LRMPHP Raih Penghargaan IKPA dari KPPN Yogyakarta

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) menerima apresiasi dan penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendahaan Negara (KPPN) Yogyakarta sebagai satuan kerja dengan capaian IKPA predikat sangat baik periode semester I tahun 2024. Penghargaan diberikan dalam acara Stakeholder Day Triwulan III pada hari rabu, 7 Agustus 2024 yang dihadiri oleh 274 orang perwakilan dari satuan kerja di wilayah kerja KPPN Yogyakarta.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja K/L, kategori predikat sangat baik diperoleh bila nilai IKPA ≥ 95 dan LRMPHP sendiri memperoleh nilai IKPA 95,26. 

Terdapat 162 satker mitra KPPN Yogyakarta yang menerima penghargaan nilai IKPA sangat baik. Nilai IKPA dimaksud tercantum pada aplikasi OMSPAN yang dihitung berdasarkan 3 aspek pengukuran dengan 8 indikator kinerja. Kepala KPPN Yogyakarta menyampaikan bahwa satuan kerja agar meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran sehingga berkinerja lebih baik pada semester II tahun 2024. 

Read More

LRMPHP Kenalkan Alsinkan dan Produk Olahan Ikan pada Generasi Muda di FPJ 2024

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Bantul memperkenalkan Alsinkan (alat mesin perikanan) dan produk olahan ikan pada Festival Pramuka Jogja (FPJ) Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta (Kwarda DIY) di Kompleks Bumi Perkemahan Tunas Wiguna Babarsari, Sleman, Yogyakarta 27 - 28 Juli 2024. 

FPJ 2024 merupakan kegiatan tahunan Kwarda DIY yang tidak hanya melibatkan anggota gerakan pramuka, namun seluruh elemen masyarakat seperti pemerintah, UMKM dan berbagai komunitas. Dengan mengusung tema “Kreativitas Jogja: Tumbuh dan Berbudaya” serangkaian kegiatan diselenggarakan dalam FPJ 2024, diantaranya pameran UMKM, ekspo satuan karya, stand pendukung, pentas seni budaya, workshop, bimbingan teknis, donor darah, pemeriksaan kesehatan, kegiatan kepramukaan, dan aneka lomba.

Dalam rangkaian kegiatan pameran, LRMPHP yang tergabung dalam stand pameran Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta (Dislautkan DIY) menyajikan 2 buah teknologi  rancang bangun LRMPHP yaitu ALPINDEL (alat pengisi adonan sistem handel) dan UKI (alat uji kesegaran ikan). ALPINDEL merupakan alat untuk membantu pengisian adonan produk fish jelly yang sehat, aman, dan bergizi karena terbuat dari material food grade, sedangkan UKI adalah alat untuk uji kesegaran ikan yang berbasis android dengan pengolahan citra mata ikan dan pendeteksian bau ikan menggunakan sensor gas.

Kepala LRMPHP Kartika Winta Apriliany yang hadir dalam kegiatan ini menyampaikan pentingnya mengkonsumsi ikan serta produk olahannya sebagai upaya untuk mencetak  generasi muda yang berkualitas. Selain sebagai media untuk sosialisasi, partisipasi LRMPHP dalam kegiatan ini juga untuk menginisiasi masyarakat khususnya generasi muda dalam menciptakan inovasi olahan produk perikanan yang menarik, bernilai ekonomis dan digemari masyarakat, sekaligus  mengembangkan kewirausahaan produk olahan ikan.

Selama FPJ 2024 berlangsung, stand pameran LRMPHP banyak mendapat kunjungan dari para peserta yang hadir seperti GKR Mangkubumi selaku ketua Kwarda DIY dan adik-adik pramuka. Dengan antusias dan bersemangat para pengunjung stand LRMPHP berdiskusi terkait Alsinkan yang ditampilkan dan secara langsung melihat praktik penggunaan alat tersebut. 

Read More

KKP Perluas Sistem Keterbukaan Informasi Publik ke Seluruh UPT

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat, dengan memperluas sistem keterbukaan informasi publik hingga tingkat unit pelaksana teknis (UPT).

KKP memiliki 158 UPT yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia,  yang dilengkapi dengan tim pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). Sebagian besar PPID lingkup KKP telah memperoleh kualifikasi Informatif.

“Semangat keterbukaan informasi sangat dibutuhkan untuk menyampaikan program dan kebijakan publik kepada masyarakat dengan cepat dan terukur,” ujar Sekretaris Jenderal KKP Prof Rudy Heriyanto Adi Nugroho saat membuka acara Forum Keterbukaan Informasi Publik (KIP) KKP di Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring Komisi Informasi Pusat (KIP), KKP memperoleh kualifikasi Informatif selama lima tahun beruntun, dari tahun 2019 hingga 2023. Secara nasional, KKP menempati peringkat 12 dari seluruh kementerian/lembaga dengan kualifikasi Informatif.

Rudy menerangkan, dalam meningkatkan kinerja keterbukaan informasi publik pihaknya fokus pada aspek standar layanan informasi. Berupa kualitas dan jenis informasi, sarana prasarana, komitmen organisasi dan digitalisasi. 

“Untuk PPID yang belum mencapai kualifikasi Informatif, saya berpesan untuk segera meningkatkan kualitas layanan sesuai standar untuk menjaga kualifikasi KKP tetap Informatif secara nasional dan peringkatnya pun meningkat,” bebernya.

Pada acara tersebut, pimpinan unit kerja pun sepakat menandatangani Komitmen Bersama untuk terus memperluas dan meningkatkan layanan keterbukaan informasi publik yang ada di pusat maupun UPT. 

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Donny Yoesgiantoro mengapresiasi kinerja keterbukaan informasi publik di KKP, sekaligus mendorong peningkatan peringkat. Dia berharap tahun depan KKP sebagai badan publik bisa masuk tiga besar kementerian/lembaga informatif.

“Badan publik harus melakukan dua hal. Satu proaktif, yaitu menyediakan informasi, mengumumkan informasi, mengumumkan informasi dan responsif. Responsif itu, kalau ada sengketa harus diselesaikan,” urai Donny.

Dia menambahkan, untuk meningkatkan kinerja layanan keterbukaan informasi pada satu badan publik, perlu peran aktif seluruh unit kerja yang ada. Terlebih cakupan KKP cukup besar mengurusi kegiatan-kegiatan di laut, industri perikanan, hingga kawasan pesisir serta seluruh sumber daya di dalamnya. 

“Urusan keterbukaan informasi publik ini urusan kelembagaan, jadi tidak bisa dibebankan hanya pada satu unit kerja,” pungkasnya. 

Untuk diketahui, pada kesempatan ini Kementerian Kelautan dan Perikanan juga meluncurkan dimulainya monev di internal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024. Sekretaris Jenderal menyatakan bahwa seluruh pimpinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan dukungan dan komitmen pelaksanaan monev ini sejalan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan yang terus mendorong implementasi keterbukaan informasi publik di KKP.

Sumber : kkp

Read More

KKP Berhasil Tingkatkan Kinerja Sektor Perikanan di Semester I 2024

Sektor perikanan menunjukkan kinerja positif di sepanjang semester I tahun 2024. Kinerja baik tersebut diantaranya disokong meningkatnya produksi perikanan budidaya, kinerja ekspor, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hingga penyerapan kredit usaha rakyat (KUR).

Staf Ahli Menteri (SAM) Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Hendra Yusran Siri mewakili Sekretaris Jenderal KKP dalam konferensi pers Kinerja Semester I KKP di Jakarta, Rabu (24/7/2024) mengungkapkan, ekspor hasil perikanan mencapai USD2,71 miliar.

“Sedangkan nilai impor perikanan mencapai USD0,22 miliar. Dengan demikian neraca perdagangan mengalami surplus sebesar USD2,49 miliar. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor 99,9 persen,” urai Hendra.

Produksi perikanan dari Januari sampai Juni tahun ini tercatat sebesar 11,8 juta ton yang sebagian besar ditopang oleh hasil budidaya. Peningkatan ini salah satunya karena produktivitas modeling budidaya berbasis kawasan yang telah dikembangkan KKP di Karawang, Kebumen, dan Wakatobi untuk komoditas nila salin, udang, dan rumput laut.

Lebih jauh Hedra memaparkan, kinerja baik sektor perikanan diikuti realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang cukup tinggi, yakni sudah mendekati Rp1 triliun. Sepanjang tahun lalu, PNBP sektor kelautan dan perikanan mencapai Rp1,69 triliun.

“Nilai PNBP hingga semester I telah mencapai Rp963,64 miliar.  Dan ini tentunya masih akan tumbuh seiring produktivitas yang terus berjalan,” beber Hedra.

Optimisme geliat sektor perikanan didukung tingginya penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) oleh perbankan sebanyak Rp3,64 triliun. Serta penyaluran dana bergulir Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) sebesar Rp152,61 miliar kepada 95 Debitur di 64 kabupaten/kota.

Irjen Kementerian Kelautan dan Perikanan Tornanda Syaifullah menambahkan, kinerja baik sektor perikanan tak lepas dari penguatan sistem pengawasan dan pendampingan yang dilakukan pihaknya. Diantaranya pendampingan untuk percepatan pelaksanaan program Ekonomi Biru dan program prioritas KKP, termasuk kualitas penyerapan anggaran dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Pendampingan dan pengawasan ini penting untuk memastikan pelaksanaan program telah sesuai aturan, transparan dab akuntable.

Capaian indikator kinerja sampai dengan Semester I tahun 2024 adalah realisasi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan KKP dengan sebesar 0,1% dari target <1%, realisasi Indikator Kinerja Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KKP pada Level 3 atau dengan nilai 3,56 dari target 3,1, serta realisasi Indikator Kinerja Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KKP sebesar 83,8 (Predikat A) dari target nilai 80,5 (A).

Selain itu realisasi Indikator Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi KKP mendapat nilai A dari target nilai A, realisasi Indikator Kinerja Tingkat Kapabilitas Itjen KKP (IACM) di Level 3 atau dengan nilai 3,61 dari target 3,1 (Level 3), realisasi Indikator Kinerja Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan KKP sebesar 91,26% telah melebihi dari target 80%, realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Itjen KKP sebesar 99,18 telah melebihi dari target 93,18, dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Persepsi Pegawai KKP terhadap kinerja pengawasan Itjen KKP sebesar 4,35 dari target 4,15. 

"Pada tahun 2023 KKP berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan Laporan Keuangan yang dilakukan oleh BPK-RI,” ujar Tornanda.

Sementara itu, Seskretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Summer Daya Manusia (BPPSDM) KKP, Rudy Alex, mengungkapkan kinerja KKP dalam menghadirkan generasi muda unggul di sektor kelautan dan perikanan. Tahun ini KKP menerima 2.023 taruna-taruni baru yang akan menjalani pendidikan di 11 satuan pendidikan tinggi vokasi KKP.

Sedangkan lulusan yang diwisuda sebanyak 2.226 orang.

“Semuanya kami siapkan, untuk mengisi, mengawal dan melanjutkan program ekonomi biru. Kami rasa dengan penyiapan SDM ini, target-target ekonomi biru dapat tercapai,” terangnya.

Sumber : kkp

Read More

Menteri Trenggono Bawa KKP Hat-Trick Raih Opini WTP BPK

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sukses membawa kementeriannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara beruntun, dari tahun 2021, 2022, dan 2023.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LHP LK) KKP Tahun 2023 berlangsung di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2024).

"Alhamdulillah opini WTP dapat kami pertahankan sejak tahun 2021. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat acara penyerahan.

Menurutnya, pemeriksaan oleh BPK tidak hanya membantu memastikan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga memberikan umpan balik kepada semua unit kerja untuk memperbaiki proses pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel. Termasuk dalam pelaksanaan program-program ekonomi biru yang menjadi andalan KKP mentransformasi tata kelola kelautan dan perikanan nasional.

Hal itu bisa dilihat dari penyelesaian atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sampai dengan semester II tahun 2023 di atas 87%. Peningkatan ini diantaranya dari gerak cepat KKP menyelesaikan 14 dari 22 rekomendasi atas LHP Kinerja Persiapan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut TA 2022/2023.

"Tentu masih ada catatan yang selalu menjadi residu, meski tingkatnya kecil. Namun kami berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan," beber Trenggono.

Persentase KKP menindaklanjuti rekomendasi BPK termasuk tinggi karena berada di atas rata-rata lingkungan entitas Auditor Keuangan Negara (AKN) IV yaitu sebesar 77,20 persen. 

Auditor Utama Keuangan Negara IV BPK, Syamsudin, mewakili Anggota IV BPK Haerul Saleh mengungkapkan, terdapat empat hal yang menjadi pertimbangan pihaknya dalam memberikan opini atas laporan keuangan kementerian/lembaga negara. 

Pertama kesesuaian penyajian angka-angka dalam laporan keuangan dengan standar akuntasi pemerintahan. Kemudian kecukupan kelengkapan informasi yang disajikan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, serta desain dan implementasi sistem pengendalian intern.    

"Kami mengucapkan selamat kepada Menteri Kelautan dan Perikanan serta seluruh jajarannya yang telah berhasil mempertahankan opini WTP," ujar Syamsudin.  

Dia menambahkan, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian berarti laporan keuangan KKP tahun 2023 disajikan secara wajar dalam semua hal yang material dengan standar akuntansi pemerintahan.

Sumber : kkp

Read More

LRMPHP Terima 4 Taruna-Taruni PKL SMKN 1 Sanden

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan menerima 4 taruna-taruni Praktek Kerja Lapangan (PKL) Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2024/2025 SMK Negeri 1 Sanden Bantul, 16 Juli 2024. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil inisiasi LRMPHP dan SMKN 1 Sanden Bantul terkait rencana pelaksanaan PKL di LRMPHP dalam rangka memenuhi tahapan pendidikan kegiatan PKL sesuai dengan Kurikulum Merdeka pada tingkat SMK.

Perwakilan guru SMKN 1 Sanden yang hadir dalam penerimaan PKL ini, Wiwik Widyastuti menyampaikan kegiatan PKL untuk memantapkan kemampuan, mendapatkan kompetensi dan memberikan pengalaman pada situasi kerja yang sebenarnya di industri/perusahaan. 

Kegiatan PKL taruna-taruni SMKN 1 Sanden di LRMPHP dijadwalkan 1 Juli 2024 s.d 31 Desember 2024 diikuti oleh 4 taruna-taruni Kelas XII Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan (APHPI).

Kepala LRMPHP Kartika Winta Apriliany menyambut baik kegiatan ini sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sejalan dengan program prioritas Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP). 

Baik Kepala LRMPHP maupun SMKN 1 Sanden berharap kolaborasi ini berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai sesuai target yang ditetapkan. Kepala Tata Usaha LRMPHP, Afris Syahada yang ikut hadir dalam acara penerimaan ini berpesan agar selalu mematuhi tata tertib di LRMPHP dan memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada untuk mendukung proses pembelajaran.

Read More

Dukung MBKM, LRMPHP Kembali Terima 28 Taruna-Taruni Politeknik KP Sidoarjo

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Bantul kembali menerima 28 taruna-taruni Program Studi Mekanisasi Perikanan Politeknik KP Sidoarjo, 15 Juli 2024. Penerimaan taruna-taruni ini dalam rangka rangkaian kegiatan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Politeknik KP Sidoarjo di LRMPHP.  

Dalam sambutannya Kepala LRMPHP Kartika Winta Apriliany menyampaikan komitmennya dalam mendukung program MBKM di LRMPHP melalui kegiatan pembelajaran bersama secara langsung dari dosen pendamping Politeknik KP Sidoarjo dan Instruktur LRMPHP baik di ruang kelas, laboratorium, workshop, maupun bengkel konstruksi.

Dengan berbagai fasilitas penunjang yang dimiliki, Kepala LRMPHP berharap taruna-taruni dapat belajar dengan nyaman dan dapat fokus dalam meningkatkan kompetensi dibidang mekanisasi kelautan dan perikanan sesuai dengan kebutuhan industri. Kompetensi yang diperoleh nantinya diharapkan dapat menambah kepercayan diri taruna-taruni sebagai bekal memasuki dunia kerja/industri.

Read More