Politeknik KKP Kembangkan Vocational Goes to Actors

Satuan pendidikan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan Program Vocational Goes to Actors (Voga) untuk mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang siap untuk bekerja dan berwirausaha. Program ini salah satunya dilakukan oleh Politeknik Kelautan dan Perikanan (Politeknik KP) Sidoarjo, Jawa Timur, yang menerapkan porsi praktik 70% dan teori 30%, melaksanakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), hingga berkolaborasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam dan luar negeri.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) KKP I Nyoman Radiarta mengatakan, Voga merupakan salah satu program terobosan BPPSDM KP, di samping SMART Fisheries Village (SFV), untuk mendukung kebijakan ekonomi biru KKP.  “Voga dilaksanakan melalui transformasi pendidikan vokasi dengan pembentukan Ocean Institute of Indonesia (OII), revitalisasi pelatihan, sertifikasi kelautan, dan perikanan, serta optimalisasi peran penting penyuluh,” ujar Nyoman dalam siaran resmi KKP. 

Direktur Politeknik KP Sidoarjo Yaser Krisnafi menambahkan, dalam mengimplementasikan VOGA, terdapat berbagai program kegiatan yang menunjang terwujudnya proses transformasi pendidikan kelautan dan perikanan yang berbasis kompetensi. Menurutnya, kompetensi taruna dapat meningkat dengan mendekatkan taruna dengan DUDI sejak perkuliahan.

“Beberapa program Politeknik KP Sidoarjo untuk mendukung program VOGA di antaranya magang industri selama setahun penuh, implementasi MBKM, optimalisasi Teaching Factory (Tefa), kelas internasional dan sinergi dengan DUDI. Magang industri selama setahun bagi taruna tersebut telah tertuang dalam kurikulum pendidikan kelautan dan perikanan edisi tahun 2022. Pelaksanaan kegiatan magang dimulai sejak taruna berada pada semester V hingga semester VI,” ujar Yaser.

Lebih lanjut menurutnya, program magang industri juga bertujuan meningkatkan serapan lulusan yang siap kerja di DUDI bidang kelautan dan perikanan. Beberapa perusahaan yang menjadi lokasi magang industri pada tahun akademik ini antara lain O.D.E Aquaculture & Agriculture Brunei Darussalam, PT. Tanjung Bumi Akuakultur Indonesia, PT. Bumi Menara Internusa, PT. Bee Jay Seafood, PT. Central Proteina Prima, dan PT. Pyramid Paramount Indonesia.

Pembelajaran Inovatif

Politeknik KP Sidoarjo juga menjalankan program MBKM. Kegiatan pembelajaran tersebut bekerja sama dengan beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPSDM KP, antara lain Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (BBRPPBKP), Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) Bogor, Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) Depok, dan Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) Bantul. Kegiatan MBKM ini dilaksanakan oleh taruna semester III. 

Optimalisasi unit Tefa untuk pembelajaran praktik juga dilakukan Politeknik KP Sidoarjo. Selain melaksanakan kegiatan MBKM, taruna Politeknik KP Sidoarjo juga melaksanakan kegiatan praktik di Tefa kampus utama di Sidoarjo, yaitu Tefa pengolahan hasil perikanan dan Tefa budi daya air tawar, serta Tefa yang berada di luar kampus utama, yaitu Tefa budi daya air payau di Pasuruan, Tefa budidaya air laut di Lamongan, dan Tefa budi daya air tawar di Magetan. Kegiatan pembelajaran di Tefa memungkinkan taruna untuk melaksanakan kegiatan praktik sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku di DUDI.

Politeknik KP Sidoarjo juga memiliki program kelas Jepang dan kelas Australia untuk memfasilitasi taruna yang berminat untuk berkarir ataupun magang di luar negeri. Kelas Jepang diperuntukkan bagi taruna semester VI yang berminat berkarir di DUDI bidang kelautan dan perikanan yang ada di Jepang, sedangkan program kelas Australia diperuntukkan bagi taruna yang berminat untuk melaksanakan magang industri di Australia. Lulusan Politeknik KP Sidoarjo program Kelas Jepang  yang lolos seleksi Tokutei Ginou (SSW) sebanyak 30 orang dan bersiap terbang ke Jepang.

Selain itu, Politeknik ini melakukan perluasan kerja sama dengan DUDI untuk kegiatan pendidikan dan penelitian bersama, yaitu diantaranya yaitu PT. Central Proteina Prima, PT. Suri Tani Pemuka, PT. Jala Akuakultur, PT. Bumi Menara Internusa, PT. Andulang Shrimp Farm.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya penguatan SDM untuk peningkatan produktivitas sektor kelautan dan perikanan sesuai prinsip ekonomi biru. Selain itu, KKP mengutamakan anak pelaku utama sektor kelautan dan perikanan mengenyam pendidikan di satuan pendidikan KKP melalui program penerimaan dan beasiswa.

Sumber : kkp web

Read More

Efisiensi Anggaran, Menteri Trenggono Pastikan Program Prioritas KKP Tetap Jalan

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan program prioritas KKP tetap berjalan seiring penerapan efisiensi anggaran tahun 2025 sebesar Rp2,1 triliun dari pagu semula Rp6,2 triliun. 

Hal tersebut sebagai komitmen KKP menjalankan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 yang keluar pada 22 Januari lalu. 

“Kami akan berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga dengan kreativitas baru agar seluruh target dapat tercapai dengan baik,” ujar Menteri Trenggono dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Jumat (14/2).

Efisiensi anggaran KKP sebesar Rp2,1 triliun sesuai lampiran Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tentang Tindak lanjut Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN TA 2025. Dengan demikian pagu anggaran KKP saat ini di angka Rp4,1 triliun. 

Komisi IV yang merupakan mitra kerja KKP di DPR RI juga sudah menyetujui efisiensi anggaran sebesar 34,09 persen itu pada rapat kerja yang berlangsung Kamis 13 Februari malam.

Menteri Trenggono memastikan, efisiensi tidak menyasar anggaran belanja pegawai sebesar Rp1,9 triliun, tetapi diterapkan pada item belanja barang yang semula Rp3,36 triliun menjadi Rp1,61 triliun. Juga  belanja modal semula Rp943,9 miliar menjadi Rp566,3 miliar.

“Kami menjaga anggaran gaji 12.426 aparatur sipil negara di KKP, operasional kantor pusat dan seluruh kantor unit kerja di daerah, serta melaksanakan program prioritas Asta Cita dan Ekonomi Biru,” pungkas Menteri Trenggono.

Sumber : kkp web

Read More

Komisi IV DPR Apresiasi KKP Bersama Instansi Maritim Bongkar Pagar Laut di Tangerang

Komisi IV DPR RI mengapresiasi langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membongkar pagar laut di Tangerang, Banten. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi IV Siti Hediati Soeharto pada Rapat Kerja DPR RI bersama KKP di Kantor DPR/MPR RI, Kamis (23/1). 

“Komisi IV DPR RI mengapresiasi KKP dalam upaya melakukan tindakan konkret membongkar pagar laut di Kabupaten Tangerang pada tanggal 22 Januari 2025 bersama-sama instansi terkait,” ujarnya pada rapat tersebut.

Pembongkaran pagar laut di Tangerang berlangsung sejak kemarin, bersama personel TNI AL, Bakamla, Polairud, KPLP, hingga masyarakat nelayan. Sebanyak 280 lebih armada diturunkan bersama lebih dari 2.500 personel gabungan. Pembongkaran ditargetkan selesai sampai 10 hari ke depan. 

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan bahwa KKP terus melakukan upaya penanganan permasalahan pagar laut sepanjang 30 kilometer tersebut. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut pihaknya telah memeriksa sejumlah pihak untuk dimintai keterangan, serta berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kita akan secepat mungkin untuk mengungkap sesuai dengan kewenangan kita, kewenangan kita adalah memeriksa dari aspek administratif,” ujar Menteri Trenggono,” ujar Menteri Trenggono.

Dalam rapat kerja itu, diantaranya disimpulkan penuntasa  proses investigasi dan pemeriksaan terhadap pembangunan pagar laut yang telah dilakukan penyegelan oleh Polsus KKP dan pembongkaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Selain itu, Komisi IV DPR RI meminta ke depannya KKP melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi lainnya untuk penegakan hukum dalam kasus pelanggaran pemanfaatan ruang laut, serta melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.

Sumber : kkp web

Read More

Kick Off Meeting Kegiatan LRMPHP Tahun Anggaran 2025

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan melakukan kick off meeting Kegiatan Tahun Anggaran  (TA) 2025, di Aula LRMPHP 8 Januari 2025. Kegiatan yang dibuka oleh Kepala LRMPHP dan dihadiri oleh seluruh pegawai ini merupakan pertemuan setiap awal tahun untuk mensosialisasikan program dan kegiatan serta penugasan yang diemban oleh LRMPHP.

Pada kesempatan ini, Kepala LRMPHP menyampaikan refleksi pelaksanaan kegiatan TA 2024, tindak lanjutnya dan langkah strategis rencana pelaksanaan kegiatan TA 2025. Sebagai bahan refleksi diantaranya capaian 10 indikator kinerja kegiatan TA 2024, dukungan SFV (Smart Fisheries Village) mekanisasi perikanan, pelatihan/bimtek/magang, MBG (makan bergizi gratis) dan pelayanan publik. Keseluruhan target indikator kinerja tersebut telah dapat dipenuhi dan juga dilampaui sehingga diperoleh nilai kinerja LRMPHP dengan status kinerja baik. 

Berbagai prestasi dan capaian yang telah diraih LRMPHP tersebut diharapkan dapat dijadikan motivasi dalam pelaksanaan kegiatan TA 2025 melalui perencanaan yang lebih matang dan implementasi kegiatan yang lebih efisien. Selain itu juga disampaikan rencana pengelolaan aset LRMPHP untuk Penerimaan  Negara Bukan Pajak (PNBP) dan optimalisasi ekspose media sosial untuk menyampaikan informasi/kegiatan terkini kepada masyarakat melalui berbagai kanal online LRMPHP.

Read More

Sinergi KKP dan Pelaku Usaha Perikanan Tingkatkan Hasil PNBP

Sinergi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan pelaku usaha berhasil membawa capaian kinerja sektor kelautan dan perikanan yang optimal. 

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif menilai kepatuhan dan kesadaran yang baik dari pelaku usaha menjadi salah satu faktor keberhasilan tersebut. Pelaporan data yang akurat tidak hanya terkait penerimaan negara bukan pajak (PNBP), namun juga memperbaiki data statistik hingga proses estimasi potensi sumber daya ikan.

“Banyak pelaku usaha yang telah sadar dan patuh memenuhi kewajibannya untuk membayar PNBP, namun masih ada juga yang masih kurang peduli dan belum memenuhi kewajibannya sesuai aturan yang berlaku,” papar Latif.

KKP selalu mengupayakan semua pelaku usaha bisa mendapatkan haknya  dalam berusaha. Bersamaan dengan itu, pengusaha juga diharapkan melakukan kewajibannya, salah satunya membayar PNBP sehingga terwujud rasa keadilan bagi semuanya.

“Kepada para pengusaha yang telah melaksanakan kewajibannya dengan baik saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Bagi pengusaha yang belum melaksanakan dengan baik dihimbau untuk segera menyesuaikan dengan aturan berlaku. Bila ada kendala bisa duduk bersama dan konsultasi dengan tim kami untuk di cek apa masalahnya dan dicarikan solusi terbaik," tegasnya dalam keterangan resmi KKP di Jakarta, Rabu (1/1).

Sinergi ini berkontribusi dalam pencapaian (PNBP) sumber daya alam perikanan tahun 2024, yang hingga 31 Desember 2024 berdasarkan data Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) Kementerian Keuangan mencapai Rp 955,39 miliar. Selain itu, total produksi perikanan tangkap dari kapal izin pusat yang dilaporkan pelaku usaha mencapai 1,17 juta ton. 

KKP mencatat perkembangan PNBP sampai dengan Agustus 2024 sebesar Rp 533,9 miliar dan terus menanjak dengan rata-rata pendapatan PNBP Januari s.d Agustus 2024 sebesar Rp 66,7 miliar/bulan dan rata-rata September s.d 28 Desember 2024 sebesar Rp 105,37 miliar/bulan.

"Apabila ditambah dengan capaian PNBP non-SDA yang  berasal dari imbal jasa UPT Ditjen Perikanan Tangkap maka PNBP perikanan tangkap tahun 2024 sampai 31 Desember sebesar Rp 1,053 triliun," ungkap Latif.

Menurut Latif, perolehan ini merupakan andil bersama, termasuk dari hasil evaluasi data yang dilakukan pelaku usaha secara mandiri dengan total volume sebesar 23,8 ribu ton dengan nilai PNBP sebesar Rp 28,85 miliar.

 Pemantauan dan Pendataan Semakin Efektif

⁠Seperti diketahui, sebagai bagian dari pelaksaanaan PNBP pascaproduksi, pelaku usaha melakukan evaluasi atas data produksi yang telah disampaikan selama setahun musim penangkapan ikan sebagaimana ketentuan dalam Permen KP No 17 tahun 2024.

Selain itu, dengan pascaproduksi dan bantuan teknologi informasi melalui aplikasi e-PIT proses bisnis perikanan tangkap menjadi semakin terpantau dan terdata.

“Pencapaian Ini merupakan komitmen kami dalam memberikan kemudahan perizinan usaha perikanan tangkap yang saat ini full online dan paperless. Kami akan terus meningkatkan pelayanan publik yang optimal di tahun 2025,” imbuh Latif.

Per 31 Desember 2024, tercatat sebanyak 14.617 kapal izin pusat yang melakukan usaha perikanan tangkap.

Latif dan jajarannya akan menata jumlah kapal yang diizinkan untuk operasional sesuai ketersediaan sumber daya ikan yang ada di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Per 31 Desember 2024, tercatat 14.617 kapal izin pusat yang melakukan usaha perikanan tangkap.

“Analisa dan evaluasi serta pembenahan dan penyempuranaan di segala aspek terus kita lakukan bersama baik internal maupun eksternal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perikanan. Kami memang belum sempurna tetapi akan terus memberikan yang terbaik bagi para pelaku usaha dan nelayan Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam berbagai kesempatan menyebutkan upaya melakukan tranformasi tata kelola perikanan tangkap terus dilakukan KKP agar semakin maju, berkelanjutan, dan mampu menumbuhkan ekonomi nasional serta mendongkrak kesejahteraan rakyat.

Sumber : kkp web

 

Read More

Monitong dan Evaluasi Kegiatan LRMPHP TA 2024

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) menyelenggarakan Monitong dan Evaluasi (Monev) Kegiatan Tahun Anggaran  (TA) 2024 di Aula LRMPHP, 20 Desember 2024. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala LRMPHP Kartika Winta Apriliany, dan dihadiri oleh koordinator manajerial serta seluruh pegawai LRMPHP.

Rangkaian kegiatan Monev diawali dengan arahan dari Kepala LRMPHP dilanjutkan dengan pemaparan dan pembahasan kegiatan bidang Tata Usaha, Pelayanan Teknis, dan Tata Operasional oleh masing-masing koordinator manajerial. Selain kegiatan manajerial, dipaparkan juga kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Smart Fisheries Villages (SFV).

MBKM dan SFV merupakan kegiatan yang diemban oleh LRMPHP pada tahun 2024 sebagai bentuk komitmen dalam mendukung program prioritas BPPSDM KP. Program MBKM tersebut untuk pengembangan SDM melalui optimalisasi sumber daya dan aset yang dimiliki, sedangkan SFV sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan SFV Mekanisasi Perikanan.

Dalam arahannya, Kepala LRMPHP menyampaikan kegiatan monev untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan LRMPHP TA 2024, sekaligus sebagai bentuk mitigasi dalam penyusunan langkah strategis kegiatan TA 2025. Pada TA 2025 Kepala LRMPHP berharap optimalisasi kinerja melalui peningkatan skill pegawai dan penguatan dukungan manajemen internal setiap bidang. 

Kepala LRMPHP juga memberikan apresiasi atas pencapaian pelaksanaan kegiatan LRMPHP selama TA  2024 baik dibidang Tata Usaha, Pelayanan Teknis, Tata Operasional, maupun keberhasilan dalam mendukung kegiatan program prioritas BPPSDM KP yaitu program MBKM Politeknik KP Sidoarjo Politeknik KP Sidoarjo di LRMPHP dan SFV Mekanisasi Perikanan di Silvofishery Marana, Maros.

 

Read More

KKP Raih Juara 2 Penghargaan Indeks Reformasi Hukum 2024

Program kerja reformasi hukum yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapat pengakuan dari Kementerian Hukum. Hal ini dibuktikan dengan raihan peringkat kedua Penghargaan Indeks Reformasi Hukum 2024 pada tingkat kementerian.

Sekretaris Jenderal Rudy Heriyanto mewakili Kementerian Kelautan dan Perikanan menerima penghargaan Indeks Reformasi Hukum 2024 di Jakarta, Senin kemarin.

“Ini capaian istimewa di akhir tahun. Penghargaan ini tak lepas dari arahan Bapak Menteri Sakti Wahyu Trenggono untuk selalu melihat aspek hukum dalam program-program yang KKP jalankan, khususnya yang berkaitan dengan program ekonomi biru,” ungkap Sekjen Rudy dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Kamis (19/12).

Penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum KKP setiap tahunnya melibatkan seluruh eselon I terutama pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan dan analis hukum melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Indeks Reformasi Hukum bertujuan menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran road map reformasi birokrasi tahun 2020-2024.  Selain itu, untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada kementerian/lembaga.

Sekjen Rudy menambahkan, sepanjang tahun 2024, KKP telah menghasilkan 117 produk hukum, dengan rincian 31 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan 86 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Variabel Penilaian

Sementara itu, penilaian Indeks Reformasi Hukum terbagi atas empat variabel, yaitu Variabel I meliputi tingkat koordinasi oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi  peraturan perundang-undangan. Variabel II mencakup kompetensi aparatur sipil sebagai perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas.

Selanjutnya Variabel III terdiri dari kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu. Serta Variabel IV yang meliputi penataan database peraturan perundang-undangan.

Penilaian Indeks Reformasi Hukum lingkup KKP telah dilaksanakan selama tiga kali penilaian, yaitu tahun 2022 dengan nilai 77, 6 dengan kategori BB (baik). Setahun kemudian KKP mendapat nilai 96,44 dengan kategori AA (istimewa), pada 2024, KKP mendapat nilai 100 dengan kategori AA (istimewa).

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta jajarannya untuk bersinergi dalam membuat regulasi, sehingga kebijakan yang dihadirkan komprehensif mencakup banyak aspek untuk percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional. 

 

Sumber : kkp

 

Read More