KKP Dorong Kemandirian Garam Nasional

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) menerbitkan Buku Potret Garam Nasional, sebagai salah satu buku telaah akademik dalam rangka mendukung program prioritas KKP. Salah satu sasarannya adalah untuk kemandirian pengolah garam dalam negeri dan kesejahteraan petambak garam. Buku terbitan 2021 tersebut dibedah pada kegiatan Bincang Bahari, Selasa (29/6/2021), secara daring. 

Kepala BRSDM Sjarief Widjaja sebagai salah satu penyusun buku Potret Garam Nasional menyampaikan tujuan buku tersebut adalah untuk memberikan gambaran secara umum terkait kondisi pergaraman nasional dilihat dari kebutuhan, pemenuhan kebutuhan dan produksi nasional; memberikan gambaran berbagai metode produksi garam yang dikenal dan berkembang di masyarakat; memberikan arahan bagi pemberdayaan masyarakat petambak garam sebagai upaya pelaksanaan UU perlindungan nelayan, pembudidaya dan petambak garam; serta memberikan alternatif dan acuan bagi penyusun kebijakan, program dan kegiatan produksi garam menuju swasembada garam nasional. 

Adapun sasaran yang hendak dicapai dalam penulisan buku ini dimaksudkan guna ketersediaan garam dari produksi dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan garam konsumsi dan garam industri; kemandirian industri pengolahan garam dalam negeri; serta meningkatnya kesejahteraan petambak garam dan industri pengolahan garam. 

Sementara itu, penulis lainnya yang merupakan narasumber pertama Bincang Bahari, Koordinator Perencanaan dan Kerja Sama Pusat Riset Kelautan (Pusriskel) BRSDM Ifan Ridlo Suhelmi mengatakan, kajian yang telah dibuat pada buku ini memuat beberapa ruang lingkup. Ruang lingkup tersebut meliputi gambaran kondisi pergaraman nasional; kebutuhan, produksi, produktivitas dan kualitas garam; jenis garam dan pemanfaatannya; metode produksi; metode pengolahan dan pemurnian; berbagai jenis turunan garam; serta analisis ekonomi pengusahaan dan pengolahan garam. 

“Jadi potret ini adalah mencuplik, menggambarkan sebagian dari permasalahan garam nasional ini. Yang kita bahas utamanya pada buku ini adalah potret bagaimana kita memproduksi garam, kemudian pengolahan yang ada di masyarakat. Tujuan dan sasarannya adalah memang untuk stakeholder kita, para petambak garam, para pengolah garam, sehingga nanti yang dikeluarkannya pun adalah teknologi yang sederhana bisa diakses oleh masyarakat. Jadi tidak berbicara tentang bagaimana untuk farmasi dan teknologi tinggi yang tidak dimiliki oleh UKM. Teknologi yang kita susun adalah yang sederhana yang bisa diakses oleh masyarakat salah satunya untuk memperoleh nilai tambah,” ujar Ifan. 

Penulis lainnya, yang menjadi narasumber kedua, Peneliti Pusriskel Rikha Bramawanto menyampaikan, terdapat tiga cara perolehan garam, yaitu solar salt, rock salt, dan vacum salt. Menurutnya, Indonesia sepenuhnya mengandalkan garam evaporasi (solar salt). 

Dia melanjutkan, terdapat beberapa metode produksi garam antara lain tradisional (Maduris dan Portugis), teknologi geomembran, prisma, tunnel, teknologi bestekin, teknologi integrasi lahan. Adapun proses produksi garam terdiri dari pengeringan lahan, pengolahan air peminihan, proses kristalisasi, proses pemungutan hasil, proses pencucian, dan proses di akhir musim. Lebih lanjut, dia membahas secara teknis terkait metode dan proses produksi, yang dibahas secara rinci pada buku yang dia susun.

Terakhir, sebagai narasumber ketiga, Direktur Jasa Kelautan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP, Miftahul Huda menyampaikan data tahun 2019 terdapat kurang lebih 22.856 hektare lahan garam dengan 14.719 petambak dan 70.000 lebih tenaga kerja pada musim puncak. Produksinya mencapai sekitar 2,4 juta ton garam rakyat ditambah 0,4 juta ton dari PT. Garam, sehingga totalnya hampir 2,9 juta ton. Jumlah SDM dan luas lahannya meningkat pada 2021, yaitu sekitar 16.000 petambak garam dan 23.000 hektare luas lahannya.

Pihaknya telah melakukan kegiatan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar), dengan kegiatan utama adalah integrasi lahan garam untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi; gudang garam sebagai jaminan kontinuitas pasokan garam bahan baku; serta penguatan SDM/kelembagaan melalui koperasi induk untuk menciptakan manajemen yang andal dan akselerasi koperasi primer untuk lebih berkembang maju.

“Beberapa wilayah dengan curah hujan lebih tinggi, seperti Aceh dan Pantai Selatan Jawa, dikembangkan produksi garam dengan metode tertutup, misalnya tunnel. Daerah dengan produksi yang melimpah dibangun Unit Pencucian dan Pemurnian Garam atau Washing Plant. Tujuh unit yang telah dibangun ada di Karawang, Indramayu, Brebes, Pati, Gresik, Pasuruan dan Sampang,” tambahnya.

Sebagai informasi, Buku Potret Garam Nasional merupakan buku telaah akademik ketiga terbitan BRSDM yang dibedah pada Bincang Bahari. Di akhir buku ini dimuat berbagai rekomendasi, yang terdiri dari rekomendasi teknologi produksi, pemurnian, dan sosial ekonomi.

Dua buku telaah akademik BRSDM yang telah dibedah sebelumnya berjudul “Model Pengembangan Kampung Ikan dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat di Pedesaan” dan “Pengembangan Industri Perikanan Budidaya Berbahan Baku Pakan Lokal Menuju Kemandirian Pakan”. Rencananya pada Bincang Bahari selanjutnya akan dibedah pula buku-buku telaah akademik lainnya antara lain Shrimp Estate Teknologi Super Intensif; Rancangan Pengaturan Pungutan terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Tangkap Laut di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; Pengembangan Pelabuhan Perikanan Terintegrasi untuk Mendukung Maluku Sebagai Lumbung Ikan Nasional; Perspektif Pembangunan Ekonomi Kelautan; serta Pengembangan Budidaya Lobster Berkelanjutan.

Kegiatan Bincang Bahari untuk membedah buku tersebut maupun topik lainnya dapat disaksikan pada channel Youtube KKP. Adapun kegiatan Bincang Bahari untuk membedah Buku Potret Garam Nasional dapat disaksikan pada link https://youtu.be/mD-BJdAk1wg.

 

Sumber : KKP

Read More

Menteri Trenggono: Riset Ujung Tombak Penerapan Blue Economy di Sektor KP

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan penguatan riset merupakan salah satu modal penting dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Terlebih pengelolaan sektor kelautan dan perikanan kini mengedepankan prinsip ekonomi biru. 

Hal ini disampaikan Menteri Trenggono saat bertemu Kepala Badan Riset dan Informasi Nasional (BRIN), L.T Handoko di Jakarta, Rabu (23/6/2021). 

"Blue economy ini butuh proses, saya melihat peranan riset itu penting. Kita harus benar-benar paham tentang ekonomi biru karena ini sangat penting," ujar Menteri Trenggono. 

Penerapan prinsip blue economy yang didukung oleh riset diharapkan dapat mendorong kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, serta menjaga ekosistem tetap lestari. 

"Blue economy itu untuk kemaslahatan umat manusia. Laut itu kehidupan. Kesehatan laut itu penting, karena jika laut sehat, lingkungan sehat," tegasnya. 

Lebih lanjut Menteri Trenggono menjelaskan, peran riset dalam sektor kelautan dan perikanan dapat diimplementasikan di banyak segmen. Mulai dari inovasi pakan, penyediaan benih dan indukan unggul, dan alat tangkap ramah lingkungan. 

Kemudian peningkatan keselamatan nelayan, hingga menyiapkan tambak-tambak berkelanjutan dengan hasil produksi yang optimal. Sebagai contoh, Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini mengembangkan tambak superintensif ramah lingkungan di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. 

Mendengar penjelasan Menteri Trenggono, Kepala BRIN, L.T. Handoko menyambut baik penerapan prinsip ekonomi biru berbasis hasil riset dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan. 

Pihaknya mengaku siap melakukan diskusi lebih lanjut membahas hal tersebut. "Kami siap mendukung dan semoga ke depannya kita bisa lebih bisa mengeksplorasi laut kita lebih dalam lagi," jelas  Handoko.

Sumber : KKP

Read More

Lantik Pejabat Tinggi KKP, Menteri Trenggono : Kawal Target Hingga Tercapai!

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono melantik Pejabat Tinggi Madya dan Pratama pada lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Gedung Mina Bahari III, Kantor KKP, Jakarta pagi ini (21/6/2021).

Dalam sambutannya Menteri Trenggono menyampaikan imbauan kepada para pejabat yang dilantik untuk terus mengawal program-program prioritas KKP hingga tercapai.

“Untuk seluruh pejabat yang dilantik, agar dapat menggerakkan seluruh pegawai di KKP mengawal pencapaian target-target dalam  program prioritas  KKP, yakni devisa negara, PNBP dan pajak, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan,” imbau Menteri Trenggono.

Pejabat Madya yang dilantik tersebut yaitu TB. Haeru Rahayu sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budidaya (PB), dimana sebelumnya Tebe menduduki posisi Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL). Selanjutnya Muhammad Zaini juga dilantik sebagai Dirjen Perikanan Tangkap (PT) setelah sebelumnya menduduki posisi sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga yang kini posisi tersebut diduduki oleh Budi Sulistiyo yang turut dilantik dalam kesempatan yang sama.

Selain Pejabat Madya, terdapat 10 Pejabat Pratama yang turut dilantik dalam kesempatan ini, yaitu Mansur sebagai Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan; Nono Hartanto sebagai Direktur Perbenihan; Halid K. Jusuf sebagai Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan; Teuku Elvitrasyah sebagai Direktur Penanganan Pelanggaran; Teuku Nilwan sebagai Inspektur I; Lutfi sebagai Inspektur II; Lina Herlina sebagai Inspektur IV; Rahmat Irawan sebagai Kepala PPS Kendari; Bagus Oktori Sutrisno sebagai Kepala PPS Nizam Zahman; serta Heri Yuwono sebagai Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I.

Proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi KKP ini telah melalui tahapan sebagaimana evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara, yaitu dimulai dari manajemen karir, metode pencarian kandidat, penilaian kompetensi, pembobotan nilai, manajemen kinerja, hingga upaya pengembangan kompetensi para kandidat. Hal ini merupakan implementasi Sistem Merit dimana seleksi dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif. Dengan adanya proses yang ketat ini, KKP diwajibkan melakukan koordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara di setiap pengajuan Jabatan Pimpinan Tinggi.

Lebih lanjut dengan adanya pimpinan baru KKP yang dilantik, Menteri Trenggono pun memberikan arahan kepada seluruh jajaran KKP agar selalu melaksanakan kegiatan yang menjadi terobosan dan program prioritas KKP, yaitu Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak  dari sumber daya alam perikanan tangkap untuk peningkatan kesejahteraan nelayan; Pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan; serta Pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya tawar, payau dan laut berbasis kearifan lokal. Selain itu dia juga mengimbau agar seluruh kegiatan KKP dapat dilakukan dengan prinsip Ekonomi Biru.

“Saya ingin membawa KKP ini rebound agar sektor kelautan dan perikanan bisa berkontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan. Kebijakan KKP dalam pemanfaatan sumber daya tidak hanya mengeksploitasi sebesar-besarnya untuk kepentingan ekonomi, namun harus memperhatikan lingkungan dan keberlanjutan. Kita harus memastikan bahwa ekosistem laut dan pesisir kita sehat, produktif dan dapat memberikan nilai ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan kelautan dan perikanan dapat menyeimbangkan antara ekologi dan ekonomi sesuai dengan arah masa depan ekonomi dunia, yaitu menuju ekonomi biru,” ucapnya memberi arahan.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Trenggono juga turut menekankan bahwa profesionalitas dan sinegitas yang kuat antar unit kerja merupakan kunci utama keberhasilan Program Terobosan KKP.

Sinergitas yang dimaksud yaitu Direktorat Jenderal Teknis bersama Badan dapat melaksanakan seluruh proses dari hulu ke hilir dengan memperhatikan market driven dan adanya quality assurance dalam setiap tahapan proses. Sementara itu Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal sebagai decission support system mengawal mulai dari penyusunan regulasi, programming and budgeting, pengelolaan keuangan, BMN dan sistem Pengadaan Barang dan Jasa yang akuntabel, penguatan kapasitas SDM Aparatur, termasuk peningkatan kapabilitas para auditor, serta penyediaan data dan sistem informasi yang handal.

“Seluruh Pejabat Tinggi KKP beserta jajarannya dapat bekerja secara profesional, mampu menerjemahkan kebijakan dan strategi pemerintahan ke dalam rencana, program, kegiatan, dan sasaran-sasaran kinerja yang terukur, serta mampu melaksanakan dan mengendalikannya secara tertib. Selain itu pegawai KKP diharapkan pula dapat mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan professional sehingga diharapkan seluruh jajaran di KKP dapat menjadi lebih berakualitas, berkeahlian, dinamis, dan terampil,” harap Menteri Trenggono sekaligus menutup sambutannya.

Sumber : KKP

 

Read More

"Reaksi Maillard" Si Pembuat Aroma Makanan

Sumber : https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-reaksi-maillard

Tentu kita sudah bisa membayangkan lezatnya sepotong ikan bakar yang terhidang di meja makan dari bau aroma yang semerbak. Tanpa bumbu seperti kecap, ikan bakar akan terlihat warna karamel kecoklatan dan rasa gurih dan sedikit manis. Tapi tulisan ini bukan untuk membahas jenis ikan apa yang paling lezat atau restoran mana yang memiliki citarasa yang paling dahsyat. Kita akan sedikit belajar tentang sebuah reaksi kimia yang mengubah bau ikan yang amis menjadi sebuah makanan surgawi. Reaksi itu bernama Reaksi Maillard.

Dalam buku berjudul Reaksi Maillard, Pembentuk Citarasa dan Warna Produk Pangan yang di karang oleh Rini Hustiany (2016) terbitan LMU Press, secara umum dijelaskan bahwa Reaksi Maillard adalah reaksi antara gula pereduksi dengan asam amino saat bahan dipanaskan. Menurut catatan, reaksi ini pertama kali disadari oleh Louis-Camille Maillard pada tahun 1912 pada saat dia melakukan penelitian terhadap perubahan warna coklat pada pemanasan gula dan lisin. Seiring berkembangnya ilmu, pemahaman mengenai Reaksi Maillard semakin komplek. Dari berbagai variasi pemahaman Hodge (1953) berhasil menjelaskan urutannya dalam sebuah skema reaksi kimia sederhana. Tahap pertama adalah penambahan gugus karbonil dari gula tereduksi ke asam amino yang menghasilkan senyawa amadori. Tahap kedua dekomposisi senyawa amadori tersebut membentuk senyawa karbonil, senyawa volatile dan non volatile dengan berat molekul rendah. Tahap akhir adalah konversi senyawa karbonil menjadi produk berberat molekul tinggi. 

Lalu senyawa apa sebenarnya yang sampai di indera kita dan membangkitkan rasa lapar tersebut? Senyawa tersebut dinamakan citarasa hasil Reaksi Maillard. Secara sederhana terdapat tiga kelompok senyawa yang dihasilkan dalam reaksi tersebut. Pertama adalah senyawa oksigen heterosiklik dimana senyawa ini dapat menimbulkan citarasa karamel dan sedikit rasa manis. Kedua adalah senyawa bersulfur, dimana senyawa ini akan membentuk aroma daging dan sangraian kopi. Sehingga senyawa ini dominan ditemui pada produk olahan daging dan biji kopi. Yang ketiga adalah nitrogen heterosiklik. Kelompok ketiga ini banyak didominasi oleh senyawa volatile dan sebagai senyawa dominan yan gmembentuk citarasa makanan. Kelompok ketiga ini akan menghasilkan aroma sangraian biji bijian (kopi, kacang-kacangan, kakao), aroma roti yang dipanggang, aroma daging yang dipanggang dan digoreng, rasa pahit pada sangraian kopi.

Penulis : Koko Kurniawan - LRMPHP

Read More

Sabet Anugerah Kearsipan ANRI, KKP Komitmen Kelola Arsip Digital Strategis Negara

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil meraih predikat “Sangat Memuaskan” pada hasil pengawasan kearsipan 2020 yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk kategori lembaga setingkat kementerian. Penghargaan tersebut diberikan sebagai wujud apresiasi serta mendorong setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan.

Dari 34 kementerian, KKP berhasil mendapatkan peringkat 9 dengan nilai sebesar 95,39. Nilai tersebut naik 2,64 poin jika dibandingkan hasil pengawasan tahun 2019 sebesar 92,75. Penilaian dilakukan dengan sistem hybrid ( online dan offline ) oleh Tim Pengawasan ANRI. Anugerah Kearsipan ini disampaikan secara langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo, didampingi Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala ANRI, M. Taufik dalam Rapat Koordinasi Nasional Tahun 2021 di Gedung Arsip Nasional RI, Jakarta pada Rabu (9/6/2021) untuk kategori 3 terbaik, sementara untuk kategori 10 besar termasuk KKP disampaikan pada Kamis (10/6/2021) di Hotel Santika Premiere, Jakarta.

Penghargaan ini diterima oleh Sekretaris Jenderal KKP yang diwakili Miazwir, Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) KKP. Miazwir mengatakan terdapat empat kategori penilaian pengawasan kearsipan milik KKP yang berhasil mendapat predikat “Sangat Memuaskan”, diantaranya kategori Kebijakan Kearsipan, Pembinaan Sumber Daya Kearsipan, Pengelolaan Arsip Dinamis, serta Sumber Daya Kearsipan Data.

Atas prestasi tersebut, Miazwir mengajak seluruh pegawai KKP dari pusat hingga daerah untuk bersama-sama mempersiapkan masing-masing unit kerja untuk memasuki masa digitalisasi arsip. “Dari seluruh unit kerja KKP di pusat hingga daerah, berjenjang bersama-sama merapikan arsip masing-masing, agar semua terdata dengan baik, sehingga terwujud digitalisasi arsip,” ujar Miazwir.

Untuk mendukung terwujudnya digitalisasi arsip, KKP telah mengambil satu langkah lebih awal yaitu melalui penggunaan aplikasi e-layar. Aplikasi tersebut telah digunakan sejak tahun 2017, dimulai dengan digitalisasi Tata Naskah Dinas di lingkup KKP. Penggunaan aplikasi e-layar ini sejalan dengan tema besar yang diusung ANRI pada Rakornas 2021, yaitu Tahun Emas Kearsipan: Satukan Langkah Mewujudkan Arsip Digital.

Dalam rangka untuk terus meningkatkan hasil pengawasan kearsipan, KKP telah memberikan petunjuk lebih lanjut kepada semua unit kerja untuk melakukan langkah-langkah dalam pencapaian tersebut sesuai substansi kegiatan masing-masing bidang kerja meliputi peningkatan kualitas pengelolaan persuratan dan kearsipan meliputi kewajiban Implementasi Tata Naskah Dinas, Kode Klasifikasi, Jadwal Retensi Arsip serta Sistem Keamanan dan Hak Akses sesuai ketentuan, Identifikasi arsip tercipta, Pemberkasan arsip, Penataan arsip inaktif, Penyusunan daftar arsip inaktif, serta Penyusutan arsip berdasarkan Jadwal Retensi Arsip.

Hal tersebut menjadi penting dalam hal kearsipan, dimana KKP dinilai sangat strategis karena memiliki data-data sektor kelautan dan perikanan yang meliputi Sumber Daya Alam seperti zonasi penangkapan ikan, serta Kewilayahan seperti data pulau-pulau terluar. Data-data tersebut harus dijaga dan diselamatkan untuk arsip strategis negara.

Lebih lanjut, hasil pengawasan kearsipan ini juga telah disampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan oleh Menpan RB melalui surat nomor B/44/M.RB.06/2021 hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020.

Dalam acara tersebut, Plt. Kepala ANRI, Dr. M. Taufik menyampaikan bahwa melalui penghargaan ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi seluruh pelaku arsip di Indonesia untuk semakin meningkatkan kualitas kearsipan. Dengan peningkatan kualitas tersebut, diharapkan kearsipan akan memberikan manfaat nyata dalam membangun negeri dan memberikan layanan bagi masyarakat.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan kemampuan Indonesia dalam mengelola arsip harus semakin baik. Presiden mengingatkan bahwa pengarsipan yang baik berguna untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat. Presiden Jokowi menyampaikan saat memberikan sambutan peringatan ulang tahun Arsip Nasional RI (ANRI) secara virtual pada HUT Kearsipan bahwa kemampuan untuk mengelola arsip harus semakin baik karena arsip sebagai landasan membuat kebijakan yang cepat dan tepat. Arsip juga menjadi bagian dari pendokumentasian kekayaan budaya bangsa.

 

Sumber : KKP

Read More

Pemusnahan Arsip LRMPHP

Pemusnahan arsip LRMPHP

Sebagai bagian dari pengelolaan administrasi perkantoran, serta memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan KKP, Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan melaksanakan kegiatan pemusnahan arsip yang telah habis masa retensinya pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 di Indoarsip Klaten. 

Arsip yang dimusnahkan merupakan arsip fasilitatif bidang tata usaha, keuangan, ketatausahaan dan kearsipan, perlengkapan, perencanaan dan kepegawaian LRMPHP. Pemusnahan arsip ini telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) serta telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Dalam pelaksanaan pemusnahan ini, digunakan alat bantu penghancur kertas yaitu mesin shredder yang tersedia di Indoarsip Klaten.

Turut hadir dan ikut menjadi saksi dalam kegiatan pemusnahan arsip ini diantaranya Bapak Sunarto, SE, M.Si dan Ibu Desy Anggrahini, S.Pi dari Biro Umum dan PBJ KKP, Bapak Luthfi Assadad dan Bapak Jati Utomo dari LRMPHP,  Bapak Halda dari Sekretariat BRSDM KP serta  Bapak Agung Budiyanto dari Indoarsip Klaten. Kegiatan pemusnahan arsip ini diakhiri dengan sesi penandatanganan Berita Acara Pemusnahan (yang kemudian menjadi arsip vital) dan foto bersama.

Penyerahan dokumen berita acara pemusnahan arsip LRMPHP

Read More

Pembinaan Kearsipan oleh Tim Biro Umum dan PBJ KKP di LRMPHP

Pembinaan kearsipan di LRMPHP

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) mendapatkan kunjungan kerja tim kearsipan dari Biro Umum dan PBJ KKP pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pembinaan kearsipan di lingkungan LRMPHP. Dalam kunjungannya ini, tim Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa KKP yang terdiri dari Bapak Sunarto, SE, M.Si (arsiparis madya), Desy Anggrahini, S.Pi (arsiparis muda), dan Kotimah, A.Md (arsiparis penyelia) diterima oleh Kepala LRMPHP beserta seluruh jajaran di aula LRMPHP lantai 2. 

Bapak Sunarto dalam kesempatan ini menyampaikan tentang penyelenggaraan kearsipan di lingkungan KKP sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021. Dalam kegiatan pembinaan ini, selain tim Biro Umum dan PBJ, serta pegawai LRMPHP, ikut hadir juga perwakilan pengelola kearsipan dari Sekretariat BRSDM KP. Kegiatan yang dimoderatori oleh Bapak Jati Utomo (arsiparis muda LRMPHP) ini diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab serta pemberian cinderamata kepada narasumber.

Pemberian cinderamata kepada narasumber

Read More