KKP dan Jeju National University Korea Siapkan Sister Program Pendidikan Vokasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) dan Jeju National University (JNU) membahas Sister Program pendidikan vokasi perikanan. Hal tersebut sebagai tindak lanjut implementasi Memorandum of Understanding (MoU) atau Kesepakatan Bersama diantara kedua belah pihak.

“Mengingat BPPSDM dan JNU memiliki MoU yang aktif dan bahwa Korea telah lama menjadi mitra Indonesia di sektor kelautan dan perikanan serta mengingat fakta bahwa kelautan dan perikanan adalah industri yang berkembang di kedua negara, kami sangat tertarik untuk menindaklanjuti MoU kami dengan kemungkinan area yang dapat kami jelajahi lebih lanjut,” ujar Kepala Badan I Nyoman Radiarta saat menandatangani Minutes of Meeting dengan Dean Office of International Affairs JNU Moonjae Cho di JNU. 

Nyoman juga menyampaikan kedua pihak ingin bekerja sama dalam pengembangan manajemen pendidikan vokasi kelautan dan perikanan, Ocean Institute of Indonesia, serta program pelatihan Bahasa Korea. Kedua pihak sepakat untuk membahas lebih lanjut kemungkinan Sister Program untuk menjadi satuan pendidikan vokasi perikanan global dan profesional. 

"Salah satu yang ingin kita ingin dorong adalah rencana pembentukan program Young Students Collaboration for Research (Kerja Sama Pemuda untuk Penelitian) bagi jenjang sarjana dan magister melalui program double degree atau sister program", terang Nyoman. 

Lebih lanjut Nyoman mengatakan terkait penyelenggaran program double degree di Korea dan Indonesia maupun pertukaran pelajar dan tenaga pengajar. Para Pihak akan melanjutkan diskusi secara lebih rinci untuk menentukan kegiatan praktis bagi kerja sama tersebut dan merundingkan syarat dan ketentuan kerja sama di bawah MoU yang telah ditandatangani. 

Selain itu, melalui sister program ini Nyoman juga berharap para peserta didik dan alumni satuan pendidikan KKP dapat melakukan magang dan bekerja di perusahaan Korea dengan terlebih dahulu dibekali pelatihan Bahasa Korea. Sementara itu, Korea membutuhkan tenaga teknis di lapangan untuk kegiatan budidaya perikanan dari Indonesia. 

“Kami mengundang Profesor Lee, Profesor Cho, dan Profesor Hanil ke Indonesia untuk berdiskusi lebih rinci tentang keberlanjutan kerja sama ini,” Pungkas Nyoman. 

Sebagai informasi, MoU antara BPPSDM dan JNU ditandatangani pada 14 September 2022 di Jeju, yang disaksikan secara langsung oleh Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko, Duta Besar Indonesia untuk Korea Gandi Sulistiyanto, serta Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri. 

Dalam kegiatan di JNU, Kepala BBPSM melakukan pertemuan dengan Dean Office of International Affairs dan Dean Office of Education Innovation serta Dean of Office of Industry-Academic Research Young-Don Lee. Director General of JNU Technology Licensing and Commercialization Center June-Ho Kim. 

Upaya peningkatan kualitas SDM terus digeber di era kepemimpinan Menteri Sakti Wahyu Trenggono. KKP telah melakukan sejumlah kerja sama dengan universitas terkemuka untuk memperkuat pengembangan SDM dan pembentukan OII.

Sumber : kkp

Read More

KKP Kawal Standar Keamanan Pangan Produk Perikanan Melalui Codex

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengawal standar keamanan pangan produk perikanan melalui Codex Indonesia untuk dirumuskan dalam Codex International berdasarkan Joint FAO/WHO Food Standards Programme.

Hal tersebut dilakukan mengingat 5 program prioritas KKP sesuai dengan semangat Codex International yang mendorong penguatan standar internasional untuk keamanan pangan.

"Blueprint the future of Codex yang mencakup perubahan strategis Codex, khususnya tentang food safety dan fair trade sangat penting untuk dibahas," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya, Jumat (28/7/2023).

Sebagai organisasi internasional yang menangani standar pangan, Codex memiliki mandat untuk mengembangkan standar pangan internasional dalam rangka melindungi kesehatan konsumen dan memastikan terjadinya praktik yang adil. Standar Codex secara umum telah menjadi acuan bagi perdagangan internasional sebagai pemenuhan jaminan mutu dan keamanan pangan.

Di Indonesia sendiri, standar Codex telah diadopsi dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) dan peraturan perundang-undangan. Khusus di sektor perikanan tertuang dalam Undang-Undang Perikanan (UU No 31 Tahun 2004, UU No 45 Tahun 2009, UU No 11 Tahun 2020, UU No 6 Tahun 2023), Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2015 dan No 27 Tahun 2021, serta SNI Produk Perikanan.

Dalam mendukung implementasi Codex, telah dibentuk Komite Nasional (Komnas) Codex untuk merumuskan dan menyusun kebijakan makro pengelolaan Codex Indonesia sebagai bahan rekomendasi kebijakan strategis bagi Indonesia. "Terutama terkait dengan isu keamanan pangan yang dibahas dalam forum Codex," tutur Budi.

Budi menegaskan keamanan pangan menjadi prasyarat pangan, sehingga manfaat pangan akan dirasakan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan gizi agar hidup lebih aktif dan sehat, serta dapat membantu tumbuh-kembangnya anak-anak.

"Karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia jadi keamanan pangan sangatlah penting," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Budi mengajak Kementerian/Lembaga dan para pakar untuk bersama – sama mengawal program kebijakan hilirisasi yang digagas pemerintah. Karena hal ini sangat penting mengingat terdapat perubahan proses bisnis dari yang selama ini secara umum bahan baku langsung diekspor menjadi produk yang telah diolah dan/atau memiliki nilai tambah terlebih dahulu baru dijual.

"Ini tentu membutuhkan pengawalan dari segi keilmuan dan standardisasi," urai Budi.

Sebagai informasi, KKP menjadi tuan rumah pertemuan Rapat Komnas Codex Indonesia yang ke-2 yang berlangsung pada 20 Juli 2023 dan dihadiri 100 orang yang terdiri dari anggota Komnas Codex, Mirror Committee dan perwakilan dari Kementerian/Lembaga. Kegiatan tersebut dibuka oleh Dirjen PDSPKP dan selanjutnya rapat dipimpin oleh kepala BSN selaku ketua Komnas Codex Indonesia.

Sebelumya, Menteri kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut penjaminan mutu produk perikanan harus dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari produksi hingga produk sampai ke tangan konsumen.

Sumber : kkp

Read More

KKP Cetak Hattrick di Top GPR Award

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencetak hattrick di ajang TOP GPR Award, setelah kembali meraih penghargaan tersebut pada acara penanugerahan yang berlangsung Rabu 26 Juli 2023.

KKP membawa pulang Top GPR Award 2023 pada kategori Kementerian, atas prestasi membangun digital public relations.

"Alhamdulillah KKP kembali dipercaya mendapat penghargaan dari GPR Institute. Ini yang ketiga kalinya secara beruntun atau hattrick dari tahun 2021," ungkap Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto dalam siaran resmi KKP, Kamis (27/7/2023).

Doni mengatakan, public relation memiliki peran besar dalam mendukung percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Untuk itu, KKP selalu melakukan inovasi, termasuk mengoptimalkan keberadaan teknologi digital dalam menyebarluaskan informasi sektor kelautan dan perikanan ke tengah masyarakat.

Pihaknya juga terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang public relation, sehingga program-program komunikasi yang dirancang berkualitas dan menjawab kebutuhan. Begitu pun dengan informasi yang disajikan kepada pihak eksternal maupun internal KKP menjadi lebih menarik dan kekinian sehingga bisa menjangkau lintas usia dan kalangan.

"Keberhasilan ini tentu tidak lepas dari kerja tim yang solid di KKP. Mudah-mudahan prestasi ini bisa kami pertahankan, tentunya dengan terus melakukan inovasi-inovasi," pungkas Doni.

Sementara itu, Director GPR Institute Arief Munajad SE menerangkan tujuan penyelenggaraan Top GPR Award 2023 untuk memberikan apresiasi kepada humas pemerintah yang telah berhasil menjalankan program kehumasan untuk membangun komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.

Penghargaan Top GPR Award diharapkannya dapat meningkatkan citra, reputasi dan kepercayaan terhadap penerima penghargaan di ranah publik, serta mendorong insan humas pemerintah menghasilkan program-program yang memberi dampak positif bagi masyarakat.

“Saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah meraih penghargaan 3rd Top GPR Award 2023. Acara ini upaya kami mengembangkan humas pemerintah yang adaptif, kolaboratif dan inovatif dalam peradaban negara-negara maju," terang Arief.

Penilaian pemberian penghargaan Top GPR Award 2023 dilaksanakan pada Maret hingga Mei 2023. Penilaian mengacu kepada tiga parameter penilaian, yaitu Digital Awareness Aspect, Digital Media & Website Aspect, dan Social Media Aspect.

 

Sumber : kkp

Read More

KKP dan Pukyong National University Kerja Sama Kembangkan Ocean Institute of Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) menggandeng Pukyong National University (PKNU) dalam pengembangan Ocean Institute of Indonesia (OII). Kerja sama tersebut juga merupakan salah satu upaya mendukung implementasi program ekonomi biru. 

Kolaborasi tersebut tertuang dalam penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Kepala Badan, I Nyoman Radiarta dengan President of PKNU, Jang Young-soo, dan penandatanganan dan Implementing Arrangement (IA) sebagai dokumen tindaklanjut kerja sama oleh Kepala Badan dengan Dean College of Fisheries PKNU, Park Wongyu, pada 24 Juli 2023, di PKNU, Busan, Korea Selatan. 

Nyoman menyampaikan bahwa OII merupakan transformasi Satuan Pendidikan (Satdik) KKP yang menjadi salah satu program strategis BPPSDM KP. OII diharapkan dapat meningkatkan standar layanan dan fasilitas belajar, standar mutu, pertukaran pelajar dan pengajar antar perguruan tinggi, kerja sama dan kemitraan dengan lembaga pendidikan, serta meningkatkan akreditas institusi pendidikan.

“Korea telah lama menjadi mitra Indonesia di sektor kelautan dan perikanan dan mengingat fakta bahwa kelautan dan perikanan merupakan industri yang berkembang di kedua negara, tentu kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk mengembangkan manajemen pendidikan dan teknologi serta mengembangkan kurikulum dan modul akademik yang menjawab kebutuhan industri perikanan untuk lulusan yang terampil, kompetitif dan berwawasan lingkungan,” terang Nyoman.

“Kolaborasi ini juga sejalan dalam membangun kurikulum interaktif kegiatan ekstrakurikuler dan merangsang pengembangan diri siswa, termasuk pertukaran budaya Indonesia – Korea dan pembelajaran bahasa. Di samping itu juga dapat memperluas strategi dengan entitas swasta, perusahaan pemangku kepentingan lainnya untuk mempromosikan perihal bisnis, objek ilmiah hingga kemitraan,” lanjutnya.

Nyoman pun berharap lulusan Satdik KKP dapat terserap lebih banyak memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri Korea Selatan. Di mana hingga tahun 2023, terdapat 45 lulusan Satdik KP yang bekerja di Korea.

“Kami berharap jumlah ini dapat meningkat di masa mendatang, karena kami yakin Indonesia dan Korea memiliki banyak kesamaan karakteristik dalam industri perikanan,” tegasnya.

President of PKNU, Jang Young-Soo, pun menyambut baik dan mendukung rencana BPPSDM dalam upaya mengembangkan OII dan siap dalam melakukan sinergi bersama ke depannya.

“Kerja sama ini merupakan upaya positif guna meningkatkan sektor pendidikan yang akan berujung pada peningkatan kualitas SDM. Selain itu, juga sebagai wujud kolaborasi akademisi dan pemerintah dalam menyelesaikan setiap persoalan pembangunan,” ucap Jang Young-soo.

Penandatanganan MoU dihadiri Provost of international Affairs PKNU, Kim Hyun-Woo; Vice Provost of International Affairs, Kim Seon-Joo; Director of Office of International Affairs, Ha Byung-Jeom; Tem Manager of International Relations Team, Jeong Ji-Yoon; Emeretus Professor of PKNU; hingga perwakilan dari BPPSDM KP.

Sementara itu, dalam penandatangan Implementing Arrangement dengan Dean College of Fisheries Science PKNU, Kepala Badan menuturkan, kolaborasi yang terlaksana dapat berbentuk sister programs; sister classes; training for trainers; dan pertukaran kuliah dengan topik khusus di berbagai bidang, seperti Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, Mesin Perikanan dan Teknologi Penangkapan Ikan, Penyuluhan Perikanan, Teknologi Budidaya dan Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan, Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Pengelolaan perhotelan, rekreasi dan wisata bahari, Studi sosial budaya dan bahasa Korea – Indonesia, Desain komunikasi visual dan jurnalisme visual termasuk desain dan pengembangan web, Program pertukaran pelajar/cendekiawan, dan Pengembangan dana bersama.

Kolaborasi BPPSDM KP dan The College of Fisheries Sciences ini juga diharap dapat membuka peluang kerja sama baru dengan Korea Selatan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan Institusi Pendidikan KP di Indonesia dengan skema Official Development Assistance (ODA) framework.

“Dengan kiprah PKNU yang telah berhasil mengembangkan World Fisheries University dan International Graduates Fisheries Science serta rekam jejak dukungan kepada negara sahabat melalui program ODA Sustainable Fisheries, dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan tidak hanya untuk pengembangan SDM, namun juga bagi peningkatan standardisasi mutu pendidikan pada satuan pendidikan lingkup KKP,” ucap Nyoman.

Hadir dalam pertemuan tersebut Professor KOICA-PKNU International Graduate Program of. Fisheries Science (IGFS), dalam rangka diskusi benchmarking program pertukaran pelajar dan magang satuan pendidikan lingkup KKP dan ASEAN. Sebagai tindak lanjut dari kerja sama tersebut, Kepala Badan turut mengudang pihak PKNU untuk dapat datang ke Indonesia, melihat langsung pengembangan SDM di Ocean Institute of Indonesia, guna meningkatkan pengembangan Insitusi Pendidikan KKP. 

Di akhir kesempatan, Kepala Badan I Nyoman Radiarta, beserta rombongan, berkesempatan meninjau fasilitas pendidikan yang dimiliki PKNU, seperti asrama mahasiswa, perpustakaan, dan fasilitas olahraga, yang sekiranya dapat diadopsi dan diterapkan di Indonesia.

Sebagai informasi, The College of Fisheries Sciences, PKNU, telah lama menjadi motor penggerak untuk kemajuan ilmu dan budidaya perikanan sejak didirikan pada tahun 1941. Selama bertahun-tahun, perguruan tinggi tersebut telah memfasilitasi pemanfaatan dan distribusi pengetahuan Ilmu Perikanan. Fakultas Ilmu Perikanan memupuk para pemimpin dunia ilmu perikanan yang akan berkontribusi pada kemajuan ilmu perikanan melalui penelitian dan teoretis, studi teknologi, yang mencakup seluruh jajaran ilmu perikanan.

 

Sumber : kkp

Read More

KKP Sertifikasi 300 Nelayan Maluku Utara

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaksanakan sertifikasi kepada 300 nelayan di Maluku Utara. Program sertifikasi nelayan ini dimaksudkan untum meningkatkan skill dan kemampuan teknis nelayan agar kecelakaan kerja di laut dapat diminimalisir dan tidak melakukan praktik penangkapan ikan yang melanggar ketentuan.

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, I Nyoman Radiarta, menyampaikan bahwa pelatihan dan sertifikasi untuk masyarakat KP merupakan salah satu program strategis BPPSDM KP pada program Vocational Goes to Actors (VOGA) sebagai upaya meningkatkan kapasitas teknis dan pengetahuan dalam penangkapan ikan yang bertanggung jawab.

“Tujuan utamanya agar nelayan cakap saat mengoperasikan kapal, dapat meningkatkan hasil tangkapan ikan, mengurangi risiko kecelakaan saat melaut, serta sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya illegal fishing untuk mengetahui kapal-kapal yang tidak berizin,” tegas Nyoman.

Hal senada disampaikan Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP), Lilly Aprilya Pregiwati. Lily menjelaskan bahwa peserta mendapatkan sertifikat sebagai tanda seorang nelayan kompeten untuk bekerja pada kapal perikanan. Lily menambahkan bahwa sertifikasi tersebut merupakan bukti bahwa nelayan memiliki pengetahuan dasar pelayaran dan operasi penangkapan ikan, pengenalan keselamatan kerja, hingga pertolongan pertama pada kecelakaan.

"Sertifikasi ini merupakan kompetensi nelayan yang bekerja pada kapal 5 GT ke bawah dan anak buah kapal (ABK) dengan kapal berukuran 5 – 30 GT", terang Lily.

Program sertifikasi nelayan ini mendapat respon yang baik dari para peserta. Salah satunya Abas Makehalala anggota Kelompok Nelayan Lumba – lumba.

“Terima kasih telah menyelenggarakan kegiatan pelatihan ini. Kami akan mengimplementasikan ilmu yang telah diberikan. Kami juga mengharapkan kegiatan Pelatihan ini bisa terlaksana secara berkelanjutan, sehingga yang semula nelayan kecil, bisa berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi,” ujar Abas.

Sebagai informasi, KKP melalui BPPSDM KP menyelenggarakan kegiatan ‘Pelatihan Sertifikasi Nelayan (SKN)’ pada pertengahan Juli 2023, di Kab. Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Pelaksanaan pelatihan ini diinisiasi Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus yang dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Ketua DPD II, Kab. Halmahera Selatan, Umar Hi Soleman, yang menyampaikan terima kasih dan apresiasinya atas fasilitasi pelatihan SKN untuk nelayan Ambon.

Upaya peningkatan kemampuan dan komptensi nelayan terus dilakukan oleh KKP dibawah kepemimpinan Menteri Trenggono. Salah satu programnya melalui Vocational Goes to Actors (VOGA) yang memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi masyarakat kelautan dan perikanan di berbagai lokasi di Indonesi.

 

Sumber : kkp

Read More

Strategi KKP Genjot SDM Unggul Sektor Kelautan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan terus menggenjot kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor tersebut melalui strategi pendidikan formal hingga berbagai pelatihan.

“BRSDM telah bertransformasi menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP). Transformasi ini menjadi penanda komitmen BPPSDM dalam menyiapkan SDM KP unggul untuk Ekonomi Biru, yang dilakukan melalui berbagai aspek, seperti pendidikan, pelatihan, penyuluhan serta pengembangan kompetensi, yang keseluruhannya terintegrasi melalui dua program strategis, Vocational Goes to Actors (VOGA) dan Smart Fisheries Village (SFV),” terang Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) I Nyoman Rudiarta saat mengisi kuliah umum di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah belum lama ini. 

Diterangkannya, kualitas SDM memang menjadi tantangan di tengah besarnya potensi sektor kelautan dan perikanan yang harus dikelola oleh negara. Sumber daya manusia diakuinya menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Berdasarkan Global Innovation Index (2022), posisi Indonesia masih berada di bawah Tiongkok, bahkan dengan negara tetangga, Malaysia, pada kategori institusi, human capital dan penelitian, infrastruktur, market sophistication, business sophistication, pengetahuan dan output teknologi, serta output kreatif.

Hal tersebut juga tampak pada penyerapan tenaga kerja yang terbilang belum maksimal pada bidang perikanan, pariwisata bahari, industri kelautan, angkutan laut, bangunan laut, hingga jasa kelautan.

“Untuk mencetak lulusan yang berkualifikasi, bersertifikasi, dan profesional, kami juga menjunjung tinggi kolaborasi dengan mitra pendidikan, dalam mengembangkan kapasitas SDM, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang KP; mengembangkan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan, pertukaran pengetahuan, informasi, dan pengalaman dalam suatu model kemitraan terintegrasi dengan universitas, swasta, dan stakeholder lainnya; melaksanakan penelitian dan pengembangan produk; dan pembuatan joint funding untuk dukungan pendidikan tinggi,” lanjut Nyoman.

Hal tersebut dapat terimplementasi melalui beasiswa pendidikan; pelatihan, magang, penelitian dan pengkajian serta praktik kerja di bidang KP; transfer teknologi dan publikasi jurnal ilmiah yang terkait; pemanfaatan sarana prasarana; pertukaran data dan informasi; pertukaran tenaga pendidik dan mahasiswa dan pelatihan kewirausahaan dan pembentukan UMKM. 

"Kemitraan yang sinergis dengan pemerintah, akademisi, dan stakeholders dalam mewujudkan Indonesia Maju dan Pusat Peradaban Maritim Dunia 2045," tegas Nyoman.

Tri Winarni Agustini, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro, pun mengapresiasi langkah BPPSDM dalam mengembangkan SDM unggul pada sektor KP. Pihaknya berharap UNDIP dapat menjalin kolaborasi dalam mendukung terwujudnya ekonomi biru.

"Kita sangat berharap nanti akan ada kerja sama dalam mempersiapkan SDM untuk menunjang terwujudnya ekonomi biru, yang pastinya akan memberikan manfaat untuk Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNDIP dan juga BPPSDM, tak hanya dalam penyelenggaraan penelitian, namun juga publikasi," tutur Tri Winarni.

 

Sumber : kkp

Read More

LRMPHP Gelar Pelatihan Olahan Produk Perikanan di FPJ 2023

Loka Riset Mekanisasi Hasil Perikanan Bantul berkolaborasi dengan Saka Bahari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY mengelar kegiatan Pelatihan Olahan Produk Perikanan pada Festival Pramuka Jogja (FPJ) Tahun 2023, di Gedung Pika Buper Taman Tunas Wiguna Babarsari pada hari Minggu, 16 Juli 2023.

Pelatihan ini diselenggarakan untuk mengenalkan pengolahan produk perikanan menjadi suatu jenis makanan yang lebih menarik dan bernilai ekonomis. Selain itu, kegiatan ini untuk menginisiasi masyarakat dalam menciptakan dan mengembangkan kewirausahaan, sekaligus sebagai media dalam pembangunan sumber daya manusia.

Pada kesempatan ini, LRMPHP memberikan pelatihan pembuatan tahu bakso dan sosis dengan bahan baku Ikan Barakuda. Pelatihan diikuti masyarakat umum, mayoritas para ibu-ibu warga sekitar lokasi pelatihan sebanyak 30 peserta dengan menghadirkan instruktur LRMPHP, Tri Nugroho Widianto, Wahyu Tri Handoyo, Koko Kurniawan dan Iwan Malhani Al Wazzan. 

Pelatihan diawali dengan penyampaian materi oleh para instruktur dilanjutkan praktik langsung membuat olahan produk perikanan tersebut. Pembuatan tahu bakso ikan ini pada prinsipnya sama seperti pembuatan tahu bakso dari bahan daging, hanya bahannya diganti dengan ikan dan pengisian adonan bakso ke dalam tahu menggunakan alat Alpindel.

Peserta secara bergantian mencoba tahapan demi tahapan pelatihan mulai dari pengolahan bahan dasar ikan, hingga pengisian adonan ke tahu dengan alat Alpindel. Demikian pula dalam pelatihan pembuatan sosis, para peserta antusias menyiapkan bahan dan membuat adonan sosis, hingga memasukkan adonan sosis ke dalam cangkang sosis mengunakan alat Alpindel. Proses pemasakan kedua olahan ini dilakukan dengan pengukusan. 

Pada akhir kegiatan pelatihan, para peserta  diberikan kesempatan menilai dan mencicipi hasil pembuatan tahu bakso ikan dan sosis. Tampak tahu bakso ikan yang dibuat memberikan penampakan cukup baik dan rasanya enak sesuai dengan harapan. Sedangkan pada pembuatan sosis, meskipun rasanya enak namun dari segi penampakan beberapa bagian terlihat pecah, hal ini disebabkan para peserta terlalu banyak dalam mengisi adonan. 

Secara umum pelatihan dalam rangka FPJ 2023 ini berjalan dengan lancar. Para peserta umumnya mengapresiasi kegiatan yang diadakan oleh LRMPHP karena dapat menambah ilmu dan wawasan pengolahan olahan produk perikanan. Ibu Rubi, salah satu peserta pelatihan secara langsung menyampaikan bahwa pelatihan ini bermanfaat untuk dipraktikkan di rumah, bahkan dapat dijadikan usaha rintisan kuliner.

Read More