LPPMPHP menjadi Tuan Rumah Senam Bersama se Kecamatan Jetis Bantul

Pada hari Jum'at, 27 Februari 2015 yang dimulai pukul 07.30 WIB, LPPMPHP menjadi Tuan Rumah Senam Bersama yang dihadiri oleh seluruh instansi pemerintahan se kecamatan Jetis Bantul D.I Yogyakarta. Turut hadir dan diundang adalah Camat Jetis bapak Jazim Azis, seluruh Lurah yang ada di kecamatan Jetis, serta kepala kepala satker/ UPT tidak lupa turut memeriahkan kegiatan sehat ini.

Acara diawali dengan pembukaan yang dilakukan oleh Camat Jetis bapak Jazim Azis yang sekaligus perkenalan kepada peserta yang hadir di LPPMPHP mengingat Bapak Camat ini adalah Camat Jetis yang baru sehingga momen ini dimanfaatkan untuk silaturahmi dan perkenalan dengan seluruh peserta. Bapak Jazim Azis dalam sambutannya, mengharap seluruh Pegawai yang ada di instansi pemerintah di wilayah nya, agar juga turut menjaga lingkungan serta selalu bersilaturahmi yang baik dengan seluruh masyarat jetis pada khusus nya, dan masyarakat Jogja pada umumnya. dan diakhir sambutannya mendorong agar pegawai untuk bekerja lebih baik, dan melalui senam bersama ini lah badan kita menjadi lebih sehat sehingga dapat bekerja dan mengabdi lebih baik demi bangsa dan negara tercinta.

Acara utama pun dimulai, yaitu Senam Bersama yang dikomandoi oleh duo Instruktur senam yang cantik. Para peserta tidak malu-malu untuk mengikuti gerakan instruktur dan berkeringat bercucuran. Tidak peduli tua maupun muda, tetap semangat mengikuti gerakan instruktur senam dari pemanasan, gerakan inti, hingga penutupan. Total sekitar ada 150 peserta hadir di senam bersama ini

Acara diakhiri dengan doorprice dan hidangan seadanya pelepas dahaga dan lelah. dan Alhamdulillah Kegiatan Senam Bersama Jumat ini berlangsung dengan lancar dari awal hingga akhir.

sumber : linktwitter

Read More

Genjot Produk Pakan, Menteri Susi Larang Ekspor Tepung Ikan

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan melarang kegiatan ekspor tepung ikan dalam waktu dekat. Larangan ekspor ini ditujukan demi menggenjot besaran produksi pakan ikan domestik menyusul program peningkatan produk ikan budidaya yang dicanangkan oleh KKP.

"Ini untuk memenuhi kebutuhan pabrik pakan ikan domestik sesuai syarat yang telah di tentukan. KKP juga akan mendorong produksi bahan baku pakan non tepung ikan sebagai substitusi tepung ikan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan seperti dikutip dari laman KKP, Minggu (21/2).

Selain larangan ekspor, Susi bilang, untuk memenuhi bahan baku pakan ikan pemerintah juga telah membebaskan bea masuk tepung ikan, serta mendorong tumbuhnya jumlah pabrik tepung ikan di dalam negeri. Ia mengatakan, jajarannya pun akan mengimbau sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk terus bisa memasok maggot kelapa sawit melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) ke masyarakat di wilayah perkebunan.

Maggot sendiri merupakan satu bahan dasar pakan ikan yang dihasilkan dari pengolahan limbah kelapa sawit. “KKP akan menyediakan tenaga ahli formulator pakan untuk mendukung Gerpari (Gerakan Pakan Mandiri) dan tenaga-tenaga penyuluh lapangan yang andal dalam produksi pakan mandiri," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto mengatakan bahwa program Gerpari bisa terlaksana jika ada kerjasama yang sinergi, kerja keras dan niat yang baik dari seluruh stakeholder. “Kita harapkan dengan cara ini permasalahan pakan dapat diatasi dan pemenuhan protein hewani dari ikan juga berhasil dipenuhi melalui tercapainya peningkatan kemandirian dan swasembada produksi ikan yang telah ditetapkan,” seru Slamet.

Harga Pakan Ikan Turun

Di kesempatan yang sama, Susi juga mengungkapkan bulan depan pemerintah akan menurunkan harga jual pakan ikan sebesar Rp 1.000 per kilogram (kg). Kebijakan penurunan harga sendiri diambil menyusul adanya kesepakatan antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mendukung program peningkatan perikanan budidaya.

"KKP memberikan apresiasi yang tinggi kepada pabrik pakan ikan dan udang atas niat baik dan dukungannya terhadap program pemerintah tersebut. Pemerintah akan mendorong pembudidaya ikan air tawar jangan hanya sebagai buruh, tetapi harus di tingkatkan ke level pelaku Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM)," cetusnya.

Berdasarkan catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan, produksi perikanan budidaya tahun lalu meliputi baik rumput laut dan ikan dan udang mencapai angka 14,52 juta ton. Adapun target produksi tahun ini ditetapkan adalah sebesar 17,9 juta ton, terdiri dari ikan 7,6 juta ton dan rumput laut basah 10,3 juta ton. Di mana kebutuhan pakan ikan dan udang untuk memenuhi target produksi tersebut mencapai 8,728 juta ton. (adt)

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150222103633-92-33870/genjot-produk-pakan-menteri-susi-larang-ekspor-tepung-ikan/

Read More

KKP DORONG KEMANDIRIAN PAKAN IKAN NASIONAL

No. 010/PDSI/HM.310/2/2015

SIARAN PERS

KKP DORONG KEMANDIRIAN PAKAN IKAN NASIONAL

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menguatkan komitmen untuk terus meningkatkan produksi pakan ikan sebagai upaya mendorong kemandirian pakan ikan nasional. Salah satu upaya strategis yang ditempuh yakni melalui kerjasama dengan Asosiasi Produsen Pakan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan sebutan GPMT (Gabungan Perusahaan Makanan Ternak). Kerjasama dilakukan untuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pakan mandiri. Hal ini disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam audiensi dengan para Produsen Pakan di Kantor KKP siang tadi, Jum’at (13/02).

Menurut Susi, saat ini posisi pendapatan masyarakat pembudidaya ikan belum bisa setingkat pelaku Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM). Pendapatannya masih dalam level buruh yang hanya mendapat 20 persen saja dari total nilai produksi. Hal itu disebabkan masih tingginya biaya operasional akibat tingginya harga pakan ikan. “Semestinya para pembudidaya tersebut bisa mendapatkan 35 hingga 40 persen”, ungkap Susi.

Terkait hal ini, Susi mengatakan bahwa hal tersebut menjadi tanggung jawab KKP dan produsen pakan sebagai fasilitator. Oleh karena itu, para produsen pakan diharapkan untuk bisa menurunkan harga pakannya. “Jadi jika harga pakan ikan sepuluh ribu rupiah total output mereka paling tidak 15 sampai 16 ribu, ini harus jadi tanggung jawab kita sebagai fasilitator”, kata Susi.

Selain itu, menurut Susi, protein hewani yang berasal dari ikan harus menjadi bagian dari ketahanan pangan. Sehingga sumber pangan bangsa Indonesia bukan cuma berasal dari karbohidrat dan sayuran saja. “Sumber protein bisa dipenuhi dari ikan dan harganya pun lebih terjangkau, makanya saya bersama staf di KKP terus berupaya mendorong peningkatan konsumsi ikan nasional”, ungkap Susi.

Lebih lanjut Susi juga menjelaskan, tambahan anggaran dalam APBN Perubahan 2015 sebesar Rp 400 Miliar akan digunakan untuk program pengelolaan perikanan budidaya. “KKP ingin bekerja sama menunjang program pemerintah atas program swasembada di semua sektor termasuk pakan mandiri dari pada para pembudidaya. Kita mau membantu supaya margin para pembudidaya itu tidak lagi tipis”, kata Susi.

Dari hasil audiensi yang dilakukan, KKP dan APPI sepakat untuk menurunkan harga pakan ikan budidaya sebesar Rp 1.000,- per kg. Hal ini dilakukan karena tingginya harga pakan ikan yang masih belum bisa membantu posisi para petani dan pembudidaya ikan untuk berkembang. “Untuk itulah kita sepakat asosiasi memberikan insentif 1000 rupiah perkilo penurunan harga pakan. Berarti, kalau sebelumnya petani budidaya membeli dengan harga Rp 9.000 sekarang ini menjadi Rp 8.000 harganya, untuk pakan lele dan ikan air tawar lainnya”, kata Susi.

Selain itu, dalam tiga bulan kedepan KKP akan terus menargetkan penurunan harga pakan ikan secara bertahap, hingga mencapai harga Rp 3.000-. “Turun seribu bulan ini, Maret dua ribu, April harus bisa turun sampai tiga ribu, demi Indonesia pak”, tutup Susi kepada para Produsen Pakan.

Jakarta, 13 Februari 2015

Kepala Pusat Data Statistik dan Infromasi

Lilly Aprilya Pregiwati

Narasumber :

1. Slamet Soebjakto

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya;

2. Lilly Aprilya Pregiwati

Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi

Read More

KEMANDIRIAN PAKAN DORONG PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA

No: 013/PDSI/HM.420/2/2015

SIARAN PERS

KEMANDIRIAN PAKAN DORONG PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya mendorong peningkatan produksi perikanan budidaya dengan memenuhi kebutuhan komponen produksi secara mandiri. Pakan ikan/udang menjadi komponen produksi utama yang menentukan keberhasilan produksi perikanan budidaya, khususnya budidaya ikan air tawar. Namun kebutuhan bahan baku pakan nasional sebagian besar masih berasal dari bahan baku impor, sehingga berdampak pada tingginya harga pakan. Terkait hal itu itu, pemerintah berupaya mendorong penurunan harga pakan dengan memenuhi kebutuhan bahan baku lokal melalui Gerakan Pakan Ikan Mandiri (GERPARI). Hal itu diungkapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Jakarta, Jum’at (20/02).

Menurut Susi, upaya yang ditempuh tersebut diharapkan dapat berkontribusi pada pemenuhan target produksi perikanan nasional dan peningkatan kesejahteraan pembudidaya ikan. Selain ditingkatkan kuantitasnya, perikanan budidaya juga dituntut untuk menjaga kualitas produksinya secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. GERPARI menjadi penting dan strategis karena dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku pakan ikan impor dan mendorong peningkatan penggunaan bahan baku lokal. “Sehingga pembudidaya menjadi lebih mandiri dan mempunyai tingkat pendapatan yang lebih baik yang ujung-ujungnya akan secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat”, kata Susi.

Susi mengungkapkan, data sementara produksi perikanan budidaya tahun 2014 baik dari rumput laut dan ikan/udang adalah sebesar 14,52 juta ton. Adapun target produksi tahun 2015 yang telah ditetapkan adalah sebesar 17,9 juta ton, terdiri dari ikan 7,6 juta ton dan rumput laut basah 10,3 juta ton. Kebutuhan pakan ikan/udang untuk memenuhi target produksi tersebut adalah sebesar 8,728 juta ton. “60 persennya merupakan kebutuhan pakan ikan air tawar seperti ikan mas, nila, gurame, patin dan lele”, ungkap Susi.

Lebih lanjut Susi mengatakan bahwa komoditas ikan air tawar merupakan komoditas yang mendukung secara langsung program Ketahanan Pangan dan Gizi. Dari total produksi ikan budidaya, 60 persen diantaranya dipasok dari komoditas ikan air tawar. Sehingga pemerintah, dalam hal ini KKP berupaya untuk mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi tersebut melalui peningkatan produksi yang mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. “Harus ada kemandirian dalam upaya swasembada ikan. Sehingga kualitas produk perikanan budidaya khususnya komoditas ikan air tawar harus tahan dan kuat dalam menghadapi fluktuasi harga dan nilai tukar rupiah”, tukas Susi.

Susi juga mengungkapkan bahwa pertemuan dengan Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT) beberapa waktu yang lalu telah menyepakati bahwa GPMT dalam waktu dekat akan menurunkan harga pakan ikan secara bertahap. Pada bulan Maret 2015 harga pakan akan mulai diturunkan Rp. 1.000,-/kg. Terkait hal itu, KKP memberikan apresiasi yang tinggi kepada pabrik pakan ikan/udang atas niat baik dan dukungannya terhadap program pemerintah tersebut. Pemerintah akan mendorong pembudidaya ikan air tawar jangan hanya sebagai buruh, tetapi harus di tingkatkan ke level pelaku Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM). Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan pendapatan pembudidaya tersebut dengan menaikkan margin usahanya. “Sehingga dengan margin yang ada cukup untuk membayar investasi, biaya produksi, membayar upah karyawan dan bahkan melakukan investasi untuk mengembangkan usahanya”, ujar Susi.

Susi menambahkan, biaya pakan merupakan biaya tertinggi dalam usaha budidaya air tawar. Sehingga Susi berharap agar jumlahnya dapat diturunkan di bawah 60 % dari total biaya produksi. Salah satunya dengan menurunkan harga pakan disamping dengan upaya penggunaan induk unggul, benih bermutu serta sistem teknologi yang efisien dan ramah lingkungan. Penurunan harga pakan diharapkan akan mendorong pembudidaya untuk lebih bersemangat dalam melakukan usaha budidaya perikanan. Penuruan harga pakan akan mendorong peningkatan investasi dan mendorong peningkatan produksi sekaligus akan meningkatkan produksi pakan ikan itu sendiri. “Multiplier effect ini pada akhirnya akan sama-sama memberikan keuntungan bagi semua pihak yang berkecimpung dalam usaha perikanan budidaya”, papar Susi.

Susi juga menuturkan, pemerintah telah membebaskan bea masuk bahan baku pakan seperti tepung ikan dan mendorong tumbuhnya pabrik tepung ikan di dalam negeri dan akan menyetop ekspor tepung ikan ke luar negeri. Selanjutnya dikatakan bahwa KKP disamping sebagai regulator juga akan meningkatkan produksi tepung ikan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pabrik pakan ikan, tentunya sesuai syarat yang telah di tentukan. KKP juga akan mendorong produksi bahan baku pakan non tepung ikan sebagai substitusi tepung ikan. Salah satunya adalah dengan mengajak BUMN untuk mendukung produksi maggot dari limbah kelapa sawit yang dapat disalurkan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat di sentra-sentra atau wilayah yang dekat dengan perkebunan kelapa sawit. “KKP juga akan menyediakan tenaga ahli formulator pakan untuk mendukung GERPARI dan tenaga-tenaga penyuluh lapangan yang handal dalam produksi pakan mandiri”, kata Susi.

Sementara itu Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto mengatakan bahwa GERPARI bisa terlaksana jika ada kerjasama yang sinergi, kerja keras dan niatan yang baik dari seluruh stake holder. “Kita harapkan dengan cara ini permasalahan pakan dapat diatasi dan pemenuhan protein hewani dari ikan juga berhasil di penuhi melalui tercapainya peningkatan kemandirian dan swasembada produksi ikan yang telah ditetapkan” pungkas Slamet.

Jakarta, 20 Februari 2015
Kepala Pusat Data Statistik dan Infromasi

Lilly Aprilya Pregiwati

Narasumber :
1. Slamet Soebjakto
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya;
2. Lilly Aprilya Pregiwati
Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi.

Read More

MENTERI SUSI INGIN INDONESIA BISA SWASEMBADA PAKAN IKAN

KKPNews-Jakarta. Pakan ikan menjadi komponen penting dalam menentukan keberhasilan produksi budidaya ikan. Nilai kebutuhannya mencapai 60-70 persen dari biaya produksi budidaya. Untuk itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan Indonesia bisa swasembada pakan ikan mandiri agar pembudidaya ikan bisa lebih sejahtera.

Dua pekan lalu saat bertemu produsen pakan ikan, Menteri Susi mengungkapkan bahwa posisi pendapatan masyarakat pembudidaya ikan saat ini belum bisa setingkat pelaku Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM). Pendapatannya masih dalam level buruh yang hanya mendapat 20 persen saja dari total nilai produksi.

Hal itu menurut Menteri Susi disebabkan masih tingginya biaya operasional akibat tingginya harga pakan ikan. “Semestinya para pembudidaya tersebut bisa mendapatkan 35 hingga 40 persen”, tukas Susi.

Terkait permasalahan ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP) saat ini tengah mengkaji rekomendasi teknologi pakan mandiri. Teknologi pakan mandiri menjadi salah satu alternatif penyediaan pakan yang ekonomis bagi pembudidaya ikan air tawar pada skala kecil dan menengah.

“Dengan teknologi pakan mandiri, biaya pakan dalam budidaya ikan diharapkan dapat ditekan hingga dibawah 50 persen”, ungkap Kepala Balitbang KP Achmad Poernomo saat menjadi pembicara pada kegiatan Workshop dan Focus Group Discussion (FGD) Pakan Mandiri, Senin (23/2) di Bogor.

Pada kesempatan itu, Achmad juga menekankan perlunya dukungan penyediaan pakan ekonomis dalam mewujudkan program kedaulatan pangan melalui sektor perikanan budidaya. “Kebijakan ini diharapkan dapat menjadikan Indonesia mandiri dalam bidang pangan”, ujar Achmad.

Lebih lanjut menurut Achmad, dukungan dari seluruh pemangku kepentingan terkait juga sangat diperlukan dalam mewujudkan program kedaulatan pangan. “Peran stakeholder ini menjadi penting dan strategis untuk turut merumuskan rekomendasi tentang arah kebijakan di bidang pakan ikan mandiri untuk mewujudkan kedaulatan pangan”, pungkas Achmad. (DS).

Read More

Terjebak di Kanal PLTU, Hiu Paus 2,5 Ton Mati

PROBOLINGGO – Upaya penyelamatan dan evakuasi atas seekor hiu paus yang terjebak di intake kanal PLTU Paiton, Kabupaten Probolinggo berakhor dengan kegagalan. Paslanya, mamalia laut yang punya nama Latin rhincodon typus itu mati sebelum dievakuasi Rabu (11/2).

Hiu paus 2,5 ton itu ditemukan mati pada Selasa (10/2) sekitar pukul 03.00 di bagian hilir intake kanal. Tim evakuasi lantas menguburnya di selatan area PLTU. Hiu 6,3 meter tersebut ditemukan mati dengan kondisi penuh luka. Salah satu yang paling parah adalah luka sayat sepanjang 29 cm dan kedalaman 27 cm.

Tim penyelamat menepis bahwa luka itu terjadi secara disengaja. Berdasar hasil observasi, luka tersebut diperkirakan sudah terjadi cukup lama karena mengeluarkan nanah dan mengalami infeksi.

Hal itu diungkapkan tim jejaring penanganan terpadu saat jumpa pers kemarin. Tim tersebut beranggota BPSPL Denpasar, Ditjen KP3K KKP, DKP Provinsi Jatim, DKP Kabupaten Probolinggo, dokter hewan, dan tim rescue dari PLTU Paiton.

Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan (KKJI) Ditjen KP3K Kementerian Kelautan dan Perikanan Agus Dermawan menyatakan, hiu paus itu mati karena kondisi fisiknya lemah yang disebabkan luka-luka di bagian kiraidan stres yang tinggi. ’’Untuk memastikan penyebab kematiannya secara mikroskopis, tim dokter hewan melakukan nekropsi dan uji histopatologi,’’ ujarnya.

Menurut Agus, hius paus tersebut terperangkap di dalam kanal pada 2 Februari lalu. Upaya mengeluarkan hiu paus itu dilakukan pada 6–8 Februari lalu dengan memanfaatkan perubahan pasang surut air laut. Hasilnya, hiu paus tersebut sempat bergerak dari posisi kanal 7-8 menuju kanal 3-4 atau sekitar 600 meter dari posisi awal. Sayangnya, keesokan harinya mamalia itu kembali ke tempat semula.

’’Upaya petugas untuk menggiring hiu paus langsung tidak bisa dilakukan. Sebab, area itu merupakan objek vital nasional dengan faktor risiko besar. Sebab, kecepatan arus mencapai 12,6 kilometer per jam per 1 intake. Kapasitas sedot air sangat besar di setiap kanal dan berada di daerah aliran listrik ekstratinggi,’’ paparnya.

Setelah melalui perhitungan teknis yang komprehensif, tim sepakat mengevakuasi melalui jalur darat dengan bantuan crane. Tetapi, tim observasi menemukan hiu paus tersebut mati pada Selasa lalu. Selanjutnya, tim hanya bisa mengevakuasi bangkainya. ’’Proses evakuasi makan waktu sekitar 4 jam dari pukul 14.00 sampai pukul 18.15,’’ jelasnya. (mas/rud/JPNN)

www.jpnn.com

Read More

Kunjungan Lapangan ke Pembuat Pupuk Berbahan Rumput Laut di Wonosari

Pada Tanggal 2 Februari 2015, Kepala LPPMPHP Bapak Bakti B. Sedayu dan Team nya bersama DR. Ir. Wawan Hermawan, MS (Dosen IPB) dan DR. Ir. Nur Sigit Bintoro. M.Sc (Dosen UGM) melakukan kunjungan Lapangan ke Wonosari untuk memantau hasil kegiatan LPPMPHP tahun 2014. Menurut  DR. Ir. Wawan Hermawan, MS hasil peninjauan di lapangan khusus untuk pengolahan pupuk granul, sudah tepat dalam penentuan lokasi dan mitra kerjanya. Hal ini berdasarkan permintaan akan pupuk yang cukup besar. Namun dalam aplikasi pupuk granul, perlu percobaan di perkebunan misalnya sawit. Selain itu, juga untuk aplikasi di budidaya bawang merah perlu dilanjutkan.

                                                               

Menurut DR. Ir. Nur Sigit Bintoro. M.Sc, kegiatan ini sangat mendukung pengembangan daerah terutama dalam memanfaatkan produksi rumput laut. sehingga patut lebih ditingkatkan bahkan di produksi secara massal.

Read More