada tahun 2021 lalu. 

“Perjanjian Kerjasama ini merupakan tindak lanjut Kesepakatan Bersama KKP dan UGM, sebagai salah satu bentuk komitmen bersama dalam mendukung pelaksanaan program prioritas ekonomi biru dan program kerja Ditjen PKRL sejalan dengan kondisi saat ini,” jelasnya. 

Sebagai informasi, Ditjen PKRL menyepakati beberapa kerjasama dengan UGM yaitu dengan Fakultas Geografi untuk Pengelolaan Informasi Geospasial Tematik Ekosistem Kawasan Konservasi, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Dukungan Penataan Ruang Laut. Sementara dengan Fakultas Hukum, DJPKRL menyepakati kerjasama tentang Peningkatan Kapasitas SDM, Penelitian, Dukungan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Advokasi Hukum di Bidang Kelautan dan Ruang Laut. Sedangkan kerjasama tentang Kegiatan National Seagrass Mapping Framework Development and Implementation Project in Indonesia ditandatangani bersama dengan UGM, Pusat Riset Oseanografi BRIN, Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik BIG dan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. 

Lebih lanjut Victor juga menerangkan KKP telah mencanangkan program dan lima kebijakan implementasi ekonomi biru yang mengedepankan keseimbangan ekologi dan ekonomi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Program ekonomi biru tersebut merupakan kerja besar yang memerlukan dukungan, kolaborasi dan kerja bersama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, para pemangku kepentingan serta peran strategis Perguruan Tinggi. 

“Saya mengajak para pakar, akademisi, mahasiswa dan civitas akademika UGM bersama-sama mengimplementasikan kepakaran, keilmuan, pengkajian dan penerapan Tridharma Perguruan Tinggi untuk bersinergi dalam percepatan pengelolaan kelautan melalui pengabdian kepada masyarakat, penelitian dan pengembangan, serta edukasi dan penyadartahuan,” ajaknya.

Victor juga mengapresiasi dan sangat mendukung implementasi Perjanjian Kerja Sama yang sudah berjalan dengan Fakultas Biologi dan selanjutnya dengan Fakultas Hukum dan Fakultas Geografi UGM, serta Perjanjian Kerja Sama antara KKP, BRIN, BIG, UGM dan UNHAS. 

Pada kesempatan yang sama, Rektor UGM Prof. Ova Emilia menegaskan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan KKP. Beberapa kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan sangat baik dilakukan oleh beberapa fakultas di lingkungan UGM. Ova pun mencontohkan salah satu kegiatan yang sedang berlangsung saat ini adalah pemetaan ekosistem karbon biru yaitu padang lamun di Indonesia yang merupakan kerjasama lintas sektor antara lain KKP, UGM, BRIN, BIG, dan Universitas Hasanuddin. 

“Kami percaya bahwa pengetahuan dan inovasi yang dihasilkan dari penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung upaya pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam konteks ekonomi biru di sektor kelautan dan perikanan,” pungkasnya.

Sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, kerjasama dengan mitra kerja KKP yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerjasama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dilaksanakan untuk mendukung kinerja KKP lebih implementatif khususnya dalam hal pengelolaan ruang laut yang mendukung program ekonomi biru.

Sumber : kkp

Read More

KKP Pastikan Stok Ikan Aman Selama Ramadan dan Lebaran

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan ketersediaan ikan selama Ramadhan dan Lebaran tahun ini tercukupi. Berdasarkan data analisis kebutuhan, diperkirakan permintaan ikan selama Maret dan April 2024 mencapai 2,46 juta ton. Sementara ketersediaan ikan dalam kurun waktu tersebut diperkirakan sebesar 3,10 juta ton.

"Stok ikan aman. Kita juga perkirakan ada peningkatan permintaan 10% saat Ramadhan dan 20% jelang Lebaran," terang Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya, Kamis (7/3/2024).

Peningkatan tersebut menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengonsumsi ikan selama Ramadhan. Selain mudah diolah dan harganya yang terjangkau, ikan juga mudah ditemui di berbagai pasar serta memiliki kandungan gizi luar biasa yang bermanfaat bagi kesehatan.

"Berbuka atau sahur dengan menu ikan itu simple, sehat dan ekonomis," tuturnya. 

Merujuk kajian praktisi pangan dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga, Budi menyebut asam lemak omega-3 yang terkandung dalam ikan tuna, tenggiri, sarden, belut, bandeng, patin dan jenis ikan lainnya, bisa mengontrol rasa lapar dalam tubuh. Karenanya, dia mengajak masyarakat untuk terus mengonsumsi sekaligus bangga makan ikan di bulan Ramadhan.

"Jadi ikan bisa juga dinikmati saat sahur maupun berbuka, harganya terjangkau, dan bermanfaat karena insya Allah jadi energi untuk beribadah di bulan penuh berkah," ujarnya. 

Budi memaparkan hasil pendataan di lapangan terhadap sekitar 200 gudang beku pada 2 bulan terakhir menunjukkan stok aman. Bahkan pada awal bulan Januari gudang beku mengalami penumpukan pasokan dengan tingkat keterisian mencapai 70-100% dan harga mengalami penurunan.  Namun saat ini pasokan berangsur mengalir keluar dengan meningkatnya permintaan menjelang Ramadhan, sehingga tingkat keterisian gudang beku berkisar 50-80% dengan harga kembali normal dan relatif stabil. 

Adapun stok ikan tangkapan yang tersimpan di gudang beku saat pemantauan didominasi lemadang sebesar 34,20%, disusul kerapu 21,74%, Tuna 6,90%, gabus 4,11%, layang 3,06%, cumi-cumi 2,72%, kakap 2,71%, Cakalang 2,56%, dan Bandeng 1,86%. Adapun harga rata-rata ikan tersebut per kg yakni lemadang Rp 27.444, Kerapu Rp 61.854, Tuna Rp 49.259, Gabus Rp. 14.987, Layang Rp 18.760, Cumi-cumi Rp. 64.923, Kakap Rp. 60.082kg, dan Bandeng Rp 30.024.

Sementara ikan budidaya yang juga diminati saat ramadan dan idul fitri yakni udang, bandeng, gurame, dan nila.

"Jadi, kondisi stok ikan saat ini memasuki bulan ramadhan hingga lebaran dapat diyakini mencukupi dengan harga terjangkau dan stabil." tutup Budi.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan peningkatan angka konsumsi ikan erat kaitannya dengan pemenuhan gizi masyarakat. Termasuk juga membantu kesejahteraan pelaku utama perikanan, seperti nelayan dan pembudidaya.   

“Ini sebagai satu pesan untuk peningkatan gizi, supaya gizi masyarakat meningkat dengan mengonsumsi ikan. Karena ikan ini bisa kita produksi di dalam negeri sendiri,” kata Menteri Trenggono.

 

 

Sumber : kkp

Read More

KKP Lakukan Transformasi Digital Pendidikan KP

Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan transformasi digital pendidikan melalui platform aplikasi akademik ‘e-LATAR’. Platform  tersebut diharapkan mampu meningkatkan mutu pembelajaran pada seluruh Satuan Pendidikan KKP.

Operasionalisasi 'e-LATAR' ini diintegrasikan dengan kartu taruna yang telah diluncurkan  Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono beberapa waktu lalu.

Platform aplikasi akademik ini juga selaras dengan transformasi tata kelola pendidikan kelautan dan perikanan melalui pembentukan Ocean Institute Of Indonesia, di mana tujuan dari kebijakan ini  terlaksana untuk mewujudkan peningkatan kualitas layanan pendidikan, kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, kualitas kurikulum, serta kualitas sarana dan prasarana pendidikan, serta menciptakan dan mengembangkan SDM unggul di sektor kelautan dan perikanan.

“Perkembangan teknologi informasi menuntut kita untuk melek teknologi, agar dapat terus berinovasi dan berkreasi dalam mengembangkan sebuah informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Saya berharap seluruh sivitas akademika Satuan Pendidikan KKP dapat memanfaatkan aplikasi yang telah dikembangkan, agar tujuan dalam meningkatkan kualitas pengembangan SDM melalui pendidikan dapat terwujud,” terang Kepala BPPSDM, I Nyoman Radiarta.

Aplikasi e-LATAR sendiri dikembangkan dengan beberapa fitur yang memudahkan, baik bagi para pengguna ataupun pemangku kebijakan pada Satuan Pendidikan KKP. Fitur yang terdapat pada aplikasi ini diantaranya profil taruna yang terintegrasi dengan aplikasi Pentaru, fitur akademik yang memudahkan peserta didik dan pendidik untuk memonitoring perkembangan akademik, fitur magang untuk memudahkan para taruna mendapatkan akses informasi pemagangan, fitur entrepreneurship yang memudahkan taruna untuk dapat mengembangkan jiwa kewirausahaannya dan fitur alumni yang memudahkan untuk melacak serta perkembangan alumni di berbagai bidang dunia usaha dan industri.

e-LATAR juga diintegrasikan dengan aplikasi yang telah dikembangkan oleh Direktorat Jendaral Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek, agar data yang telah terinput dapat selaras.

Sementara itu Kartu Taruna dapat dimanfaatkan sebagai kartu identitas multifungsi untuk taruna/i, staf dan dosen, yang dapat digunakan sebagai kartu identitas, absensi, parkir, akses, transaksi, administrasi dan sebagai e-money.

Secara terperinci, Kartu Taruna juga dapat mempermudah sistem transaksi yang dapat digunakan sebagai platform pembayaran digital yang efisien dan aman di lingkungan kampus untuk memudahkan transaksi dan pembayaran kegiatan kampus. Kartu Taruna juga berfungsi untuk sistem parkir dan akses sebagai solusi efisien untuk optimalisasi akses keluar masuk ruangan atau gedung, akses parkir dan absen mahasiswa.

Kartu ini juga dapat dimanfaatkan dalam layanan Go-food internal kampus atau layanan pemesanan makanan secara online yang terhubung dengan kantin di dalam kampus. Dalam pengembangan Kartu Taruna, KKP pun turut mengandeng aplikasi Closepay dan PT Bank Negara Indonesia (BNI) untuk menunjang transaksi cashless (non-tunai) dari penggunanya agar menjadi lebih praktis, cepat, serta dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun.

Sebelumnya, Menteri Trenggono menegaskan bahwa SDM yang berkualitas dan melek teknologi, merupakan salah satu kunci dalam memajukan sektor KP. BPPSDM KP sebagai unit kerja pelaksana pelatihan, penyuluhan, dan pembina dari sekolah tinggi perikanan KKP, berperan  besar dalam menghasilkan SDM yang unggul bagi pembangunan KP.

"SDM unggul berperan penting penting dalam mendukung pengelolaan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Pasalnya, kesehatan laut merupakan sebuah kejayaan untuk umat manusia, karenanya dibutuhkan SDM unggul untuk dapat menjaga keberlanjutan serta kesehatan sumber daya kelautan dan perikanan," tegas Trenggono.

 

 

Sumber : kkp

Read More