Menteri Trenggono Pastikan PNBP Pascaproduksi Dilaksanakan untuk Kepentingan Nelayan

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pascaproduksi di bidang perikanan tangkap untuk kepentingan masyarakat nelayan dan keberlanjutan Sumber Daya Ikan di Indonesia. 

Dalam memungut PNPB Pasca-produksi itu, KKP mengakomodir kepentingan masyarakat nelayan dan pelaku usaha perikanan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Harga Acuan Ikan yang terbit pada 20 Januari 2023. 

"Beberapa waktu lalu saya bertemu nelayan dari daerah, saya sampaikan ke mereka silahkan kasih kami masukan berapa besarannya. Sekarang regulasi harga acuan ikan yang menjadi komponen dalam menetapkan pungutan PNBP pascaproduksi sudah terbit. Satu hal yang saya sampaikan, mari kita bersama-sama menjaga populasi perikanan terjaga dengan baik. Itu sebenarnya yang paling penting," ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (28/2/2023). 

Penetapan PNBP Pascaproduksi diatur dalam PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. KKP telah menerbitkan sejumlah peraturan turunan dalam melaksanakan pungutan PNBP Pascaproduksi, salah satunya Kepmen KP 21/2023. 

Penyesuaian Harga Acuan Ikan diakuinya tidak hanya mempertimbangkan masukan para pelaku usaha perikanan, tapi juga mempertimbangkan harga pokok produksi atau biaya operasional. Untuk itu dia meminta penyesuaian tersebut dipatuhi sehingga produktivitas perikanan tangkap yang ramah lingkungan di dalam negeri berjalan optimal. 

"Nelayan langsung yang hidupnya bergantung dari laut, ini yang ingin kita sejahterakan. Caranya adalah sumber daya perikanan yang diambil oleh pelaku usaha penangkapan dari laut, juga harus dibagi dalam bentuk PNBP Pascaproduksi tadi yang bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat nelayan," pungkasnya. 

Penerapan PNBP Pascaproduksi didukung oleh infrastruktur teknologi salah satunya aplikasi e-PIT yang akan dipakai pelaku usaha untuk menginput jumlah hasil tangkapan. Dari sistem ini jugalah, pelaku usaha akan mengetahui secara otomatis besaran PNBP Pascaproduksi yang harus dibayarkan ke negara. 

Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini mengimbau pelaku usaha untuk jujur dalam menyampaikan hasil tangkapannya. 

"Pesan kami kepada pelaku usaha, karena kami sudah mengakomodir penyesuaian PNPB Pascaproduksi melalui skema harga acuan ikan, saya minta juga kejujuran dari pelaku usaha agar melaporkan jumlah produksi secara jujur karena ini akan berkaitan dengan PNBP Pascaproduksi yang dibayarkan," tegasnya.

Terdapat 77 pelabuhan perikanan di Indonesia yang siap melaksanakan PNPB Pascaproduksi dan kapal perikanan yang sudah mengantongi izin PNBP Pascaproduksi per Februari sebanyak 576 kapal.

Sementara itu, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Laksamana Muda TNI Adin Nur Awaludin mengaku akan memperkuat pengawasan seiring pelaksanaan PNBP Pascaproduksi. Pengawasan dilakukan melalui teknologi serta patroli langsung di laut. 

"Kalau mengacu pada modus beberapa tahun belakang, kadang pelaku usaha ada yang suka memanipulasi jumlah hasil tangkapannya. Ini tentu menjadi tantangan pengawasan agar tidak terjadi kehilangan potensi PNBP. Namun yang pasti kami siap mengoptimalkan program ini dengan pengawasan yang optimal," akunya.

 

Sumber : kkp

Read More

KKP Ajak Para Santri Jadi Wirausaha Pengolahan Ikan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak para santri di Indonesia menjadi bagian dalam upaya membangun sektor perikanan dengan menjadi wirausaha di bidang pengolahan hasil perikanan. 

Santri di Indonesia yang mencapai 18 juta orang dan tersebar di 29.194 pesantren sebagaimana data Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), memiliki potensi besar sebagai salah satu motor penggerak ekonomi kerakyatan termasuk di sektor kelautan dan perikanan. 

"Ini merupakan modal SDM yang kuat untuk menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah, dan progam-program prioritas KKP agar terjangkau hingga ke seluruh Indonesia," kata Direktur Pengolahan dan Bina Mutu Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Widya Rusyanto saat membuka bimbingan teknis Pengolahan Produk Perikanan di Yogyakarta (24/2). 

Widya mengungkapkan di era global saat ini, banyak anak-anak muda yang sukses menjadi pengusaha dengan memanfaatkan teknologi digital. Oleh karena itu para santri yang terbiasa diajarkan kemandirian selama berada di pesantren harus dapat menjadi pengusaha-pengusaha handal dan berdaya saing sekaligus membantu menggerakkan ekonomi masyarakat di sekitarnya. 

"Melalui pembekalan teknis pengolahan produk ikan, kami berharap agar bisa menjadi bekal bagi adik-adik santri yang ingin menjadi wirausahawan olahan ikan," tutur Widya. 

Sebagai bentuk komitmen untuk terus mendorong keterlibatan para santri di sektor kelautan dan perikanan, Widya menjelaskan bahwa KKP melalui Ditjen PDSPKP telah bekerja sama dengan Yayasan Santripreneur Indonesia. Salah satu kerja sama yang didorong adalah upaya pengembangan kapasitas dan pemberdayaan ekonomi santri untuk mendukung penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. 

"Kita akan terus memberikan program-program pendampingan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta dukungan program pemberdayaan ekonomi santri," tuturnya. 

Di tempat yang sama, Ketua Dewan Pembina Santripreneur Indonesia, KH Ahmad Sugeng Utomo mengapresiasi dukungan KKP terhadap para santri. Diapun optimistis kolaborasi dan kerjasama antara KKP dengan Santripreneur akan menghasilkan lebih banyak wirausahawan santri di masa mendatang. 

"Kolaborasi dan kerjasama yang insya allah indah pada saatnya," ujar Sugeng atau biasa disapa Gus Ut.

Sebagai informasi, KKP telah malaksanakan kegiatan bimbingan teknis ini diikuti 80 peserta yang terdiri dari santri dan masyarakat Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Adapun materi yang diberikan kepada para santri adalah Cara Penanganan Ikan yang Baik dan Diversifikasi Produk Perikanan serta Motivasi Usaha dari Fania Food, salah satu UMKM olahan ikan yang telah berhasil. 

Selain itu, para santri juga melakukan praktik yang dibimbing langsung tim Alih Teknologi dan Informasi (ATI) DKP Provinsi DIY. Tampak para peserta bimtek sangat antusias dalam melakukan praktik pengolahan membuat dimsum tenggiri, galantin ikan tuna, sempol tenggiri dan pangsit ikan tuna. 

Kegiatan ini disambut positif para santri, salah satunya Imam. Santri di salah satu Pesantren di Yogyakarta tersebut berharap KKP terus melakukan bimbingan teknis di tempat-tempat lain agar semakin banyak santri yang memahami cara mengolah ikan yang baik dan benar sekaligus mendapat wawasan peluang bisnis olahan ikan. 

"Senang sekali bisa ikut kegiatan ini, saya berharap akan ada banyak bimtek seperti ini," tutur Imam.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menilai sudah saatnya anak muda Indonesia untuk mengubah mindset dari mencari ke menciptakan lapangan kerja. Keahlian yang dimiliki, menurutnya merupakan modal utama untuk menjadi seorang enterprenuer.

 

Sumber ; kkp

Read More

Monitoring dan Inventarisasi Alat LRMPHP di Poklahsar Mentari Gunung Kidul

Diskusi dengan Ketua Poklahsar Mentari, Gunung Kidul 

Poklahsar Mentari merupakan kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang beralamat di Dusun Wonosobo, Desa Banjarejo, Kec. Tunjungsari, Kab. Gunung Kidul. Berbagai produk olahan ikan diproduksi di poklahsar ini seperti tahu bakso tuna, kaki naga tuna, nuget ikan dan siomay.

Pada hari Senin, 20 Februari 2023, Tim Pelaksana Inventarisasi Aset dan Peralatan Hasil Riset LRMPHP melakukan kunjungan ke Poklahsar Mentari dalam rangka monitoring dan inventarisasi alat, sekaligus peninjauan terhadap pelaksanaan kerjasama antara kedua belah pihak yang sudah terjalin selama ini.

Monitoring ALPINDEL di Poklahsar Mentari, Gunung Kidul 

Di Poklahsar Mentari terdapat peralatan ALPINDEL yang digunakan untuk membantu produksi tahu bakso tuna. ALPINDEL merupakan alat pengisi adonan produk fish jelly dengan sistem handel yang terbuat dari material food grade sehingga  menghasilkan produk yang sehat, aman, dan bergizi.

Ketua Poklahsar Mentari, Ibu Supriyanti menyampaikan bahwa ALPINDEL masih digunakan hingga saat ini. Selama pemakaian tidak ditemui kesulitan, sehingga penggunaan ALPINDEL mampu meningkatkan produktivitas kelompok. Harapannya, kedepan Kelompok Mentari masih diberikan kepercayaan menggunakan ALPINDEL dan diberikan alat pengaduk adonan skala UKM.

Read More

KKP Gandeng SEAFDEC Dukung Program Prioritas KKP

Kementerian Kelautan dan Perikanan menggandeng The Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC) untuk mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan program prioritas Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM).  SEAFDEC pun memberikan apresiasi, bahkan akan mendorong program-program tersebut menjadi program regional di Asia Tenggara. 

Hal tersebut disampaikan delegasi SEAFDEC pada audiensi dengan KKP, yang diterima oleh Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta sebagai Alternate Council Director SEAFDEC untuk Indonesia, Selasa (14/2), di Kantor BRSDM, Jakarta Pusat. 

Pada pertemuan tersebut, Nyoman menyampaikan, KKP berkomitmen untuk mendorong implementasi pembangunan ekonomi biru melalui lima program strategis. Pertama, penambahan luas kawasan konservasi laut dengan target 30% dari luas wilayah perairan Indonesia. Kedua, penangkapan ikan terukur yang berbasis pada kuota. Ketiga, pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan. Keempat, pengelolaan dan pengawasan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Kelima, pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut. 

Nyoman mengatakan, untuk mendukung kelima program prioritas KKP tersebut, pihaknya telah menetapkan program prioritas BRSDM. Program pertama adalah Vocational Goes to Actors (VOGA), yang dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan. Pendidikan vokasi diselenggarakan melalui satuan-satuan pendidikan yang bertransformasi menjadi Ocean Institute of Indonesia. Sementara itu pelatihan diselenggarakan oleh enam Balai Diklat dan penyuluhan oleh para penyuluh perikanan di seluruh Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Program Kedua adalah Smart Fisheries Village (SFV) atau desa perikanan cerdas. SFV merupakan konsep pembangunan desa perikanan berbasis teknologi informasi dan manajemen tepat guna. Melalui program ini, BRSDM menargetkan peningkatan ekonomi masyarakat, serta kegiatan produksi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. BRSDM memiliki dua konsep SFV yakni SFV berbasis Desa dan SFV berbasis Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pembangunan SFV tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga pada tatanan sosial dan kelembagaannya sehingga daya saing desa meningkat dan terjadi peningkatan kapasitas SDM. 

Implementasi program prioritas KKP dan BRSDM memerlukan sinergi dan kerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri. Untuk itu, Nyoman mendorong kemitraan dengan SEAFDEC dalam rangka implementasi program prioritas KKP dan BRSDM. 

Delegasi SEAFDEC mengapresiasi dan menyambut baik Program Prioritas KKP dan BRSDM tersebut. Bahkan Sekretaris Jenderal SEAFDEC Malinee Smithrithee tertarik untuk mendorong Program Prioritas KKP, khususnya Program Bulan Cinta Laut, dan Program Prioritas BRSDM, khususnya SFV, menjadi program regional di Asia Tenggara. 

Program Bulan Cinta Laut sejalan dengan inisiasi SEAFDEC dalam memerangi sampah plastik di laut. Demikian juga dengan SFV diapresiasi SEAFDEC karena merupakan terobosan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas masyarakat setempat serta mengedukasi anak-anak dan generasi muda. SFV di Desa Panembangan sebagai pilot project mendapat apresiasi SEAFDEC karena memadukan sektor perikanan dengan pertanian dan pariwisata. 

SEAFDEC juga memandang Indonesia memiliki keunggulan dalam pengelolaan perikanan. Untuk itu Indonesia diundang untuk menjadi tenaga ahli bagi SEAFDEC. Namun demikian, sebaliknya Indonesia juga tetap bisa mendapatkan pelatihan dari SEAFDEC. Nyoman mendorong pelatihan tersebut berupa Training of Trainers bagi tenaga pendidik, instruktur, widyaiswara, dan sebagainya. 

Selain itu, Nyoman juga mendorong kemitraan dengan SEAFDEC melalui Sister Program antara satuan-satuan pendidikan lingkup KKP dengan institusi pendidikan di negara-negara anggota SEAFDEC. Kemitraan tersebut dapat dilakukan baik melalui luring, daring, maupun hybrid. 

Sebagai informasi, SEAFDEC merupakan organisasi antar pemerintah yang didirikan oleh Jepang, Siangpura dan Thailand pada tanggal 28 Desember 1967 yang bertujuan untuk mendukung pengembangan perikanan di kawasan Asia Tenggara. Anggota SEAFDEC adalah seluruh negara ASEAN dan Jepang. 

Turut hadir pada audiensi SEAFDEC dengan KKP ini dari KKP antara lain Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Ari Prabowo sebagai National Coordinator SEAFDEC untuk Indonesia, Kepala Balai Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Rudi Alek Wahyudin sebagai Chief Inland Fishery Resources Development and Management Department SEAFDEC, dan para perwakilan dari Unit Esleon I lingkup KKP serta BRPPUPP Palembang. Turut hadir juga dari SEAFDEC yaitu Policy and Program Coordinator Worawit Wanchana dan Project Planning and Management Division Head Isara Chanrachkij. 

Sebelumnya diberitakan, upaya penguatan kerja sama kelautan dan perikanan terus dilakukan oleh KKP di era kepemimpinan Menteri Trenggono. Kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya membina hubungan baik dalam rangka mendukung soft diplomasi Indonesia di tingkat regional untu mendukung dan mengarahkan kebijakan internasional yang sesuai dengan visi, misi, dan serta sejalan dengan program strategis KKP.

 

Sumber : kkp

Read More

Tim Pelayanan Teknis LRMPHP Ikuti Forum dan Bimtek Kehumasan Lingkup BRSDM

Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kehumasan lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), Tim Pelayanan Teknis LRMPHP mengikuti kegiatan Forum dan Bimbingan Teknis Kehumasan Lingkup BRSDM yang diselenggarakan dari Auditorium Lobster Gedung BRSDM I, Lantai 4, Jl. Pasir Putih I, Ancol Timur, 16 - 17 Februari 2023. Kegiatan dengan tema Peningkatan Kapasitas Humas BRSDM ini, diikuti pejabat/staf pengelola kehumasan dan admin sosial media di unit kerja BRSDM baik secara luring maupun daring.

Rangkaian kegiatan Forum dan Bimtek Kehumasan diawali dengan laporan kegiatan oleh Sekretaris BRSDM, Kusdiantoro  dilanjutkan pembukaan dan arahan oleh Kepala BRSDM, I Nyoman Radiarta. Dalam arahannya, Kepala BRSDM mengharapkan Tim Humas UPT BRSDM untuk menyampaikan  program-program prioritas KKP dan hilirisasi informasi melalui media sosial. 

Dalam kegiatan Forum dan Bimtek Kehumasan ini, dihadirkan narasumber dari Biro Humas KLN yang  memaparkan materi tentang Arah dan Kebijakan Kehumasan lingkup KKP 2023, dilanjutkan pemaparan materi Let’s Build Engangement with Social Media oleh Rizki Ramdhani dan diakhiri paparan materi tentang Mobile Video Production Corporate sekaligus praktik menggunakan aplikasi CapCut oleh Aloysius Dimas.

Read More

Program Ekonomi Biru KKP Pacu Hilirirasi Sektor Perikanan

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan implementasi program-program ekonomi biru akan memacu tumbuhnya industri hilirisasi sektor perikanan di Indonesia. Langkah tersebut sekaligus meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan. 

"Kami punya lima kebijakan ekonomi biru sebagai roadmap pengelolaan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Di dalamnya ada kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, di mana nantinya kapal harus berangkat dan mendaratkan hasil tangkap di pelabuhan yang sama dan ikan tidak boleh dipindahkan ke kapal lain sebelum didaratkan untuk dihitung. Besar sekali multiplyer effect yang dihasilkan, sehingga distribusi pertumbuhan ekonomi tidak melulu di Jawa," ungkapnya dalam forum diskusi Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang digelar KKP bersama Komisi IV di Jakarta, Kamis (9/2/2023).

Transformasi tata kelola sub sektor perikanan tangkap dengan hadirnya kebijakan PIT menurutnya akan mendorong tumbuhnya industri hilir perikanan di sekitar pelabuhan, seperti unit pengolahan ikan, distribusi produk perikanan, serta usaha-usaha lain untuk yang akan menyokong produktivitas perikanan di wilayah tersebut.

Hal itu dipacu oleh mekanisme perikanan tangkap yang mengharuskan kapal penangkap mendaratkan ikan di pelabuhan perikanan yang telah ditetapkan pemerintah, yakni di sekitar lokasi penangkapan. Mekanisme tersebut menurut Menteri Trenggono, untuk menghadirkan pemerataan distribusi pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar lokasi penangkapan, sehingga tidak lagi terpusat di Pulau Jawa.  

Tidak hanya perikanan tangkap, kebijakan ekonomi biru juga akan mendorong hilirisasi subsektor perikanan budidaya di Indonesia. Saat ini KKP tengah membangun model tambak udang berkelanjutan di Kebumen, Jawa Tengah, berisi 149 petak tambak di lahan seluas 69 hektare.

Produktivitas per hektare tambak tersebut mencapai 40 ton per tahun dan mampu menghasilkan nilai ekonomi mencapai Rp400 miliar. Selain di Kebumen, model tambak serupa akan dibangun di wilayah lain untuk menggenjot produksi udang nasional yang ditargetkan mencapai 2 juta ton pada tahun 2024.

"Selain udang, kami juga mengupayakan hilirisasi rumput laut. Saat ekspor kita masih raw material, tapi kita terus upayakan hilirisasi karena produktivitas rumput laut kita tinggi sekali," tambahnya. 

Menteri Trenggono menambahkan, impelementasi kebijakan ekonomi biru di hulu sektor perikanan akan mengutamakan pekerja lokal sebagai pendukung kegiatan produksi. Sehingga kesejahteraan masyarakat bisa ikut meningkat dengan hadirnya ekosistem ekonomi inklusif yang dibangun pemerintah.

"Dampak ekonominya luar biasa, penyerapan tenaga kerjanya juga demikian, di mana kita tetapkan bahwa tenaga kerja di pelabuhan atau kapal-kapal harus mengutamakan ABK lokal, begitu juga di tambak-tambak yang dibangun," pungkasnya.

Sebagai informasi, lima program ekonomi biru KKP meliputi perluasan target kawasan konservasi perairan, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya perikanan ramah lingkungan khususnya untuk komoditas unggulan ekspor (udang, kepiting, rumput laut, lobster), pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah plastik di laut melalui program Bulan Cinta Laut.   

Sumber : kkp

Read More

KKP Latih Peserta Didik Berwirausaha

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) bekali peserta didik dengan pendidikan kewirausahaan, ini merupakan komitmen KKP tingkatkan kemampuan generasi muda untuk berinovasi dan bergerak di bidang usaha mandiri melalui kompetisi kewirausahaan, hingga mampu kuasai pasar nasional hingga global.

“Peluang dari sektor kelautan dan perikanan sangatlah menjanjikan untuk membuka usaha baru, baik dari perikanan tangkap, budidaya ikan, pengolahan, maupun pemasaran hasil perikanan. Di satuan pendidikan KP kami berupaya  mencetak generasi andal yang mampu bersaing di dunia usaha maupun industri.  Kalian adalah generasi muda Indonesia yang mampu berkiprah lebih besar untuk berwirausaha dan memberikan potensi terbukanya lapangan pekerjaan,” terang Kepala BRSDM, I Nyoman Radiarta.

Hal tersebut disampaikan Nyoman pada Festival Kewirausahaan 2023 Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik KP Sidoarjo, yang diikuti oleh 27 kelompok kewirausahaan taruna tingkat Madya dengan komposisi 10 produk pangan dan 17 produk non pangan, pada 2 Februari 2023.

Festival Kewirausahaan merupakan kegiatan dari Pusat Pengembangan Wirausaha (PUSWIRA) BLU Politeknik KP Sidoarjo untuk memberi penilaian terhadap proposal bisnis dari Taruna tingkat Madya semester III yang meliputi Deskripsi Produk, Bisnis Model Canvas (BMC), Marketing, dan Analisa Usaha, serta penilaian terhadap prototype produk ataupun produk dari proposal bisnis tersebut.

“Ini merupakan produk nyata dari perkuliahan, di mana adik-adik mendapat ilmu kemudian dikembangkan melalui kegiatan teaching factory dan menghasilkan ide-ide bisnis yang diimplementasikan menjadi prototype, hingga barang jadi dan siap untuk dipasarkan. Tentu butuh networking pada dunia usaha dan dunia industri untuk dapat memasarkan secara luas,” tegas Nyoman.

Berbekal pengalaman juri yang luar biasa,yang berasal dari dosen internal, dosen ekternal, anggota Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia, serta BPC HIMPI Sidoarjo, Nyoman pun berharap selain dapat memberikan penilaian,para juri juga dapat memberikan masukan yang berharga terhadap peserta sehingga kelak mereka dapat menjadi Smart Fisherypreneur, yakni taruna yang mampu berwirausaha secara kreatif, inovatif, produktif, dan solutif,  yang turut berperan serta terhadap kemajuan sektor perikanan kelautan di Indonesia. 

Nyoman juga berharap produk-produk tersebut dapat berkembang dan diproduksi secara berkelanjutan. BRSDM sendiri saat ini memiliki  Galeri Bahari di Kantor BRSDM, Ancol, Jakarta Utara,  yang dikelola oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) BRSDM. Galeri Bahari memiliki tujuan agar potensi produk olahan perikanan yang ada di seluruh daerah, dapat tersebar lebih luas ke masyarakat, dan masyarakat dengan mudah mendapatkan produk-produk hasil perikanan yang diinginkannya. Galeri Bahari bekerja sama dengan taruna-taruni serta Satuan Kerja lingkup BRSDM, dan telah menampung lebih dari 300 jenis produk hasil olahan perikanan.

Kegiatan ini turut mendapat dukungan Pemerintah  Provinsi Jawa Timur. Mewakili Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Farida (Subkor Promosi Logistik Dinas Kelautan dan Perikana Jatim), menuturkan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi BLU Politeknik KP Sidoarjo yang mampu mencetak SDM andal untuk berkontribusi secara lebih terhadap perkembangan industri perikanan di Jawa Timur.

“Kami sangat berharap para taruna mampu hasilkan inovasi produk perikanan yang nantinya menjadi penggerak perekonomian nasional, khususnya di Jawa Timur. Produk-produk tersebut nantinya dapat dipromosikan dan dipasarkan di Fishinfo yang merupakan website Info Perikanan DKP Provinsi Jawa Timur yang tersambung dengan marketplace. Di Fishinfo kami menyajikan semua kebutuhan masyarakat umum, tidak hanya Jawa Timur dan sudah terdapat ratusan produk perikanan yang sudah berizin,” terang Farida.

“Tentu kami ingin kegiatan semacam ini tidak berhenti di sini saja dan berharap festival kewirausahan dapat terlaksana setiap tahunnya dan mencetak pebisnis perikanan yang mampu merambah merambah dunia ekspor,” lanjutnya.

Sebagai informasi, 10 kewirausahaan pangan meliputi, Barula (Bakpao Rumput Laut); Shrimpells, cemilan kulit udang; Cookieskal, cookies kalsium dengan campuran limbah tulang ikan; Batori, kebab ikan tongkol nori; By-Tea (Be Healthy with Jeruju Tea), teh herbal menggunakan daun mangrove jeruju dan rempah-rempah; Osacky, olahan ikan trasak crispy; Mie Morinos,  mie sehat dengan bandeng dan daun kelor; Spinofito, spicy noodle with fish topping; Limu, cookies berbahan dasar karagenan; dan Sealow, marshmellow dari rumput laut.

Pada produk Non Pangan terdapat, Feefish, alat untuk memperbaiki kualitas air budidaya ikan hias; Libumin, obat herbal untuk luka ikan; Pijar Sea Jar, kerajinan dari cangkang kerang ; Simpatis, mesin pemanggang ikan otomatis; The Best, alat peraga kerangka ikan; Dipora,  diffuser dari ekstrak bahan alami; Envapiss, alat pengawet ikan melalui pengasapan; Shrimpnovit, imunostimulan; Peuralik, mesin pembuat adonan pakan; Hidra, alat peniris serbaguna; Nano Microbubble, alat untuk meningkatkan oksigen dalam perairan; Pak Burias, pakan burger ikan hias; Ruffel, anti nyamuk dari rumput laut; Mora, penjernih air berbahan dasar biji keor, zeolit, dan arang aktif; Jamu Bugar, imunostimulan untuk udang dari bahan herbal; Catappafish, imunostimulan ikan dari bahan herbal; dan Sianin Blue, Indikator pH dari ekstrak bunga telang.

Berdasarkan penilaian juri pada Proposal Bisnis dan Festival Kewirausahaan Tahun 2023, pemenang pertama pada kategori pangan adalah Shirmpells dan pemenang pertama pada kategori non pangan adalah Catappafish. Selamat dan terus berkarya!

 

Sumber : kkp

Read More