LRMPHP telah banyak melakukan pelatihan mekanisasi perikanan di stakeholder diantaranya yaitu Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR), Kelompok Pembudidaya Ikan, Pemerintah Daerah/Dinas Terkait, Sekolah Tinggi/ Universitas Terkait, Swasta yang memerlukan kegiatan CSR, Masyarakat umum, dan Sekolah Menengah/SMK
LRMPHP sebagai UPT Badan Riset dan SDM KP melaksanakan riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 81/2020
Melakukan tugas penelitian dan pengembangan strategis bidang mekanisasi proses hasil perikanan di bidang uji coba dan peningkatan skala teknologi pengolahan, serta rancang bangun alat dan mesin untuk peningkatan efisiensi penanganan dan pengolahan hasil perikanan
Bahu membahu untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dengan berlandaskan Ekonomi Biru
.jpg)
LRMPHP saat ini didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 20 orang dengan latar belakang sains dan engineering.
Layanan luring akan normal kembali mulai hari Senin, tanggal 3 Juli 2023.
Demikian untuk dimaklumi. Terima kasih.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghadirkan ‘One Stop Services’ sektor kelautan dan perikanan pada gelaran akbar Pekan Nasional (Penas) Petani dan Nelayan XVI 2023 di Padang.
Mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, I Nyoman Radiarta, menerangkan bahwa Penas menjadi ajang penting bagi KKP untuk mempromosikan dan menyosialisasikan Program Prioritas Berbasis Ekonomi Biru, untuk itu KKP menghadirkan berbagai implementasi program tersebut.
“Apa yang kami hadirkan di Penas merupakan wujud kontribusi KKP secara signifikan. Kami memberikan one stop services kepada masyarakat kelautan dan perikanan, yang diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, kolaborasi, yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat KP,” tegas Nyoman.
Lebih lanjut Nyoman menjelaskan one stop services yang diusung KKP dalam gelaran Penas XVI tersebut menghadirkan Aquaculture Expo dan Gelar Percontohan Pengembangan Agribisnis KP yang diikuti UPT lingkup KKP, serta Dinas KP Propinsi Sumbar dan Kota Padang.
Pada gelar percontohan pengembangan agribisnis KP, KKP menghadirkan Agribisnis Mini Smart Fisheries Village (SFV), dan pada Aquaculture Expo terdapat beragam Saung Tematik, Kolam Fiber dan Apartemen Ikan serta beragam hiburan.
“Mini SFV merupakan salah satu program strategis BRSDM yang juga selaras mendukung terwujudnya Program Prioritas KKP. Di mana SFV mengangkat komoditas lokal, yang tidak hanya fokus pada mina padi namun juga mina holtikultura. Kita juga menghadirkan Balai SFV yang merupakan tempat untuk melakukan pendampingan, penyampaian informasi, sosialisasi kebijakan pembangunan dan inovasi teknologi KP oleh para penyuluh perikanan kepada pelaku utama ataupun usaha KP,” terang Nyoman.
Selain itu, Nyoman menjelaskan bahwa KKP memberikan beragam layanan di Saung Tematik yang berisikan coaching clinic atau pelatihan kepada masyarakat, pameran, layanan publik, literasi, akuarium dan magot, multimedia, hingga mini bazar.
Adapun beragam pelatihan yang terlaksana di Penas, anatara lain Pembinaan Penyuluh Perikanan Swadaya (Ikan Hias); Sosialisasi Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya (Konservasi Goes to School); Temu Kelembagaan Penyuluhan (Pemberdayaan Kawasan melalui SFV Desa); Pembinaan Penyuluh Perikanan Swadaya (Diversifikasi Olahan Ikan); OKE SOBAT untuk Masa Depan; Penanganan Ikan Segar dan Demo Uji Formalin; Pelatihan Pembuatan Kerajinan Kerang; Sosialisasi BPS; Sosialisasi CBIB, CPIB, dan CPPIB; Sosialisasi Mesin Tempel untuk Nelayan dan Praktiknya; Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan Berbahan Jeruju; Sosialisasi Destructive Fishing; hingga Pelatihan Pembuatan Dimsum dan Otak-otak Nila.
Sedangkan pada Kolam Fiber dan Apartemen Ikan, KKP menyajikan kolam fiber gabus, kolam ikan hias, kolam lobster air tawar dan air laut, apartemen kepiting, apartemen cacing sutera dan kolam udang vaname. Selain itu juga terdapat hiburan berupa lomba memancing, lomba menggambar, demo masak olahan ikan, kuis berhadiah hingga Podcast BRSDM ‘Wartek Sehari’.
Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) juga berkontribusi pada saung praktikal, dengan memberikan pelatihan membuat produk olahan KP berbasis inovasi.
Selain upaya sosialisasi program prioritas, One Stop Service Penas XVI juga memberikan layanan pengembangan usaha untuk para pelaku usaha KP melalui Saung Pendanaan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP). Para pelaku usaha dapat memperoleh informasi mengenai bantuan modal usaha serta dapat langsung mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan bantuan modal.
“Kami juga memberikan informasi bagi para pelaku usaha yang ingin mengembangkan usahanya. Melalui Penas, KKP ingin merangkul seluruh pelaku kelautan dan perikanan, para nelayan, pembudidaya, petambak garam, pengolah produk perikanan dan lainnya, untuk bersama-sama memahami arah pembangunan KP saat ini,” tutup Nyoman.
Sebagaimana diketahui, KKP hadir untuk pada ajang Pekan Nasional (Penas) Petani dan Nelayan XVI 2023 di Padang pada 10-15 Juni 2023. Kegiatan tersebut menjadi salah satu ajang untuk mempromosikan program dan kebijakan berbasis ekonomi biru yang dilaksanakan oleh KKP di bawah kepemimpinan menteri Sakti Wahyu Trenggono.
Sumber : kkp
Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, I Nyoman Radiarta mengunjungi Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan 17 Juni 2023. Kehadiran Kepala BRSDM KP disambut oleh Kepala LRMPHP, Luthfi Assadad beserta seluruh pegawai LRMPHP.
Pada kunjungannya tersebut, Kepala BRSDM KP berkesempatan melihat kondisi sarana dan prasarana, penataan aset dan berdiskusi dengan para pegawai LRMPHP. Kepala BRSDM KP juga meninjau progres penataan ruang pelayanan publik LRMPHP. Penataan ruang pelayanan ini menindaklanjuti arahan Kepala BRSDM KP diacara Rakernis BRSDM KP di Bali.
Penataan ruang pelayanan publik ini merupakan salah satu upaya untuk mendukung kinerja UPT serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima dengan tersedianya prasarana dan sarana yang memadai sesuai Peraturan Menteri KKP Nomor 15 tahun 2021 tentang pelayanan publik di lingkungan KKP.
Dalam diskusi dengan para pegawai LRMPHP, Kepala BRSDM KP menyampaikan perlunya mencermati perubahan struktur organisasi terkini pasca terbitnya Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2023. “Transformasi BRSDM KP menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) ini berdampak pada tugas dan fungsi utama pada UPT, khususnya UPT yang berbasis riset. Oleh karena itu, perlunya penguatan setiap UPT dalam mendukung implementasi program prioritas KKP seperti Smart Fisheries Village (SFV), Vocational Goes to Actors (VOGA), pelatihan dan sertifikasi, serta Ocean Institute of Indonesia (OII), " jelasnya.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) menetapkan 22 lokasi Smart Fisheries Village (SFV) di beberapa wilayah di Indonesia untuk mendukung implementasi program prioritas berbasis ekonomi biru.
Penetapan lokasi SFV BRSDM terlaksana berdasarkan Surat Keputusan Kepala BRSDM Nomor 156 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Desa Perikanan Cerdas/ Smart Fisheries Village BRSDM Tahun 2023.
“Pada tahun 2023, BRSDM telah menetapkan 10 lokasi SFV berbasis desa dan 12 lokasi SFV berbasis UPT yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia, dengan mengangkat komoditas unggulan dari masing-masing wilayah tersebut,” terang Kepala BRSDM, I Nyoman Radiarta.
Disampaikan bahwa SFV merupakan konsep pembangunan desa perikanan berbasis teknologi informasi dan manajemen tepat guna. Terdapat dua konsep pembangunan SFV yakni SFV berbasis Desa dan SFV berbasis Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pembangunan SFV tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga pada tatanan sosial dan kelembagaannya sehingga daya saing desa meningkat dan terjadi peningkatan kapasitas SDM. Melalui program ini, BRSDM menargetkan peningkatan ekonomi masyarakat, serta kegiatan produksi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Lebih lanjut Nyoman menerangkan, sepuluh lokasi SFV berbasis desa tersebut berada di Desa Linau, Maje, Kota Kaur, Bengkulu, dengan komoditas utama Gurita; Desa Mangunegara, Mrebet, Kab. Purbalingga, Jateng, dengan komoditas utama Nila; Desa Ajakkang, Soppeng Riaja, Kab. Barru, Sulsel, dengan komoditas utama Udang dan Bandeng; Desa Poka, Teluk Ambon, Maluku, dengan komoditas utama Kuwe; serta Desa Nagari Ranah Koto Tinggi, Koto Balingka, Kab. Pasaman Barat, Sumbar, dengan kegiatan usaha Wisata Bahari.
Selain itu terdapat di Desa Sumberdodol, Panekan, Kab. Magetan, Jatim, dengan komoditas utama Koi; Desa Panembangan, Cilongok, Kab. Banyumas, Jateng, dengan komoditas utama Mina Padi; Desa Kendalbulur, Boyolangu, Kab. Tulungagung, Jatim, dengan komoditas utama Patin; Desa Sungai Dua, Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Kalsel, dengan komoditas utama Patin; dan Desa Kawali, Kab. Ciamis, Jabar dengan komoditas utama Nila dan Nilem.
Sementara itu 12 lokasi SFV berbasis UPT berada di lnstalasi Pengembangan Sumber Daya Air Laut (IPSAL) Pamekasan, UPT Pusat Riset Kelautan, dengan kegiatan utama Usaha Garam; Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) di Desa Mariana, Banyuasin, dengan komoditas utama Nila dan Gabus; BRPPUPP di Desa Patra Tani, Muara Enim, dengan kegiatan utama Konservasi Ikan Lokal; Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan (BBRBLPP) Gondol, dengan kegiatan usaha Marikultur; serta Balai Riset Pemulaiaan Ikan (BRPI) Sukamandi, dengan kegiatan utama Pemuliaan Ikan Budidaya.
Lokasi lainnya, terdapat di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) Bogor, dengan kegiatan utama Budidaya Ikan Air Tawar; Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK) Wakatobi, dengan kegiatan utama Teknologi Kelautan Terintegrasi; Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) Depok, dengan komoditas utama Ikan Hias; Loka Riset Budidaya Rumput laut (LRBRL) Gorontalo, dengan komoditas utama Rumput Laut; Politeknik KP Jembrana, dengan komoditas utama Udang Vaname; dan Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) Kampus Serang, dengan komoditas utama Udang Vaname.
Nyoman menjelaskan Program SFV sendiri telah dirilis Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono sejak tahun 2022. Program ini dilatarbelakangi oleh upaya mengimplementasikan tugas dan fungsi BRSDM di masyarakat. Karenanya, dalam SFV mengkolaborasikan seluruh konsep, tugas dan fungsi BRSDM, dari pendidikan melalui kegiatan Teaching Factory (TEFA), pelatihan, penyuluhan, sertifikasi, serta penerapan inovasi, teknologi dan digitalisasi.
“Dalam mengembangkan SFV Desa, kami berkolaborasi dengan seluruh perangkat desa, masyarakat, pemerintah daerah, stakeholder serta civitas akademika. Jadi tidak hanya KKP yang masuk. Karena kami menghindari image membawa bantuan, tapi kami membawa suatu pengungkit untuk membangun desa menjadi desa cerdas atau desa pintar bersama-sama guna meningkatkan perekonomian desa,” lanjutnya.
Sementara itu, dalam pengembangan SFV UPT, optimalisasi aset menjadi kunci utama. Tujuannya yakni mengoptimalkan aset yang dimiliki, agar dapat dimanfaatkan masyarakat luas, untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Dalam pelaksanaanya, pengembangan SFV Desa, contohnya di Desa Panembangan sebagai pilot project, BRSDM tidak hanya fokus pada pengembangan mina padi dari hulu ke hilir, tapi juga melihat potensi penggerak ekonomi menjadi kawasan wisata. Dengan mengusung nama wisata Svarga Minapadi, SFV Desa Panembangan kini tengah merasakan dampak meningkatnya perekonomian desa.
Sumber : kkp
Perwakilan LRMPHP menghadiri rapat koordinasi kegiatan Saka Bahari Tahun 2023 di Dinas Kelautan dan Perikanan D.I. Yogyakarta, 16 Juni 2023. Kegiatan yang dihadiri seluruh anggota Saka Bahari DIY dibuka oleh Sekertaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi D.I. Yogyakarta, Fitrianto Noorcahyo.
Dalam paparannya beliau menjelaskan hasil program dan kegiatan Saka Bahari DIY dari Dinas Kelautan dan Perikanan D.I. Yogyakarta yang telah berhasil dicapai sepanjang tahun 2022 dan rencana keseluruhan dari masing-masing satker yang telah dipaparkan pada pertemuan sebelumnya. Beberapa rencana kegiatan Saka Bahari 2023 dengan PIC dari DKP Provinsi D.I. Yogyakarta diantaranya rapat koordinasi dengan Pinsaka Daerah, kegiatan kolaborasi antar saka untuk pengembangan kampung pramuka di masing-masing kwarcab, karang Pamitan Nasional Tahun 2023, temu Saka daerah Kwarda DIY, pendampingan kegiatan internal Saka ditingkat daerah, penyegaran Mabisaka dan Pinsaka tingkat daerah Kwarda DIY berupa Giat Family Gathering Saka Bahari, Festival Pramuka Jogja di Bumi Perkemahan Babarsari, dan Gita Laut di Gunungkidul.
Perwakilan LRMPHP menghadiri pertemuan dengan anggota Masyarakat Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia (MPHPI) di Departemen Perikanan Fakultas Pertanian UGM, 14 Juni 2023. Kegiatan dalam rangka rapat koordinasi anggota MPHPI wilayah D.I.Yogyakarta, dihadiri Ketua Umum MPHPI, Prof. Dr. Nurjannah dari Institut Perikanan Bogor, Wakil Sekjen MPHPI, Taufik Hidayat, S.Pi, M.Si, Staf Pengajar Departemen Perikanan UGM, Prof. Amir Husni, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat, staf pengajar Universitas Ageng Tirtayasa, dan perwakilan LRMPHP.
Pada kesempatan tersebut, Ketua MPHPI kembali menyampaikan kilas balik pendirian MPHPI, dimana pada awal pendirian ada tiga institusi terkait bidang pengolahan perikanan yang terlibat yaitu dari akademisi (IPB, UGM, UNPAD, UNSRI, Unibraw, UN Gorontalo), lembaga riset (BRKP) dan pemerintahan (Ditjen P2HP). Hingga saat ini MPHPI telah berkembang menjadi organisasi profesi yang menaungi bidang pengolahan dari hulu hingga ke hilir.
Beberapa poin penting yang dibahas dalam pertemuan ini terkait pencapaian kerja MPHPI, seperti kegiatan ngobar (ngobrol bareng) menjadi kegiatan favorit dengan pembahasan yang tepat sasaran selama masa pandemi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya seri ngobar yang telah dilaksanakan dan antusiasme peserta selama kegiatan. Anggota MPHPI yang hadir juga mendorong agar MPHPI memiliki peran dalam penentuan standardisasi kurikulum pengajaran di Fakultas Perikanan di seluruh Indonesia.
Selain paparan hasil program dan kegiatan yang telah berhasil dicapai MPHPI, pertemuan juga membahas rencana kegiatan MPHPI tahun 2023 berupa seminar nasional dan internasional pada bulan September 2023 di Riau. Diharapkan para anggota dapat berkontribusi berupa penyampaian makalah internasional maupun nasional untuk penerbitan Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan (JPHPI) yang dikelola MPHPI sejak tahun 2010 dan saat ini dalam tahap proses akreditasi scopus
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan penghargaan kepada tiga tokoh inspirasi Ekonomi Biru pada puncak acara peringatan Hari Laut Sedunia di Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat (9/6/2023).
Penghargaan diberikan kepada Presiden Ke-4 Indonesia Alm KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Menteri Kelautan dan Perikanan pertama Alm Sarwono Kusmaatmadja, serta Prof. Hasjim Djalal, Diplomat dan Pakar Hukum Laut yang mewujudkan pengakuan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan.
"Penghargaan ini sebagai wujud terima kasih dan apresiasi KKP kepada tokoh inspirasi karena sangat berjasa dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia di tingkat nasional dan juga global," ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono usai menyerahkan penghargaan kepada keluarga para tokoh.
Menteri Trenggono mengutarakan kekagumannnya kepada tokoh-tokoh inspiratif tersebut. Semuanya dianggapnya sebagai guru, khususnya dalam melakukan transformasi tata kelola sektor kelautan dan perikanan Indonesia.
"Saya menghormati betul kepada Gus Dur. Begitu juga dengan Pak Sarwono dan Prof Hasjim," akunya.
Putri Gusdur Yenny Wahid yang menerima penghargaan, menyampaikan apresiasinya kepada KKP. Semasa menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Gus Dur dikenal memiliki visi jauh ke depan dengan menggagas pembentukan sebuah departemen baru dalam Kabinet Persatuan Nasional yaitu Departemen Eksplorasi Laut pada tahun 1999 sebagai cikal bakal berdirinya Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Departemen ini bertugas mengawal tata kelola kelautan dan perikanan yang maju dan berkelanjutan. Hal tersebut merupakan gebrakan yang menggeser paradigma pembangunan yang waktu itu masih berorientasi terestrial. Keputusan Gusdur telah berdampak terhadap terangkatnya isu kelautan sebagai mainstream pembangunan ekonomi nasional.
"Ini hal yang sangat kami apresiasi dan menjadi semangat, menjadi sebuah bukti bahwa cita dan visi Gus Dur untuk mewujudkan sektor kemaritiman sebagai salah satu tongkak perekonomian Indonesia, juga tonggak strategi diplomasi baru bagi Indonesia. Sektor kemaritiman akan terus dikembangkan di Indonesia, dan menjadi kuatan dalam menjadikan Indonesia negara yang punya kekuatan ekonomi besar di dunia," ungkap Yenny.
Sementara itu Prof Hasjim melalui video juga menyampaikan rasa terima kasih atas pemberian penghargaan sebagai Tokoh Inspirasi Ekonomi Biru. Prof Hasjim dikenal sebagai pelaku sejarah yang tercatat sebagai salah satu arsitek UNCLOS yang disahkan PBB pada 10 Desember 1982.
Bersama dengan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, Prof Hasim Djalal turut memperjuangkan kepentingan Indonesia seperti yang diamanatkan oleh Deklarasi Juanda.
"Saya menghargai penghargaan yang diberikan kepada orang-orang yang dianggap berjuang kesatuan Nusantara. Nusantara itu tidak hanya darat, tapi juga laut, dan udara. Makanya selama puluhan terakhir ini, kita sudah sangat aktif sekali memperjuangkan kedaulatan kita di laut dan dan di permukaan. Itu sudah diakui oleh dunia internasional," ujarnya Prof. Hasjim.
Rasa terima kasih juga disampaikan putra almarhum Menteri Kelautan dan Perikanan pertama Sarwano Kusumaatmadja, Krisnan Kusumaatmadja. Ayahnya diakuinya sebagai sosok yang peduli dengan sektor kelautan dan perikanan yang ditunjukkan dengan berbagai aksi nyata.
"Apa yang beliau pedulikan ditunjukkan dengan aksi-aksi nyata. Beliau berani mengambil tindakan atau keputusan yang pada masanya mungkin baru, tapi bisa dipakai sampai di masa depan," ungkap Krisnan.
Sarwono Kusumaatmadja merupakan politisi sekaligus teknokrat lintas zaman yang mendorong pembahasan RUU Kelautan. UU Kelautan memberikan amanat pembangunan kelautan dan perikanan dengan pendekatan Ekonomi Biru.
Sebagai informasi, KKP menggelar sejumlah kegiatan di Kota Batam pada 8 dan 9 Juni 2023 untuk memperingati tiga hari besar di bidang kelautan dan perikanan, yakni Hari Laut Sedunia, Hari Perlawanan terhadap IUU Fishing, serta Hari Segitiga Terumbu Karang.
Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya FGD tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di laut. Lalu aksi penyegelan kegiatan reklamasi ilegal dan penyegelan 20 ton ikan impor yang peruntukannya menyalahi aturan, serta peninjauan lokasi pencemaran limbah di perairan Tanjung Bemban.
Sumber : kkp
