Program terobosan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) Smart Fisheries Village (SFV) atau desa perikanan cerdas serta kegiatan-kegiatan lainnya berhasil mendongkrak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Subsektor Pengembangan SDMKP yang mencapai total Rp32,05 miliar atau melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp24,76 miliar pada tahun 2023. Kenaikan capaian PNBP setara 129,4% tersebut dilakukan salah satunya melalui pemanfaatan aset pada SFV Unit Pelaksana Teknis (UPT).
"Terkait dengan pengelolaan PNBP melalui program terobosan SFV yang telah kita lakukan dua tahun, khususnya tahun lalu 2023 ini menjadi pendongkrak utama dalam rangka pencapaian PNBP di seluruh lini seluruh satuan kerja di bawah BPPSDM. Saya cukup berbangga dan sangat mengapresiasi atas komitmen-komitmen pencapaian PNBP tersebut. Intinya Bapak Ibu sekalian tidak hanya PNBP yang ingin kita raih namun yang ingin kita pertahankan adalah bagaimana memanfaakan aset-aset yang dimiliki oleh BPPSDM," ujar Kepala BPPSDM I Nyoman Radiarta pada Rapat Koordinasi (Rakor) Kepegawaian, PNBP, Rekon Data Sakti, serta Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Lingkup BPPSDM Tahun 2024, yang diselenggarakan, 24-26 Januari 2024, di Solo, Jawa Tengah.
Lebih lanjut, Nyoman menyampaikan pihaknya terus melakukan optimalisasi aset di UPT BPPSDM. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung implementasi program prioritas ekonomi biru, dan pada gilirannya ternyata berhasil meningkatkan PNBP.
"Kalau aset itu kita bisa optimalkan dan fungsikan secara baik, dengan tugas fungsi, sesuai dengan peran dan peruntukannya di masing-masing satuan kerja, saya kira ini nanti pasti ada benefit yang akan diperoleh oleh negara dalam bentuk PNBP, dan ini sangat terbukti, tahun lalu pada 2023 komitmen BPPSDM untuk mencapai PNBP berdasarkan kontrak kinerja IKU yaitu sebesar Rp24 miliar, dengan kerja keras dukungan program prioritas BPPSDM melalui SFV yang ada di UPT kita berhasil melampaui target PNBP dari Rp24,76 miliar tersebut dan berhasil menyetor sebesar Rp32,05 miliar," tambahnya.
Ia mengatakan, pihaknya akan berupaya keras mempertahankan atau bahkan meningkatkan capaian PNBP tersebut pada 2024. Untuk itu, pada Rakor tersebut, dilakukan pembahasan mendalam bagaimana strategi BPPSDM dalam meningkatkan capaian PNBP tersebut bersama narasumber-narasumber kompeten. Selain itu juga dilakukan penandatanganan kontrak kinerja terkait target PNBP BPPSDM pada 2024 sebesar Rp35,6 miliar.
"Harapan saya, paling tidak kita bisa melampaui target lagi di tahun ini," ungkap Nyoman.
Untuk mengapresiasi capaian PNBP pada Satuan Kerja lingkup BPPSDM, pada Rakor tersebut dilakukan penyerahan penghargaan pengelolaan PNBP terbaik dengan target di atas Rp500 juta per Satker, terdiri dari Juara 1 Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau Dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP) Maros, Sulawesi Selatan; Juara 2 Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan (BBRBLPP) Gondol, Bali; dan Juara 3 Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Kotaagung, Lampung.
Sementara itu diberitakan sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan KKP adalah salah satu kementerian yang mencatatkan perolehan PNBP tinggi, setidaknya enam dari sembilan Unit Eselon I di KKP, termasuk BPPSDM, mencatat PNBP di atas angka 100%. Ia lantas membeberkan resep agar hal itu bisa tercapai.
"Pertama, perbaikan tata kelola. Kedua, kerja serius," ucap Menteri Trenggono pada kegiatan Puncak Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan, akhir tahun lalu, di Jakarta.
Rangkaian Kegiatan Lain
Sebagai rangkaian kegiatan Rakor dilakukan juga penandatanganan kerja sama antara BPPSDM dengan Politeknik Negeri Bandung dan PT Buana Makmur Wisesa tentang peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan. Ruang lingkupnya meliputi pengembangan SDM; penyelenggaraan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; peningkatan kapasitas dan kuantitas sarana/prasarana; pengembangan tata kelola; dan kegiatan lain yang disepakati oleh para pihak.
Diselenggarakan juga paparan narasumber, antara lain Inspektur Jenderal KKP Tornanda Syaifullah tentang Integritas ASN, Assesor SDM Ahli Utama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Supranawa Yusuf tentang Internalisasi Core Value "BerAKHLAK" dalam tugas ASN, serta Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi (SDMAO) Riza Trianzah tentang Netralitas ASN.
Tak hanya itu, selain penghargaan capaian PNBP terbaik, diberikan juga penghargaan lain berupa Penghargaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terbaik, yakni Juara 1 Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan, Sumatra Utara; Juara 2 Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) Palembang, Sumatra Selatan; dan Juara 3 Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi, Jawa Timur.
Penghargaan Capaian IP-ASN Tertinggi, terdiri dari Juara 1 Balai Diklat Aparatur (BDA) Sukamandi, Jawa Barat; Juara 2 Politeknik Kelautan dan Perikanan (PKP) Dumai, Riau; dan Juara 3 Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Penghargaan Capaian Nilai Rekonsiliasi Kinerja Tertinggi, yakni Juara 1 PKP Dumai; Juara 2 BPPP Medan; dan Juara 3 Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI) Sukamandi, Jawa Barat.
Penghargaan Media Sosial teraktif, yaitu Juara 1 BRPBAPPP Maros; Juara 2 PKP Sorong, Papua Barat; dan Juara 3 Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) Ancol, Jakarta. Kategori Media Sosial Inovatif Kreatif diraih pada Juara 1 oleh Pusat Pelatihan Dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (PUSLATLUH KP); Juara 2 Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) Depok, Jawa Barat; Juara 3 BRPPUPP Palembang. Terakhir terdapat Kategori Media Sosial SFV Terbaik yang diraih oleh SFV Desa Panembangan, BPPP Tegal, Jawa Tengah.
Sumber ; kkp
.jpg)
